Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional

Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional

Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional

Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS.

Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto.

Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional
Tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional

Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS. Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”. Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR.

Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi laporan pertanggung jawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.

Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967 DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa. Sementara itu usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi.

Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr. Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan, atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

Pengertian Kepemimpinan Bisnis Manajemen

Pengertian Kepemimpinan Bisnis Manajemen

Pengertian Kepemimpinan Bisnis Manajemen

Bisnis Manajemen – Kegiatan manajemen sulit untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan tanpa adanya pemimpin dengan kepemimpinannya yang menyenangkan. Pemimpin adalah unsur yang sangat menentukan lancar tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya.

Bisnis Manajemen

Bisnis Manajemen
Bisnis Manajemen

Bisnis Manajemen – Kepemimpinan merupakan inti dan motor penggerak kegiatan manajemen. Untuk itulah dalam bab ini akan diuraikan tentang kepemimpinan (leadership) guna melengkapi pelaksanaan kegiatan manajerial secara umum.

1. Pengertian Pemimpin Sekarang, cobalah kamu simak beberapa pendapat mengenai pengertian pemimpin di bawah ini untuk diperbandingkan. a. Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain, agar ini mau menjalankan apa yang dikehendakinya.

Bisnis Manajemen

b. Prof. Dr. H. Arifin Abdurrachman, merumuskan pemimpin sebagai orang yang dapat menggerakkan orang lain yang ada di sekelilingnya untuk mengikuti jejak pemimpin itu.

c. Prof. Dr. Sarwono Prawirodihardjo, menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang berhasil menumbuhkan pada bawahannya rasa ikut serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang diselenggarakan di bawah pimpinannya.

Bisnis Manajemen – Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan pemimpin (leader) apabila orang tersebut dapat memengaruhi tingkah laku perbuatan orang lain agar dapat menuruti kehendaknya, meskipun tidak ada ikatanikatan yang kokoh dalam suatu organisasi. Jadi, pemimpin dapat timbul kapan dan di mana saja asalkan seseorang itu sanggup dan dapat memengaruhi orang lain yang ada di sekelilingnya. Pemimpin memiliki tugas utama untuk menjalankan fungsifungsi manajemen dengan baik, di antaranya sebagai perencana, organisator, koordinator, dinamisator, supervisor, pengambil keputusan, pemberi wewenang, penanggung jawab, pendidik, komunikator, penegak hukum, pemersatu, pengayom, orang tua, pelopor, pembimbing, dan mandataris.

2. Tipe Pemimpin atau Manajer

Bisnis Manajemen – Ada beberapa macam tipe atau jenis manajer, di antaranya sebagai berikut. a. Manajer yang bersifat otokrasi (authocratic) adalah seorang manajer yang merasa dirinya terpandai dan serba bisa. Bawahan biasanya dianggap sebagai boneka saja, yang harus melaksanakan perintah-perintahnya. Manajer ini tidak mau mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya. Semua dikerjakan sendiri.

b. Manajer yang bersifat demokratis (democratic) adalah manajer yang tidak suka berbuat semena-mena terhadap bawahannya.

Ia mendelegasikan setiap pekerjaan yang dapat diberikannya kepada orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Segala sesuatu keputusan biasanya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Manajer ini sangat mengharapkan partisipasi dari bawahannya dalam setiap gerak dan kegiatan perusahaan.

c. Manajer yang bersifat bebas (laissez faire) adalah manajer yang terlalu memberikan kebebasan kepada bawahannya. Hanya bertindak sebagai lambang saja. Segala keputusan dan penentuan tujuan serta penyusunan rencana, pedoman kerja, prosedur, tata tertib diserahkannya kepada kebijakan bawahan.

Sementara itu, menurut Blake dan Mouten gaya kepemimpinan seseorang dapat digolongkan dalam lima macam, yaitu sebagai berikut.

a. Tipe pemimpin Deserter adalah gaya kepemimpinan terburuk dengan ciri-ciri kurang perhatian, baik terhadap produksi maupun manusia. b. Tipe pemimpin Missionaris adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada manusia, sehingga terlalu banyak memperhatikan manusia dan kurang perhatian pada produksi.

c. Tipe pemimpin Kompromis adalah gaya kepemimpinan yang mempertahankan gaya berimbang, di mana perhatian diberikan secara merata antara produksi dan manusia.

d. Tipe pemimpin Otokrat adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada produksi. Akibat terlalu memperhatikan produksi, maka kurang memperhatikan manusia. e. Tipe pemimpin Eksekutif adalah puncak dari gaya kepemimpinan, di mana perhatiannya terhadap produksi dan manusia sangat besar (lebih besar dari gaya kompromis).