Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai

Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai

Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai

Pengertian 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai
Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai

edua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

Permasalahan Kawasan Pesisir dan Pantai

Kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut. Degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi dan akresi pantai, eksploitasi sumberdaya marine yang berlebih-lebihan, konversi lahan mangrove menjadi tambak, deplesi air tanah tawar, dan tidak berkelanjutannya praktek pengelolaan lahan di daerah hulu DAS.

Kegagalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ditengarai akibat adanya tiga kegagalan dasar dari komponen perangkat dan pelaku pengelolaan : 1. Akibat adanya kegagalan kebijakan (lag of policy) sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan lingkungan yang ada. Kegagalan kebijakan (lag of policy) terindikasi terjadi akibat adanya kesalahan justifikasi para policy maker dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan keberadaan SDA dan lingkungan. Artinya bahwa, kebijakan tersebut membuat ‘blunder’ sehingga lingkungan hanya menjadi variabel minor. Padahal, dunia internasional saat ini selalu mengaitkan segenap aktivitas ekonomi dengan isu lingkungan hidup, seperti green product, sanitary safety, dan sebagainya.

Selain itu, proses penciptaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan Lingkungan ini dilakukan dengan minim sekali melibatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komponen utama sasaran yang harus dilindungi. Contoh menarik adalah kebijakan penambangan pasir laut. Di satu sisi, kebijakan tersebut dibuat untuk membantu menciptakan peluang investasi terlebih pasarnya sudah jelas. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan dan sangat dirasakan langsung oleh nelayan dan pembudidaya ikan di sekitar kegiatan. Bahkan secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah lain. Misalnya terjadi gerusan/abrasi pantai, karena karakteristik wilayah pesisir yang bersifat dinamis.

2. Adanya kegagalan masyarakat (lag of community) sebagai bagian dari kegagalan pelaku pengelolaan lokal akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat. Kegagalan masyarakat (lag of community) terjadi akibat kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara sepihak, disamping kurangnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memberikan pressure kepada pihakpihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut semakin memperburuk bargaining position masyarakat sebagai pengelola lokal dan pemanfaat SDA dan lingkungan. Misalnya saja, kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan masalah pencemaran yang diakibatkan oleh kurang perdulinya publik swasta untuk melakukan internalisasi eksternalitas dari kegiatan usahanya. Contoh kongkrit adalah banyaknya pabrik-pabrik yang membuang limbah yang tidak diinternalisasi ke DAS yang pasti akan terbuang ke laut atau kebocoran pipa pembuangan residu dari proses ekstrasi minyak yang tersembunyi, dan sebagainya.

3. Adanya kegagalan pemerintah (lag of government) sebagai bagian kegagalan pelaku pengelolaan regional yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan Lingkungan. Kegagalan pemerintah (lag of government) terjadi akibat kurangnya kepedulian pemerintah untuk mencari alternatif pemecahan persoalan lingkungan yang dihadapi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap komponen terkait (stakeholders). Dalam hal ini, seringkali pemerintah melakukan penanggulangan permasalahan Lingkungan yang ada secara parsial dan kurang terkoordinasi. Dampaknya, proses penciptaan co-existence antar variabel lingkungan yang menuju keharmonisan dan keberlanjutan antar variabel menjadi terabaikan. Misalnya saja, solusi pembuatan tanggultanggul penahan abrasi yang dilakukan di beberapa daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa, secara jangka pendek mungkin dapat menanggulangi permasalahan yang ada, namun secara jangka panjang persoalan lain yang mungkin sama atau juga mungkin lebih besar akan terjadi di daerah lain karena karakteristik wilayah pesisir dan laut yang bersifat dinamis.

Tentang Kawasan Industri dan Kawasan Berikat

Tentang Kawasan Industri dan Kawasan Berikat

Tentang Kawasan Industri dan Kawasan Berikat

Kawasan Industri
Kawasan Industri

Kawasan Industri – Dalam aglomerasi industri dikenal istilah kawasan industri dan kawasan berikat.

a Kawasan Industri atau Industrial Estate Kawasan industri atau industrial estate adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana, seperti lahan dan lokasi yang strategis.

Tujuan pembangunan kawasan industri selain mempercepat pertumbuhan industri, dimaksudkan pula untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dan mendorong kegiatan untuk berlokasi di kawasan industri. Untuk itu, dalam kawasan industri tersedia fasilitas lain seperti tenaga listrik, telepon, jalan dan tempat pembuangan limbah yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Kawasan Berikat (Banded Zine)

Kawasan berikat ialah suatu kawasan dengan batas tertentu di wilayah pabean yang di dalamnya diberlakukan ketentuan Desa Sindangsari Kec.Tanjung Bintang Km.20 khusus di bidang pabean. Ketentuan tersebut antara lain mengatur lalu lintas pabean dari luar daerah atau dari dalam pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor dan ekspor. Kawasan berikat memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan kawasan berikat, juga terdapat istilah industri berikat (Industrial Linkage), yaitu beberapa industri yang memiliki keterkaitan ke dalam suatu industri utama. Kaitan satu industri dengan industri lainnya dapat terjalin dari elemen-elemen (lahan, modal, mesin, tenaga kerja, informasi, pasar, transportasi, dan unsur lainnya) yang terkait dengan pengoperasionalan industri. Sedikitnya ada empat jenis keterkaitan yang menyebabkan terjadinya industri berikat, yaitu:

a. keterkaitan proses,

b. keterkaitan subkontrak,

c. keterkaitan jasa, dan

d. keterkaitan produk.

Contoh adanya industri berikat adalah industri garmen sebagai industri utamanya. Industri garmen akan dkelilingi oleh industri lainnya yang berfungsi sebagai penunjang, seperti industri tekstil, industri kancing, industri reslating, dan asesoris lainnya.

Dengan adanya keterkaitan industri yang berada pada suatu tempat tidak hanya dapat menekan biaya transportasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan industriindustri tersebut.

Info Geo

WPPI (Wilayah Pusat Pertumbuahan Industri) ialah suatu bentang alam yang terdiri atas beberapa daerah yang memilki potensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena di dukung oleh sistem perhubungan yang mantap.

Indonesia terbagi ke dalam delapan WPPI dengan potensi sebagai berikut.

1. WPPI Sumatra bagian utara dengan potensi sumber daya alam.

2. WPPI Sumatra bagian utara dengan potensi batubara, minyak bumi, timah dan mineral industri.

3. WPPI Jawa dan Bali dengan potensi sarana prasarana yang baik, tenaga kerja yang terampil, sumber energi dan sistem pertanian yang maju.

4. WPPI Kalimantan bagian timur dengan potensi gas dan batubara.

5. WPPI Sulawesi dengan potensi pertanian, perikanan, nikel, aspal, kapur, dan kayu.

6. WPPI Batam dan Kalimantan Barat dengan potensi hasil hutan dan gas alam.

7. WPPI Indonesia Timur bagian selatan dengan sumber potensi sumber daya alam, budaya, dan tenaga terampil untuk industri kecil.

8. WPPI Indonesia Timur bagian utara dengan potensi hasil laut, hutan, dan mineral.

Kegiatan 

Jiplaklah pulau-pulau yang ada di negara Republik Indonesia, kemudian gambarkan batasan-batasan kedelapan wilayah pusat pertumbuhan industri tersebut .

Mari Latih Diri 

1. Pernahkah kalian melihat suatu desa yang kegiatan ekonomi penduduknya hampir semuanya sama? Termasuk aglomerasikah kondisi demikian?

2. Sebutkan daerah mana saja di wilayahmu yang mempunyai ciri no. 1 di atas? Atas dasar apa terjadinya hal demikian tersebut?