Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Pemerintahan Kolonial Belanda | Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal

Pemerintahan Kolonial Belanda
Pemerintahan Kolonial Belanda

Pemerintahan Kolonial Belanda – Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan UndangUndang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Sistem Tanam Paksa

Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik Pemerintahan Kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah “gabus tempat Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan.

Ketentuan Tanam Paksa

Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834  No. 22.

Pelaksanaan Tanam Paksa

Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah.

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.

 

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial
Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial – Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi        kaum bumiputera, meskipun perubahan itu berjalan lambat. Masuknya bumiputera sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk menyarakan pendapatnya dalan Volksraad.  Walaupun volksraad tidak memberikan kesempatan pada bumiputera untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia,             yang      membukakan    wawasan mereka            tentang                perlunya                 persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme.

Selama masa 1920-an, Politik Etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik Etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi Pan-islamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930an pikiran-pikiran  asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebut dengan Gerakan Stuw yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda, hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencanarencana pemerintah kolonial, sampai akhirnya datangnya Jepang.

 

Mengevaluasi Perang Melawan Penjajahan Kolonial Hindia Belanda

Mengevaluasi Perang Melawan Penjajahan Kolonial Hindia Belanda

Perang Melawan Penjajahan | Perang Tondano

Perang Melawan Penjajahan

“Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad XIX. Perang pada permulaan abad XIX ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara “

( Taufik Abdullah dan A.B. Lapian,  2012:375)

Perang Tondano I

Sekalipun hanya berlangsung sekitar satu tahun Perang Tonando dikenal dalam dua tahap. Perang Tonando I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa (Tondano) Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen.

Perang Tondano II

Perang Tondano II sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris, memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orangorang Madura, Dayak dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Hartingh, Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. (Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik). Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa.

Pattimura angkat senjata

Maluku dengan rempah-rempahnya memang bagaikan “mutiara dari timur”, yang senantiasa diburu oleh orang-orang Barat. Namun kekuasaan orangorang Barat telah merusak tata ekonomi dan pola perdagangan bebas yang telah lama berkembang di Nusantara. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia

membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Tetapi pada masa pernerintahan kolonial Hindia Belanda, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat.

Perang  Padri

Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 – 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang konflik dengan kaum Adat.

Perang Diponegoro

Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial terhadap pemerintahan lokal tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada dan atau dapat  melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Hal ini juga terjadi di Surakarta dan Yogyakarta.

  1. Perlawanan di Bali

Anda tentu sudah tahu tentang Bali. Sekalipun ada di antara kamu yang belum pernah ke Bali, tetapi tentu sudah begitu familier mendengar nama Bali. Bahkan pada abad ke-20 pada saat Indonesia sudah merdeka ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali dari pada nama Indonesia. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor satu di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19 Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang Barat untuk menanamkan pengaruhnya.

Perang Banjar

Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya ada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan dan damar. Hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orangorang Barat, sehingga orang-orang Barat juga berminat untuk menguasai Kesultanan Banjarmasin. Salah satu pihak yang berambisi untuk menguasai Banjarmasin adalah Belanda.

Aceh Berjihad

Sungguh Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja, di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi, dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan “Perang Aceh”, perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 – 1912.

Perang Sabil

Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting, karena Muhammad Daud Syah telah dewasa maka secara resmi dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Ala’uddin Muhammad Daud Syah bertempat di Masjid Indrapuri. Pada waktu upacara penobatan ini para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hasyim, Panglima Polim, Tengku Cik Di Tiro memproklamirkan “Ikrar Prang Sabi” (Perang Sabil). Perang Sabil merupakan perang melawan kaphee Beulanda (kafir Belanda), perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Setelah penobatan itu, mengingat keamanan istana di Indrapuri dipindahkan ke Keumala di daerah Pidie (sekitar 25 km sebelah selatan kota Pidie). Dari Istana Keumala inilah semangat Perang Sabil digelorakan.

Perang  Batak

kerajaan masyarakat Batak yang dipimpin oleh Raja Si Singamangaraja. Pusat pemerintahannya di Bakkara. Sejak tahun 1870 yang menjadi raja adalah Patuan Bosar Ompu Pulo Batu yang bergelar Si Singamangaraja XII. Pada tahun 1878 Raja Si Singamangaraja XII angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda.

Perlu diketahui bahwa setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok bahkan sampai Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak, Si Singamangaraja XII.