Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Hukum dan Kelembagaan – Masyarakat Indonesia mendambakan para penyelenggara negara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga tinggi negara berupaya menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Perundang-undangan itu antara lain.

Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan
Hukum dan Kelembagaan

Hukum dan Kelembagaan

1) UUD 1945 pasal 7B ayat (5) tentang Sanksi bagi presiden yang KKN. 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4) UU No.31 Tahun 2002 pasal 28 tentang Dana Partai Politik. 5) UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2) tentang Politik Uang dalam Pemilu DPRD dan DPD. Aturan inipun ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan munculnya lembaga-lembaga non-pemerintah seperti International Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Hukum dan Kelembagaan – Para penyelenggara negara terdiri dari: 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3) Menteri. 4) Gubernur. 5) Hakim. 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan – Para penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 1) Hak penyelenggara negara, di antaranya: (a) Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (b) Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. (c) Menggunakan hak jawab atas setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukum, dan kritik masyarakat. (d) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan

2) Kewajiban penyelenggara negara, di antaranya: (a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. (b) Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat. (c) Bersedia melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. (d) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. (e) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (f) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa pamrih bagi keluarga, pribadi, kelompok atau kroni, tidak melakukan perbuatan tercela dan menolak imbalan apapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. (g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Hukum dan Kelembagaan – Dalam amandemen UUD 1945 pasal 7 B ayat (5) juga dijelaskan tentang sanksi bagi presiden atau wakil presiden bila melakukan pelanggaran hukum, mengkhianati negara, KKN, tindak pidana berat, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat, yaitu dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan sidang paripurna oleh DPR untuk meneruskan usul pemberitahuan presiden dan wakil presiden kepada MPR. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat beberapa sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu: 1. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Sanksi ini berlaku pula bagi pegawai negeri atau pejabat negara. 2. Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan denda minimal 150 juta rupiah, maksimal 750 juta rupiah bagi mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim dan advokat dengan maksud mempengaruhi putusan perkara dan mempegaruhi nasihat advokat yang akan diberikan dalam perkara di pengadilan.

3. Dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak satu milyar rupiah bagi: a) Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dalam rangka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. b) Hakim yang menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan perkara di pengadilan. c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang pada dirinya padahal hal tersebut bukan merupakan utang. d) Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai perundang-undangan, telah diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dalam pelaksanaan pemilu ada sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan masalah dana dan politik uang. Ketentuan ini terdapat dalam UU No.31 pasal 28 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut terdapat lima tindak pidana yang berhubungan dengan dana parpol, yaitu tentang sumbangan perseorangan/perusahaan yang melebihi batas maksimal, sumbangan BUMN/BUMD, sumbangan dari pihak asing atau memaksa orang perusahaan untuk memberi sumbangan kepada partai politik. Politik uang berkaitan dengan pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPR diatur dalam pasal 138 UU No.12 Tahun 2003. Dari tujuh tindak, secara khusus mengancam perbuatan yang memberi/menerima dana kampanye melebihi batas, (diatas 100 juta/perseorangan dan 750 juta/badan hukum swasta), menerima/memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang) pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, pihak tanpa identitas, dan sengaja memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Para pelaku yang menerima sumbangan-sumbangan tersebut, sebagaimana pasal 78 ayat (2) dan 80 ayat (1) dapat dijatuhi sanksi pidana 4 hingga 24 bulan dan atau denda 200 juta hingga 1 milyar rupiah. Ancaman pidana 3 hingga 18 bulan dan atau denda 600 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah bagi mereka yang menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD (pasal 137 atau 6). Kemudian ancaman pidana 2 hingga 12 bulan dan atau denda 1 juta hingga 10 juta bagi mereka yang sengaja memberi/menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang yang agar tidak memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu (pasal 139 ayat 2).

Untuk mendukung hukum dan lembaga anti korupsi penting artinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tampak dalam perilaku sebagai berikut: 1) Masyarakat berhak menyampaikan saran secara bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggara negara maupun kebijakan publik. 2) Mereka berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informai tentang penyelenggara negara. 3) Berhak memperoleh pelayanan yang adil dari penyelenggara negara (sebagai public servant). 4) Rakyat mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan ahli sesuai perundang-undangan.

Secara tidak langsung partisipasi masyarakat tersebut mengawasi sepak terjang para penyelenggara negara, apakah mereka bersih atau terlibat korupsi. Kewajiban rakyat untuk peduli bila melihat perilaku korupsi, karena korupsi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan bobroknya suatu bangsa serta negara.

1. Peraturan perundangundangan 2. Grundnorms (norma dasar) 3. Putusan majelis 4. Badan legislasi 5. Lex superior derogat legi inferior 6. Lex specialis derogat legi generali 7. Lex posteriori derogat legi priori 8. Raperda (rancangan peraturan daerah) 9. Peraturan Pemerintah 10. Undang-undang 11. Peraturan Presiden 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 13. Kontrol sosial 14. Dialog interaktif 15. Public servant 16. Korupsi 17. Asas-asas pemerintahan 18. Kerugian hukum 19. Kerugian politis 20. Kerugian ekonomis 21. Kerugian sosbud 22. Kerugian hankam 23. Anti korupsi

1. Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. 2. Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan. 3. Tata urutan perundang-undangan nasional menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2004 ialah: a. UUD 1945 b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah 4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari: a. MPR b. DPR c. Presiden dan para pembantunya d. Lembaga-lembaga negara lainnya (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung). 5. Kekuasaan legislatif MPR sesuai pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD ditentukan dalam UUD 1945 pasal 37. 6. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang sesuai UUD 1945 pasal 20. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 7. Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti UU, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Juga merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10 Tahun 2004. (UU-P3) 8. Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR. Prosedur pembentukan RUU dapat diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah. 9. DPD sebagai pembentuk UU untuk materi yang berkaitan dengan otonom daerah. DPD mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum oleh DPR dibahas dulu bersama presiden. 10. Lembaga lain pembentuk UU misalnya BPK, KPU misalnya mengadakan pemilu (UU No.12/2003), Bank Indonesia membuat peraturan Bank Indonesia (UU RI No.23 Tahun 1999), Mahkamah Agung membuat Peraturan MA dan Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan MK. 11. DPRD berwenang membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 12. Tata cara pembentukan peraturan daerah (perda) meliputi tahap-tahap: a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda). b. Pembahasan rancangan perda. c. Penarikan kembali rancangan perda. d. Penetapan raperda menjadi perda.  13. Contoh pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan: a. Kontrol sosial terhadap UU. b. Bersikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat. c. Mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. 14. Contoh penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. 15. Korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian-kerugian politis, ekonomis, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan agama. 16. Usaha pemberantasan korupsi dengan: a. Sikap anti korupsi. b. Penerapan asas pemerintahan yang bersih. c. Pengadaan hukum dan kelembagaan anti korupsi. 17. Aturan yang mengatur pemberantasan korupsi yaitu: a. UUD 1945 pasal 7B ayat (5). b. UU No.31 Tahun 2002 pasal 28. c. UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2). d. UU No.28 Tahun 1999. e. UU No.31 Tahun 1999 18. Lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu: a. International Corruption Watch. b. Masyarakat Transparansi Indonesia. c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Kelembagaan Sosial Tradisional Modern

Kelembagaan Sosial Tradisional Modern

Kelembagaan Sosial Tradisional Modern

Kelembagaan Sosial Tradisional Modern
Kelembagaan Sosial Tradisional Modern

Kelembagaan Sosial Tradisional

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan bentuk sistem kelembagaan sosial masyarakat tradisional. Lembaga sosial memiliki orientasi perilaku sosial ke dalam yang sangat kuat. Hal itu ditunjukkan dalam orientasi untuk memenuhi kebutuhan dari anggota lembaga sosial tersebut. Dalam lembaga sosial, hubungan sosial di antara anggotanya sangat bersifat personal atau pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin menurut usia dan gengsi sosial yang dimiliki. Mereka terikat satu sama lain berdasarkan ikatan komunal, yaitu suatu perasaan atau sentimen bersama berdasar ikatan kedaerahan, loyalitas, asal usul keturunan, kekerabatan, dan kepercayaan terhadap keyakinan batin tertentu.

Ciri-ciri kelembagaan sosial masyarakat tradisional ini dapat kita jumpai di Indonesia, misalnya dalam sistem gotong royong di Jawa dan di dalam sistem banjar atau ikatan adat di Bali. Gotong royong merupakan ikatan hubungan tolong-menolong di antara masyarakat desa. Ikatan hubungan itu merupakan perwujudan solidaritas khas masyarakat agraris tradisional. Dalam lembaga gotong royong, masyarakat terikat satu sama lain berdasarkan relasi sosial. Relasi sosial itu disebut ikatan primordial, yaitu melalui ikatan keluarga, ikatan geografis, dan ikatan iman kepercayaan tertentu. Di daerah pedesaan, pola hubungan gotong royong ini dapat mewujud ke dalam banyak aspek kehidupan. Pola hubungan gotong royong dapat terlihat dalam pola-pola berikut.

a. ”sambatan” dalam pekerjaan pertanian

b. kerja bakti membersihkan selokan

c. bersih desa

d. bentuk ikatan sosial, seperti kehidupan bertetangga.

Pola hubungan serupa dapat kita lihat di dalam sistem ”banjar” di Bali. Banjar adalah suatu bentuk kolektivitas komunal terkecil di Bali. Banjar memiliki anggota 50 sampai 100 keluarga. Di antara anggota ”banjar” pada umumnya saling membantu dalam urusan-urusan bersama, seperti perkawinan, pesta keluarga, kematian, membangun rumah, memperbaiki kuil, mengurus pesta atau upacara adat. Setiap ”banjar” pasti mempunyai sebuah gedung pertemuan yang dipakai untuk mengadakan pertemuan bulanan. Pertemuan tersebut biasanya membahas masalah sosial keagamaan bersama yang dipimpin oleh seorang ”Kelian” (kepala banjar). Hubungan antaranggota banjar tersebut terjalin atas ikatan sosial komunal berdasarkan perasaan bersama. Perasaan bersama itu meliputi rasa memiliki daerah setempat dan berdasar kepercayaan adat bersama.

Kelembagaan Sosial Modern

Jenis kelembagaan sosial berbentuk organisasi sosial merupakan ciri menonjol dari sistem kelembagaan sosial di masyarakat modern. Setiap anggota organisasi sosial terlibat bersama didorong untuk memenuhi tujuan bersama. Tujuan itu diraih dengan mendayagunakan mekanisme organisasi menurut cara-cara yang telah disepakati bersama. Organisasi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam organisasi telah ditetapkan tugas masing-masing individu menurut peraturan yang telah disepakati bersama. Organisasi sosial dapat berupa perkumpulan-perkumpulan sosial, seperti perkumpulan olahraga, birokrasi pemerintahan, organisasi perusahaan, hingga berupa partai atau organisasi massa. Organisasi semacam itu didirikan secara sadar sesuai kepentingan anggotanya untuk meraih suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Masing-masing orang bekerja menurut spesialisasi dan tingkat keahlian masing-masing. Hubungan antarindividu sangat bersifat formal atau kurang pribadi. Ikatan sosial di antara anggota masyarakat lebih bersifat asosiatif atau berdasar pada kepentingan tertentu dan bukan bersifat komunal seperti dalam masyarakat tradisional. Dalam organisasi sosial tersebut umumnya terdapat rumusan yang jelas tentang cara pencapaian tujuan, perencanaan, program, pelaksanaan, dan sebagainya. Dalam setiap kegiatan tersebut, secara umum masingmasing anggota berpartisipasi dan bertanggung jawab atas tugas mereka masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama.

Penyesuaian Kelembagaan/Akomodasi Baru

Keadaan yang serasi dan harmonis akan timbul apabila lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dalam kehidupan manusia benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dengan kata lain, lembaga yang dibutuhkan dalam kehidupan berjalan secara stabil atau tidak mengalami gangguan dari faktor yang lain. Jadi, keserasian antara lembaga ekonomi, hukum, budaya, politik, dan lembaga lainnya akan menciptakan keadaan yang serasi dan harmonis dalam masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian, setiap individu secara psikologis akan merasakan ketenteraman. Setiap kali timbul gangguan terhadap keadaan yang serasi tadi maka masyarakat dapat menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan maksud menerima unsur yang baru. Adakalanya penerimaan unsur yang baru akan mengganggu keadaan keserasian atau keharmonisan yang mengakibatkan kegoyahan dalam suatu masyarakat.

Keadaan ini terjadi bila unsur yang baru dan unsur yang lama masing-masing memiliki sifat yang bertentangan. Kalau kedua unsur ini secara bersamaan mempengaruhi nilai dan norma sosial yang ada maka akan berpengaruh pula kepada kehidupan masyarakat.

Makin kuat tekanan terhadap perubahan itu makin tinggi animo masyarakat untuk menerima perubahan itu, serta makin penting sesuatu yang diubah itu untuk kehidupan masyarakat maka tingkat ketidakpastian pada masa transisi itu tidak akan terlalu tinggi. Sebaliknya, makin kurang tekanan serta animo masyarakat terhadap perubahan, walaupun ide yang disebarkan itu sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat maka tingkat ketidakpastian itu akan tetap tinggi. Contoh: Bila harga barang-barang keperluan sehari-hari tiba-tiba naik maka perubahan tersebut cenderung mempengaruhi stabilitas perekonomian yang ditandai dengan terjadinya inflasi.

Sebaliknya, bila kenaikan harga itu berlangsung secara lambat dan bertahap maka stabilitas perekonomian dapat terkendali karena laju inflasi dapat ditekan. Pada masa transisi ini akan terjadi disharmonisasi atau suatu keadaan yang tidak harmonis (serasi) di antara warga masyarakat. Selain itu, juga akan terjadi disorganisasi atau melemah dan memudarnya nilai dan norma lama. Saat mulai memudar dan melemahnya nilai serta norma lama, saat itu pula mulai muncul nilai serta norma baru. Kecepatan waktu masa transisi sangat tergantung pada proses pelembagaan nilai dan norma yang baru itu dan tekanan yang diberikan. Demikianlah masa transisi yang menimbulkan ketidakpastian atau situasi yang tegang itu terjadi sebagai akibat adanya proses penyesuaian dari nilai dan norma lama ke nilai dan norma baru. Dalam masyarakat, penyesuaian setelah terjadinya perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Penyesuaian dari Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan merujuk pada keadaan di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. b. Penyesuaian dari Individu yang Ada di Dalam Masyarakat Penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat merujuk pada usaha-usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lembagalembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan atau pergantian agar terhindar dari disorganisasi psikologis. Dalam masyarakat yang mengalami perubahan dari masyarakat tradisional menuju modern, setiap warga masyarakat akan mengalami perubahan itu. Misalnya, mereka akan dituntut untuk meningkatkan pendidikan, mengalami perubahan sikap menjadi lebih individualistis, dan dituntut untuk melakukan penyesuaian yang lain. Dengan cara itulah mereka dapat bertahan dan bersaing dalam kehidupan modern.