Perang Padri di Sumatera Barat

Perang Padri di Sumatera Barat

Perang Padri di Sumatera Barat – Fase pertama (1821-1825)

Pada fase pertama, dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821 pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum padri. Juga pos-pos lain seperti Soli Air, Sipinang dan lain-lain. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional, seperti tombak, dan parang.

Perang Padri di Sumatera Barat
Perang Padri di Sumatera Barat

Fase kedua (1825-1830)

Coba ingat-ingat angka tahun 1825-1830 itu. Kira-kira terkait dengan peristiwa apa angka tahun tersebut. Peristiwa itu jelas di luar Sumatera Barat. Tahun itu merupakan tahun yang sangat penting, sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Bagi Belanda tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga.

Oleh karena itu, Kolonel De Stuers yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda, karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Belanda kemudian minta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Aljufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Aljufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nan Renceh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang.

Fase ketiga (1830 – 1837/1838)

Nah, tentu kamu sudah menemukan jawaban peristiwa tahun 1825-1830 di Jawa. Peristiwa itu adalah Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah Perang Padri fase ketiga .

Dengan kebijakan baru itu beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nan Cerdik dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Tahun 1834 Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda.

Perang Padri di Sumatera Barat – Tanggal 16 Juni 1835 benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Agustus 1835 benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda juga mencoba mengontak Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai.  Imam Bonjol mau berdamai tetapi dengan beberapa persyaratan antara lain kalau tercapai perdamaian Imam Bonjol minta agar Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan nagari itu tidak diduduki Belanda. Tetapi Belanda tidak memberi jawaban. Justru Belanda semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol.

1836 benteng Bonjol tetap dapat dipertahankan oleh pasukan Padri. Akan tetapi satu per satu pemimpin Padri dapat ditangkap. Hal ini jelas dapat  memperlemah pertahanan pasukan Padri. Namun di bawah komando Imam Bonjol mereka terus berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau. Bulan Oktober 1837, secara ketat Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol.

Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Pasukan yang dapat meloloskan diri melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Sumatera Barat. Imam Bonjol sendiri kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839 ia dibuang ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864.

Perang Padri di Sumatera Barat

Memahami Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Barat

Memahami Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Barat

Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Pertanyaannya adalah daerah mana yang dimaksud dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur (timurnya Eropa) sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsabangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkih, lada, pala, dan lain-lain.

antara-imperialisme-dan-kolonialisme-15-638

Mengapa orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Orangorang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan “memburu mutiara dari timur”, orangorang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun dalam konteks penemuan dunia baru itu kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara saja tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, misalnya Amerika, dan daerah-daerah lain di Asia.

Perkembangan Pendidikan Barat dan Islam

Perkembangan Pendidikan Barat dan Islam

Perkembangan Pendidikan Barat dan Islam

Dalam bidang politik, pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan politik etis yang mulai dilaksanakan lebih intensif pada saat Hindia Belanda (Indonesia) berada di bawah Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1899-1906. Politik ini difokuskan pada pengembangan edukasi atau pendidikan, migrasi atau kependudukan, dan irigasi atau pengairan. Edukasi dimaksudkan untuk mendidik warga pribumi agar memiliki keterampilanketerampilan yang diperlukan untuk mendukung birokrasi dan administrasi kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi para pamongpraja (para pegawai) yang kelak lulusannya dapat dipekerjakan di kantor pemerintah. Adapun irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Sementara migrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat di Jawa ke daerah yang masih jarang penduduknya di luar Jawa.

Perkembangan Pendidikan Barat dan Islam
Perkembangan Pendidikan Barat dan Islam

Prinsip edukasi dalam pelaksanaanya dikembangkan lebih baik dari yang lainya, penduduk pribumi diberi kesempatan yang secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian terdapat perbedaan pendekatan pelaksanaanya. Pendekatan pertama dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Dia berpendapat bahwa pendidikan model Barat ialah yang paling tepat diterapkan bagi penduduk pribumi sehingga kesempatan harus dibuka terutama bagi warga pribumi dari kalangan yang mampu dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Warga pribumi harus dididik dengan cara Barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik warga pribumi sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan jajahan di Indonesia.

Pendekatan kedua dikemukakan oleh Idenburg dan van Heutsz yang menjadi gubemur jenderal pada 1904–1909. Pendekatan ini menginginkan bahwa edukasi yang diterapkan menekankan kepada pendekatan praktis dan sifatnya mendasar bagi masyarakat pribumi. Pada akhirnya, konsep Idenburg dan van Heutsz lebih diterima dan dikembangkan. Karena, konsep ini lebih mengarah kepada budaya lokal dan lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan pribumi. Dalam rangka melaksanakan politik etis, pemerintah kolonial melakukan penataan sistem pendidikan yang sudah ada. Tiga sekolah praja Qwofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang didirikan pada akhir abad ke-19 melakukan upaya penataan ulang. Sekolah tersebut bertujuan untuk melahirkan para birokrat yang dapat bekerja pada pemerintah kolonial. Disekolah tersebut diajarkan pendidikan umum dan berbagai pengetahuan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda pemerintah kolonial Belanda.

Selain sekolah pamongpraja, terdapat sekolah lain yaitu sekolah dokter Jawa atau School tot Opieiding van Inlandische Arisen (STOVIA) yang diperuntukkan bagi pribumi untuk menjadi dokter. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah guru atau kweekschool yang bertujuan mendidik kaum pribumi untuk menjadi guru yang berpendidikan Belanda. Pemerintah kolonial juga melakukan penataan ulang sekolah untuk tingkat dasar dan menengah yang mulai di buka sejak 1892-1893.

Sekolah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: 1) sekolah kelas satu (eerste klasse) dibuka untuk anak-anak priyayi atau keturunan bangsawan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda; 2) sekolah kelas dua atau (tweede klasse) adalah sekolah untuk rakyat biasa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah atau bahasa Melayu dan tanpa pelajaran bahasa Belanda. Sekolah kelas satu diubah pada 1914 menjadi Holandsch-Indische Scholen (HIS). Sekolah ini merupakan sekolah Belanda-pribumi yang setingkat Sekolah Dasar dengan sistem pendidikan model Eropa. Lulusan dari sekolah itu dapat meneruskan ke jenjang SLTP yang disebut Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang sudah didirikan pada 1914. Sekolah ini didirikan hanya untuk kalangan priyayi atau bangsawan.

Lulusan dari MULO dapat meneruskan ke Algemeene Middlebare School (AMS) setingkat SMU yang sudah didirikan pada 1919. Sekolah ini menyiapkan para siswa untuk memasuki perguruan tinggi di Negeri Belanda. Jumlah penduduk pribumi yang memasuki sekolah Belanda atau sekolah priyayi hanya sedikit sekali. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial membatasi kesempatan tersebut yang didasarkan atas kedudukan ekonomi keluarga serta asal-usul keturunan. Hanya anak kaum priyayi atau bangsawan yang diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah HIS, MULO, atau AMS. Oleh karena itu, pada 1905 hanya terdapat 36 orang Indonesia yang dapat meneruskan sekolah ke universitas di Negeri Belanda.

Salah seorang Indonesia yang memperoleh gelar doktor (S-3) dari universitas di negeri Belanda adalah Husein Djajadiningrat, seorang keluarga Bupati di Jawa Barat. la menulis disertasi berjudul Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten (Cristische Beschouwing van de Sedjarah Banten) dan menyelesaikan doktornya dari Universitas Leiden pada 1913. Dalam perkembanganya, tepatnya pada 1920, pemerintah kolonial Belanda mulai menghapuskan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Semua penduduk pribumi diperbolehkan memasuki sekolah apa saja, asal memiliki uang untuk membayar biayanya. Pada 1920, dibuka Technische Hooge School (Sekolah Tinggi Teknik) yang kelak menjadi ITB di Bandung. Pada l924, dibuka Rechtskundige Hooge School (Sekolah Hakim Tinggi) di Batavia (Jakarta) dan tahun 1927, STOVIA diubah menjadi Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran). Semua sekolah tersebut terbuka untuk semua golongan.

Penghapusan perbedaan ras atau asal-usul keturunan terlihat dalam pembukaan sekolah-sekolah di desa (desascholen atau volksscholen). Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah tersebut dibiayai oleh penduduk dengan bantuan pemerintah kolonial. Jumlah peminatnya cukup tinggi dan tersebar di berbagai desa. Pada 1912, telah berdiri sejumlah 2500 sekolah desa dan pada 1930 meningkat menjadi 9600 sekolah. Lebih dari 40 persen anak-anak pribumi usia SD memasuki sekolah desa dan sebagian di antaranya masuk ke sekolah sambungan (Schakelschool) sebelum memasuki HIS atau MULO. Di samping pendidikan umum, politik etis juga mendorong lahirnya pendidikan keterampilan. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi keperluan kedinasan yang semakin bertambah. Sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan meliputi sekolah teknik, pertanian, perternakan, kehutanan, perdagangan, hukum, dan guru. Kebijakan politik etis berpengaruh luas terhadap peningkatan pendidikan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari lahirnya banyak sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah kolonial, sekolah-sekolah Islam yang dikelola pesantren, misi-misi Kristen, serta pendidikan perempuan, seperti R.A.

Kartini di Jawa Tengah dan Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, serta sekolah-sekolah perempuan lainnya di berbagai daerah. Perkembangan sampai 1900, jumlah orang Indonesia yang memasuki sekolah formal berjumlah 265.940 siswa dan tiga puluh tahun kemudian jumlah itu meningkat lagi menjadi 1,7 juta penduduk. Adapun yang dapat bersekolah di sekolah Belanda mulai dari HIS, MULO, AMS, yaitu 84.609. Sebagian kecil dari lulusan AMS atau sejumlah 178 orang menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Jumlah kelompok terdidik itulah yang kelak menjadi kelompok masyarakat yang pertama menyadari bahwa penjajahan Belanda harus diakhiri. Mereka juga menginginkan agar mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan sendiri. Hal ini menjadi tujuan utama perjuangan mereka. Selain pendidikan yang dimotori oleh pemerintah kolonial, peran pendidikan Islam dalam melahirkan nasionalisme juga sangat penting.

Golongan terpelajar Islam lahir karena pendidikan pesantren. Pendidikan ini memiliki tradisi yang panjang dan bahkan lahir sebelum pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan Barat. Sebagian penduduk Indonesia yang mulai menyadari bahwa pendidikan itu adalah penting mulai menyekolahkan anak- anaknya ke pesantren. Dengan bekal pendidikan agama serta pendidikan umum, banyak di antara alumni pesantren yang menjadi tokoh masyarakat.

Banyak di antara lulusan pesantren yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Setelah melalui perjalanan panjang dari tempat asal mereka ke Mekkah dan lamanya tinggal di negeri Arab, banyak jemaah haji Indonesia yang bergaul dengan umat Islam dari seluruh dunia. Melalui pergaulan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman itu, pandangan jemaah haji Indonesia tentang dirinya, agama yang dianut serta keadaan negaranya semakin terbuka. Mereka juga mulai menyadari bahwa penjajahan Belanda sangat merugikan mereka dan kepentingan umat Islam. Kesadaran tersebut kemudian disebarkan ke lingkungan pesantren mereka setelah tiba di tanah air.

Adanya pendidikan Islam serta banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, lahir pula kelompok umat Islam Indonesia yang berpandangan modern. Mereka disebut sebagai golongan Islam modernis. Kelompok ini menyadari bahwa sebagian besar orang Indonesia adalah sangat miskin dan terbelakang.

Mereka menghendaki bahwa untuk mengatasi hal itu diperlukan perjuangan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam bidang pendidikan, sebagian kaum Islam modernis juga menghendaki didirikannya pendidikan Islam yang modern, baik berbentuk pesantren maupun pendidikan umum. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan lainnya merupakan organisasi yang menyadari betapa pentingnya aspek pendidikan untuk meningkatkan harkat dan derajat warga pribumi yang masih dijajah.