Ancaman Militer Terhadap Integrasi Nasional

Ancaman Militer Terhadap Integrasi Nasional

1. Ancaman Militer

Ancaman Militer
Ancaman Militer

Ancaman militer berhubungan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer yaitu suatu ancaman yang memakai kekuatan bersenjata dan terorganisir; yang dianggap mempunyai kemampuan membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan seluruh bangsa. Ancaman militer bisa berupa agresi atau invasi,  pemberontakan bersenjata, spionase, aksi teror bersenjata, pelanggaran wilayah, sabotase dan ancaman keamanan udara dan laut.

Agresi militer suatu negara yang dianggap mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia; mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling kecil sampai dengan yang terbesar.

Invasi adalah suatu bentuk agresi yang berskala terbesar dengan memakai kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami rasa pahit ketika diinvasi oleh Belanda yang mau kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Wujud lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup besar yaitu tindakan pelanggaran wilayah Indonesia (wilayah laut, ruang udara dan daratan) oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang mempunyai wilayah yang amat luas dan terbuka berpeluang untuk terjadinya pelanggaran wilayah.

Ancaman militer bisa juga terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan itu pada dasarnya adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh beberapa pihak tertentu di dalam negeri; tetapi ada juga pemberontakan bersenjata yang sering kali didukung oleh kekuatan asing, baik secara tertutup ataupun blak-blakan.

Pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia yang sah merupakan suatu bentuk ancaman militer yang bisa merongrong kewibawaan negara dan menghambat jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami berkali-kali aksi pemberontakan bersenjata yang dilakoni oleh gerakan radikal, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G-30-S/PKI. Beberapa aksi pemberontakan bersenjata tersebut selain mengancam pemerintahan yang sah; juga mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai landasan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ancaman Militer

Indonesia mempunyai sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga mesti dilindungi. Fungsi pertahanan negara diarahkan guna memberi perlindungan ke instalasi strategis dan objek-objek vital nasional dari setiap titik kemungkinan terjadinya aksi sabotase; dan dengan menambah kewaspadaan yang disokong oleh teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah aksi sabotase itu secara dini.

Pada abad 21 ini, kegiatan mata-mata (spionase) dikerjakan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan mata-mata tentunya dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan iptek, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Kegiatan spionase tersebut merupakan suatu bentuk ancaman militer yang amat serius dan memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang pastinya akan digunakan manfaatnya oleh pihak lawan.

Aksi teroris bersenjata merupakan wujud aktivitas terorisme yang mengancam keselamatan negara dan bangsa; dilakukan dengan menebar rasa ketakutan yang mendalam dan menimbulkan korban dengan tidak mengenal perikemanusiaan. Sasaran aksi teroris bersenjata dapat menimpa siapapun juga, sangat sulit diperkirakan dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi terorisme bersenjata yang dilakukan oleh para teroris pada akhir-akhir ini meningkat cukup pesat; dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan lingkungan strategis.

Gangguan keamanan di udara dan di laut termasuk bentuk ancaman militer yang mengganggu integrasi nasional dan stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia mencakup wilayah perairan dan wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat; baik transportasi maritim maupun dirgantara, berdampak kepada besarnya potensi gangguan ancaman terhadap keamanan laut dan udara.

Berbagai jenis gangguan keamanan di udara dan di laut yang memperoleh prioritas perhatian dalam pelaksanaan pertahanan negara; meliputi perompakan atau pembajakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak dan bahan material lain yang bisa membahayakan keselamatan bangsa; pencemaran lingkungan; illegal fishing atau pencurian/ penangkapan ikan secara ilegal di laut.

Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat – Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia.

Kedaulatan Rakyat – Di negara demokrasi, segala perbedaan pendapat tentang masalah kehidupan bernegara dan masyarakat diselesaikan tidak hanya melalui lembaga-lembaga negara, melainkan rakyat juga harus diikutsertakan di dalamnya. Pertukaran pendapat yang bebas melalui diskusi, polemik di media massa, dan musyawarah disalurkan demi tercapainya kepentingan rakyat.

Masyarakat memberi dukungan dan partisipasi dalam mencapai pemerintahan yang terbuka/transparan. Pemerintah sendiri bertanggung jawab kepada rakyatnya tentang hasil kepemimpinannya dalam membangun bangsa dan negara di segala bidang. Beberapa peran masyarakat dalam menciptakan pemerintahan demokrasi antara lain mendukung terciptanya pemerintahan/kepemimpinan yang terbuka. Hal ini direalisasikan sebagai berikut :

a. Dukungan terhadap Pemerintah dan Berpartisipasi dalam Pemerintahan Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam bidang politik, yang bertaraf nasional. Dukungan rakyat dalam pemilu antara lain dengan memberikan hak suara oleh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat.

Ini dilakukan melalui pencoblosan surat suara di tempat pemungutan suara tanpa diketahui orang lain. Hasil perolehan suara menjadi bahan perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu dalam kelembagaan legislatif. Pemberian hak suara dapat dilatih dalam kegiatan lingkungan yang lebih dekat dengan kita yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kedaulatan Rakyat

1) Di lingkungan keluarga Bentuk pemberian suara di dalam keluarga, biasanya dalam bentuk lisan atau saran dari anggota keluarga yang dilaksanakan ketika berlangsungnya musyawarah keluarga.

2) Di lingkungan sekolah Pemberian suara di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan para siswa. Dapat secara lisan, aklamasi, dan pemungutan suara atau voting. Pemberian suara dilakukan, misalnya ketika pemilihan ketua kelompok diskusi, ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua perkumpulan olahraga.

3) Di lingkungan masyarakat Pemberian suara di lingkungan masyarakat bisa secara lisan atau voting, misalnya dalam pemilihan ketua RT, RW, dan Kepala Desa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemilihan di lingkungan manapun di antaranya:

a) Rakyat hendaknya menggunakan hak suara (tidak menjadi golongan putih).

b) Tidak mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihannya.

c) Menjaga ketertiban suasana pemilihan.

d) Menghindari perilaku curang.

e) Mentaati asas atau peraturan selama pemilihan berlangsung. Bila pemilihan berlangsung dengan baik, maka akan terpilih pemerintahan yang baik. Untuk Negara RI sebagai organisasi masyarakat Indonesia yang tertinggi, pelaksanaan pemerintahan negara dilakukan oleh Pemerintahan Negara RI.

Kedaulatan Rakyat –  Pemerintah Negara RI ialah semua pejabat negara (MPR, DPR, DPD, presiden, wakil presiden, para menteri, MA, BPK, dan Pemerintah Daerah) yang bertugas menyelenggarakan kehidupan negara. Agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka seluruh rakyat harus mendukungnya.

Dukungan rakyat dapat diwujudkan dengan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Bagi warga negara Indonesia hal ini dinyatakan dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Partisipasi rakyat yang ideal di negara Pancasila diantaranya ada persamaan kesempatan. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menghargai persamaan dan pikiran-pikiran yang berbeda, dengan berlandaskan kepada penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Beberapa contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

a) Membantu tugas-tugas Ketua RT dan RW. Misalnya dalam kegiatan siskamling, kebersihan, pemberantasan penyakit menular, memperbaiki kerusakan sarana umum, membantu korban bencana alam, tolong menolong dalam menyelesaikan masalah di RT dan sebagainya.

b) Membantu petugas pemerintahan yang sedang menjalankan tugasnya. Misalnya membantu pendataan yang dilakukan petugas sensus, panitia pendaftaran pemilihan umum dan ibu-ibu PKK, serta membantu polisi dalam mengatur kelancaran lalu lintas.

c) Memanfaatkan sarana pelayanan umum yang diberikan pemerintah dan tidak merusaknya.

d) Di sekolah, siswa melaksanakan program/kebijakan yang diputuskan ketua OSIS dan Kepala Sekolah.

e) Menjaga kewibawaan aparatur pemerintahan, misalnya menghindari kolusi dengan petugas pemerintahan, mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati aparat pemerintah.

f) Membantu pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman musuh.

g) Bagi WNI yang sudah berusia 21 tahun keatas mempunyai hak dipilih dalam pemilu bila memenuhi syarat yang telah ditentukan undangundang.

h) Menyampaikan aspirasi melalui lembaga yang ada.

i) Menjadi anggota salah satu organisasi, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun politik yang berlandaskan kepada Pancasila.

Kegiatan

Masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat misalnya kenakalan remaja, pertengkaran antartetangga, pencurian, musibah bencana alam dan susahnya menghimpun dana, dan tenaga untuk kerja bakti.

1. Bila salah satu peristiwa di atas terdapat di lingkungan RT atau RW-mu, bagaimana cara kalian membantu meringankan tugas ketua RT/RW? Jelaskanlah dengan memberi tiga contoh! (Jawaban ditulis pada buku tulismu).

2. Perankanlah dalam kelompok belajarmu atau seluruh kelas, dengan melaksanakan model rapat yang dipimpin ketua RT/ RW untuk menyelesaikan salah satu masalah di atas. Bentuklah para pemeran dengan bantuan guru kalian.

b. Mengawasi Jalannya Pemerintahan

Bila para penyelenggara pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif) tidak mampu mewujudkan tujuan negara, maka akan timbul pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang disampaikan melalui badan perwakilan, badan administrasi atau badan peradilan. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintahan menjalankan kekuasaannya agar sejalan dengan UUD dan undang-undang. Di samping itu, untuk mewujudkan pemerintah yang bersih serta pemerintahan yang stabil yang dapat mewujudkan negara dalam keadaan aman, tertib, dan damai.

Pemerintahan demokrasi dengan sistem konstitusional bertujuan memenuhi kepentingan rakyat. Kepentingan-kepentingan rakyat itu merupakan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan agar hak-hak asasi itu tidak dilanggar.

Dalam hak-hak asasi manusia ini antara lain terdapat hak hidup, hak mengejar kebahagiaan, dan hak kemerdekaan (kemerdekaan berpolitik, ekonomi, sosial maupun budaya). Hak-hak ini diwujudkan dalam hak berbicara, menyampaikan pendapat, hak untuk kemerdekaan beragama, berkumpul, berserikat, dan sebagainya.

Pengawasan masyarakat tidak boleh ditujukan untuk tindakan yang bersifat inkonstitusional, misalnya mengubah dasar negara, struktur organisasi negara atau menghilangkan ciri khas UUD yang sudah demokratis. Pengawasan yang demikian adalah bersifat destruktif yang merusak demokrasi.

Pengawasan masyarakat yang sehat adalah yang bersifat korektif, inovatif, efektif, dan positif. Pemerintahan harus dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri, kesejahteraan umum, keadilan yang merata, dan menjamin hak-hak asasi manusia. Apabila hal itu terwujud, maka pemerintahan akan mendapat lebih banyak dukungan partisipasi daripada kritik/pengawasan dari masyarakat.

1. Abraham Lincoln (1808-1865) menyatakan bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people).

2. Kedaulatan artinya kekuasaan yang tertinggi disandarkan atas kekuatan (diktator) dan persetujuan (di negara demokrasi).

3. Teori Kedaulatan :

a. Teori Kedaulatan Tuhan Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan yang ada pada pemerintahan negara berasal dari Tuhan. Tokohnya antara lain Friedrich Julius Stahl (1802-1861).

b. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori ini menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat Tokohnya ialah John Locke (1632-1704), Montesquieu (1688 – 1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778).

c. Teori Kedaulatan Negara Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu kodrat alam, sejak lahirnya negara, kedaulatan itu ada, maka negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tokohnya antara lain Paul Laband (1879 – 1958) dan Jellinek (1851- 1911).

d. Teori Kedaulatan Hukum Teori ini menyatakan bahwa hukum berada di atas segalanya, dan mempunyai martabat lebih tinggi daripada negara. Tokohnya antara lain Prof. Mr Krabbe dan Leon Duguit.

4. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dilandasi Pancasila, yang disebut demokrasi Pancasila, dengan berpangkal tolak dari sila keempat Pancasila.

5. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam pemerintahan terdapat lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas :

a. Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD.

b. Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden.

c. Lembaga yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

d. Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga sebagai pelaksana kedaulatan tata ruang dalam UUD 1945 :

a. MPR (Pasal 3 ayat [1], [2], [3] dan pasal 8 ayat [3]).

b. DPR (19 sampai dengan 22 B, pasal 11 ayat [1], pasal 23 ayat [2] dan pasal 23 E ayat [2]).

c. DPD (pasal 22 C, 22 D, dan 23 E ayat [2]).

d. Presiden dan Wakil Presiden (pasal 4 sampai dengan 16, 20 ayat [4]

e. Lembaga yudikatif (pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan 25).

f. BPK (pasal 23 E ayat [1] dan [2]).

7. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia ialah dengan cara memberikan dukungan, partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintahan.

 

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara
Lembaga Negara

Lembaga Negara – Sistem Pemerintah dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara – Setelah pelaksanaan Pemilu 2004, ketentuan ketatanegaraan sebagaimana tercantum dalam perubahan UUD 1945 mulai berlaku secara keseluruhan. Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 menetapkan bahwa sistematika UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan). Penjelasan UUD 1945 tidak termasuk dalam kesatuan sistematika UUD 1945. Dengan demikian, tentang tujuh kunci pokok pemerintahan negara RI yang terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak berlaku lagi.

Lembaga Negara- Berkaitan dengan perubahan UUD 1945, khususnya pasal 1 ayat (2), terdapat perubahan kekuasaan tertinggi dalam kelembagaan tinggi negara. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan adalah lembaga tertinggi negara. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945 MPR menjadi lembaga negara, meskipun pada dasarnya tetap rakyat yang memiliki kedaulatan.

Lembaga Negara

1. Susunan Pemerintahan Indonesia secara Konstitusional Sistem demokrasi Pancasila yang dianut Pemerintah Indonesia secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945. Pedoman ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan tampak dalam struktur berikut ini.

Lembaga Negara – Menurut perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas: a) Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). b) Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. c) Lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. d) Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga Negara – Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut bunyi pasal tersebut, maka negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dijalankan sepenuhnya oleh rakyat menurut undang-undang dasar. Kekuasaan rakyat tersebut didistribusikan dan dilegalisasikan kepada lembaga-lembaga negara sebagaimana dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan MPR melalui amandemen konstitusi (1999- 2002). 1) Lembaga legislatif Badan legislatif (MPR) terdiri atas DPR dan DPD. DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan badan legislatif:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang dalam: (1) Menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. (2) Melantik presiden dan wakil presiden (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 (pasal 3 ayat [1], [2], dan [3]). (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR mengangkat seseorang wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden (pasal 8 ayat (2)) (5) Memilih presiden dan wakil presiden bila keduannya berhalangan tetap secara bersamaan (pasal 8 ayat [3] UUD 1945).

1. Jumlah anggota DPR 2004-2009 per fraksi: • Fraksi partai Golkar = 127 orang • Fraksi partai PDI-P = 109 orang • Fraksi partai PPP = 55 orang • Fraksi partai Demokrat = 57 orang • Fraksi partai PAN = 53 orang • Fraksi partai Kebangkitan Bangsa = 52 orang • Fraksi PKS = 45 orang • Fraksi PBR = 14 orang • Fraksi PDS = 13 orang • Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi = 20 orang

2. Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2004, sebanyak 550 orang anggota DPR dan 128 orang anggota DPD.

b) Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

(1) Membentuk undang-undang (fungsi legislasi). (2) Mengawasi keuangan negara berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23E ayat [2] UUD 1945). (3) Membahas rancangan undang-undang APBN bersama presiden (pasal 23 ayat [2] UUD 1945). (4) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A ayat [3] UUD 1945). (5) DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (pasal 20A ayat [3] UUD 1945). (6) DPR mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden (fungsi pengawasan). (7) Memberi dan menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat [1]). (8) Mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang (pasal 147 sampai 148 Tata Tertib DPR RI 2002). (9) Mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang (pasal 170 sampai dengan 174 Tata Tertib DPR RI 2002). (10) Mengajukan rancangan undang-undang (pasal 184 Tata Tertib DPR RI 2002). (11) Mengajukan pertanyaan, hak protokoler dan hak keuangan/ administrasi bagi setiap anggota perseorangan DPR (pasal 185 Tata Tertib DPR RI 2002). (12) Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR.

Hak-hak DPR, antara lain: 1) Hak interpelasi ialah hak untuk meminta keterangan kepada presiden. 2) Hak angket ialah hak untuk menyelidiki sesuatu/masalah tertentu. Hak ini dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 orang anggota DPR dan disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR. 3) Hak inisiatif ialah hak DPR untuk mengajukan usul Rancangan UndangUndang (RUU). 4) Hak amandemen ialah hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu hal atau usul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah kepada DPR. 5) Hak budget ialah hak DPR untuk mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Jika RAPBN yang diajukan tersebut ditolak oleh DPR, pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu. 6) Hak bertanya ialah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden. Pertanyaan diajukan dalam bentuk tertulis. 7) Hak petisi ialah hak DPR mengajukan anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah, bisa juga berupa usul dan saran.

c) Dewan Perwakilan Daerah Sesuai dengan pasal 22C dan 22D UUD 1945, DPD adalah salah satu lembaga negara (lembaga legislatif) mempunyai tugas dan wewenang: (1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [1] dan [2]). (2) Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [3]). (3) Melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. (5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK serta memberi pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota BPK (pasal 23E ayat [2]).

Menurut UU Nomor 4 tahun 1999 anggota MPR berjumlah 700 orang yang terdiri dari anggota DPR 500 orang, utusan daerah 135 orang, (5 orang setiap daerah tingkat I) dan utusan golongan sebanyak 65 orang. Setelah perubahan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD. Bagaimanakah susunan MPR, DPR dan DPD menurut undang-undang yang terbaru? Lakukanlah bersama kelompokmu studi kepustakaan dan media massa untuk menjelaskan hal ini. Kemudian laporan ditulis pada buku tulismu

2) Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif: a) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat [1]). b) Presiden berhak (pasal 5 ayat [1]) mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat [4]) serta menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. c) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. d) Dengan persetujuan DPR, presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. e) Menyatakan keadaan bahaya. f) Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. i) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain. j) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. k) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. l) Mengangkat Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia dengan persetujuan DPR. m) Menetapkan calon Hakim Agung (yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR). Kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan presiden dibatasi dengan undang-undang. Baik Presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Ini bisa dilaksanakan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Usul pemberhentian yang diajukan oleh DPR itu terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, bahwa presiden dan/atau wakil presiden dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945:

a) Pasal 7B ayat (1), “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

b) Pasal 7B ayat (3), “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pembantu presiden adalah menteri negara. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bergantung kepada presiden.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang, seperti tercantum dalam UUD 1945: (1) Pasal 17 ayat (1), “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” (2) Pasal 17 ayat (2), “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” (3) Pasal 17 ayat (3), “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” (4) Pasal 17 ayat (4), “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” 3) Lembaga yudikatif Lembaga yudikatif memegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Kekuasaan dan kewenangannya adalah sebagai berikut: a) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung, antara lain: (1) Melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. b) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain: (1) Menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. (2) Berkewajiban memberi putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar. c) Kekuasaan dan kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. 4) Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan bertugas: a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (pasal 23E ayat [1]). b) Melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD (pasal 23E ayat [2]).