Sanksi Atas Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Sanksi Atas Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Sanksi Atas Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Kasus Pelanggaran HAM
Kasus Pelanggaran HAM

Kasus Pelanggaran HAM – Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

Kasus Pelanggaran HAM – Poses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan HAM internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible (diterima untuk menangani perkaran pelanggaran HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak mampu (unable) untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.

b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari negara untuk melakukan penuntutan.

c. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem.

Kasus Pelanggaran HAM – Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap.

Kasus Pelanggaran HAM – Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya:

1) diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,

2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,

3) pemutusan hubungan diplomatik,

4) pengurangan bantuan ekonomi,

5) pengurangan tingkat kerja sama,

6) pemboikotan produk ekspor,

7) embargo ekonomi.

Refleksi

Kasus Pelanggaran HAM – Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia.

Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya dengan penuh kejujuran.

1. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak dan kewajiban?

2. Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apa yang sering kalian lalaikan?

3. Hal apa yang sudah kalian lakukan, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia?

Rangkuman

1. Kata Kunci Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah Pancasila, nilai ideal, nilai instrumental, nilai praksis, hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Intisari Materi

a. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia.

b. Jaminan hak asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilainya yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.

c. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari .

Itulah yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat !

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM
Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita terdapat proses peradilan untuk menangani masalah HAM, terutama yang sifatnya berat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut.

Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat.

Pelanggaran HAM – Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MENEMUKAN SOLUSI ATAS MASALAH KEWIRAUSAHAAN

MENEMUKAN SOLUSI ATAS MASALAH KEWIRAUSAHAAN

Pelajaran ini merupakan proses pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks
cerita pendek (cerpen). Pembelajaran teks ini membantu peserta didik memperoleh
wawasan pengetahuan yang lebih luas agar terampil berpikir kritis dan kreatif serta
bertindak efektif menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata yang terkait erat dengan
kewirausahaan. Permasalahan kewirausahaan dibahas kembali untuk menguatkan
kapasitas peserta didik guna memanfaatkan keberadaan bahasa Indonesia dalam
menempatkan diri sebagai cerminan sikap bangsa Indonesia di lingkungan pergaulan
dunia global. Untuk itu, Pelajaran I dikemas dengan tema menemukan solusi atas
permasalahan kewirausahaan dalam cerpen yang bertema sama.
Tema pelajaran ini dibahas dalam tiga tahap kegiatan pembelajaran berbasis teks:
pembangunan konteks dan pemodelan teks cerita pendek; kerja sama pembangunan
teks cerita pendek; dan kerja mandiri pembangunan teks cerita pendek. Dalam setiap
teks cerita pendek terdapat komponen cerita yang disebut sebagai resolusi. Melalui
tahapan kegiatan pembelajaran itu, komponen cerita ditemukan sebagai solusi atas
kompleksitas permasalahan yang diangkat dalam setiap cerpen. Penemuan solusi itu,
baik pada tahap kerja sama maupun kerja mandiri membangun teks, ditempuh dengan
menerapkan kegiatan pembelajaran saintifik dan kegiatan penilaian autentik. Untuk
memproses pembelajaran teks cerpen ini, telah tersedia berbagai tugas belajar yang
sangat beragam guna mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat membangkitkan
kegembiraan serta kegemaran belajar peserta didik.  555dcee30423bdae4f8b4567