Lembaga Keuangan Perbankan Beserta Pengertian Bank

Lembaga Keuangan Perbankan Beserta Pengertian Bank

Lembaga Keuangan Perbankan Beserta Pengertian Bank

Keuangan Perbankan
Keuangan Perbankan

Keuangan Perbankan – Lembaga Keuangan Perbankan

1. Pengertian Bank Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Definisi, pengertian, dan cakupan kegiatan bank sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku dapat bervariasi antara satu negara dengan negara yang tampak pada sumber pendanaannya yang berasal dari simpanan masyarakat dan pada penyaluran dananya dalam bentuk kredit pada dunia usaha dan alternatif investasi lainnya.

Keuangan Perbankan – Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Jenis-jenis Bank Pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya. a. Jenis bank menurut fungsinya 1. Bank Sentral Pada awalnya bank sentral disebut sebagai bank of issue atau bank sirkulasi karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain.

Keuangan Perbankan – Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dengan atau tercemin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Penetapan tujuan tunggal pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah dalam undang-undang menjadikan sasaran yang harus dicapai dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu sebagai berikut.

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. c. Mengatur dan mengawasi bank. Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Keuangan Perbankan – Sistem perbankan yang sehat selain mendukung kinerja sistem pembayaran akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam memengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut, maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik. Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. (Perry Warjiyo. 2004: hal. 100)

Keuangan Perbankan – Pelaksanaan kebijakan moneter juga tidak dapat dilepaskan dari sistem devisa yang dianut. Untuk Indonesia, sesuai UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar dianut sistem devisa bebas, yang berarti masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Akan tetapi, agar lalu lintas devisa tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi dan tidak menyulitkan pelaksanaan kebijakan moneter, sesuai dengan UU Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan monitoring dan mengeluarkan ketentuan kehati-hatian terhadap lalu lintas devisa yang masuk dan keluar Indonesia.

2. Bank Umum Bank umum atau bank perdagangan adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting da berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Ini disebabkan bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Tabungan dapat diambil dengan cek Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktuwaktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral b. Menciptakan daya beli Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru untuk menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Kegiatan mencipta atau menghapuskan uang ini dilakukan oleh bank umum apabila ia memberikan atau membatalkan pinjaman kepada para nasabahnya. c. Memberi pinjaman jangka pendek Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari corak kegiatannya, yaitu meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti bank umum merupakan suatu badan yang berperan penting bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naikturunnya kegiatan ekonomi.

Keuangan Perbankan – Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum di antaranya adalah: 1. memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat; 2. menerima titipan barang-barang berharga; 3. melakukan kegiatan valuta asing; 4. melayani jasa pengiriman uang (transfer) antar bank; 5. melakukan giro dan inkaso antarbank; 6. tidak boleh melakukan usaha asuransi tetapi boleh mendirikan anak perusahaan yang melakukan usaha asuransi. Contoh dari bank umum seperti Bank Mandiri, BNI 1946, BCA, dan Bank Mega

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbedaan utama antara bank umum dengan BPR terletak pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena bank umum diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro, yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas giral lainnya dan ikut serta dalam kegiatan kliring. Terkait dengan hal ini, bank umum dapat menciptakan uang giral sehingga bank umum juga disebut Bank Pencipta Uang Giral (BPUG). Sementara itu, BPR tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta kegiatan kliring sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. 2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat. 3. Menyediakan fasilitas pertukaran valuta asing. BPR dilarang untuk melakukan usaha: a. menerima simpanan dalam bentuk giro; b. melakukan lalu lintas moneter, seperti transfer, kliring, atau wesel; c. melakukan pembayaran ke luar negeri; d. melakukan usaha asuransi.

4. Bank Syariah Bank syariah atau bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sebenarnya bukanlah bank baru di Indonesia. Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yaitu dengan beroperasinya bank Muamalat Indonesia. Namun, bank syariah diatur secara formal sejak di amendemennya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sejak itu mulai berkembanglah bank dengan prinsip bagi hasil di Indonesia.

Berbeda dengan bank yang beroperasi secara konvensional yang mempergunakan suku bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Seorang penabung di bank syariah tidak menerima pendapatan bunga dari uang yang ditabung, tetapi menerima pendapatan bagi hasil dari dana yang ditanamkan di bank. Demikian juga dengan pembiayaan berdasarkan bagi hasil (kalau bank umum disebut sebagai kredit), bank tidak mendapatkan pendapatan bunga kredit, tetapi memperoleh pendapatan bagi hasil. Karena terdapat perbedaan dalam cara operasinya, pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah juga berbeda. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah adalah dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan bank syariah yang sehat dan konsisten (istiqomah) terhadap prinsipprinsip syariah. Atau lebih konkretnya mewujudkan perbankan syariah yang mampu menggerakkan sektor riil melalui kegiatan pembiayaan yang berbasis ekuitas dalam kerangka tolongmenolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan umat.

Prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut. 1. Prinsip Mudharabah Bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahliannya, sedangkan laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui. 2. Prinsip Murabahah Para nasabah bank membeli suatu produk komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbalan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak. 3. Prinsip Musharakah Baik bank mapun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas rasio laba di muka untuk waktu tertentu.

b. Jenis bank menurut kepemilikannya Menurut kepemilikannya bank dikelompokkan berikut ini. 1. Bank Milik Negara Bank milik negara adalah bank yang modalnya sebagian besar atau keseluruhan berasal dari negara. Misalnya, BRI, BNI 1946, dan Bank Mandiri. 2. Bank Milik Swasta Bank milik swasta adalah bank yang modalnya berasal dari perorangan atau swasta. Misalnya, BCA, Bank Lippo, Bank Danamon, Bank Mega, dan lain-lain.

3. Bank Koperasi Bank milik koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Misalnya, Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia) c. Jenis bank menurut bentuk hukumnya Menurut bentuk hukumnya bank dikelompokkan menjadi:

1. bank berbentuk perseroan terbatas (PT); 2. bank berbentuk firma (Fa); 3. bank berbentuk badan usaha perseorangan; 4. bank berbentuk koperasi. d. Jenis bank menurut organisasinya Menurut organisasinya bank dikelompokkan menjadi:

1. unit banking adalah bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain; 2. branco banking adalah bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain; 3. correspondenc banking adalah bank yang dapat melakukan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

Cara-cara Mengatasi Inflasi Dengan Kebijakan Pemerintah

Cara-cara Mengatasi Inflasi Dengan Kebijakan Pemerintah

Cara-cara Mengatasi Inflasi Dengan Kebijakan Pemerintah

Cara-cara Mengatasi Inflasi
Cara-cara Mengatasi Inflasi

Cara-cara Mengatasi Inflasi

a. Kebijakan Moneter Seperti yang telah disebutkan di atas, peran bank sentral dalam mengatasi inflasi adalah dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral tersebut dinamakan kebijakan moneter, yaitu dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut.

Cara-cara Mengatasi Inflasi

1. Politik Diskonto (discount policy) adalah politik bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada menjalankan investasi.

2. Politik Pasar Terbuka (open market policy) dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual suratsurat berharga diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat.

Cara-cara Mengatasi Inflasi

3. Politik Persediaan Kas (cash ratio policy) adalah politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas, diharapkan jumlah kredit akan berkurang. 4. Pengawasan kredit secara selektif.

Cara-cara Mengatasi Inflasi

b. Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Selain kebijakan moneter, pemerintah dapat juga memberlakukan kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran Negara. Jadi yang diatur dalam kebijakan fiskal adalah 1. pengaturan pengeluaran pemerintah (APBN) dan 2. peningkatan tarif/pajak.

c. Kebijakan Nonmoneter Selain dua kebijakan di atas ada juga yang disebut kebijakan nonmoneter yang mengatur hal-hal berikut. 1. Peningkatan produksi. 2. Kebijakan upah. 3. Pengawasan harga.

Cara-cara Mengatasi Inflasi

Cara-cara Mengatasi Inflasi  – Indeks Harga

a. Pengertian Indeks Harga Pengertian Indeks Harga (Price Index) (Price Index) Untuk menghitung besar laju inflasi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu besarnya Indeks Harga, yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu (given year) dengan tahun dasar (based year). Indeks harga biasa digunakan untuk mengetahui ukuran perubahan variabel-variabel ekonomi sebagai barometer keadaan perekonomian, memberi gambaran yang tepat mengenai kecenderungan perdagangan dan kemakmuran. Beberapa macam indeks harga adalah sebagai berikut.

1. Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen, kelompok barang yang dihitung bisa berubah-ubah disesuaikan dengan pola konsimsi aktual masyarakat.

2. Indeks harga produsen (IHP) adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu, yang dibeli oleh produsen meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Perbedaannya dengan IHK adalah kalau IHP mengukur tingkat harga pada awal sistem distribusi, IHK mengukur harga langsung yang dibayar oleh konsumen pada tingkat harga eceran. Indeks harga produsen biasa disebut juga indeks harga grosir (wholesale price index).

3. Indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi, apabila dalam menghitung indeks dimasukkan unsur jumlah biaya hipotek, pajak, upah pekerja yang dibayar oleh petani, indeks yang diperoleh disebut indeks paritas. Rasio antara indeks harga yang harus dibayar oleh petani dengan indeks paritas dalam waktu tertentu disebut rasio paritas (parity ratio)

Cara-cara Mengatasi Inflasi

b. Ciri-ciri Indeks Harga Indeks harga mempunyai ciri-ciri di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Indeks harga sebagai standar sebagai perbandingan harga dari waktu ke waktu. 2. Penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. 3. Indeks harga ditetapkan oleh sampel, bukan populasi. 4 Indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil 5. Penghitungan indeks harga menggunakan metode yang sesuai dan tepat. 6. Penghitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100

Cara-cara Mengatasi Inflasi

c. Metode penghitungan Indeks Harga 1. Metode penghitungan indeks harga tidak tertimbang Penghitungan indeks harga tidak tertimbang ada dua macam, yaitu indeks harga tidak tertimbang sederhana (komoditi tunggal) hanya satu barang dan indeks harga tidak tertimbang dengan banyak komoditi (gabungan).

a. Rumus indeks harga tidak tertimbang sederhana: IHTT = . 100

b. Rumus indeks harga tidak tertimbang gabungan:IHTTG = . 100

Pn = harga pada tahun tertentu (ke–n) Po = harga pada tahun dasar

2. Metode penghitungan indeks harga yang banyak digunakan Metode penghitungan indeks harga yang sering digunakan dalam menghitung inflasi adalah metode tertimbang, yaitu: a. Metode Laspeyres Metode Laspeyres adalah metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar (Qo) dengan rumus IH Laspeyres. IHTT = . 100 Pn Po IHTTG = . 100 6Pn 6Po IL = . 100

b. Metode Paasche Metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya. (Qn = Kuantitas tahun tertentu) Rumusnya sebagai berikut. Keterangan: IL = Indeks Harga Laspeyres IP = Indeks Harga Paasche Po = Harga tahun dasar Pn = Harga tahun n (tertentu) Qo = Kuantitas tahun dasar Qn = Kuantitas tahun tertentu

Rangkuman 

1. Pendapatan nasional dapat dihitung baik dengan pendekatan/metode produksi, yaitu menghitung jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, pendekatan/ metode pengeluaran, yaitu dengan menghitung jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi di suatu negara selama periode tertentu, ataupun pendekatan/metode pendapatan dengan menghitung jumlah pendapatan yang diterima seluruh pemilik faktor produksi di suatu negara selama periode tertentu. 2. Berdasarkan besarnya pendapatan nasional per kapita, penduduk (pendapatan per kapita) negara-negara di dunia dapat digolongkan dalam kelompok negara berpendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas hingga tinggi. 3. Terdapat permasalahan, seperti inflasi dan ketimpangan distribusi pendapatan, yang harus selalu diperhatikan pemerintah dalam kaitan untuk meningkatkan level pendapatan nasional negaranya.

Evaluasi

I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar! Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!

1. Penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi disebut …. a. pendekatan pengeluaran b. pendekatan pendapatan c. pendekatan produksi d. pendekatan output e. pendekatan nilai tambah

2. Penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah barang dan jasa merupakan ciri …. a. pendekatan pendapatan b. pendekatan pengeluaran c. pendekatan produksi d. pendekatan terapan e. pendekatan pendapatan per kapita

3. Penghitungan pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa merupakan ciri …. a. pendekatan subjektif b. pendekatan produksi c. pendekatan pendapatan d. pendekatan pengeluaran e. pendekatan pasar barang 4. Pendapatan perseorangan (Personal income) adalah …. a. pendapatan nasional dikurangi pajak tidak langsung b. sama dengan pendapatan sektor nasional c. jumlah pendapatan sektor rumah tangga yang dibelanjakan dalam satu tahun d. jumlah upah yang ditambah bunga yang diterima sektor rumah tangga dalam satu tahun e. jumlah pendapatan yang diterima sektor rumah tangga dalam satu tahun

5. Dalam suatu perekonomian yang tingkat pendapatan penduduknya rendah, umumnya …. a. pengeluaran untuk kesehatan besar b. pengeluaran untuk bahan makanan relatif besar c. pengeluaran untuk bahan makanan relatif kecil d. pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya relatif besar e. pengeluaran untuk rekreasi kecil 6. Berikut ini yang bukan kebijaksanaan untuk menanggulangi inflasi adalah …. a. tingkat bunga tabungan b. penerimaan pajak c. pemberian kredit d. reserve requirement e. penjualan obligasi pemerintah 7. Kebijaksanaan bank sentral untuk membeli dan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sebagai usaha untuk mengatur kesinambungan arus uang dan arus barang disebut politik …. a. cadangan kas d. sneering b. pasar terbuka e. kredit ketat/selektif c. diskonto 8. Di bawah ini yang bukan kebaikan dari kredit adalah …. a. memajukan urusan tukar-menukar b. mempercepat peredaran uang c. menambah produktivitas modal uang d. dapat membantu golongan ekonomi rendah e. meningkatkan peredaran barang 9. Inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan disebut …. a. price–cost push inflation d. supply–side inflation b. spiral inflation e. demand–pull inflation c. wage–cost push inflation 10. Metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar (Qo), adalah metode …. a. Paasche d. Bebas b. Laspayres e. Jumlah Kuadrat c. Pearson

11. Yang merupakan dampak inflasi bagi perekonomian nasional adalah …. a. meningkatkan pembangunan b. meningkatkan daya saing nasional c. meningkatkan investasi d. menimbulkan surplus neraca pembangunan e. menurunkan kesejahteraan rakyat 12. Berikut ini yang bukan peran dari bank sentral dalam mengendalikan inflasi adalah …. a. mengatur jumlah uang yang beredar b. mengatur nilai tukar c. independensi penentuan kebijakan d. intervensi pemerintah e. menentukan inflation targeting 13. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri indeks harga adalah …. a. berdasarkan data relevan b. punya satuan persentase c. menggunakan metode perhitungan yang tepat d. berperan sebagai standar perbandingan harga e. dihitung saat kondisi labil 14. Inflasi yang disebabkan atas meningkatnya biaya produksi disebut …. a. spiral inflation b. demand–pull inflation c. supply–side inflation d. cost-push inflation e. downward inflation 15. Metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu (Qn), adalah metode …. a. Laspeyres b. Pearson c. Paasche d. Bebas e. Jumlah Kuadrat

 

Pengertian Kredit dan Unsur Unsur Kredit Tersebut

Pengertian Kredit dan Unsur Unsur Kredit Tersebut

Pengertian Kredit dan Unsur Unsur Kredit Tersebut

Unsur Unsur Kredit
Unsur Unsur Kredit

Unsur Unsur Kredit – Istilah kredit berasal dari bahasa Latin credere yang artinya percaya . Seseorang atau badan usaha yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa peminjam (debitur) pada masa mendatang akan sanggup memenuhi segala kewajibannya seperti yang telah dijanjikan.

Unsur Unsur Kredit – Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Kredit mempunyai unsur-unsur yang harus disepakati oleh pihak yang terlibat dalam kredit tersebut.

Unsur Unsur Kredit

1. Unsur-unsur Kredit Kredit diberikan oleh orang atau lembaga yang didasarkan atas unsurunsur pertimbangan kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi. a. Kepercayaan Kepercayaan artinya adanya keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, maupun jasa yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati. b. Waktu Pemberian dan penerimaan kembali kredit meliputi kurun waktu tertentu. c. Risiko Pemberian kredit mengandung risiko karena nilai uang sekarang berbeda dengan nilai yang akan datang akibat dari adanya jangka waktu pemberian dan pengembalian kredit. d. Prestasi Prestasi merupakan imbalan dari pemberian peminjam uang, barang, atau jasa. Dalam perekonomian, pengukuran prestasi dilakukan dengan menggunakan uang.

Unsur Unsur Kredit

2. Tujuan Kredit Tujuan pemberian kredit umumnya adalah mencari keuntungn berbentuk imbalan atau bagi hasil. Namun, tujuan utama pemberian kredit di negara kita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian kredit dapat dibedakan atas kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. a. Pemerintah Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter, selektif, dan diarahkan pada sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan. b. Masyarakat Pemberian kredit bertujuan agar masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhannya yang berupa barang atau jasa. c. Dunia usaha Pemberian kredit dimaksudkan agar kegairahan berusaha meningkat dan sekaligus meningkat pula jumlah produk yang diproduksi yang pada gilirannya akan meningkatkan laba usaha.

Unsur Unsur Kredit

3. Fungsi Kredit a. Meningkatkan daya guna barang Pemberian kredit dapat meningkatkan daya guna barang dengan cara:

Unsur Unsur Kredit

1. para pengusaha memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang siap pakai, dengan meminjam uang dari lembaga keuangan;

2. para pengusaha menjual barang dengan cara kredit sehingga barang menjadi lebih murah sampai ke tangan konsumen. b. Meningkatkan daya guna uang Daya guna uang dapat ditingkatkan dengan cara pemilik uang atau modal meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang kekurangan modal melalui lembaga keuangan. c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Peredaran dan lalu lintas uang dapat terlaksana jika kredit disalurkan melalui rekening giro bank karena rekening giro dapat menimbulkan uang giral.

d. Menstabilkan moneter Stabilitas moneter dapat terlaksana dengan pemberian kredit yang selektif, terarah, dan berdasarkan prioritas sehingga jumlah uang yang beredar dapat diatur melalui politik tingkat bunga dan rasio kas bank. e. Meningkatkan kegairahan berusaha Perusahaan yang memperoleh kredit dari bank dapat meningkatkan usahanya dan meningkatkan produktivitas, dan akhirnya meningkatkan laba. f. Meratakan pendapatan Peningkatan kesempatan berusaha dengan penambahan proyek-proyek baru yang berasal dari kredit membutuhkan tambahan tenaga kerja. Secara tidak langsung kredit menyebabkan semakin banyak tenaga kerja yang memperoleh pendapatan. Di samping itu, para penabung akan memperoleh bunga atas tabungannya. g. Memperluas hubungan internasional Negara maju cenderung mempunyai tabungan yang tinggi sehingga dapat memberi pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, para pengusaha di negara maju dapat bekerja sama dengan negara yang sedang berkembang dengan memberi kredit, dan hal ini dapat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

4. Syarat-syarat Kredit Pemberian kredit kepada orang atau perusahaan yang memerlukan harus mempertimbangkan hal-hal yang dikenal dengan istilah 5C. a. Karakter Karakter (character) adalah sifat dan tingkah laku pemohon dalam kehidupan berusaha. Pemberi kredit perlu meneliti kebiasaan dan kepribadian pemohon. Dengan kata lain, pemohon dipercaya dapat memenuhi kewajibannya. b. Kemampuan Kemampuan (capabilit ), artinya pemohon dalam mengembalikan kredit tepat waktu. Hal ini harus diperhatikan oleh pemberi kredit dengan memerhatikan jenis usaha dan kemampuan memperoleh laba (diukur dari laporan keuangan). c. Modal Modal (capital) yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pinjaman bank dapat mendorong perkembangan usaha. Oleh karena itu, kredit berfungsi meningkatkan usaha. d. Jaminan Jaminan (collateral) adalah harta tetap atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin kredit yang diterima. e. Kondisi ekonomi Kondisi ekonomi (condition of econom ) yang akan datang harus menggambarkan keadaan yang cerah, misalnya tingkat inflasi yang terkendali sehingga nilai uang sekarang tidak berbeda jauh dengan nilai uang pada masa yang akan datang.

5. Jenis Kredit

a. Kredit menurut tujuan pemakaian Berdasarkan tujuan pemakaiannya, kredit dikelompokkan menjadi kredit konsumtif dan produktif.

1. Kredit konsumtif Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif, misalnya kredit pembelian kendaraan bermotor. 2. Kredit produktif Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, misalnya pembelian mesin-mesin pabrik.

b. Kredit menurut waktu

1. Kredit jangka pendek Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka pengembaliannya kurang dari satu tahun. 2. Kredit jangka menengah Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun. 3. Kredit jangka panjang Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

c. Kredit menurut jaminan

1. Kredit tanpa jaminan Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang didasarkan pada kepercayaan , (kredit ini dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang bank No. 7 Tahun 1992). 2. Kredit dengan jaminan Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan jaminan barang tetap atau tidak tetap, misalnya jaminan obligasi atau surat-surat berharga lainnya. d. Kredit menurut sumber 1. Kredit dalam negeri Kredit dalam negeri adalah kredit yang sumber dan pemakaiannya berasal dari dalam negeri.

2. Kredit luar negeri Kredit luar negeri adalah kredit yang berasal dari luar negeri untuk pemakai kredit dalam negeri. e. Kredit menurut subjek 1. Kredit penjual Kredit penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu, dan pembayaran diterima kemudian.

2. Kredit pembeli Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan cara pembayaran lebih dahulu, barang diserahkan kamudian. Istilah kredit pembeli sekarang ini lebih dikenal dengan sistem prabayar.

3. Kredit perbankan Kredit perbankan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pelanggan.

4. Kredit pemerintah Kredit pemerintah adalah kredit yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya atau jajaran bawahannya.

5. Kredit luar negeri Kredit luar negeri adalah kredit yang berasal dari luar negeri (pemerintah atau swasta) dalam rangka kerja sama antarpemerintah atau swasta

Kebaikan dan Keburukan Kredit

a. Kebaikan kredit 1. Meningkatkan produktivitas modal Pemilik modal dapat meningkatkan produktivitas modal dengan meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukannya sehingga produksi meningkat. 2. Memperlancar tukar-menukar Dengan kredit timbul alat pembayaran baru berupa uang giral dan wesel sehingga pengusaha dapat memenuhi keperluannya menggunakan uang giral tersebut. 3. Meningkatkan peredaran barang Barang yang diperjualbelikan dapat dibayar dengan uang giral atau dibeli secara kredit sehingga jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dan peredaran uang meningkat.

b. Keburukan kredit 1. Hidup konsumtif, artinya orang terdorong untuk melakukan transaksi yang terjadi di luar batas kemampuan ekonominya dengan cara membeli barang-barang konsumsi. 2. Jumlah uang yang beredar bertambah (inflasi), artinya kredit akan memperbesar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang berakibat harga-harga naik (nilai uang turun). 3. Spekulasi, artinya dengan mengharapkan untung yang besar pengusaha membeli atau memperbesar usaha dengan cara meminjam. Akibat buruk akan terjadi bila perusahaan ternyata mengalami kerugian. Perusahaan tidak mampu lagi melunasi segala kewajibannya.

Kebijakan Moneter

Mengenai kebijakan moneter telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya, khususnya dalam mengatasi inflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar.