Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai citacita
dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai
hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalakan
seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang tidak
diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik luar negeri,
pertahanan, kemanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal serta urusan agama.
Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sekaitan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan
daerah kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan
untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki
oleh oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang
lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibanmdingkan dengan
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Coba kalian amati perbedaan urusan
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi dengan
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Adapun yang menjadi urusan pilihan pemerintahan daerah baik provinsi
ataupun kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. berita20120606143959-1

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.
Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan
tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.
a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala
lokal maupun nasional.
b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara
adil dan merata.
c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.
Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas,
aparat pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut.
1) kapabilitas (kemampuan aparatur),
2) integritas (mentalitas),
3) akseptabilitas (penerimaan), dan
4) akuntabilitas ( kepercayaan dan tanggung jawab).

pemekaran-daerah-ilustrasi-_130501193547-579