Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila – Pada kelas X dan XI kalian telah mempelajari materi tentang penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tentu saja kalian sudah mempunyai bekal yang cukup untuk mempelajari materi pada bab ini yang juga mengupas tentang penegakan hak asasi manusia.

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila – Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila – Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hakhak partisipasi masyarakat.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Hak asasi manusia memiliki ciriciri khusus

Yaitu sebagai berikut. 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. 3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah
sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan
HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah
timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor
penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau
bahkan dihilangkan.
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi
berbagai kasus pelanggaran HAM:
1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan
pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak
hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik
dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang
dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang
melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai
bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal
(kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam
masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan
pendapat masing-masing

b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan
HAM
Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani.
Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak
mempunyai kemauan menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi
di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut
tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan
wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.
Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut
sebagai unwillingness state. 117f6629-1c32-4680-8582-7a6dda34d807 Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran
HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional.
Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan
bukti bahwa di negara kita ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM
terutama yang sifatnya berat.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan
di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan
berada di lingkungan peradilan
umum. Setelah berlakunya
undang-undang tersebut kasus
pelanggaran HAM di Indonesia
ditangani dan diselesaikan melalui
proses peradilan di Pengadilan
HAM.
Penyelesaian kasus pelanggaran
HAM berat di Indonesia
dilakukan berdasarkan ketentuan
yang terdapat dalam Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan
penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan
alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan
dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat
diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah
hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan
dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling
lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas
HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran
hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas
sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham
tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang
terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa
Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut
umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada
Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum
melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan
diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan
HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik
kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima
orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan
tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang
bersangkutan.
Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan
banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam
waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan
Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan dan tigaorang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah
Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari
terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara
pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim
terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc
di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor
50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai
dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat
lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35
orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan
oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat
dianggkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa
di pengadilan.
Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan
pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan
alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

images (4)