Tentang Kehidupan Budaya Demokrasi dalam Bermasyarakat

Tentang Kehidupan Budaya Demokrasi dalam Bermasyarakat

Tentang Kehidupan Budaya Demokrasi dalam Bermasyarakat

Budaya Demokrasi
Budaya Demokrasi

Budaya Demokrasi – Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Budaya Demokrasi – Penerapan budaya demokrasi di berbagai negara berbeda-beda. Di negara komunis, misalnya pelaksanaan demokrasi bersifat totaliter. Sedangkan di negara liberal, pelaksanaan demokrasi bersifat liberal individualistik. Di Indonesia pelaksanaan demokrasi berlandaskan kepada Pancasila. Dalam mencapai cita-cita negara, dasar negara menjadi landasan idiil penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara.

Budaya Demokrasi – Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat Pancasila sebagai dasar pelaksaan demokrasi, penting artinya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi bermakna bagi pencapaian tujuan nasional Indonesia dan munculnya kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat berdasarkan pikiran yang sehat. Kemudian hal itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara moral, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat Indonesia.

Budaya Demokrasi

1. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia Nilai-nilai demokrasi Pancasila dijadikan dasar pedoman dalam penerapan budaya demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia berkewajiban menerapkan nilai-nilai tersebut dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Budaya Demokrasi

Berikut ini adalah uraian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. a. Pengakuan dan Tanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa Pelaksanaan demokrasi Pancasila diarahkan melalui keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam penolakan terhadap atheisme atau anti agama dalam hidup bernegara. Penyelenggaraan hidup bernegara didasarkan kepada sikap dan budi pekerti manusia yang luhur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.

Budaya Demokrasi – Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa akan melahirkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilainilai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dalam pengambilan keputusan bagi kepentingan umum akan memperhatikan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilandasi hati nurani yang luhur.

b. Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sesuai kodratnya bersikap dan berbuat sesuai dengan potensi budi nuraninya yang menyadari adanya nilai dan norma serta kesusilaan dan keadilan. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama terhadap undang-undang negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dijamin hak dan kebebasannya dalam berhubungan dengan masyarakat, negara dan beribadah kepada Tuhan. Tiap-tiap warga negara juga memiliki kemerdekaan mengemukakan pendapat dan hidup layak sesuai dengan pokok yang dimilikinya. Kerakyatan dalam demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa manusia sebagai insan beragama memiliki kesadaran akan berlakunya norma keagamaan serta keadilan. Kerakyatan yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab menghendaki terciptanya norma keadilan serta budi luhur dalam hidup bernegara. Budaya demokrasi yang dijiwai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan sikap serta perilaku. Sikap dan perilaku itu antara lain tidak memaksakan kehendak dan pendapatnya kepada orang lain, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan.

c. Menjamin dan Menciptakan Persatuan serta Kesatuan Bangsa

Persatuan Indonesia merupakan bentuk paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham kebangsaan Indonesia mengatasi berbagai paham golongan, etnis, dan asal keturunan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang menduduki wilayah tumpah darah Indonesia, dengan memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan, dan tercapainya tujuan Nasional. Demokrasi Pancasila yang berdasarkan persatuan Indonesia menghendaki persatuan dan kesatuan seluruh bangsa serta tumpah darah Indonesia, dan identitas sebagai bangsa yang berdaulat, baik ke dalam maupun ke luar (dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa di dunia).

Budaya demokrasi yang dijiwai nilai persatuan Indonesia akan menumbuhkan sikap dan perilaku. Sifat dan perilaku itu antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Dengan demikian, tercapainya suatu keputusan ditujukan bagi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat di berbagai bidang baik hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan maupun agama. Adanya usaha untuk mencapai kepentingan individu dan umum, kehidupan jasmani dan rohani secara seimbang menunjukkan bahwa keadilan sosial harus memenuhi keseimbangan hal-hal yang bersifat material dan spiritual. Demokrasi Pancasila yang dihubungkan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi: 1) Keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga. 2) Kesamaan hak pribadi dalam keluarga. 3) Pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, dan sosial. 4) Pengakuan hak memajukan kebudayaan, ekonomi, dan pembangunan. 5) Prinsip yang menolak paham etatisme (negara mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara), monopoli (penjual tunggal), monopsoni (pembeli tunggal), dan free fight liberalism (persaingan bebas yang mengeksploitasi manusia atau bangsa lain)

Pelaksanaan demokrasi yang dilandasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan melahirkan sikap dan perbuatan adil. Sikap dan perbuatan adil itu, antara lain menghormati hak-hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, menghindari sikap dan merugikan kepentingan umum, menjauhi sikap pemerasan, mewujudkan kemajuan yang merata dan mengembangkan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan.

Demokrasi Pancasila menurut Profesor S. Pamuji mengandung enam aspek sebagai berikut: a. Aspek formal ialah aspek yang membahas proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. b. Aspek kejiwaan ialah aspek kejiwaan demokrasi Pancasila yang meliputi semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. c. Aspek materil ialah aspek yang mengemukakan gambaran manusia, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, serta jaminan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut. d. Aspek normatif ialah aspek yang mengungkapkan seperangkat kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. e. Aspek optutit ialah aspek yang mengemukakan tujuan yang hendak dicapai meliputi terciptanya negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara kebudayaan. f. Aspek organisasi ialah aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tampak dalam kehidupan masyarakat desa, yang ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong. Jika kegotongroyongan di desa sangat kuat sehingga segala sesuatu masalah yang dihadapi akan mudah dipecahkan, karena dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Dalam kegotongroyongan itu dipupuk semangat kekeluargaan sikap toleransi, dan tenggang rasa.

2. Pencapaian Tujuan Negara Sila keempat

Pancasila menempatkan rakyat sebagai subyek (pelaku) demokrasi. Dengan demokrasi rakyat secara menyeluruh berhak untuk berperan serta aktif menentukan aspirasinya, diantaranya dengan turut menentukan pimpinan nasional dan pemerintahan yang akan menjalankan fungsi negara. Rakyat mendukung pemerintah dan bersama-sama berusaha mencapai tujuan negara.

Tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu: a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum. c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkedaulatan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk pencapaian tujuan negara, dilakukan secara demokratis, artinya perlu adanya pemberdayaan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya pembangunan di daerah secara otonomi. Prinsip-prinsip demokrasi penting dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan berlandaskan otonomi daerah, dalam menghadapi perkembangan dalam dan luar negeri serta persaingan global.

Prinsip-prinsip ini misalnya diterapkan dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan kegunaan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini antara lain salah satu usaha pencapaian kesejahteraan umum. Makna demokrasi dalam pencapaian tujuan negara adalah karena dengan demokrasi memungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Peran serta rakyat dalam membangun bangsa dan negara dapat dilakukan di berbagai bidang dan dengan berbagai cara yang konstruktif. Misalnya, dengan melaksanakan program wajib belajar, bekerja keras bagi kemakmuran bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara, siap mengamankan negara dari ancaman musuh, dan mau mendukung kerja sama yang baik antarnegara kita dengan negara lain bagi kepentingan nasional. Peran serta yang kita lakukan dapat disesuaikan dengan status dan kemampuan kita masing-masing.

3. Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan

Pikiran Kehidupan demokrasi bermakna adanya pengakuan dan jaminan bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dasar hukum bagi pelaksanaan kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat, antara lain: a. UUD 1945 pasal 28 dan 28E ayat (3). b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masa. d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. e. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Peraturan tersebut memberi jaminan kepada seluruh warga negara untuk menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu, menjadi anggota organisasi masa dan partai politik. Warga negara juga bisa menggunakan media massa untuk menyampaikan pendapatnya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berkumpul dan berserikat dalam suatu organisasi dapat mempermudah warga negara dalam menyampaikan aspirasi, mempererat persatuan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kebebasan berserikat bagi seseorang artinya kebebasan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan yang mempunyai dasar tujuan tertentu dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam suatu perserikatan. Sedangkan kebebasan berkumpul adalah kehendak beberapa orang untuk membahas suatu maksud dalam suatu tempat tertentu, baik terbuka maupun tertutup, dengan tidak ada kewajiban untuk terikat sebagai anggota. Dalam kehidupan demokrasi untuk perserikatan terkecil terdapat dalam unsur kerukunan penduduk desa. Misalnya organisasi RT dan RW, Kerukunan Sinoman di Jawa Timur, Perkumpulan Pemuda (Bioda) di Jawa Timur, dan Perkumpulan Pemuda (Kanoman) di Jawa Barat. Pada prinsipnya perkumpulan sekecil apapun bila dilandasi semangat demokrasi, akan selalu menggunakan dasar musyawarah dan mufakat. Ini bertujuan untuk menumbuhkan persaudaraan, kesejahteraan serta kemajuan bersama.

 

Arti Penting Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Arti Penting Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Arti Penting Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Arti Penting Norma – Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu.

Arti Penting Norma

Arti Penting Norma
Arti Penting Norma

Arti Penting Norma – Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain:

1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku

Arti Penting Norma – Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Pelajari beberapa pendapat berikut.

1 Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.

2 Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung tiga unsur berikut ini. a. Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga boleh dihukum jika melanggar hukum. b. Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. c. Human rights. Diakui dan dijaminnya hakhak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

3 Jaminan UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945. a. Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum. b. Pasal 27 ayat (1) tentang prinsip equality before of law dan pasal lain yang disertai dengan kata undang-undang, seperti Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1).

Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya.

Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1 menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2 menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran; serta 3 menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu kehidupan masyarakat akan tidak tertib dan timbul kekacauan di mana-mana.

Info Kewarganegaraan

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Kumpulkan berita tentang ketaatan dan pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Berita dapat kalian peroleh dari media cetak, internet, televisi, radio, atau peristiwa yang terjadi disekitar kalian. Susun berita tersebut dalam bentuk kliping.

2. Aturan dalam masyarakat akan mudah ditaati apabila mereka memahami tujuan dan manfaat dari aturan yang berlaku. Coba kalian amati dan pelajari berbagai aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Tulislah tujuan dan manfaat aturan tersebut bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Buatlah kesimpulan apa arti penting aturan yang berlaku dalam masyarakat, seperti penting atau tidak penting berikut alasannya.

 

Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Kompetensi kalian pada saat ini tentu saja semakin berkembang setelah
mempelajari dua bab awal pada buku ini. Kompetensi tersebut dapat kalian
jadikan sebagai modal berharga dalam memahami materi pembelajaran pada
bab berikutnya, termasuk materi pada bab tiga ini. Itu semua merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas
belajar kalian secara terus menerus.
Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang dinamika
demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah
mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan
demokratisasi di negara kita. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi
pada bab ini, Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Peristiwa di atas
merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap
tersebut?
Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing? Apakah
dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan
keluarga, pilihan sekolah dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi
kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila
dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahasa
suatu persoalan, dan apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasn untuk
mengemukakan pendapat, serta saling menghormati pendapat, maka keluarga
kalian telah menerapkan sikap demokratis.
Demikian pula halnya di sekolah, apabila dalam proses pembelajaran
guru senantiasa memberi kesempatan kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan
mengemukakan pendapat, maka di sekolah kalian telah berkembang sikap
demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat, apabila setiap permasalahan
diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka masyarakat tersebut sudah
mengembangsikap demokrastis.
Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan
umum secara jujur dan adil. Selain itu, negara juga memberikan kebebasan
berpendapat kepada warga negaranya, maka dalam negara tersebut, demokrasi
telah dibudayakan, artinya nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

pemilu