Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pelaksanaan Demokrasi
Pelaksanaan Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Beberapa contoh penerapan demokrasi dapat kita lihat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara seperti uraian berikut ini.

Pelaksanaan Demokrasi

1. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Keluarga

Pelaksanaan Demokrasi – Penerapan demokrasi harus diperkenalkan sejak awal, mulai dari lingkungan keluarga. Inti pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga ialah dilaksanakannya caracara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah dan kepentingan keluarga. Dalam musyawarah keluarga akan dipertahankan prinsip-prinsip persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, persatuan dan kekeluargaan.

Pelaksanaan Demokrasi – Kepala keluarga yang memimpin musyawarah dalam keluarga akan memperhatikan, menampung dan mengarahkan segala kehendak serta kepentingan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat, dengan senantiasa menciptakan suasana saling menghargai, kekeluargaan/keakraban dan persatuan. Hasil musyawarah keluarga ini harus ditindaklanjuti dengan sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap hasil keputusan.

Pelaksanaan Demokrasi – Beberapa contoh masalah dan kepentingan keluarga yang bisa dijadikan bahan musyawarah, antara lain: a. Pembagian tugas pekerjaan di rumah. b. Menentukan acara keluarga seperti rekreasi, syukuran atas suatu keberhasilan, arisan/pertemuan keluarga besar, dan kegiatan ibadat bersama. c. Pembentukan panitia acara perkawinan dan khitanan. d. Pengaturan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari, kepentingan sekolah dan pekerjaan/karir masa depan anggota keluarga. e. Pembagian harta kekayaan atau warisan secara adil. f. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota keluarga baik dalam belajar, bekerja atau menentukan teman hidup. Penyelesaian masalah secara bersama-sama oleh anggota keluarga dalam bentuk musyawarah sangatlah berarti. Dengan cara bermusyawarah anggota keluarga merasa mempunyai peran penting, tidak merasa dikucilkan tapi terbiasa diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam memutuskan suatu hal.

Pelaksanaan Demokrasi

2. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah pun budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan (musyawarah untuk mufakat) dan pelaksanaan hasil keputusan. Hal yang penting untuk mendapat perhatian dalam musyawarah kelas atau sekolah adalah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, menjalankan musyawarah sesuai aturan, dan melaksanakan keputusan musyawarah secara bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Apa yang akan dimusyawarahkan di lingkungan sekolah biasanya meliputi: a. Penyusunan tata tertib sekolah. b. Penyusunan regu piket kelas, kelompok belajar, dan kepengurusan kelas. c. Acara pemilihan ketua murid dan ketua OSIS. d. Rapat anggota tahunan dan pembentukan pengurus koperasi sekolah. e. Pembahasan program kegiatan siswa atau sekolah.

f. Pembentukan kepanitiaan kegiatan sekolah seperti rekreasi, peringatan hari besar agama, gelar kreatifitas, pentas seni, dan bazar sekolah serta perayaan hari besar nasional. g. Diskusi kelompok, diskusi kelas dan musyawarah guru mata pelajaran serta seminar tentang pendidikan. h. Penyelesaian kasus dan kesulitan belajar siswa. Dalam melaksanakan musyawarah perlu ditegakkan tanggung jawab dan sikap sebagai berikut: a. Menghadiri pertemuan tepat waktu. b. Mengelola waktu pertemuan seefisien mungkin. c. Mentaati tata tertib dalam musyawarah. d. Menghargai pendapat orang lain dan keputusan bersama. e. Menyampaikan kritik yang membangun dengan cara yang santun. f. Menyampaikan pendapat dan memutuskan penyelesaian masalah dengan dilandasi pertimbangan akal sehat, hati nurani yang luruh, persatuan dan kepentingan bersama. g. Menghindari sikap egois dan melaksanakan kehendak/pendapatnya kepada orang lain. Hasil keputusan musyawarah hendaknya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan keputusan secara bertanggung jawab dan ikhlas. Pelaksanaan keputusan secara bertanggung jawab memiliki ciri-ciri: a. Pelaksanaannya tanpa disertai perpecahan. b. Memikul segala resiko pelaksanaan keputusan. c. Pelaksanaan keputusan secara jujur. d. Pelaksanaan keputusan senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pelaksanaan keputusan secara ikhlas berarti dalam melaksanakan keputusan bersikap tanpa pamrih, tidak disertai kemarahan karena merasa tidak setuju atas hasil keputusan. Di samping itu, keputusan tersebut tidak berdasarkan pengaruh, desakan atau tekanan pihak lain.

3. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan, sosial maupun budaya.

4. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Negara

Pelaksanaan demokrasi merupakan wujud kesadaran bernegara yang menyatakan bahwa pemerintahan dan negara yang didirikan oleh rakyat adalah untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama terpenuhi setelah melalui perundingan antara wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Rakyat melakukan pengawasan terhadap wakil rakyat dan pemerintah melalui media masa. Rakyat juga turut mempengaruhi dan terlibat dalam penyusunan undang-undang yang ditujukan bagi kepentingan umum. Rakyat dapat menyuarakan kehendak politiknya dalam kehidupan sosial politik (yaitu kehidupan masyarakat dalam suatu negara yang berkaitan dengan masalah kekuasaan negara) dan kemasyarakatan. Sarana untuk menyuarakan aspirasi ini antara lain melalui organisasi masa dan organisasi politik. Keikutsertaan rakyat dalam organisasi tersebut memungkinkan mereka untuk mewujudkan hak-hak politik, khusus berkaitan dengan perjalanan pemimpin/pelaksanaan pemilu dan umumnya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional. a. Organisasi Massa dan Organisasi Politik

1) Organisasi masa Organisasi massa adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, mempunyai tujuan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat berperan serta dalam organisasi massa dengan cara menjadi anggota aktif organisasi, sebagai pengurus atau sebagai pendiri. Kegiatan yang dilakukan tidak bergerak dalam bidang politik, melainkan dalam bidang lain yang bercorak keagamaan, kepemudaan, sosial, pendidikan, kebudayaan, kewanitaan, dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan nasional serta tercapainya tujuan nasional. Beberapa contoh organisasi massa antara lain organisasi pemuda (AMPI, KNPI, KOSGORO, HMI, Gerakan Pemuda Pancasila, PPM FKPPI, GMNI), organisasi profesi (PGRI, IDI, IAI, IPSI, PWI) dan organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI).

2) Organisasi Politik Organisasi politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan usul kebijaksanaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menjadi kebijakan umum. Salah satu contoh organisasi politik adalah partai politik. Peran serta masyarakat dalam partai politik antara lain dengan cara menjadi anggota sesuai dengan undang-undang kepartaian yang berlaku, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota partai politik, bersedia menjadi pengurus dan dapat pula berperan sebagai pendiri atau pembina. Untuk menjadi anggota partai politik harus sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih, dan dipilih. Di samping itu, anggota berkewajiban untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Melalui partai politik masyarakat juga bisa berlatih organisasi dan kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik merupakan sarana untuk mencetak calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan.

Contoh organisasi politik di Indonesia ialah pada masa orde baru terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya (sebagaimana UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar). Setelah masa reformasi organisasi politik di Indonesia ditandai dengan adanya partai politik dalam jumlah banyak disamping P3, PDIP, dan Golkar.

b. Memilih Pemimpin melalui Pemilihan Umum

Pemilu masa reformasi yang menggunakan gabungan sistem proporsional dan distrik, serta pemilihan Presiden dan legislatif secara langsung, menuntut peran serta rakyat dalam menilai calon pemimpin secara dewasa. Rakyat seharusnya lebih mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan dipilihnya dan memahami program-program yang ditawarkannya dalam kampanye. Oleh karena itu, hasil pilihan yang muncul adalah orang-orang terpilih, moralitasnya teruji, dan kemampuannya tidak diragukan. Bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilu, dapat berperan sebagai pemilih, calon pemilih, calon legislatif/eksekutif, dan panitia penyelenggara pemilu. Baik itu di lingkungan pemerintahan terdekat maupun di tingkat yang lebih tinggi. Bagi warga yang belum mencapai usia 17 tahun dapat berperan sesuai dengan kemampuannya dalam menciptakan suasana pemilu yang tertib dan aman. Di samping itu, turut mengamati cara, proses, dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Untuk memilih pemimpin dalam pemilu, sebaiknya warga negara mengetahui beberapa aturannya. Aturan tersebut berkenaan dengan proses pemilihan pemimpin, misalnya pasal 6A dan 7 UUD 1945. Pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam perubahan UUD 1945. 1) Pasal 6A ayat (2), “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

2) Pasal 6A ayat (3) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” 3) Pasal 6A ayat (4), “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 4) Pasal 6A ayat (5) “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

 

Pengertian Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pengertian Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pengertian Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pengertian Demokrasi Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pengertian Demokrasi
Pengertian Demokrasi

Pengertian Demokrasi – Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, domos berarti rakyat dan cratein berarti pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Negara yang menganut kedaulatan rakyat, akan ditindaklanjuti oleh sikap dan perilaku bangsanya yang demokratis. Para pemimpin dan rakyat akan melaksanakan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian Demokrasi – Di negara manapun pemerintahan demokrasi senantiasa diperjuangkan karena dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal yang bertujuan untuk: a. Memulihkan hak-hak asasi manusia yang telah lama diinjak-injak oleh para penguasa otoriter. b. Menjunjung harkat martabat manusia yang tertindas, menjadi sederajat dengan manusia lainnya. c. Memberi kekuasaan kepada seluruh rakyat untuk turut aktif menentukan dan mengatur kekuasaan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun banyak negara yang mendukung pemerintahan demokrasi, namun dalam pelaksanaannya akan tergantung kepada bagaimana negara tersebut menerapkan asas-asas (prinsip dasar) demokrasi.

Pengertian Demokrasi – Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di setiap negara akan berbeda-beda. 1. Pengertian dan Asas-asas Demokrasi Pengertian demokrasi meliputi dua hal yaitu: a. Dalam arti sempit, demokrasi berkaitan dengan bidang politik, meliputi hak-hak asasi manusia. b. Dalam arti luas, demokrasi mencakup sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial. Ini berarti, pengertian demokrasi mengalami perkembangan bukan hanya mencakup demokrasi pemerintahan, tapi juga meliputi demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Pengertian Demokrasi –  Dalam demokrasi kekuasaan pemerintah secara hukum diuraikan dengan jelas dan dibatasi, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, baik warga negara (yang dipimpin) maupun pemimpin (pemerintah, pejabat negara atau pemimpin politik) dalam budaya demokratis berkewajiban memenuhi asas-asas demokrasi, yaitu meliputi: a. Kedaulatan di tangan rakyat. b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.

Pengertian Demokrasi

c. Kekuasaan mayoritas. d. Hak-hak minoritas. e. Jaminan hak-hak asasi manusia. f. Pemilihan yang bebas dan jujur. g. Persamaan di depan hukum. h. Proses hukum yang wajar. i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. j. Keragaman sosial, ekonomi dan politik. k. Nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat. Pemerintahan demokratis memiliki lima komponen yang saling berkaitan yaitu: a. Rakyat sebagai pemilih akan memberikan suaranya kepada lembagalembaga pemerintahan. b. Partai-partai atau kelompok-kelompok kekuatan sosial politik mengajukan calon-calon wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. c. Badan legislatif menetapkan kebijaksanaan dan menentukan anggaran. d. Badan eksekutif (presiden dan kabinet) membuat dan melaksanakan peraturan, melaksanakan kepemimpinan umum pemerintahan serta menetapkan politik luar negeri. e. Para pejabat karier (birokrasi pemerintahan yang membantu pejabat eksekutif, di Indonesia misalnya KORPRI) merupakan sistem pengawasan dan prosedur kerja.

2. Bentuk-bentuk Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad keempat Sebelum Masehi. Saat itu pengertian negara demokrasi adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam kenegaraan, dalam suatu rapat rakyat. Pada zaman modern, demokrasi semacam ini tidak mungkin dijalankan. Demokrasi yang digunakan negaranegara zaman sekarang yaitu demokrasi perwakilan (demokrasi modern) yaitu demokrasi yang dijalankan melalui Badan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam perkembangan demokrasi di Eropa dan Asia dikenal dua aliran demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme atau Marxisme-Leninisme. Ciri-ciri demokrasi konstitusional adalah: a. Kekuasaan pemerintahan bersifat terbatas, tunduk pada rule of law. b. Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. c. Adanya konstitusi/UUD yang membatasi kekuasaan pemerintah. Ciri khas demokrasi yang mendasarkan atas komunisme ialah pemerintahan bersifat totaliter dan kekuasaannya tidak terbatas. Lembagalembaga demokrasi yang ada hanya merupakan hiasan saja. Bahkan kekuasaan ada pada sekelompok kecil yang tidak terkontrol dan memegang kekuasaan serta menggunakannya menurut ideologi totaliter partai komunis. Jadi, rakyat tidak berhak sedikit pun dan menjadi objek pemerintahan sematamata.

Bentuk-bentuk demokrasi dapat ditinjau dari tiga hal yaitu dari cara penyaluran kehendak rakyat, hubungan antarlembaga, dan dari paham ideologi. a. Ditinjau dari Cara Penyaluran Kehendak Rakyat Dalam cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan atas:

1) Demokrasi langsung (direct democracy) ialah demokrasi yang melibatkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat, untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan negara. Demokrasi ini dipraktekkan pada zaman Yunani Kuno, di negara-negara kota (Polis) di Athena yang berpenduduk antara 5000 sampai dengan 6000 orang. Demokrasi langsung memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ialah rakyat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung; dan pemerintah akan secara langsung mengetahui aspirasi dan persoalanpersoalan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan kelemahannya antara lain sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat. Tidak semua rakyat memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan yang kompleks, sehingga sulit menghasilkan keputusan musyawarah yang baik.

2) Demokrasi tidak langsung (indirect democracy) ialah demokrasi yang melibatkan para warga untuk memilih para pejabat dalam membuat keputusan politik yang rumit, merumuskan undang-undang, dan menjalankan program kepentingan umum serta merundingkan isu-isu masyarakat yang rumit, secara bijaksana dan sistematis.

Negara-negara modern banyak menggunakan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan) dengan pelaksanaan yang berbeda-beda. 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum ialah demokrasi yang melibatkan rakyat untuk memilih para wakilnya di parlemen, tetapi parlemen tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Referendum ialah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Sistem ini berlaku di negara-negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

b. Ditinjau dari Hubungan Antarlembaga Negara

Dalam hubungan antarlembaga negara, demokrasi modern (perwakilan) terdiri dari: 1) Demokrasi parlementer ialah demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat). Menteri-menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang legislatif, dan bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen). Sistem ini disebut dengan sistem kabinet parlementer. Dalam demokrasi ini presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara (bukan kepala pemerintahan, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan). Pemerintah (badan eksekutif) menjalankan tugas atau program yang disetujui badan perwakilan rakyat (badan legislatif). Selama pemerintah menjalankan tugas sesuai kesepakatan parlemen, maka kedudukan pemerintah menjadi stabil dan mendapat dukungan parlemen. Akan tetapi, bila menyimpang parlemen dapat menjatuhkan kabinet, ini berarti para menteri harus meletakkan jabatannya.

Ciri-ciri demokrasi parlementer adalah: a) Kedudukan eksekutif di bawah parlemen dan sangat tergantung pada parlemen. b) Jumlah anggota parlemen lebih banyak dari eksekutif. c) Terdapat pembagian kekuasaan dan kerja sama yang erat antara eksekutif dan legislatif. Badan yudikatif yang menjalankan kekuasaan peradilan menjalankan tugas tanpa campur tangan eksekutif dan legislatif. d) Memiliki kebaikan yaitu mudah tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, para menteri sebagai hasil pilihan rakyat (melalui parlemen) akan lebih berhati-hati menjalankan tugasnya karena dapat dijatuhkan oleh parlemen. e) Memiliki kelemahan yaitu kedudukan badan eksekutif tidak stabil, sering terjadi pergantian kabinet.

Oleh karena itu, kebijakan politik dan program kerja pemerintah tidak dapat diselesaikan. Demokrasi parlementer diterapkan di Inggris, Eropa Barat, dan Indonesia pada masa UUDS 1950. 2) Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaaan ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Dalam demokrasi ini para menteri diangkat oleh Presiden, berkedudukan sebagai pembantu presiden dan harus bertanggung jawab kepada presiden. Sistem ini disebut dengan sistem presidensial. Ciri-ciri demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah: a) Praktek kenegaraan dipengaruhi oleh teori Trias Politika yang dikembangkan oleh Montesquieu.

Menurut ajaran ini ada tiga kekuasaan yang terpisah secara tegas yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili). b) Kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. c) Jabatan Presiden dan menteri-menteri tidak tergantung pada dukungan parlemen, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. d) Memiliki kebaikan yaitu badan eksekutif lebih stabil karena tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, pemerintah dapat melaksanakan program sesuai dengan masa jabatannya, mencegah terjadinya kekuasaan yang terpusat pada seseorang, dan adanya sistem checks and balances (pengawasan dan penyeimbangan) untuk menghindari dominannya kekuasaan pada setiap badan.

e) Memiliki kelemahan yaitu keputusan merupakan hasil tawar menawar antara legislatif dan eksekutif yang seringkali tidak tegas serta proses pengambilan keputusan menyita waktu yang lama. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan berlaku antara lain di Amerika Serikat dan Indonesia.

3) Demokrasi dengan Sistem Referendum ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pengawasan rakyat terhadap badan legislatif secara langsung melalui referendum. Referendum terdiri dari dua bentuk, yaitu: a) Referendum obligator (referendum wajib) adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan untuk menentukan berlakunya suatu undang-undang dasar negara. Misalnya, referendum mengadakan perubahan UUD. Jadi, suatu undang-undang berlaku bila sudah mendapat persetujuan dari rakyat. b) Referendum fakultatif (referendum tidak wajib) adalah pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib untuk menentukan suatu rencana undang-undang. Persetujuan rakyat atas suatu undangundang diminta bila dalam waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan rakyat memintanya. Misalnya, referendum untuk menentukan perlu tidaknya suatu undang-undang dipertahankan, diubah atau direvisi.

Ciri-ciri demokrasi dengan referendum adalah: a) Tugas badan perwakilan berada dibawah pengawasan seluruh rakyat secara langsung. b) Keputusan badan legislatif bisa berlaku melalui persetujuan rakyat atau tanpa persetujuan rakyat sepanjang rakyat menerimanya. c) Memiliki kebaikan antara lain penyelesaian persoalan antarorganisasi negara diputuskan oleh rakyat tanpa melalui partai; dan badan perwakilan bebas menentukan tanpa terpengaruh oleh partai/ golongannya. d) Memiliki kelemahan antara lain pembuatan undang-undang relatif lama dan sulit karena rakyat biasa tidak mahir dalam menilai atau menguji suatu undang-undang. Demokrasi dengan sistem referendum ini berlaku di Swiss.

c. Ditinjau dari Prinsip Ideologi

1) Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh paham kebebasan individu, dengan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi ini dipraktekkan di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kaum Komunis menyebut demokrasi ini dengan demokrasi kapitalis, karena dalam demokrasi liberal, kelompok kapitalis (bermodal) selalu memperoleh kemenangan dalam menguasai opini masyarakat. 2) Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang dilandasi paham sosialis/ komunis, dengan mengutamakan kepentingan negara tapi mengabaikan kepentingan perseorangan. Kekuasaan terpusat pada penguasa tertinggi dalam negara dan otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat. Demokrasi rakyat berlaku di negara-negara komunis, seperti Rusia, Korea Utara, RRC, dan negara-negara di Eropa Timur. 3) Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi khas Indonesia yang berasaskan musyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

 

Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik

Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik

Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik – Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974.

Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetia bagi ikrar tersebut.

Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik
Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik

Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu :

(1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan;

(2) mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenangwenang;

(3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi;

(4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah;

(5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gongong ed, 2005: 159).

Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional.

Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik
Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik

Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila ; sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4.

Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai Perguruan Tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan”, (Sara). Menurut pemerintah Orde baru, “sara” merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan Sara.

Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam; dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah sara. Meskipun demikian, akhirnya konflik yang bermuatan sara itu tetap tidak dapat dihindari. Pada tahun 1992 misalnya, terjadi konflik antara kaum muslim dan non muslim di Jakarta (Ricklefs, 2005: 640). Demikian pula halnya dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4. Fakta ini kemudian disampaikan kepada Presiden agar masalah P4 ditinjau kembali.

Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan “asas tunggal”. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru , Riau, tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980.

Gagasan Asas Tunggal ini mulanya menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama. Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto tetap meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui Sidang MPR ‘Asas Tunggal” akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu; Tap MPR No.II/1983.

Kemudian pada 19 Januri 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 tentang ormas, yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua sudah seragam.. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup “bhineka tunggal ika”, dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebhinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru.

Sejarah Stabilisasi Penyeragaman Politik