Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian
Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman

The headquarter of Financial Ministry of Republic of Indonesia. The colonial building is the former Palace of Governor-General Daendels (Het Groote Huis / Het Witte Huis). The French incluenced building clearly demonstrate the Versailles chateau style.
The headquarter of Financial Ministry of Republic of Indonesia. The colonial building is the former Palace of Governor-General Daendels (Het Groote Huis / Het Witte Huis). The French incluenced building clearly demonstrate the Versailles chateau style.

kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas
yang akan diuraikan di bawah ini.
Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi
urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara
dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya
sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa
jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian
negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara
Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang
ditanganinya, yaitu:
a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/
nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
1) Kementerian Dalam Negeri
2) Kementerian Luar Negeri
3) Kementerian Pertahanan
b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2) Kementerian Keuangan

3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4) Kementerian Perindustrian
5) Kementerian Perdagangan
6) Kementerian Pertanian
7) Kementerian Kehutanan
8) Kementerian Perhubungan
9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11) Kementerian Pekerjaan Umum
12) Kementerian Kesehatan
13) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
14) Kementerian Sosial
15) Kementerian Agama
16) Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
17) Kementerian Komunikasi dan
Informatika
c. Kementerian yang menangani
urusan pemerintahan dalam
rangka penajaman, koordinasi,
dan sinkronisasi program
pemerintah, terdiri atas:
1) Kementerian Sekretariat
Negara
2) Kementerian Riset dan
Teknologi
3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4) Kementerian Lingkungan Hidup
5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10) Kementerian Perumahan Rakyat
11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga
kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi
urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian koordinator, terdiri atas:
a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas
dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.
Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan
kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara,
seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan,
pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/
menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga
pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan
pemberhentian menteri.

Pengertian-Negara
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan
kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi
atas pelaksanaan urusan
Kementerian di daerah dan
pelaksanaan kegiatan teknis
yang berskala nasional.
c. Perumusan dan penetapan
kebijakan di bidangnya,
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya dan
pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya.
Pasal 17 ayat (3) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Dengan kata lain,
setiap kementerian negara masingmasing
mempunyai tugas sendiri.
Adapun urusan pemerintahan
yang menjadi tanggung jawab
kementerian negara terdiri atas:
a. Urusan pemerintahan yang
nomenklatur kementeriannya
secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan
umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi
program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional,
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan,
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi,
koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan,
pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah
tertinggal.