Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan – Masyarakat Indonesia mendambakan para penyelenggara negara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga tinggi negara berupaya menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Perundang-undangan itu antara lain.

Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan
Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan

1) UUD 1945 pasal 7B ayat (5) tentang Sanksi bagi presiden yang KKN. 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4) UU No.31 Tahun 2002 pasal 28 tentang Dana Partai Politik. 5) UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2) tentang Politik Uang dalam Pemilu DPRD dan DPD. Aturan inipun ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan munculnya lembaga-lembaga non-pemerintah seperti International Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Hukum dan Kelembagaan – Para penyelenggara negara terdiri dari: 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3) Menteri. 4) Gubernur. 5) Hakim. 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan – Para penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 1) Hak penyelenggara negara, di antaranya: (a) Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (b) Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. (c) Menggunakan hak jawab atas setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukum, dan kritik masyarakat. (d) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan

2) Kewajiban penyelenggara negara, di antaranya: (a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. (b) Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat. (c) Bersedia melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. (d) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. (e) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (f) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa pamrih bagi keluarga, pribadi, kelompok atau kroni, tidak melakukan perbuatan tercela dan menolak imbalan apapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. (g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan – Dalam amandemen UUD 1945 pasal 7 B ayat (5) juga dijelaskan tentang sanksi bagi presiden atau wakil presiden bila melakukan pelanggaran hukum, mengkhianati negara, KKN, tindak pidana berat, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat, yaitu dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan sidang paripurna oleh DPR untuk meneruskan usul pemberitahuan presiden dan wakil presiden kepada MPR. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat beberapa sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu: 1. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Sanksi ini berlaku pula bagi pegawai negeri atau pejabat negara. 2. Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan denda minimal 150 juta rupiah, maksimal 750 juta rupiah bagi mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim dan advokat dengan maksud mempengaruhi putusan perkara dan mempegaruhi nasihat advokat yang akan diberikan dalam perkara di pengadilan.

3. Dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak satu milyar rupiah bagi: a) Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dalam rangka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. b) Hakim yang menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan perkara di pengadilan. c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang pada dirinya padahal hal tersebut bukan merupakan utang. d) Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai perundang-undangan, telah diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dalam pelaksanaan pemilu ada sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan masalah dana dan politik uang. Ketentuan ini terdapat dalam UU No.31 pasal 28 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut terdapat lima tindak pidana yang berhubungan dengan dana parpol, yaitu tentang sumbangan perseorangan/perusahaan yang melebihi batas maksimal, sumbangan BUMN/BUMD, sumbangan dari pihak asing atau memaksa orang perusahaan untuk memberi sumbangan kepada partai politik. Politik uang berkaitan dengan pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPR diatur dalam pasal 138 UU No.12 Tahun 2003. Dari tujuh tindak, secara khusus mengancam perbuatan yang memberi/menerima dana kampanye melebihi batas, (diatas 100 juta/perseorangan dan 750 juta/badan hukum swasta), menerima/memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang) pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, pihak tanpa identitas, dan sengaja memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Para pelaku yang menerima sumbangan-sumbangan tersebut, sebagaimana pasal 78 ayat (2) dan 80 ayat (1) dapat dijatuhi sanksi pidana 4 hingga 24 bulan dan atau denda 200 juta hingga 1 milyar rupiah. Ancaman pidana 3 hingga 18 bulan dan atau denda 600 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah bagi mereka yang menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD (pasal 137 atau 6). Kemudian ancaman pidana 2 hingga 12 bulan dan atau denda 1 juta hingga 10 juta bagi mereka yang sengaja memberi/menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang yang agar tidak memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu (pasal 139 ayat 2).

Untuk mendukung hukum dan lembaga anti korupsi penting artinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tampak dalam perilaku sebagai berikut: 1) Masyarakat berhak menyampaikan saran secara bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggara negara maupun kebijakan publik. 2) Mereka berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informai tentang penyelenggara negara. 3) Berhak memperoleh pelayanan yang adil dari penyelenggara negara (sebagai public servant). 4) Rakyat mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan ahli sesuai perundang-undangan.

Secara tidak langsung partisipasi masyarakat tersebut mengawasi sepak terjang para penyelenggara negara, apakah mereka bersih atau terlibat korupsi. Kewajiban rakyat untuk peduli bila melihat perilaku korupsi, karena korupsi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan bobroknya suatu bangsa serta negara.

1. Peraturan perundangundangan 2. Grundnorms (norma dasar) 3. Putusan majelis 4. Badan legislasi 5. Lex superior derogat legi inferior 6. Lex specialis derogat legi generali 7. Lex posteriori derogat legi priori 8. Raperda (rancangan peraturan daerah) 9. Peraturan Pemerintah 10. Undang-undang 11. Peraturan Presiden 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 13. Kontrol sosial 14. Dialog interaktif 15. Public servant 16. Korupsi 17. Asas-asas pemerintahan 18. Kerugian hukum 19. Kerugian politis 20. Kerugian ekonomis 21. Kerugian sosbud 22. Kerugian hankam 23. Anti korupsi

1. Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. 2. Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan. 3. Tata urutan perundang-undangan nasional menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2004 ialah: a. UUD 1945 b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah 4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari: a. MPR b. DPR c. Presiden dan para pembantunya d. Lembaga-lembaga negara lainnya (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung). 5. Kekuasaan legislatif MPR sesuai pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD ditentukan dalam UUD 1945 pasal 37. 6. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang sesuai UUD 1945 pasal 20. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 7. Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti UU, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Juga merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10 Tahun 2004. (UU-P3) 8. Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR. Prosedur pembentukan RUU dapat diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah. 9. DPD sebagai pembentuk UU untuk materi yang berkaitan dengan otonom daerah. DPD mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum oleh DPR dibahas dulu bersama presiden. 10. Lembaga lain pembentuk UU misalnya BPK, KPU misalnya mengadakan pemilu (UU No.12/2003), Bank Indonesia membuat peraturan Bank Indonesia (UU RI No.23 Tahun 1999), Mahkamah Agung membuat Peraturan MA dan Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan MK. 11. DPRD berwenang membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 12. Tata cara pembentukan peraturan daerah (perda) meliputi tahap-tahap: a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda). b. Pembahasan rancangan perda. c. Penarikan kembali rancangan perda. d. Penetapan raperda menjadi perda.  13. Contoh pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan: a. Kontrol sosial terhadap UU. b. Bersikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat. c. Mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. 14. Contoh penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. 15. Korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian-kerugian politis, ekonomis, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan agama. 16. Usaha pemberantasan korupsi dengan: a. Sikap anti korupsi. b. Penerapan asas pemerintahan yang bersih. c. Pengadaan hukum dan kelembagaan anti korupsi. 17. Aturan yang mengatur pemberantasan korupsi yaitu: a. UUD 1945 pasal 7B ayat (5). b. UU No.31 Tahun 2002 pasal 28. c. UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2). d. UU No.28 Tahun 1999. e. UU No.31 Tahun 1999 18. Lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu: a. International Corruption Watch. b. Masyarakat Transparansi Indonesia. c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Perilaku Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum

Perilaku Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum

Perilaku Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum

Perilaku yang Bertentangan Dengan Hukum
Perilaku yang Bertentangan Dengan Hukum

Perilaku yang Bertentangan Dengan Hukum Beserta Sanksinya

a. Macam-macam Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, supaya kalian bisa terhidar untuk melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk PHQJLGHQWL¿NDVLSHULODNX\DQJEHUWHQWDQJDQGHQJDQKXNXP

Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

1) Dalam lingkungan keluarga, diantaranya: (a) mengabaikan perintah orang tua (b) mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar (c) ibadah tidak tepat waktu (d) menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak (e) nonton tv sampai larut malam (f) bangun kesiangan 2) Dalam lingkungan sekolah, diantaranya (a) mencontek ketika ulangan (b) datang ke sekolah terlambat (c) bolos mengikuti pelajaran (d) tidak memperhatikan penjelasan guru (e) berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah

3) Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya: (a) melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma yang berlaku di masyarakat (b) mangkir dari tugas ronda malam (c) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas (d) mengkonsumsi obat-obat terlarang (e) melakukan perjudian (f) membuang sampah sembarangan 4) Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya: (a) tidak memiliki KTP (b) tidak memiliki SIM (c) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas (d) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan dan sebagainya (e) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara (f) tidak berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Umum (g) merusak fasilitas negara dengan sengaja

Macam-Macam Sanksi

Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning. Keragu-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas.

Peristiwa serupa sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja.

Hal yang sama bisa juga menimpa kalian. Misalnya jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati.

Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1) Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana menganai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup: (a) Hukuman Pokok, yang terdiri: (1) hukuman mati (2) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) (b) Hukuman Tambahan, yang terdiri: (1) pencabutan hak-hak tertentu (2) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu (3) pengumuman keputusan hakim

2) Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembagalembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Contoh: Kisah yang menimpa Sumanto (manusia kanibal). Setelah keluar dari penjara, ia tidak diperkenankan tinggal di desanya lagi.

Orang-orang di desanya merasa “ngeri” kalau-kalau Sumanto kambuh lagi. Beruntung ada Panti Rehabilitasi yang mau menampung Sumanto. Ia akhirnya dibina dalam hal agama, keterampilan, dan pergaulan dengan masyarakat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Setelah mempelajari ketaatan hukum, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari? Apa manfaat mempelajari materi tersebut ? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan ? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini ? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau tulis pada buku tugas masingmasing.

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi di bab ini adalah hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum, norma, kepatuhan hukum, dan sanksi hukum.

2. Intisari Materi

a. Hukum secara umum diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang dibuat oleh negara atau lemabag yang berwewenang untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana. b. Tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib. c. Hukum memiliki unsur-unsur yaitu berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia, dibuat oleh lembaga yang berwenang, berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata d. Hukum dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti hukum menurut sumbernya, bentuk, waktu berlaku, wilayah berlaku, cara mempertahankannya, dan isinya. e. Arti penting hukum bagi masyarakat yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara memberikan rasa keadilan bagi warga negara, dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman. f. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; mempertahankan tertib hukum yang ada; dan menegakkan kepastian hukum.

Jurnal

Petunjuk: 1. Buatlah jurnal pada kertas lembaran atau di buku tulis kalian, seperti tabel di bawah ini. 2. Catatlah perilaku kalian selama proses pembelajaran, yang menunjukkan perilaku beriman dan bertaqwa, jujur, disiplin, dan santun, pada kolom kelebihan. 3. Catatlah perilaku kalian selama proses pembelajaran, yang tidak menunjukkan perilaku beriman dan bertaqwa, jujur, disiplin, dan santu, pada kolom kekurangan. 4. Perilaku beriman dan bertaqwa, jujur, disiplin, dan santun antara lain: a. Beriman dan bertaqwa, seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, Menjalankan ibadah sesuai ajaran agama, Mengucapkan salam sebelum dan sesudah berbicara, Tidak mengganggu ibadah orang lain, dan sebagainya. b. Jujur, seperti Tidak menyontek saat ulangan, Mengerjakan tugas sendiri, Mengakui kekeliruan dan kekhilafan, Melaporkan informasi sesuai fakta c. Disiplin, seperti Mengumpulkan tugas tepat waktu, Hadir dan pulang sesuai tata tertib, Mentaati tata tertib sekolah, Berpakaian seragan sesuai tata tertib, dam sebagainya. d. Santun, seperti Berperilaku santun kepada orang lain, Berbicara santun kepada orang lain, Bersikap 3 S (salam, senyum, sapa)

Arti Penting Hukum Untuk Kehidupan

Arti Penting Hukum Untuk Kehidupan

Arti Penting Hukum Untuk Kehidupan

Arti Penting Hukum
Arti Penting Hukum

Arti Penting Hukum yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Arti Penting Hukum – Beberapa waktu yang lalu kalian sudah mempelajari hakekat hukum, masih ingatkah apa tujuan hukum? Kali ini akan mempelajari arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai mahluk sosial manusia berhadapan dengan lingkungan masyarakat yang memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda.

Arti Penting Hukum – Manusia juga berhadapan dengan sesama manusia yang mempunyai kemerdekaan pribadi, kehendak dan perasaan. Setiap hari manusia saling berhubungan, saling kenal dan saling membutuhkan. Di dalam proses kemasyarakatan itu disamping saling bantu, tolong menolong, tidak jarang terjadi benturan antara satu sama lain, tidak jarang menimbulkan tindakan sewenang-wenang, diskriminatif ketidak adilan yang menggangu hak-hak orang lain dan menimbulkan perselisihan.

Arti Penting Hukum – Perselisihan itu terjadi karena tidak terdapat penyesuaian pendapat atau kehendak. Masing-masing merasa dirugikan oleh yang lain dan masing- masing berpegang pada kebenaran sendiri serta menyalahkan yang lain. Oleh karena itu untuk menghindarkan hal- hal semacam itu, harus ada aturan hukum. Jika warga masyarakat selalu berpegang pada hukum, maka di dalam pergaulan masyarakat akan terjadi suasana tertib dan teratur. Oleh karena itu mentaati hukum adalah kewajiban setiap warga masyarakat.

Arti Penting Hukum – Keberadaan hukum dalam pergaulan hidup bagi warga negara memiliki arti penting dalam membina kerukunan, keamanan, ketenteraman, dan keadilan. Secara singkat, dapat disebutkan arti penting hukum bagi masyarakat, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum sudah pasti akan kacau. Lihatlah negara-negara yang tengah dilanda perang. Perang merupakan salah satu kondisi di mana kepastian hukum telah hancur pada tingkat yang paling rendah.

Arti Penting Hukum – Semua orang dapat bertindak sesuka hatinya, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Namun dengan adanya hukum maka akan terdapat kepastian hukum.

2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara Peraturan hukum juga berfungsi mengayomi dan melindungi hak-hak warga negara. Hakasetiap orang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Hukum dibuat untuk menjamin agar hak tersebut terus dijaga. Dengan adanya hukum, orang tidak akan sesuka hati melanggar hak orang lain.

3. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara Hukum juga berperan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dan ketenteraman, namun juga keadilan bagi warga negara. Keadilan dapat diartikan sebagai dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Juga berarti seseorang menerima sesuai dengan hak dan kewajibannya.

4. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman Pada akhirnya, hukum menjadi sangat penting karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan keterteraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Akan sulit terbayangkan, masyarakat tanpa hukum maka yang terjadi adalah ketidaktertiban dan kehancuran.

1. Amati ketertiban atau ketidaktertiban lingkungan di sekitar kalian, seperti sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa dan negara. Tentukan satu keadaan yang menunjukkan ketertiban atau ketidak tertiban tersebut. 2. Susunlah pertanyaan untuk mengkaji lebih mendalam keadaan tersebut, seperti apa yang sedang terjadi, siapa yang terlibat, apa yang menyebabkan, bagaimana terjadi, apa akibat dari keadaan tersebut, apa manfaat dari keadaan, kapan terjadinya, dan sebagainya. 3. Carilah informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau membaca sumber belajar, untuk menjawab pertanyaan kalian. 4. Diskusikan dengan kelompok, hubungan berbagai informasi yang diperoleh dan buatlah kesimpulan tentang arti penting hukum dalam masyarakat 5. Susunlah laporan hasil telaah kalian secara kelompok. Buatlah juga hasil telaah tersebut dalam bentuk bahan tayang secara kelompok. Presentasikan di depan kelas!

Kepatuhan terhadap Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkab timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang kepatuhan terhadap hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh perilaku taat terhadap hukum; menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum; dan menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Perilaku yang Sesuai dengan Hukum Setelah kalian mengetahui makna hukum dan peranan dari lembaga peradilan, sudah saatnya kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tentang hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mengaktualisasikan pengetahuan kalian tersebut, melalui buku ini kalian akan dibimbing dan GLDMDNXQWXNPHQJLGHQWL¿NDVLSHUEXDWDQSHUEXWDQ\DQJVHVXDLGHQJDQKXNXP yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak akan bisa mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku.

Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya.

Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk: a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; b. mempertahankan tertib hukum yang ada c. menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya: a. disenangi oleh masyarakt pada umumnya.

b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. c. tidak menyinggung perasaan orang lain d. menciptakan keselarasan e. mencerminkan sikap sadar hukum f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya: 1). mematuhi perintah orang tua 2). ibadah tepat waktu 3). menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya 4). melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga

b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya: 1). menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya. 2). memakai pakaian seragam yang telah ditentukan 3). tidak mencontek ketika sedang ulangan 4). memperhatikan penjelasan guru 5). mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku 6). tidak kesiangan

c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya: 1). melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2). melaksanakan tugas ronda 3). ikut serta dalam kegiatan kerja bakti 4). menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah 5). tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. 6). membayar iuran warga

d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya: 1). bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2). memiliki KTP 3). memili SIM 4). ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum 5). membayar pajak 6). membayar retribusi parkir 7). membuang sampah pada tempatnya.

Untuk mengukur sejauh mana kalian telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, isilah daftar gejala kontinum pelakonan dibawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom S (selalu), Sr (sering), K (kadang-kadang), P (pernah) atau TP (tidak pernah) yang sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya!

Dalam kehidupan di lingkungan keluarga

x mematuhi perintah orang tua

x ibadah tepat waktu

x menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya

x melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah

x menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya.

x memakai pakaian seragam yang telah ditentukan

x tidak mencontek ketika sedang ulangan

x memperhatikan penjelasan guru

x mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku x tidak kesiangan

Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat

x melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat.

x ikut serta dalam kegiatan kerja bakti

x menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah

x tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara

x bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.

x membayar pajak x menjaga dan memlihara fasilitas negara x membayar retribusi parkir

x membuang sampah pada tempatnya 2. Perilaku y