Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Makalah Tentang Pembahasan Otonomi Daerah 3

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah
  • Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat 1 dan tingkat 2 seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu implementasi dalam pembinaan wilayah, pembinaan sumber daya manusia, penanggulangan dan percepatan penurunan kemiskinan, penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi atau kerja sama tim.

  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Wilayah
  • Pembinaan wilayah dapat diartikan bagaimana mengelola dan mengerahkan segala potensi wilayah suatu daerah untuk di dayagunakan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  • Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
  • Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum, yaitu penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah, memfasilitasi dan mengakomodasi kebijakan daerah, menjaga keselarasan pemerintah pusat dan daerah, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas wilayah, menyelenggarakan kewenangan daerah, dan menjalankan kewenangan lain.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia
  • Pelaksaan otonomi daerah memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia kepada daerah. Hal ini tugas berat bagi daerah, karena SDM pada umumnya mempunyai tingkat kompetensi, sikap, dan tingkah laku yang tidak maksimal.
  • Dalam era otonomi daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah membutuhkan PNS yang tanggap, responsip, kreatif, dan bekerja secara efektif.
  • Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka kerja sama antar daerah dan pusat, pemda membutuhkan SDM yang mempunyai kemampuan mengembangkan jaringan dan kerja sam tim, dan mempunyai kualitas kerja yang tinggi.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
  • Pengentasan kemiskinan menjadi tugas penting dari UU nomor 25 tahun 1999, dimana pemda mempunyai wewenang luas, dan didukung dana yang cukup dari APBD. Pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip: pengembangan SDM dengan memberdayakan peranan wanita, membrdayakan dan mempermudah akses keluarga miskin untuk berusaha, dengan mendekatkan pada modal dan pemasaran produknya, menanggulangi bencana, dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin.
  • Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan sektor swasta, dengan melakukan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan pasar bagi penduduk miskin.
  • Dalam pemberdayan masyarakat, peranan pemda adalah memberikan legitimasi kepada LSM dan masyarakat penerima bantuan, menjadi penengah apabila terjadi konflik, mendorong peningkatan kemampuan keluarga miskin, turut mengendalikan pembangunan fisik, dan memberikan sosialisasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.
  1. Implementasi Otonomi Daerah dalam Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif
  • Hubungan eksekutif (pemda) dan legislatif (DPRD) dalam era otonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan antara pemda dan DPRD. Ketidakharmonisan dipicu oleh interprestasi dari UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan peran legislatif lebih dominan dibandingkan peran pemda, dan hal ini bertentangan dengan kondisi sebelumnya, dimana pemda lebih dominan daripada DPRD.
  • Ketidakharmonisan harus dipecahkan dengan semangat otonomi, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya dalam menjawab permasalahan rakyat, yang meliputi administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Asas dalam otonomi menurut UU No. 22 tahun 1994 adalah: (1) penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kecuali dalam bidang hankam, luar negeri, peradilan, agama, moneter, dan fiskal, (2) pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan (3) pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas teretentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

  • Kajian Kasus Untuk Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, ketergantungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pusat justru semakin tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat dari 58,17% menjadi 67,61%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelajaan pemerintah daerah. Hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pengeluaran daerah dari Rp. 647,46 milyar menjadi Rp. 3.474,8 milyar dengan pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran rutin daerah yang digunakan untuk belanja pegawai yang jumlahnya juga meningkat. Adapun apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD, pada tahun 2000 meningkat dari 31% menjadi 48,1%. Namun PAD terbesar berasal dari pajak daerah dengan kontribusi 94%.

Batasan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten-kabupaten di dalamnya masih belum jelas. Hal ini cenderung menciptakan pungutan ganda serta konflik. Contohnya adalah perda mengenai pungutan TPI. Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Ciamis membuat perda TPI dan mengabaikan perda TPI yang sudah dibuat provinsi sebelum otonomi, padahal pihak pemprov sudah menyepakati untuk menggunakan perda sebelumnya. Hal ini jelas menimbulkan kerancuan wewenang yang berakibat pada terjadinya perda ganda.

Setahun setelah penerapan desentralisasi, Jawa Barat mengalami penambahan kota dan kabupaten, bahkan pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Banten yang didasari oleh Undang-undang No. 23 tahun 2000 dengan wilayah cakupan 4 kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak) serta 2 kota (Tangerang dan Cilegon). Bahkan sekarang ini ada wacana untuk membentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Cirebon yang terdiri dari kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pantai utara, antara lain Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Apabila dibandingkan uraian sebelumnya mengenai anggaran dana, kebijakan, dan dikotomi kekuasaan, maka pemekaran di wilayah Jawa Barat seharusnya dikaji ulang karena semua dapat berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat itu sendiri.

Solusi Permasalahan

Pengelolaan daerah secara mandiri memang tidak mudah. Sikap profesionalitas merupakan kunci utama dalam menyukseskan otonomi daerah. Pejabat daerah seharusnya bersih dari permasalahan korupsi, mampu berpikir kreatif dalam mengelola kekayaannya dan bukan hanya terpaku pada pajak serta retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD. Pembagian tugas pemerintah baik pusat maupun daerah juga harus jelas. Komunikasi yang baik antara pejabat pemerintahan dapat meminimalisir perbedaan tingkat kepentingan. Kerjasama antar daerah juga dapat menjadi suatu solusi permasalahan otonomi. Perasaan saling melengkapi dan membutuhkan serta merasa saling memiliki sebagai penduduk NKRI dapat dijadikan pondasi untuk membangun kerjasama tersebut. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat mampu terwujud.

Kesimpulan

Desentralisasi sebagai suatu perbaikan sistem sentralistik pada era Orde Baru ternyata juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan kurang siapnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Akibatnya pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya mandiri dan masih tergantung kepada pusat. Dikotomi kekuasaan dan saling tumpang tindih wewenang serta peraturan di tingkat pusat maupun daerah sering terjadi. Selain itu, perekonomian masyarakat justru semakin dipersulit karena pajak dan retribusi daerah menjadi sumber PAD terbesar. Fenomena pemekaran wilayah pun merajalela akibat kekecewaan terhadap pemerintahan yang ada serta menimbulkan daerah otonom-otonom baru yang dapat dipastikan mengulang permasalahan otonomi sebelumnya. Oleh karena itu, seharusnya pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah mampu bersikap profesional dalam menyingkapinya. Pembelajaran terhadap kasus-kasus serupa di luar NKRI yang sukses, kerjasama antar daerah dengan mengesampingkan egoisme masing-masing daerah sebenarnya bisa menjadi jalan pemerataan daerah asalkan sikap disiplin dan saling memiliki dipegang teguh.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Otonomi daerah  adalah suatu  keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara- bangsa. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan   Ketetapan MPR  No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan,kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945.

Adapun dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi  Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Desentralisasi Otonomi Daerah

Desentralisasi
Desentralisasi

Desentralisasi  – Model Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Definisi desentralisasi menurut para pakar berbeda redaksionalnya :

  1. Joeinarto

Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

  1. Muslimin

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya.

  1. Irawam Soejito

Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan sementara.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam 2 kedudukan yaitu:

  1. Sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi.
  2. Sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

Hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas asas, yaitu:

  1. Asas Desentralisasi

Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.

  1. Asas Dekonsentrasi

Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

  1. Asas Tugas Pembantuan

Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasi ke dalam 2 variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (direction of growth) yang akan dicapai melalui desentralisasi.

Oleh karena itu desentralisasi merupakan simbol “trust” dari pemerintah pusat kepada sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi daerah mereka tertantang untuk secara kolektif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Dilihat dari pelaksanaan fungsi dari pemerintah, desentralisasi atau otonomi daerah itu menunjukan :

  1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi sebagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
  2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaskanakan atau melakukan tugas dengan efektif dan efesien.
  3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
  4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
  • Pembagian Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan  keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu :

  1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi :
    1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
    2. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
  • Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten.
  1. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota.
  4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

  • Otonomi Daerah dan Demokratisasi

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan Pemerintah daerah untuk melaksanakan misi demokrasi, di mana kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama. Pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat yang ada dalam kekuasaannya. Karena demokratisasi menuntut adanya kemakmuran masyarakat baik dalam kehidupan berpolitik maupun dalam perekonomian.  Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung merupakan wujud dari demokratisasi otonomi daerah dalam bidang politik. Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara maksimal yang ada oleh Pemerintah daerah mampu  menaikan daya beli masyarakat. Menaikkan iklim investasi yang baik dengan membuka lapangan kerja atau proyek padat karya baru akan menaikan pendapatan per kapita dan mengurangi  prosentase pengangguran. Dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat yang ada di daerah berhak memilih kepala daerahnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang mempunyai kapabilitas dan profesional serta mampu mengemban amanat rakyat dan membangun daerahnya ke arah yang lebih baik. Otonomi daerah juga menuntut terlayaninya kepentingan publik secara menyeluruh dan berkualitas dalam jajaran birokrasi di daerah. Memberdayakan masyarakat daerah secara maksimal dalam berbagai aspek yang dinilai strategis mampu mendongkrak nilai demokratisasi otonomi daerah. Ndraha (2003:78) dalam Obsatar Sinaga (2010) mengemukakan ada tiga makna  otonomi daerah, yang akan menentukan efektifitas pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu:

  1. Otonomi sebagai hak (reward, diakui, dilindungi)
  2. Otonomi sebagai kewenangan (birokratisasi)
  3. Otonomi sebagai kesanggupan (pemberdayaan dan demokratisasi).

Berjalannya otonomi daerah secara maksimal seluruh daerah di Indonesia secara langsung akan menyatukan sistem pemerintahan daerah yang ada dalam sistem ketatanegaraan secara utuh dan membutuhkan adanya partisipasi semua pihak.

Kedudukan Dan Peran Pemerintah Pusat Untuk Otonomi Daerah

Kedudukan Dan Peran Pemerintah Pusat Untuk Otonomi Daerah

Kedudukan Dan Peran Pemerintah Pusat Untuk Otonomi Daerah

Kedudukan Dan Peran Pemerintah Pusat Untuk Otonomi Daerah
Kedudukan Dan Peran Pemerintah Pusat Untuk Otonomi Daerah

.

Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi :

a. Fungsi Layanan (Servicing Function)
Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)
Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

c. Fungsi Pemberdayaan
Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.
Sementara itu ada (6) enam Fungsi Pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu :
1) Menyediakan infrastruktur ekonomi
Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

2) Menyediakan barang dan jasa kolektif
Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4) Menjaga kompetisi
Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa.
Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.
6). Menjaga stabilitas ekonomi
Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.
Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut :
a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
b. Dana perimbangan keuangan.
c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
f. Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasonal.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Kedudukan Dan Peran Pemerintah Pusat Untuk Otonomi Daerah