Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Negara Kesatuan – Monas merupakan salah satu bentuk upaya mewariskan nilai- nilai perjuangan di suatu daerah kepada generasi yang tidak mengalami perjuangan pada saat itu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri.

Negara Kesatuan

Negara Kesatuan
Negara Kesatuan

Negara Kesatuan – Proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Berbagai monumen bersejarah yang menggambarkan perjuangan daerah dalam melawan penjajahan membuktikan pernyataan tersebut.

Negara Kesatuan – Coba kalian secara kelompok mencari monumen di sekitar kalian baik di tingkat kampung, desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi sebagai prasasti peristiwa perjuangan memperoleh kemerdekaan di daerah kalian. Susun laporan mengenai makna monumen tersebut dan sajikan hasil kajian kalian di kelas.  

Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat yang berawal dengan perdangangan bangsa Indonesia menerima dengan terbuka karena semenjak dahulu sudah menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah lain. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam.

Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati unus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tjut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem, dan yang lain. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanudin dan Maluku dipimpin oleh Pattimura,serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik.

Negara Kesatuan
Negara Kesatuan

Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan, menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Kesadaran nasional bahwa perjuangan tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan fisik dan tergantung pada pemimpin, namun lebih mengandalkan melalui pergerakan yang terorganisasi dan tidak tergantung pemimpin. Perjuangan memerlukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat perjuangan ini berdirilah oraganisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiten Bond, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Husni Thamrin, Muhammad Hatta, Liem Koen Hian, Andi Pettarani, A.A Maramis, Latuharhary, dan tokoh nasional yang lain Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Soedirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lain. Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia.

Apakah para tokoh pahlawan Nasional di atas ada yang berasal dari daerah kalian? Apabila tidak ada cobalah kalian sebutkan tokoh pahlawan di daerah yang paling dekat dengan kalian yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia! Coba kalian secara kelompok, mengkaji peran daerah kalian dalam perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Perjuangan yang menjadi bahan kajian dapat berupa perjuangan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi atau wilayah region. Lakukan pengumpulan informasi melalui berbagai sumber belajar, dokumen sejarah, nara sumber di sekitar kalian. Lakukan wawancara dengan nara sumber pelaku sejarah atau orang yang mengetahui. Susun hasil kajian kalian dan sajikan di kelas.

Setelah kalian mempelajari peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka semakin tegas dan jelas bahwa setiap daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan satu atau beberapa daerah saja, namun seluruh rakyat dan daerah di Indonesia. Nilai perjuangan kebersamaan dan persatuan ini yang harus kita pahami dan lestarikan.

 

Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Indonesia

Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Indonesia

Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Indonesia

Negara kesatuan Indonesia  – Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme) Konsep negara kesatuan tentu saja kalian sudah mengenalnya. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering kalian dengar, nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia.

Negara kesatuan Indonesia  – Akan tetapi tahukah kalian makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F.

Negara kesatuan Indonesia
Negara kesatuan Indonesia

Negara kesatuan Indonesia  – Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen.

Negara kesatuan Indonesia  – Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang

membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara kesatuan Indonesia  – Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara.

Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut .

a. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.

c. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.

d. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.

e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada keinginan sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat.

Salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terdapat pula rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “…. dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.