Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya

Standar Kompetensi Memahami proses kebangkitan nasional. Kompetensi Dasar 1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat serta pengaruhnya yang ditimbulkan di berbagai daerah. 2. Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia.

ahukah kamu bagaimana nenek moyang kita dahulu melawan penjajah? Lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi dilakukan melalui perjuangan keras dari para pejuang bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Pada bab ini, kamu akan belajar tentang bagaimana pemerintah kolonial Belanda melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia serta reaksi rakyat di berbagai daerah terhadap penjajahan tersebut, termasuk bagaimana agama Nasrani sebagai salah satu misi yang dibawa dalam penjajahan tersebut menyebar di Indonesia.

Kata Kunci • Kebangkitan • Pemerintah kolonial • Perlawanan rakyat • Barat • Islam • Kongres

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya

Menurut sejarah, jatuhnya bangsa Indonesia ke tangan kolonialisme Barat dimulai sejak bangsa-bangsa Barat menundukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan yang ada di Nusantara secara perlahan dikuasai oleh Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Ada beberapa faktor pendorong bagi bangsa Barat untuk datang dan menguasai Bangsa Indonesia, di antaranya karena kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Sejak ratusan tahun yang lalu, rempah-rempah Nusantara merupakan barang yang berharga di Eropa. Oleh karena itu, bagi bangsa Barat yang mampu mendatangkan rempah-rempah dari Nusantara dan memperdagangkannya di Barat dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi bangsa tersebut. Bangsa Portugis merupakan bangsa Barat pertama yang menguasai kerajaan di Nusantara, yaitu sejak merebut Malaka pada 1511. Kekuasaannya berakhir setelah Belanda merebut Malaka pada 1640.

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya
Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya

Adapun banga Spanyol tidak sempat banyak menguasai bangsa Indonesia, karena kalah bersaing dengan bangsa Portugis dan hanya memusatkan daerah kolonialnya di Filipina. Sementara bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama melakukan penjajahan di Nusantara. Belanda sebagai bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia sudah melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat nerugikan rakyat Indonesia. Pada awalnya, tahun 1596 Belanda mulai datang ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan yang pertama ini diikuti oleh kedatangan rombongan Belanda yang selanjutnya menyebabkan persaingan perdagangan dan penguasaan rempah-rempah di antara para pengusaha Belanda. Untuk mengatasi persaingan dagang tersebut dan atas saran Johan Van Oldenbarnevelt, pada tahun 1602 didirikanlah kongsi dagang Belanda yang diberi nama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Adapun tujuan Belanda mendirikan VOC adalah: 1) menghindarkan persaingan antarpengusaha Belanda; 2) mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya; 3) agar mampu bersaing dengan kongsi dagang dari bangsa lain, seperti Portugis dan Spanyol. Untuk mencapai tujuan-tujuan VOC, maka pemerintah Belanda memberikan beberapa hak istimewa (Hak Octrooij), sebagai berikut: 1) monopoli kegiatan perdagangan; 2) membentuk kekuatan tentara sendiri untuk mempertahankan diri; 3) mengadakan perjanjian dengan raja-raja; 4) mendirikan benteng-benteng pertahanan;

5) mencetak dan mengedarkan uang sendiri; 6) menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Dilihat dari tujuan pendiriannya, VOC bukan semata-mata badan perdagangan yang mencari keuntungan, tetapi juga merupakan badan pemerintahan yang dijadikan alat oleh Belanda sebagai alat untuk menjajah Nusantara.

Gerakan penjajahan Belanda melalui VOC yang didirikanya di antaranya dengan menetapkan beberapa kebijakan yang sangat merugikan rakyat, seperti: 1) menarik upeti (verplichte leverantie) dari raja-raja yang telah ditaklukkan oleh Belanda; 2) menarik pajak (contingenten) dari rakyat dalam bentuk hasil-hasil bumi; 3) mengadakan pelayaran Hongi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh armada Belanda dengan menggunakan perahu-perahu kecil untuk menangkap, mengawasi para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan Belanda seperti menjual hasil pertanian kepada orang lain; 4) melakukan ektirpasi, yaitu menebas, membinasakan, dan menghancurkan tanaman rempah-rempah yang menjadi komoditas ekspor agar tidak mengalami kelebihan produksi yang menyebabkan jatuhnya harga; 5) mengangkat seorang gubernur jenderal untuk mengawasi dan melaksanakan jalannya pemerintahan di daerah yang dikuasainya, seperti Jan Piterzoon Coen (1619-1629) yang dikenal sebagai pendiri Kota Batavia dan kebijakan kolonialisasi untuk mendatangkan keluarga orang Belanda ke Nusantara untuk kebutuhan tenaga kerja Belanda.

Penjajahan yang dilakukan oleh VOC sangat kejam yang mengakibatkan rakyat Indonesia mendapat kerugian, menderita secara fisik, serta kekurangan uang dan barang untuk keperluan hidupnya. VOC tidak segan-segan menangkap rakyat yang dianggapnya memberontak, menjadikan budak belian, bahkan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Setelah berkuasa cukup lama di Nusantara, dalam perkembangan selanjutnya VOC mengalami kemunduran.

Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) merebaknya tindakan korupsi di kalangan para pegawai VOC; 2) adanya persaingan dagang yang ketat di antara sesama kongsi dagang negara lain seperti Compagnie des Indies (CDI) dari Prancis, dan East Indian Company (EIC) dari Inggris; 3) membengkaknya biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia di daerah-daerah; 4) akibat kekuasaan VOC yang cukup luas menyebabkan kebutuhan gaji pegawai semakin membengkak yang menyebabkan kebangkrutan.

Akibat dari kemunduran yang dialami VOC, akhirnya pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran VOC. Panitia ini membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dengan ketentuan semua utang dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia pada 31 Desember 1799 menyebabkan kekuasaan Belanda semakin memudar. Di sisi lain pada saat yang bersamaan kongsi dagang Inggris semakin mengalami perkembangan. Hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda semakin gencar untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda mengangkat Herman Willem Daendels untuk mengatur pemerintahan di Indonesia sekaligus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.

Untuk tugas-tugas ini, Daendels melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: pemindahan pusat pemerintahan lebih ke pedalaman, menambah jumlah prajurit, membangun benteng-benteng pertahanan, membuat jalan dari Anyer ke Panarukan, mengadakan Preanger Stelsel, dan rakyat dipaksa untuk kerja rodi. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin buruknya perekonomian Belanda mengakibatkan gejolak tersendiri di kalangan mereka.

Siasat yang dilancarkan Belanda dalam rangka memperbaiki keuangan mereka serta menguasai Indonesia akhirnya dirubah, semula menggunakan politik monopoli menjadi politik bebas. Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830. Tujuan Sistem Tanam Paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang.

Terdapat beberapa peraturan yang ditetapkan Belanda dalam rangka melaksanakan Sistem Tanam Paksa: 1) rakyat harus menyediakan seperlima dari tanah miliknya untuk tanaman ekspor, seperti kopi, tebu, teh dan tembakau, serta tanah tersebut harus bebas pajak tanah; 2) waktu tanam dari setiap tanaman tersebut tidak boleh lebih dari waktu pemeliharaan padi; 3) kerusakan tanaman akibat bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda; 4) hasil tanaman rakyat tersebut harus diserahkan kepada Belanda dengan harga yang yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda; 5) bagi petani yang tidak memiliki tanah dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari.

Adanya Sistem Tanam Paksa sangat merugikan rakyat, karena selain pelaksanaannya yang tidak sesuai aturan diperparah lagi oleh banyaknya penyimpangan yang dilakukan para pengusaha pribumi. Mereka ingin menambah upah pengawasan dengan cara menekan rakyat seperti penyediaan tanah tidak seperlima lagi, tapi setengahnya; desa yang memiliki tanah subur semuanya digunakan untuk tanam paksa; semua kerusakan dan kegagalan panen akan ditanggung oleh petani dan rakyat.

Akibat dari kegiatan tanam paksa, rakyat Indonesia menderita kemiskinan yang berkepanjangan, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Sementara bagi Belanda merupakan ladang ekonomi yang banyak mendapatkan keuntungan. Kas Belanda yang asalnya kosong dapat dipenuhi kembali, kemudian secara berangsur-angsur utang Belanda dapat dilunasi dan menjadikan Belanda sebagai negara yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Praktik tanam paksa menimbulkan reaksi dan sikap prihatin dari beberapa kalangan di antaranya sebagai berikut. 1) Baron Van Hovel, seorang misionaris yang menyatakan bahwa tanam paksa adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi, karena menyebabkan rakyat sangat menderita. 2) E.F.E Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang merasa prihatin terhadap penderitaan rakyat Indonesia, menulis buku berjudul Max Havelaar yang isinya menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat Sistem Tanam Paksa. 3) Golongan pengusaha atau kaum liberalis yang menghendaki kebebasan dalam berusaha.

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum bumiputera, meskipun perubahan itu berjalan lambat. Masuknya bumiputera sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum bumiputera diberi hak penuh untuk menyarakan pendapatnya dalan Volksraad. Walaupun volksraad tidak memberikan kesempatan pada bumiputera untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia, yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Selama masa 1920-an, Politik Etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik Etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi Pan-islamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930- an pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebut dengan Gerakan Stuw yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda, hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencanarencana pemerintah kolonial, sampai akhirnya datangnya Jepang.

Masa Berakhirnya Pemerintahan Kolonial

Perang Melawan Penjajahan Kolonial Hindia Belanda

Perang Melawan Penjajahan Kolonial Hindia Belanda

Rakyat Aceh bersama para pemimpinnya baik tuanku maupun tengku mampu bertahan dan membuat tentara Belanda kewalahan, karena rakyat Aceh memiliki motivasi yang bersifat spiritual, yakni sebuah keyakinan Islam. Rakyat Aceh yakin bahwa perang yang mereka kobarkan adalah perang melawan kafir. Nah, bagimana perlawanan dan perang yang terjadi di berbagai daerah dalam melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Pelajari dan telaah uraian-uraian berikut.

1. Perang Tondano 

“Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad XIX. Perang pada permulaan abad XIX ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara “ (Taufik Abdullah dan A.B. Lapian, 2012:375) 

a. Perang Tondano I

Sekalipun hanya berlangsung sekitar satu tahun Perang Tonando dikenal dalam dua tahap. Perang Tonando I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa (Tondano) Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Fransiscus Xaverius. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad XVII hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Terante Simon Cos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Cos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makasar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Oleh karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Cos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain: (1) Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC, (2) orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Cos sangat kesal karena ultimatumnya tidak berhasil. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC untuk membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Orangorang Minahasa itu kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua (ibu negeri). Penjajahan Kolonial Hindia Belanda

b. Perang Tondano II

Perang Tondano II sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris, memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orangorang Madura, Dayak dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Hartingh, Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung.

(Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik). Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemudapemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis itu tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orangorang Minahasa di Tondano, Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk dua pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang dari Danau Tondano dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808 pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808 pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh Belanda terus menghujani meriam ke Kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano, Minawanua. Bahkan terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau.

erang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809 Benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati dari pada menyerah.