Tentang Pengertian Adapatasi Perubahan Iklim

Tentang Pengertian Adapatasi Perubahan Iklim

Tentang Pengertian Adapatasi Perubahan Iklim

Perubahan Iklim
Perubahan Iklim

Perubahan Iklim – Adaptasi untuk bidang kesehatan Banyak aspek kesehatan manusia dipengaruhi oleh iklim. Dampak itu bisa langsung – suhu tinggi dapat menyebabkan renjatan panas, misalnya, atau banjir dan longsor dapat mengakibatkan kematian atau cedera. Atau bisa juga pengaruh secara tidak langsung – lingkungan yang berubah mempercepat penyebaran penyakit yang disebabkan infeksi , atau kekurangan air dapat mengganggu sistem kebersihan atau mengurangi hasil tanaman pangan yang kemudian dapat mengakibatkan kurang gizi. Untuk mencegah dampak fisik bencana secara langsung, dalam beberapa kasus, risiko dapat dikurangi dengan reforestasi (penghutanan kembali). Misalnya, di Madiun, pemerintah merencanakan untuk menghutankan kembali ratusan hektar lahan pertanian di lereng-lereng gunung berapi Wilis untuk mengurangi risiko longsor yang menyusul curah hujan lebat.17 Bagaimanapun,seluruh masyarakat perlu menetapkan zona-zona yang beresiko terhadap bajir dan longsor dan membuat rencana untuk sistem peringatan dini untuk evakuasi. Banyak tindakan adaptasi untuk kesehatan akan melibatkan penguatan sistem pelayanan dasar kesehatan dan pengobatan yang sudah ada – meluaskan penyebaran kesadaran kesehatan kepada rakyat agar lebih memperhatikan kebersihan dan soal penyimpanan air. Menghambat penyebaran penyakit akan membutuhkan sistem pengawasan pola-pola penyakit lebih ketat.

Pada waktu banjir, pengawasannya antara lain adalah dengan memonitor penyakit kolera. Untuk jangka panjang, pengawasan meliputi memonitor distribusi penyakit-penyakit yang disebarkan oleh nyamuk sambil memastikan rumah tangga mampu melindungi diri sendiri, antara lain, misalnya dengan penggunaan kelambu atau kelambu yang dicelupkan ke dalam larutan insektisida. Adaptasi di wilayah perkotaan Banyak masalah kesehatan yang perlu diberikan perhatian khusus di wilayah perkotaan. Untuk Jakarta, misalnya, Palang Merah Indonesian menjalankan kampanye perubahan iklim dengan memperbaiki penyimpanan air bersih dan mengurangi kerentanan tehadap demam berdarah dengan membudidayakan ikan yang memangsa larva nyamuk.

Aktivitas ini didasarkan pada pembangunan kapasitas lokal dan perencanaan yang partisipatif – menjangkau anak-anak muda dan meningkatkan kesadaran adaptasi di kalangan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Sebagaimana yang telah terjadi dalam kejadian banjir 2007 di Jakarta, masyarakat perkotaan yang rentan juga perlu disiapkan secara khusus untuk menghadapi banjir – dan harus memiliki rencana kedaruratan yang siap dilaksanakan Adaptasi dalam pengelolaan bencana Dari berbagai sisi, Indonesia merupakan tempat tinggal yang berbahaya – rawan terhadap berbagai macam bencana alam. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran, dan berbagai kejadian cuaca yang ekstrem yang sudah begitu lumrah. Perubahan iklim akan menjadikan semua ini makin parah – terutama bagi masyarakat miskin kota yang hidup seadanya di sepanjang pinggiran sungai atau bagi masyarakat pedesaan yang hidup di bawah ancaman longsor atau ancaman kemarau panjang dan kebakaran hutan. Keniscayaan adaptasi – Seruan untuk bertindak 17 Boks 8:“Seandainya waktu itu

Boks 8:“Seandainya waktu itu kami lebih siap” “Setiap musim hujan, banjir sudah jadi bagian hidup sehari-hari dan biasanya kami tidak pernah mengkhawatirkannya. Namun setelah kekacauan dan panik akibat banjir Februari lalu, saya jadi cemas juga bahwa situasi kelak akan lebih parah. Belum pernah banjir separah ini sebelumnya. Kami tidak sempat menyelamatkan harta benda kami. Tak seorang pun tahu ke mana harus mengungsi” (Ilham, warga Rawa Kepa, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat). Seperti Ilham, sebagian besar penduduk di beberapa RW di Kelurahan Tomang sudah membangun pemukiman mereka di sekitar bantaran kanal banjir barat. Bahkan bagian atas kanal sudah dipenuhi rumah dan bangunan semi permanen lain untuk kegiatan ekonomi informal.

Meski tak seorang pun korban tewas di sana akibat banjir Februari 2007, banyak yang kehilangan harta beda, seperti motor dan berbagai peralatan rumah tangga, bahkan bangunan rumah mereka. Hal ini terutama karena tidak adanya peringatan. Berita banjir mulai datang hanya tersebar dari mulut ke mulut saat banjir sudah telanjur masuk. Karena tidak ada rencana evakuasi, banyak yang panik dan hanya berbondong-bondong menuju bangunan komersial terdekat, Roxy Square. Namun di dalam gedung ini mereka terjebak tanpa listrik dan air, dan tidak ada tempat dan sarana untuk memasak. Dengan baterai ponsel yang lemah setelah beberapa lama dan tanpa radio, komunikasi mereka terputus dengan pihak luar. Dari pengalaman pada waktu banjir ini, dalam diskusi yang diorganisasikan oleh Urban Development Institute (URDI), para wakil warga membahas apa yang telah terjadi dan apa yang dapat dilakukan secara lebih baik selanjutnya. Mereka telah sepakat tentang perlunya antisipasi dan kesiapan serta mulai memetakan sumber daya dan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat di masa datang. Mereka juga membentuk pokja banjir yang nantinya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sistem informasi peringatan dini dan evakuasi saat banjir datang.

Perubahan iklim juga akan membawa bencana yang berlangsung secara perlahan-perlahan seperti kenaikan muka air laut dan intrusi air laut ke delta-delta sungai yang merusak ekosistem pesisir dan menghancurkan mata pencaharian masyarakat. Akibatnya? Lebih banyak korban jiwa, penderitaan, pemiskinan, gangguan pelayanan sosial paling mendasar, porak-porandanya harta benda dan infrastruktur, kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, yang jauh lebih penting adalah bahwa kita dapat beralih ke pengelolaan yang ‘cermat’. Alih-alih hanya merespon saat bencana terjadi, mestinya yang dituju adalah mengurangi risiko dan melakukan persiapan sebelum bencana itu terjadi. Dalam sejarah, orang-orang di Indonesia sudah melakukan tindakan itu sebagai bagian dari pemikiran sehari-hari – dalam keputusan membangun rumah, misalnya, merancang masjid, atau memekarkan sebuah desa, meskipun kini dalam ketergesaan kehidupan modern, sebagian dari kearifan ini tampaknya sudah dilupakan. Untunglah, mulai ada pergeseran untuk kembali menegakkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah ke arah itu. Misalnya, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang baru tentang Pengelolaan Bencana Nasional (Pengurangan Risiko) yang akan mendorong masyarakat berinvetasi bagi keselamatan diri masing-masing dengan mengurangi risiko kerusakan bencana. Pemerintah juga sudah membuat program dialog antar-pemerintahan dan antara umum-swasta, mengenai suatu Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Risiko Bencana. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah bergerak lebih cepat: pemerintahan lokal Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Maluku, misalnya sudah bergerak lebih jauh dengan menyiapkan Rencana Aksi Daerah untuk Mengurangi Risiko Bencana. Yang menjadi tantangan saat ini adalah membangun kapasitas yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai rencana dan strategi ini, dan yang terpenting, memberdayakan masyarakat agar ikut memikul tanggung jawab sendiri sehingga memastikan setiap orang di Indonesia hidup dalam ‘budaya yang mementingkan keselamatan’ (Boks 9).

Menuju pembangunan yang aman dan berkelanjutan ‘

Di seluruh sektor, berbagai tindakan adaptasi akan menuntut tindakan efektif pemerintah – yang pada tingkat pemerintah daerah akan membutuhkan koordinasi lebih kuat di antara berbagai sektor departemen. Pemerintah sudah menyiapkan Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RANMAPI). RANMAPI ini mengakui bahwa perubahan iklim merupakan ancaman serius terhadap pembangunan sosioekonomi dan lingkungan hidup Indonesia dan bahwa dampak perubahan iklim diperparah oleh pola-pola pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Boks 9: Membangun budaya yang mementingkan keselamatan Program PBB untuk Pembangunan (UNDP), dengan dana bantuan dari the United Kingdom’s Department for International Development, sedang berupaya mendatangkan pengalaman dan keahlian internasional ke Indonesia melalui suatu program yang dinamakan, ‘Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan yang Menjamin Keselamatan Masyarakat) (‘Safer Communities for Disaster Risk Reduction in Development’). Program yang dilaksanakan melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ini akan membantu menguatkan dan mengembangkan berbagai peraturan dan kebijakan seputar pengurangan risiko bencana yang sedang tumbuh di kalangan individu, bisnis, pemerintah daerah, dan badan-badan pemerintahan pusat. Program ini juga membantu membangun kemitraan untuk mendukung pengambilan keputusan yang terdesentralisasi sambil mengembangkan program pendidikan dan penyadaran masyarakat. Yang terpenting, program ini akan memberikan berbagai peluang kepada pemerintah dan warga daerah untuk melaksanakan serangkaian demonstrasi pengurangan risiko bencana yang inovatif di seluruh negeri. Demonstrasi itu meliputi: • Melaksanakan program pertimbangan risiko dan pengurangan risiko bencana di kalangan masyarakat; • Melatih para tukang bangunan untuk membangung rumah yang tahan banjir; • Mengembangkan dan melaksanakan regulasi pembangunan di daerah; • Mengembangkan program kredit bagi warga yang ingin memperkuat rumah-rumah Mereka; • Membantu orang-orang yang ingin pindah dari wilayah yang rawan banjir; • Membantu masyarakat membuat persiapan menghadapi bencana dan membuat rencana evakuasi; dan • Menghidupkan kembali dan memanfaatkan kearifan, pengetahuan, dan praktik-praktik tradisional. Proyek ini harus mendemonstrasikan bahwa akan lebih baik untuk berinvestasi sedikit di depan ketimbang membuang banyak uang nantinya untuk mengatasi berbagai akibat setelah bencana menghantam – menghindari kesengsaraan yang tidak perlu dan membangun suatu budaya yang mementingkan keselamatan.

Rencana ini merumuskan prinsip-prinsip strategis dan juga merinci rencana aksi mitigasi dan adaptasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana aksi ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pusat dan daerah. Akhirnya cara terbaik untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah beralih ke bentuk-bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan – belajar untuk hidup dengan cara-cara yang menghargai dan serasi dengan alam. Perubahan iklim merupakan ancaman yang serius – suatu peringatan untuk menyadarkan kita. Namun, kita juga dapat menggunakan kesempatan ini sebagai momentum baru bagi upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup kita. Di Indonesia kita beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah dan Indonesia merupakan wilayah yang memiliki keanekargaman hayati yang paling kaya dan paling beragam di dunia. Semua itu sudah sepantasnya kita lestarikan – suatu warisan untuk generasi penerus. Namun, ada juga suatu kepentingan tersendiri yang kuat. Sejauh mana keharusan kita menyelamatkan lingkungan, sedemikian pula kita bergantung pada lingkungan untuk menyelamatkan kita. Dari perspektif ini, mitigasi dan adaptasi mulai bertemu – menanami kembali hutan-hutan kita, misalnya, bukan saja akan meningkatkan penyerapan gas-gas rumah kaca, tetapi juga akan melindungi rakyat dari bencana langsung longsor. Menurunkan konsumsi bahan bakar di perkotaan tidak saja akan mengurangi emisi karbon dioksida, tetapi juga akan memperbaiki kesehatan penduduk kota dan meringankan beban rakyat, terutama yang masih anak-anak dan lansia dalam bertahan pada kondisi cuaca yang ekstrem. Perubahan pelaksanaan-pelaksanaan tersebut akan dapat dibenarkan dalam situasi seperti apa pun, tetapi kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim menjadikannya sebagai sesuatu yang lebih mendesak. Sekali lagi kita akan memetik banyak manfaat dengan membangun berdasarkan kearifan tradisional. Banyak masyarakat di Indonesia memang sudah selalu hidup serasi dengan alam, dan bahkan seolah menjadi bagian dari alam. Di berbagai wilayah negeri ini rumah-rumah penduduk tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan – tampak merupakan bagian dari hutan tersendiri. Kita juga selayaknya mengingat dengan bijak bahwa mulai dari pedesaan paling terpencil hingga ke perkotaan yang paling modern, kita semua adalah bagian dari alam – dan bahwa semua keunggulan teknologi kita selalu rentan oleh kekuatan alam yang dasyat. Ketika iklim berubah, selayaknya kita pun berubah – dan berubah dengan segera.

 

Tentang Manfaat dari Pertanian Organik

Tentang Manfaat dari Pertanian Organik

Tentang Manfaat dari Pertanian Organik

Tentang Manfaat dari Pertanian Organik
Tentang Manfaat dari Pertanian Organik

Pertanian Organik – : Pertanian organik – lebih mudah, murah, dan tangguh terhadap kesulitan air ”Semua orang, termasuk istri saya menentang ketika saya memutuskan untuk bertani organik. Namun, nyatanya setelah 18 musim panen, praktik ini jauh lebih unggul. Saya tidak harus terlalu mencemaskan mengenai kekurangan air atau kenaikan harga pestisida dan pupuk kimia” (Ade Saeful Komar, Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang). Ade memulai bertani organik sejak 1998 setelah berdiskusi dengan pendamping lapangan petani dari yayasan Nastari. Istrinya yang sangat tidak yakin, risau cara baru itu akan mengurangi hasil tani mereka. Istrinya benar – panen mereka menurun dari semula 6 ton menjadi hanya 4 ton saja. Namun, Ade bersikukuh untuk melanjutkan dengan terus belajar, dan setelah empat musim panen, hasil taninya kembali ke normal. “Saya membuat kekeliruan di awal, saya tidak memproses kotoran sapi dengan mengkomposnya. Setelah saya melakukannya, hasil sawah saya menjadi makin baik dan makin baik.”

Pertanian Organik – Salah satu keuntungan bertani organik adalah cara ini tidak terlalu bergantung pada air seperti cara-cara nonorganik yang lebih banyak membutuhkan air. Dan ketika tanah diberi pupuk kandang dan bukan pupuk kimia, strukturnya menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap kekeringan. Ade juga membuat sendiri pestisida alamiahnya. Dia mencampur daun nimbung/mindi dengan bawang putih dan menghaluskannya dengan blender. Atau kadang-kadang dia menggunakan brotowali, dicampur dengan daun sirsak dan daun jaringan. “Murah. Mudah. Saya hanya perlu membeli setengah kilo bawang putih seharga Rp 4.000,”katanya. Dia juga mempraktikkan legowo, yaitu merenggangkan jarak tanam antara rumpun batang padi satu dan yang lainnya untuk membiarkan sinar matahari masuk menembus ke akar-akar padi karena serangga tidak menyukai sinar matahari. Hasilnya, sawahnya lebih aman dari serangan hama ketimbang sebelumnya. Sukses Ade ini belum memberikan inspirasi bagi petani sebelah menyebelah sawahnya untuk menerapkan praktik serupa. Sudah begitu terbiasanya para petani ini dengan pupuk kimia dan pestisida sehingga mereka tidak meyakini metode lain. Bagaimanapun, ada beberapa petani kenalan Ade yang sudah mulai menggunakan lebih sedikit pestisida dan pupuk kimia.

Pertanian Organik – Prioritas lainnya adalah pengelolaan air yang lebih baik. Caranya mungkin adalah dengan lebih banyak berinvestasi untuk irigasi dan juga dalam menampung dan menyimpan air – untuk menyeimbangkan peningkatan curah hujan di bulan April, Mei dan Juni, dengan penurunan curah hujan di bulan Juli, Agustus, dan September. Para petani mungkin akan lebih tangguh menghadapi perubahan iklim bila mereka memiliki perkiraan cuaca yang akurat dan tahu bagaimana harus merespon perubahan itu. Jika, misalnya, mereka dapat menyesuaikan waktu tanam dengan turun hujan pertama, mereka akan dapat memanen hasil yang lebih baik karena tanaman pangan mereka memperoleh lebih banyak unsur penyubur. Atau jika mereka tahu tahun itu akan menjadi tahun kemarau, maka mereka dapat mengganti tanaman pangan – mungkin dengan menanam kacang hijau, dan bukan padi. Mereka juga dapat beralih ke tanaman pangan yang lebih tinggi nilai jualnya meski hal ini bergantung pada kualitas benih dan masukan serta berbagai bantuan tambahan. Sementara itu mereka juga dapat melakukan penyesuaian antara menanam tanaman pangan dan memelihara ternak. Akhirnya, para petani yang tengah menghadapi atau sudah mengalami tahun gagal panen, dapat beradaptasi dengan bekerja di bidang non-tani, mungkin dengan bermigrasi sementara ke daerah lain atau ke kota lain. Saat ini meski para petani ini sudah mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka mungkin tidak tahu bagaimana menginterpretasikan informasi itu.

Pertanian Organik – Suatu prakarasa untuk menjembatani hal ini adalah Sekolah Lapang Iklim seperti yang diadakan di Indramayu yang bertujuan menerjemahkan perkiraan ilmiah iklim ke dalam bahasa petani yang lebih sederhana dan melatih para petani untuk merespon. Haji Sartim dari desa Sukamandi, Ciasem, Subang, misalnya mengatakan bahwa karena kini mereka memahami data tentang curah hujan “para petani jadi tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam sehingga pada saat musim hujan tiba, tanaman mereka sudah cukup kuat untuk menahan genangan banjir.” Sekolah Lapang Iklim ini merupakan proyek kerja sama antara Asian Disaster Preparedness Center dan Institut Pertanian Bogor, Dinas Pertanian Indramayu, dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Jika para petani memiliki akses ke informasi dan sarana yang tepat mereka akan dapat melakukan sendiri adaptasi yang dibutuhkan. Namun, sebagian dari mereka akan lebih sulit melakukan adaptasi, entah itu karena tanah garapan mereka tidak subur, misalnya, atau karena pasokan air tidak memadai, atau karena mereka tidak memiliki modal. Selain itu, mereka juga mungkin menghadapi berbagai kendala kelembagaan atau kultural. Dalam berbagai kasus seperti ini, pemerintah bisa membantu melalui intervensi yang langsung dan terencana, dengan menyediakan pengetahuan baru atau peralatan baru atau mencarikan teknologi-teknologi baru. Sementara tindakan-tindakan adaptasi seperti mengubah pola tanam bisa dilaksanakan segera, berbagai tindakan adaptasi lainnya, seperti penanaman kembali hutan atau pengalihan air antar waduk, merupakan tindakan adaptasi jangka panjang (Diagram 7). 16

Adaptasi di wilayah pesisir Lingkungan pesisir tertentu dapat ditimpa ancaman lebih berat, yaitu wilayah delta pasang-surut dan pantai-pantai berpasir di pesisir yang rendah letaknya, serta pulau-pulau penyangga, wilayah rawa pesisir, muara, laguna, dan wilayah terumbu karang dan atol. Seluruh lingkungan ini akan terancam oleh naiknya muka air laut. Dihadapkan pada berbagai efek perubahan iklim ini, masyarakat di wilayah pesisir memiliki tiga strategi dasar: ‘berlindung’, ‘mundur’, atau ‘melakukan penyesuaian’. • Membuat perlindungan – Untuk perlindungan, pilihan yang tampaknya paling meyakinkan barangkali adalah mendirikan bangunan yang kukuh seperti tanggul di laut, namun selain sangat mahal tindakan ini dapat memberikan efek samping seperti erosi dan sedimentasi. Karena itu, umumnya ada berbagai pilihan yang lebih ‘lunak’ seperti menciptakan atau memulihkan wilayah rawa pesisir dan menanam berbagai varietas mangrove dan vegetasi yang dapat mengatasi perubahan salinitas yang ekstrem • Mundur – Mundur hanya soal pindah tempat saja. Kebanyakan para pemilik rumah dan bisnis dapat melakukannya dengan upaya mereka sendiri, meski pemerintah setempat juga akan berperan dalam menetapkan ‘wilayah untuk mundur’ yang mempersyaratkan pembangunan baru dilakukan dalam jarak tertentu dari sisi laut. • Melakukan penyesuaian – Melakukan penyesuaian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Barangkali, misalnya, dengan membiakkan berbagai jenis ikan ke muara, wilayah mulut sungai dan laguna, serta mengembangkan berbagai bentuk akuakultur yang baru. Masyarakat pesisir juga akan membutuhkan sistem peringatan yang lebih baik untuk berbagai peristiwa cuaca ekstrem disertai rencana evakuasi kedaruratan untuk relokasi bila terjadi kedaruratan mendadak.

Sebagian besar aktivitas ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Kendati demikian, di semua tahapannya diperlukan konsultasi langsung dengan masyarakat, karena pelaksanaan seluruh tindakan itu akan bergantung pada keahlian lokal. Untuk kasus tertentu, dapat diberikan insentif bagi sektor-sektor swasta, seperti dalam kasus untuk mengatasi erosi pantai di resor-resor pariwisata. Selain itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan bertindak sebagai perantara – dengan mengidentifikasi berbagai teknologi, memfasilitasi investasi, dan menyediakan bantuan pengelolaan, teknis, dan bantuan lainnya Adaptasi untuk penyediaan air Perubahan iklim kemungkinan memberikan dampak berat pada pelayanan penyediaan air – baik terhadap pasokan maupun permintaan. Dalam hal pasokan, sudah ada kecenderungan perubahan pola curah hujan dengan implikasi terhadap produksi pangan, transportasi air, dan berbagai sumber mata pencarian yang mengandalkan air. Dalam soal permintaan, pemanasan global akan meningkatkan kebutuhan air masyarakat dan mempercepat penguapan dari permukaan tanaman dan dari sumber-sumber air seperti kolam dan danau. 16

Suatu pendekatan yang paling menyeluruh adalah dengan memelihara berbagai sarana pemasok air yang disebut dengan istilah ‘pengelolaan air secara terpadu’ yang menekankan pentingnya memelihara kelestarian ekosistem. Pendekatan ini perlu mempertimbangkan berbagai persoalan seperti penggundulan hutan, pengelolaan air untuk irigasi dan hubungan keduanya, serta pengurasan air tanah untuk keperluan rumah tangga, bisnis, dan pertanian. Beberapa pilihan untuk menjamin pasokan air antara lain adalah dengan meningkatkan pasokan – memperbaiki waduk, misalnya, menambal saluran, atau menampung air hujan. Pilihan lain adalah dengan mengurangi kebutuhan – antara lain dengan mengurangi kebocoran dari pipa-pipa atau melakukan lebih banyak upaya untuk memproses air limbah menggunakan ‘infrastruktur ramah lingkungan’ seperti saringan pasir dan pengelolaan air limbah dengan tanaman rawa (wetlands). Di Indonesia banyak waduk menampung air lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk kebutuhan manusia, sementara di tempat lain mengalami kekurangan yang parah, terutama waduk-waduk di Jawa dan Nusa Tenggara. Dalam kasuskasus seperti ini,‘pengalihan air antarwaduk’ akan dapat menyeimbangkan distribusi air dari wilayah yang berkelebihan ke daerah yang mengalami defisit.

Nyata Adaptasi Perubahan Iklim Seruan untuk bertindak

Nyata Adaptasi Perubahan Iklim Seruan untuk bertindak

Nyata Adaptasi Perubahan Iklim Seruan untuk bertindak

Adaptasi Perubahan Iklim
Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim – Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan prioritas mendesak bagi Indonesia. Seluruh kementerian dalam pemerintahan dan perencanaan nasional perlu mempertimbangkan perubahan iklim dalam program-program mereka – berkenaan dengan beragam persoalan seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, keamanan pangan, pengelolaan bencana, pengendalian penyakit, dan perencanaan tata kota. Namun ini bukan merupakan tugas pemerintah pusat belaka, tetapi harus menjadi upaya nasional yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat umum, dan semua organisasi nonpemerintah, serta pihak swasta. Di tahun-tahun belakangan ini masyarakat dunia semakin meresahkan efek pemanasan global dan di awal tahun 1990an telah mengonsep United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), yang diberlakukan pada 1994.

Adaptasi Perubahan Iklim – Di dalam kerangka ini mereka mengajukan dua strategi utama: mitigasi dan adaptasi (Boks 5). Mitigasi meliputi pencarian cara-cara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca atau menahannya, atau menyerapnya ke hutan atau ‘penyerap’ karbon lainnya. Sementara itu adaptasi, mencakup cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat – bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan efek-efek positifnya. Boks 5: Yang manakah mitigasi dan mana pula adaptasi? Ketika membicarakan mengenai perubahan iklim, para ilmuwan mungkin menggunakan kata-kata yang sangat berbeda dari makna kata itu pada umumnya. Bila mereka menyebut ‘mitigasi’ sehubungan dengan perubahan iklim, misalnya, yang mereka maksudkan adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca.

Adaptasi Perubahan Iklim – Bila mereka bicara mengenai ‘adaptasi’, yang mereka maksudkan adalah tindakan untuk mengatasi berbagai dampak perubahan iklim. Namun, dalam pengertian umum, kita bisa saja secara spontan mengunakan istilah ‘mitigasi’ dan ‘adaptasi’secara tertukar – misalnya, membicarakan mengenai ‘memitigasi efek perubahan iklim’ di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan tetapi biasanya maksudnya sudah jelas. Dan apapun yang terjadi, kita harus melakukan keduanya, terlepas dari apapun kita menyebutnya. Di bagian akhir laporan ini, Anda dapat menemukan beberapa penjelasan istilah adaptasi. Sudah jelas, emisi gas-gas rumah kaca mesti diturunkan, sehingga mitigasi merupakan keharusan. Ini terutama menjadi urusan negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang pertumbuhannya pesat yang perlu mengubah cara mereka menggunakan bahan bakar fosil. Itulah sebabnya banyak negara menandatangani Protokol Kyoto dalam konvensi tersebut, yang berarti memberikan komitmen mereka masing-masing untuk menargetkan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

Adaptasi Perubahan Iklim – Namun, mitigasi saja tidak akan memadai. Bahkan seandainya pun banyak negara menemukan cara untuk mengurangi emisi, kita tetap perlu mengatasi berbagai efek emisi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu sebab iklim baru berubah dalam kurun waktu yang panjang. Maka kita tidak punya pilihan lain, adaptasi tidak hanya penting, tetapi juga tak terelakkan (Boks 6). Bagaimanakah Indonesia dan terutama masyarakat miskinnya dapat beradaptasi? Tampaknya ini seolah pertanyaan baru meski jawabannya belum tentu baru. Dalam kenyataan, sebagian besar masyarakat miskin sudah tidak memiliki pilihan lain selain merespon tidak menentunya iklim.

Jadi beradaptasi pada dasarnya adalah menguatkan mereka untuk merespon secara efektif – membantu mereka menjadi lebih tangguh terhadap berbagai tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Adaptasi Perubahan Iklim – Adaptasi dalam perencanaan pembangunan Yang jadi masalah saat ini adalah bahwa adaptasi dapat dilihat hanya sebagai masalah lingkungan hidup semata – dan merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal, semua departemen pemerintahan dan badan perencanaan nasional perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim ini ke dalam program masing-masing. Berbagai persoalan besar seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan tata ruang, ketahanan pangan, pemeliharaan infrastruktur, pengendalian penyakit, perencanaan perkotaan, semuanya mesti ditinjau ulang dari perspektif perubahan iklim. Tantangannya adalah membuat perencanaan pembangunan menjadi ‘tangguh terhadap iklim’. Dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan pembangunan manusia harus dievaluasi secara seksama dan dipetakan. Kemudian strategi adaptasi harus diintegrasikan ke dalam berbagai rencana dan anggaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus ditingkatkan di bidang-bidang yang khusunya rentan terhadap perubahan iklim dan dibutuhkan berbagai investasi tambahan untuk menggiatkan pengurangan risiko bencana.

Boks 6: Bantuan internasional untuk adaptasi Sementara sebagian besar sumber daya untuk adaptasi akan berasal dari masyarakat setempat, atau dari pemerintahan daerah dan pusat, ada pula beberapa peluang untuk mendapatkan bantuan internasional. Di COP (Conference of the Parties) untuk the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2001, para pemerintah sudah menetapkan beberapa mekanisme bantuan dana. Antara lain Dana Khusus untuk Perubahan iklim untuk mendukung aktivitas adaptasi yang antara lain meliputi perbaikan pengawasan berbagai penyakit, sistem peringatan dini dan respon terhadap bencana, perencanaan penanganan bencana, dan kesiapan untuk menghadapi bencana kemarau panjang dan banjir. Dana lain yang secara khusus relevan untuk Indonesia adalah dana adaptasi, sekitar 2 persen kredit karbon dari proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism). Di bawah Protokol Kyoto UNFCCC, negara-negara maju dapat membeli kredit karbon dari proyek-proyek CDM seperti mengurangi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, meningkatkan wilayah penyerapan karbon dengan penanaman kembali hutan di negara-negara berkembang dan menghitungnya sebagai bagian dari kontribusi mereka menurunkan emisi gas rumah kaca. Meski berbagai mekanisme ini khususnya dirancang untuk mitigasi, semuanya memiliki potensi adaptasi – menanami kembali wilayah pesisir dengan hutan mangrove untuk meningkatkan penyerapan karbon yang merupakan tindakan mitigasi juga akan menguatkan adaptasi dengan memperkuat perlindungan terhadap badai dan erosi di wilayah pesisir. Conference of the Parties 2007 di Bali juga akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai mekanisme pendanaan ini.

Semua upaya ini juga harus dipadukan ke dalam berbagai upaya di tingkat masyarakat dan rumah tangga. Bagaimanapun, masyarakat sudah berpengalaman lama dalam beradaptasi – dengan berbagai tindakan yang sudah dipraktikkan selama berabad-abad. Orang-orang yang tinggal di wilayah yang rentan banjir sejak dulu membangun rumah panggung dan banyak masyarakat masa kini masih meneruskan praktik ini, meski bahan-bahan yang digunakan sudah modern seperti tiang beton atau genteng besi. Di wilayah rawan longsor, orang-orang membangun tanggul penahan longsor yang kukuh. Para petani yang terpapar kemarau panjang sudah belajar untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka, menanam tanaman pangan yang tahan kekeringan dan mengoptimalkan penggunaan air yang terbatas, bahkan bermigrasi sementara untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Apakah itu melalui prakarsa di tingkat publik atau individual, adaptasi hendaknya mencakup penguatan sumber-sumber penghidupan dan mengurangi kerentanannya. Hal ini akan mempersyaratkan suatu perubahan dalam arah pembangunan. Di masa lalu sebagian besar pembangunan di Indonesia didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam – dengan manfaat ekonomi yang dinikmati di perkotaan dan biaya lingkungannya dibebankan ke wilayah pedesaan. Pola itu harus diubah. Baik masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan sudah seyogyanya menargetkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan ancaman perubahan iklim kini makin mendesakkan kepentingannya. Jika kita tidak mengubah pola pembangunan, maka seluruh sumber daya yang tersedia bagi rakyat – pangan, air, dan wilayah pemukiman kemungkinan dapat menjadi makin sulit didapat. Perubahan pola pembangunan ini memerlukan strategi adaptasi yang lebih luas yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta – memadukan antara pendekatan pada tingkat pemerintahan dan kelembagaan dengan pendekatan bottom-up yang berakar pada pengetahuan kewilayahan, kebangsaan, dan lokal. Sementara adaptasi merupakan faktor vital dalam seluruh aktivitas pembangunan, secara khusus adaptasi penting dilakukan dalam bidang-bidang pertanian, wilayah pesisir, penyediaan air, kesehatan dan wilayah perkotaan, dengan air memainkan peran lintas sektoral di berbagai bidang ini.

Adaptasi dalam pertanian

Di antara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah para petani Indonesia. Sejauh ini, para petani di Jawa berhasil menanam padi dua kali dalam setahun, tetapi dengan perubahan iklim, panen kali kedua tampaknya akan menjadi lebih rentan. Oleh karena itu, para petani yang sudah banyak berpengalaman mengatasi dampak buruk kejadian iklim yang ekstrem akan harus lebih banyak beradaptasi lagi di masa mendatang. Mereka, misalnya akan perlu mempertimbangkan berbagai varietas tanaman pangan. Beberapa jenis tanaman pangan memiliki kapasitas adaptasi secara alamiah, seperti jenis padi hasil persilangan yang berbunga pada waktu dini hari sehingga dimungkin terhindar dari suhu lebih tinggi di siang hari. Para petani juga mungkin dapat menggunakan varietas yang lebih mampu bertahan terhadap kondisi yang ekstrem – kemarau panjang, genangan air, intrusi air laut – atau berbagai varietas padi yang lekas matang yang cocok untuk musim hujan yang lebih pendek. Para petani juga perlu mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan-bahan organik bagi tanah supaya lebih mampu menahan air – yaitu dengan menggunakan lebih banyak pupuk alamiah (Boks 7).