Membangun Kerukunan Umat Beragama

Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai
agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian, mungkin saja warga sekolahnya
(siswa dan guru) menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya.
Atau mungkin saja, kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan
kalian. Hal itu semua, di negara kita merupakan sesuatu yang wajar.
Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh
dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal
tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam
rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat,
kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan
agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik
yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.
Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita di kenal konsep Tri
Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama,
kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama
dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu?
Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut.
Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan
untuk melakukan amalan dan kerukunan-antar-umat-beragama-ilustrasi-_111031095026-811
ajaran agama yang dipeluk dengan
menghormati adanya perbedaan
yang masih bisa ditolerir. Dengan
kata lain dengan sesama umat
seagama tidak diperkenankan
untuk saling bermusuhan, saling
menghina, saling menjatuhkan,
tetapi harus dikembangkan sikap
saliang menghargai, menghomati
dan toleransi apabila terdapat
perbedaan, asalkan perbedaan
tersebut tidak menyimpang dari
ajaran agama yang dianut.
Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk
mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan
untuk mencampuradukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari
terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban
umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar
umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi
memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat.
Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam
kedamaian dan ketentraman.
Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam
hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat
yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya
mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati
hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan
beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh
masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran
kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kebebasan-beragama
kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga
atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan
nyaman, aman dan tertib. Hal itu semua, dikarenakan di negara kita sudah ada
jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh
rakyat Indonesia.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja kalian
sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat
melakukan berbagai macam aktifitas keagamaan sebagai wujud dari adanya
kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama
dan berkepercayaan itu?
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa
setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan
dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik
itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri.
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip
tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh
penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap
orang yang telah menganut salah satu agama.
Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk
tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai
sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai
kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang
telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan
sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran
agama masing-masing, dengan kata lain tidak diperbolehkan untuk menistakan
agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang
dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan
kepercayaan di Indonesia dijamin
oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1)
dan (2) disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah
dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan
menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan
yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata
lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa
harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan
kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut,
diperlukan hal-hal berikut:
a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang Kemerdekaan beragama dan
kepercayaan di Indonesia dijamin
oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1)
dan (2) disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.
Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah
dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan
menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan
yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata
lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa
harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan
kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut,
diperlukan hal-hal berikut:
a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang