Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara
Lembaga Negara

Lembaga Negara – Sistem Pemerintah dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara – Setelah pelaksanaan Pemilu 2004, ketentuan ketatanegaraan sebagaimana tercantum dalam perubahan UUD 1945 mulai berlaku secara keseluruhan. Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 menetapkan bahwa sistematika UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan). Penjelasan UUD 1945 tidak termasuk dalam kesatuan sistematika UUD 1945. Dengan demikian, tentang tujuh kunci pokok pemerintahan negara RI yang terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak berlaku lagi.

Lembaga Negara- Berkaitan dengan perubahan UUD 1945, khususnya pasal 1 ayat (2), terdapat perubahan kekuasaan tertinggi dalam kelembagaan tinggi negara. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan adalah lembaga tertinggi negara. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945 MPR menjadi lembaga negara, meskipun pada dasarnya tetap rakyat yang memiliki kedaulatan.

Lembaga Negara

1. Susunan Pemerintahan Indonesia secara Konstitusional Sistem demokrasi Pancasila yang dianut Pemerintah Indonesia secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945. Pedoman ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan tampak dalam struktur berikut ini.

Lembaga Negara – Menurut perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas: a) Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). b) Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. c) Lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. d) Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga Negara – Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut bunyi pasal tersebut, maka negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dijalankan sepenuhnya oleh rakyat menurut undang-undang dasar. Kekuasaan rakyat tersebut didistribusikan dan dilegalisasikan kepada lembaga-lembaga negara sebagaimana dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan MPR melalui amandemen konstitusi (1999- 2002). 1) Lembaga legislatif Badan legislatif (MPR) terdiri atas DPR dan DPD. DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan badan legislatif:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang dalam: (1) Menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. (2) Melantik presiden dan wakil presiden (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 (pasal 3 ayat [1], [2], dan [3]). (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR mengangkat seseorang wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden (pasal 8 ayat (2)) (5) Memilih presiden dan wakil presiden bila keduannya berhalangan tetap secara bersamaan (pasal 8 ayat [3] UUD 1945).

1. Jumlah anggota DPR 2004-2009 per fraksi: • Fraksi partai Golkar = 127 orang • Fraksi partai PDI-P = 109 orang • Fraksi partai PPP = 55 orang • Fraksi partai Demokrat = 57 orang • Fraksi partai PAN = 53 orang • Fraksi partai Kebangkitan Bangsa = 52 orang • Fraksi PKS = 45 orang • Fraksi PBR = 14 orang • Fraksi PDS = 13 orang • Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi = 20 orang

2. Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2004, sebanyak 550 orang anggota DPR dan 128 orang anggota DPD.

b) Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

(1) Membentuk undang-undang (fungsi legislasi). (2) Mengawasi keuangan negara berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23E ayat [2] UUD 1945). (3) Membahas rancangan undang-undang APBN bersama presiden (pasal 23 ayat [2] UUD 1945). (4) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A ayat [3] UUD 1945). (5) DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (pasal 20A ayat [3] UUD 1945). (6) DPR mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden (fungsi pengawasan). (7) Memberi dan menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat [1]). (8) Mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang (pasal 147 sampai 148 Tata Tertib DPR RI 2002). (9) Mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang (pasal 170 sampai dengan 174 Tata Tertib DPR RI 2002). (10) Mengajukan rancangan undang-undang (pasal 184 Tata Tertib DPR RI 2002). (11) Mengajukan pertanyaan, hak protokoler dan hak keuangan/ administrasi bagi setiap anggota perseorangan DPR (pasal 185 Tata Tertib DPR RI 2002). (12) Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR.

Hak-hak DPR, antara lain: 1) Hak interpelasi ialah hak untuk meminta keterangan kepada presiden. 2) Hak angket ialah hak untuk menyelidiki sesuatu/masalah tertentu. Hak ini dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 orang anggota DPR dan disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR. 3) Hak inisiatif ialah hak DPR untuk mengajukan usul Rancangan UndangUndang (RUU). 4) Hak amandemen ialah hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu hal atau usul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah kepada DPR. 5) Hak budget ialah hak DPR untuk mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Jika RAPBN yang diajukan tersebut ditolak oleh DPR, pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu. 6) Hak bertanya ialah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden. Pertanyaan diajukan dalam bentuk tertulis. 7) Hak petisi ialah hak DPR mengajukan anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah, bisa juga berupa usul dan saran.

c) Dewan Perwakilan Daerah Sesuai dengan pasal 22C dan 22D UUD 1945, DPD adalah salah satu lembaga negara (lembaga legislatif) mempunyai tugas dan wewenang: (1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [1] dan [2]). (2) Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [3]). (3) Melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. (5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK serta memberi pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota BPK (pasal 23E ayat [2]).

Menurut UU Nomor 4 tahun 1999 anggota MPR berjumlah 700 orang yang terdiri dari anggota DPR 500 orang, utusan daerah 135 orang, (5 orang setiap daerah tingkat I) dan utusan golongan sebanyak 65 orang. Setelah perubahan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD. Bagaimanakah susunan MPR, DPR dan DPD menurut undang-undang yang terbaru? Lakukanlah bersama kelompokmu studi kepustakaan dan media massa untuk menjelaskan hal ini. Kemudian laporan ditulis pada buku tulismu

2) Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif: a) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat [1]). b) Presiden berhak (pasal 5 ayat [1]) mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat [4]) serta menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. c) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. d) Dengan persetujuan DPR, presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. e) Menyatakan keadaan bahaya. f) Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. i) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain. j) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. k) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. l) Mengangkat Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia dengan persetujuan DPR. m) Menetapkan calon Hakim Agung (yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR). Kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan presiden dibatasi dengan undang-undang. Baik Presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Ini bisa dilaksanakan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Usul pemberhentian yang diajukan oleh DPR itu terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, bahwa presiden dan/atau wakil presiden dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945:

a) Pasal 7B ayat (1), “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

b) Pasal 7B ayat (3), “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pembantu presiden adalah menteri negara. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bergantung kepada presiden.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang, seperti tercantum dalam UUD 1945: (1) Pasal 17 ayat (1), “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” (2) Pasal 17 ayat (2), “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” (3) Pasal 17 ayat (3), “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” (4) Pasal 17 ayat (4), “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” 3) Lembaga yudikatif Lembaga yudikatif memegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Kekuasaan dan kewenangannya adalah sebagai berikut: a) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung, antara lain: (1) Melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. b) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain: (1) Menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. (2) Berkewajiban memberi putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar. c) Kekuasaan dan kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. 4) Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan bertugas: a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (pasal 23E ayat [1]). b) Melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD (pasal 23E ayat [2]).

 

Pengertian dan Jenis Lembaga Sosial

Pengertian dan Jenis Lembaga Sosial

Pengertian dan Jenis Lembaga Sosial

Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial adalah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan antar manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam mengharuskan adanya suatu lembaga yang mengatur aktivitas tersebut. Mengapa demikian? Karena tanpa ada aturan yang jelas, aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat berakibat buruk bagi alam dan bagi manusia itu sendiri.

Pengertian dan Jenis Lembaga Sosial
Pengertian dan Jenis Lembaga Sosial

Bagaimanakah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Lembaga sosial di masyarakat yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam seperti keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi.

1. Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing.

Contohnya, ayah merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ibu bersebagai pendamping kepala keluarga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Ia diajak memahami lingkungan yang lebih luas ,sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Oleh orang tuanya, anak diperkenalkan aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

2. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan meliputi jenjang pra-sekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai lembaga sosial lanjutan setelah keluarga.

Melalui lembaga pendidikan, anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Anak juga akan belajar bagaimana cara memanfaatkan, mengolah, dan menghemat sumber daya alam. Pada masa pra aksara nenek moyang bangsa Indonesia belum mengenal budaya tulis, senang berburu, berpindah-pindah, dan suka sekali berkumpul di saat senja dan malam hari, melingkari api unggun dan saling berbagi pengalaman hari itu. Pendidikan di masa ini adalah tentang segala cara untuk bertahan hidup (seperti membuat api) dan berkenalan dengan alam raya.

Berikutnya pada bercocok tanam, perkembangan pendidikan dimulai dari cara hidup menetap, kemudian belajar meramu hasil buruan, lalu berkembang lagi dengan belajar bercocok tanam di lahan sekitar tempat yang mereka tinggali. Perkembangan selanjutnya, mereka mulai mencoba membuat peralatan untuk mempermudah hidup. Misalnya, alat yang tadinya berbahan batu kasar dirubah menjadi lebih halus. Terakhir, masa ini ditandai dengan adanya sistem kepercayaan (animisme dan dinamisme).

Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, pendidikan dipengaruhi ajaran agama tersebut. Pada zaman Hindu dan Buddha, perkembangan pendidikan disesuaikan dengan pusat pertumbuhan masyarakat Hindu dan Budha yang berkembang bersama kerajaan besar yang ada di Jawa dan Sumatra. Kemudian kedua agama tersebut berkembang ke berbagai negara di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk ke Indonesia yang akhirnya memengaruhi kebudayaan Indonesia begitu juga dengan pendidikan yang diajarkan agama Hindu-Budha.

Pada masa Hindu-Budha ini, kaum Brahmana merupakan golongan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain: teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa dan lain-lain. Pola pendidikannya mengambil model asrama khusus, dengan fasilitas belajar seperti ruang diskusi dan seminar. Beberapa peninggalan karya sastra yang sempat lahir pada zaman Hindu-Buddha antara lain : Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa, BharataYudha karya Mpu Sedah , Hariwangsa karya Mpu Panuluh, Gatotkacasraya karya Mpu Panuluh, Smaradhahana karya Mpu Dharmaja, Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, Arjunawijaya karya Mpu Tantular, Sotasoma karya Mpu Tantular, dan Pararaton.

Begitu pula pada masa awal agama Islam masuk di Nusantara, pendidikan dan pengajaran pun mengalami penyesuaian dengan ajaran agama Islam. Islam datang ke negeri ini dari berbagai sisi, dan pembawa Islam ke Nusantara lebih banyak datang dari para pedagang. Pendidikan masa Islam diawali dengan pendidikan di langgar atau surau. Materi yang diajarkan bersifat dasar dimulai dengan mempelajari abjad dalam huruf arab.

Murid-murid diajar secara individual dan menghadap pada guru satu persatu, dengan duduk bersila di sekeliling guru. Kemudian berkembang menjadi pesantren, murid-murid (santri) yang belajar diasramakan dalam suatu kompleks yang dinamakan pondok. Materi pelajarannya berupa dasar kepercayaan dan keyakinan Islam dan kewajiban-kewajiban bagi pemeluk Islam. Berkembang lagi menjadi madrasah, lembaga pendidikan modern, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga sistem pendidikan ini, sejak agama Islam masuk ke Indonesia hingga sekarang masih tetap bertahan.

3. Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Secara sederhana lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: • Sektor Agraris meliputi kegiatan pertanian, seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan. • Sektor Industri ditandai dengan kegiatan produksi barang. Sektor ini membutuhkan lembaga ekonomi yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam satu sistem contohnya pabrik mobil, pabrik makanan, dan lainnya.

• Sektor Perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sektor ini mengembangkan tatanan sosial untuk menjalin hubungan antara pembeli dan penjual. Di sektor ini diatur cara memperoleh keuntungan, cara pembelian baik secara kontan maupun kredit, dan memupuk semangat kewirausahaan.

4. Lembaga Politik

Lembaga politik merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik dapat berbentuk pemerintahan yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, serta melayani dan melindungi masyarakat. Contoh lembaga politik adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), pemerintah pusat dan daerah, dan sebagainya.

5. Lembaga Agama

Lembaga Agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan agama menutun invidu untuk berprilaku baik terhadap sesama manusia, mahkluk hidup lain dan alam sekitar Harus disadari bahwa sumber daya alam adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia dan harus disyukuri. Salah satu caranya dengan memelihara kelestarian alam.

Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksana

Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksana

Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksana

Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksana
Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksana

Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan.

Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

a. Lingkungan Peradilan Umum Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding.

Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pada saat ini, pengadilan tinggi juga berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal).

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan.

Selain itu, dalam Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut.

a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain

b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

b. Lingkungan Peradilan Agama Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

c. Lingkungan Peradilan tata usaha negara Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihakpihak berikut. 1) Anggota TNI 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam kategori 1), 2) dan 3), tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diadili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut. 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3) Memutus pembubaran partai politik 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya;

2) telah melakukan perbuatan tercela; maupun 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.