Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
  • Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat 1 dan tingkat 2 seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu implementasi dalam pembinaan wilayah, pembinaan sumber daya manusia, penanggulangan dan percepatan penurunan kemiskinan, penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi atau kerja sama tim.

  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Wilayah
  • Pembinaan wilayah dapat diartikan bagaimana mengelola dan mengerahkan segala potensi wilayah suatu daerah untuk di dayagunakan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  • Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
  • Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum, yaitu penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah, memfasilitasi dan mengakomodasi kebijakan daerah, menjaga keselarasan pemerintah pusat dan daerah, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas wilayah, menyelenggarakan kewenangan daerah, dan menjalankan kewenangan lain.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia
  • Pelaksaan otonomi daerah memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. Hal ini tugas berat bagi daerah, karena SDM pada umumnya mempunyai tingkat kompetensi, sikap, dan tingkah laku yang tidak maksimal.
  • Dalam era otonomi daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah membutuhkan PNS yang tanggap, responsip, kreatif, dan bekerja secara efektif.
  • Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka kerja sama antar daerah dan pusat, pemda membutuhkan SDM yang mempunyai kemampuan mengembangkan jaringan dan kerja sam tim, dan mempunyai kualitas kerja yang tinggi.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
  • Pengentasan kemiskinan menjadi tugas penting dari UU nomor 25 tahun 1999, dimana pemda mempunyai wewenang luas, dan didukung dana yang cukup dari APBD. Pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip: pengembangan SDM dengan memberdayakan peranan wanita, membrdayakan dan mempermudah akses keluarga miskin untuk berusaha, dengan mendekatkan pada modal dan pemasaran produknya, menanggulangi bencana, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin.
  • Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta, dengan melakukan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan pasar bagi penduduk miskin.
  • Dalam pemberdayan masyarakat, peranan pemda adalah memberikan legitimasi kepada LSM dan masyarakat penerima bantuan, menjadi penengah apabila terjadi konflik, mendorong peningkatan kemampuan keluarga miskin, turut mengendalikan pembangunan fisik, dan memberikan sosialisasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif
  • Hubungan eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD) dalam era otonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan antara pemda dan DPRD. Ketidakharmonisan dipicu oleh interprestasi dari UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan peran legislatif lebih dominan dibandingkan peran pemda, dan hal ini bertentangan dengan kondisi sebelumnya, dimana pemda lebih dominan daripada DPRD.
  • Ketidakharmonisan harus dipecahkan dengan semangat otonomi, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya dalam menjawab permasalahan rakyat, yang meliputi administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Asas dalam otonomi menurut UU No. 22 tahun 1994 adalah: (1) penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kecuali dalam bidang hankam, luar negeri, peradilan, agama, moneter, dan fiskal, (2) pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan (3) pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas teretentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

  • Kajian Kasus Untuk Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, ketergantungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pusat justru semakin tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat dari 58,17% menjadi 67,61%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelajaan pemerintah daerah. Hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pengeluaran daerah dari Rp. 647,46 milyar menjadi Rp. 3.474,8 milyar dengan pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran rutin daerah yang digunakan untuk belanja pegawai yang jumlahnya juga meningkat. Adapun apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD, pada tahun 2000 meningkat dari 31% menjadi 48,1%. Namun PAD terbesar berasal dari pajak daerah dengan kontribusi 94%.

Batasan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten-kabupaten di dalamnya masih belum jelas. Hal ini cenderung menciptakan pungutan ganda serta konflik. Contohnya adalah perda mengenai pungutan TPI. Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Ciamis membuat perda TPI dan mengabaikan perda TPI yang sudah dibuat provinsi sebelum otonomi, padahal pihak pemprov sudah menyepakati untuk menggunakan perda sebelumnya. Hal ini jelas menimbulkan kerancuan wewenang yang berakibat pada terjadinya perda ganda.

Setahun setelah penerapan desentralisasi, Jawa Barat mengalami penambahan kota dan kabupaten, bahkan pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Banten yang didasari oleh Undang-undang No. 23 tahun 2000 dengan wilayah cakupan 4 kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak) serta 2 kota (Tangerang dan Cilegon). Bahkan sekarang ini ada wacana untuk membentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Cirebon yang terdiri dari kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pantai utara, antara lain Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Apabila dibandingkan uraian sebelumnya mengenai anggaran dana, kebijakan, dan dikotomi kekuasaan, maka pemekaran di wilayah Jawa Barat seharusnya dikaji ulang karena semua dapat berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat itu sendiri.

Solusi Permasalahan

Pengelolaan daerah secara mandiri memang tidak mudah. Sikap profesionalitas merupakan kunci utama dalam menyukseskan otonomi daerah. Pejabat daerah seharusnya bersih dari permasalahan korupsi, mampu berpikir kreatif dalam mengelola kekayaannya dan bukan hanya terpaku pada pajak serta retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD. Pembagian tugas pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus jelas. Komunikasi yang baik antara pejabat pemerintahan dapat meminimalisir perbedaan tingkat kepentingan. Kerjasama antar daerah juga dapat menjadi suatu solusi permasalahan otonomi. Perasaan saling melengkapi dan membutuhkan serta merasa saling memiliki sebagai penduduk NKRI dapat dijadikan pondasi untuk membangun kerjasama tersebut. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat mampu terwujud.

Kesimpulan

Desentralisasi sebagai suatu perbaikan sistem sentralistik pada era Orde Baru ternyata juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan kurang siapnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Akibatnya pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya mandiri dan masih tergantung kepada pusat. Dikotomi kekuasaan dan saling tumpang tindih wewenang serta peraturan di tingkat pusat maupun daerah sering terjadi. Selain itu, perekonomian masyarakat justru semakin dipersulit karena pajak dan retribusi daerah menjadi sumber PAD terbesar. Fenomena pemekaran wilayah pun merajalela akibat kekecewaan terhadap pemerintahan yang ada serta menimbulkan daerah otonom-otonom baru yang dapat dipastikan mengulang permasalahan otonomi sebelumnya. Oleh karena itu, seharusnya pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah mampu bersikap profesional dalam menyingkapinya. Pembelajaran terhadap kasus-kasus serupa di luar NKRI yang sukses, kerjasama antar daerah dengan mengesampingkan egoisme masing-masing daerah sebenarnya bisa menjadi jalan pemerataan daerah asalkan sikap disiplin dan saling memiliki dipegang teguh.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Otonomi daerah  adalah suatu  keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara- bangsa. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan   Ketetapan MPR  No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan,kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945.

Adapun dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi  Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah

Desentralisasi
Desentralisasi

Desentralisasi  – Model Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Definisi desentralisasi menurut para pakar berbeda redaksionalnya :

  1. Joeinarto

Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

  1. Muslimin

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya.

  1. Irawam Soejito

Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan sementara.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam 2 kedudukan yaitu:

  1. Sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi.
  2. Sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas asas, yaitu:

  1. Asas Desentralisasi

Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.

  1. Asas Dekonsentrasi

Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

  1. Asas Tugas Pembantuan

Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasi ke dalam 2 variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (direction of growth) yang akan dicapai melalui desentralisasi.

Oleh karena itu desentralisasi merupakan simbol “trust” dari pemerintah pusat kepada sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi daerah mereka tertantang untuk secara kolektif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Dilihat dari pelaksanaan fungsi dari pemerintah, desentralisasi atau otonomi daerah itu menunjukan :

  1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi sebagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
  2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaskanakan atau melakukan tugas dengan efektif dan efesien.
  3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
  4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
  • Pembagian Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan  keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu :

  1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi :
    1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
    2. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
  • Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten.
  1. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota.
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

  • Otonomi Daerah dan Demokratisasi

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan Pemerintah daerah untuk melaksanakan misi demokrasi, di mana kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama. Pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat yang ada dalam kekuasaannya. Karena demokratisasi menuntut adanya kemakmuran masyarakat baik dalam kehidupan berpolitik maupun dalam perekonomian.  Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung merupakan wujud dari demokratisasi otonomi daerah dalam bidang politik. Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara maksimal yang ada oleh Pemerintah daerah mampu  menaikan daya beli masyarakat. Menaikkan iklim investasi yang baik dengan membuka lapangan kerja atau proyek padat karya baru akan menaikan pendapatan per kapita dan mengurangi  prosentase pengangguran. Dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat yang ada di daerah berhak memilih kepala daerahnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang mempunyai kapabilitas dan profesional serta mampu mengemban amanat rakyat dan membangun daerahnya ke arah yang lebih baik. Otonomi daerah juga menuntut terlayaninya kepentingan publik secara menyeluruh dan berkualitas dalam jajaran birokrasi di daerah. Memberdayakan masyarakat daerah secara maksimal dalam berbagai aspek yang dinilai strategis mampu mendongkrak nilai demokratisasi otonomi daerah. Ndraha (2003:78) dalam Obsatar Sinaga (2010) mengemukakan ada tiga makna  otonomi daerah, yang akan menentukan efektifitas pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu:

  1. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, dilindungi)
  2. Otonomi sebagai kewenangan (birokratisasi)
  3. Otonomi sebagai kesanggupan (pemberdayaan dan demokratisasi).

Berjalannya otonomi daerah secara maksimal seluruh daerah di Indonesia secara langsung akan menyatukan sistem pemerintahan daerah yang ada dalam sistem ketatanegaraan secara utuh dan membutuhkan adanya partisipasi semua pihak.

Makalah Tentang Pembahasan Pengertian Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Pengertian Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah – BAB 1

PENDAHULUAN

 Pengertian Otonomi Daerah

1.1 Latar Belakang

Pengertian Otonomi Daerah – Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (unitary) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat utamanya sesudah reformasi. Bentuk otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federalisme, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem negara kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat ditangan pemerintahan.

           Pengertian Otonomi Daerah-  Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lintas bagi kita kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan diatas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal.

BAB II

PEMBAHASAN

 Pengertian Otonomi Daerah

  • Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaningrat; 1985). Pengertian Otonomi Daerah menurut Para Ahli :

  1. Sugeng Istianto

Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

  1. Ateng Syarifuddin

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Syarif Saleh

Otonomi daerah merupakan hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

  1. Benyamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat.

  1. Vincent Lemius

Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek yaitu :

  • Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  • Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
  • Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta perangkat pelaksanaannnya. Sedangkan kewajban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri. Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu :

  • Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri.
  • Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.
  • Menggali sumber-sumber keuangan sendiri.
  • Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.
  • Latar Belakang Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Inilah yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari 2 aspek yaitu :

  1. Aspek internal

Yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia. Secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

  1. Aspek eksternal

Yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukan efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka terhadap investasi asing.

  • Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan utama otonomi daerah adalah :

  1. Kesetaraan politik ( political equality ).
  2. Tanggung jawab daerah ( local accountability ).
  3. Kesadaran daerah ( local responsiveness )

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah :

  1. Mencegah pemusatan kekuasaan.
  2. Terciptanya pemerintahan yang efesien.
  3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut :

  1. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional.
  2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri.
  4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Prinsip otonomi daerah adalah :

  1. Untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Sebagai sarana pendidikan politik.
  3. Sebagai persiapan karier politik.
  4. Stabilitas politik.
  5. Kesetaraan politik.
  6. Akuntabilitas politik.
  • Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini :

  • UU No. 1 tahun 1945

Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.

  • UU No. 22 tahun 1948

Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.

  • UU No. 1 tahun 1957

Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.

  • Penetapan Presiden No.6 tahun 1959

Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.

  • UU No. 18 tahun 1965

Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.

  • UU No. 5 tahun 1974

Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.

  • UU No. 22 tahun 1999

Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pada tahun-tahun mendatang, soal otonomi daerah belum akan berakhir dan masih akan dihadapkan pada situasi seperti yang terjadi selama ini. Bahkan beberapa waktu belakangan kembali bergulir ide dan gagasan untuk mengganti atau merevisi UU No 32 tahun 2004. Dampaknya jelas, pemerintahan yang kuat dan stabil seperti masih merupakan sesuatu yang jauh dari harapan. Dalam konteks ini, adalah suatu yang mustahil mengharapkan adanya pemerintahan daerah yang kuat dan mampu dengan optimal mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera bila sistem dan model pemerintahan selalu berubah-ubah.