Makalah Tentang Pembahasan Pengertian Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Pengertian Otonomi Daerah

Makalah Tentang Pembahasan Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah – BAB 1

PENDAHULUAN

 Pengertian Otonomi Daerah

1.1 Latar Belakang

Pengertian Otonomi Daerah – Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (unitary) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat utamanya sesudah reformasi. Bentuk otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federalisme, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem negara kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat ditangan pemerintahan.

           Pengertian Otonomi Daerah-  Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lintas bagi kita kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan diatas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal.

BAB II

PEMBAHASAN

 Pengertian Otonomi Daerah

  • Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaningrat; 1985). Pengertian Otonomi Daerah menurut Para Ahli :

  1. Sugeng Istianto

Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

  1. Ateng Syarifuddin

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Syarif Saleh

Otonomi daerah merupakan hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

  1. Benyamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat.

  1. Vincent Lemius

Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek yaitu :

  • Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  • Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
  • Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta perangkat pelaksanaannnya. Sedangkan kewajban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri. Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu :

  • Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri.
  • Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.
  • Menggali sumber-sumber keuangan sendiri.
  • Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.
  • Latar Belakang Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Inilah yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari 2 aspek yaitu :

  1. Aspek internal

Yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia. Secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

  1. Aspek eksternal

Yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukan efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka terhadap investasi asing.

  • Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan utama otonomi daerah adalah :

  1. Kesetaraan politik ( political equality ).
  2. Tanggung jawab daerah ( local accountability ).
  3. Kesadaran daerah ( local responsiveness )

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah :

  1. Mencegah pemusatan kekuasaan.
  2. Terciptanya pemerintahan yang efesien.
  3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut :

  1. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional.
  2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri.
  4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Prinsip otonomi daerah adalah :

  1. Untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Sebagai sarana pendidikan politik.
  3. Sebagai persiapan karier politik.
  4. Stabilitas politik.
  5. Kesetaraan politik.
  6. Akuntabilitas politik.
  • Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini :

  • UU No. 1 tahun 1945

Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.

  • UU No. 22 tahun 1948

Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.

  • UU No. 1 tahun 1957

Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.

  • Penetapan Presiden No.6 tahun 1959

Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.

  • UU No. 18 tahun 1965

Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.

  • UU No. 5 tahun 1974

Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.

  • UU No. 22 tahun 1999

Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pada tahun-tahun mendatang, soal otonomi daerah belum akan berakhir dan masih akan dihadapkan pada situasi seperti yang terjadi selama ini. Bahkan beberapa waktu belakangan kembali bergulir ide dan gagasan untuk mengganti atau merevisi UU No 32 tahun 2004. Dampaknya jelas, pemerintahan yang kuat dan stabil seperti masih merupakan sesuatu yang jauh dari harapan. Dalam konteks ini, adalah suatu yang mustahil mengharapkan adanya pemerintahan daerah yang kuat dan mampu dengan optimal mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera bila sistem dan model pemerintahan selalu berubah-ubah.

Pelajaran Tentang Pola Pengembangan Wilayah di Negara Maju

Pelajaran Tentang Pola Pengembangan Wilayah di Negara Maju

Pengembangan Wilayah Negara Maju

Pengembangan Wilayah Negara Maju
Pengembangan Wilayah Negara Maju

Pengembangan Wilayah Negara Maju – Suatu negara dapat tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kita mengenal kota-kota tua yang menjadi pusat peradaban di masa lampau seperti Mesir, Babilon dan China.

Dengan menjadi-nya pusat peradaban maka di wilayah-wilayah tersebut terjadi interaksi masyarakat untuk saling menukar hasil produksinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari adanya interaksi tersebut, akhirnya kota-kota tersebut menjadi pusat perdagangan dan dapat mempengaruhi kemajuan wilayah tersebut. Sekarang ini, salah satu kota yang muncul sebagai akibat dari pusat aktivitas perdagangan adalah Singapura.

Pola Pengembangan Wilayah di Negara Maju – Hal ini karena Singapura memiliki lokasi yang sangat strategis dimana wilayahnya berada pada jalur lalu lintas dunia. Adapun di Indonesia, kota-kota yang tumbuh dari aktivitas perdagangan adalah Surabaya, Medan, Jakarta, dan Cirebon. Selain oleh pertanian dan aktivitas perdagangan, pertumbuhan kota juga dapat dipengaruhi oleh penemuan barang tambang.

Misalnya penemuan tembaga, perunggu, kertas, dan sumber daya lainnya. Sumber daya alam tersebut merupakan pendorong berkembangnya pusat perkotaan baru. Seperti Kota Knosos, Tror, dan Mycenae di sebelah barat Mediterania pada tahun 3.000 SM. Kota-kota tersebut tumbuh sebagai kota-kota akibat dari ditemukannya lokasi-lokasi penambangan. Di Indonesia saat ini banyak kota-kota yang muncul sebagai akibat dari adanya aktivitas penambangan, misalnya Bontang, Arun, dan Duri yang berkembang dengan cepat karena merupakan daerah ladang minyak dan gas bumi.

Pengembangan Wilayah Negara Maju – Selain pertanian, perdagangan, dan pertambangan, suatu kota dapat tumbuh karena kekayaan alam berupa keindahan panoramanya. Dengan kekayaan alam tersebut, suatu kota dapat tumbuh karena menjadi objek wisata seperti Yogyakarta dan Bali. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek alamiah dan sosial wilayah, serta kebijakan pemerintah.

Faktor alamiah yang memengaruhi perkembangan kota antara lain lokasi, fisiografi, iklim dan kekayaan alam yang terkandung di daerah tersebut. Adapun yang termasuk ke dalam faktor sosial di antaranya kondisi penduduk dan fasilitas sosial yang ada. Adapun kebijakan pemerintah adalah menyangkut penentuan lokasi kota dan pola tata ruang dan tata guna lahan di wilayah perkotaan tersebut.

Pengembangan Wilayah di Negara Maju

Pola Pengembangan Wilayah di Negara Maju – Pengembangan wilayah kota di negara-negara maju dilakukan atas dasar desentralisasi kota. Konsep ini dikemukakan oleh Sir Ebeneaer Howard tahun 1898. Desentralisasi menurut Howard adalah desentralisasi dari kota industri yang rapat menjadi kelompok permukiman kota.

Misalnya pada tahun 1946, Inggris membuat undang-undang kota baru atas saran Sir Patrick Abercrombie mengenai Kota London yang padat dan harus diatur agar kerapatan penduduk di London menjadi 250 jiwa per hektar. Untuk melaksanakan hal tersebut, Abercrombie menyarankan untuk memindahkan penduduk dan membuat sepuluh kota baru di sekeliling kota London sejauh 40 – 50 km dari London dalam Rencana London Raya. Semenjak itu, dibangun sepuluh kota baru dengan penduduk antara 60.000 – 90.000 dengan luas antara 3.000 – 4.000 hektar.

Ada lima macam pola bentuk kota yang merupakan trend pengembangan wilayah di masa depan dan sudah dirintis di negara-negara maju, seperti yang dikemukakan oleh Sikander dan Malik. Lima macam pola tersebut yaitu pola metropolis menyebar (disapersed), metropolis galaktika, metropolis memusat, metropolis bintang, dan metropolis cincin.

a. Metropolis menyebar terbentuk dengan mengembangkan bagian kota yang paling jarang penduduknya. Bagian kota yang padat penduduknya dibangun kembali dengan mengurangi kepadatan penduduk sehingga kota metropolis itu akan menyebar. Prasarana sosial ekonomi disebar ke kawasan yang baru, seperti kantor, rumah sakit, pabrik, dan universitas.

b. Metropolis galaktika terjadi dari permukiman kota yang kecil-kecil berpenduduk padat dipisahkan oleh kawasan pertanian yang jarang sekali penduduknya atau bahkan tidak berpenduduk. Kegiatan sosial ekonomi terpusat di berbagai permukiman.

c. Metropolis memusat terbentuk karena kegiatan sosial ekonomi yang tinggi dengan kepadatan penduduk yang tinggi pula, terutama dipusatnya. Oleh karena kegiatan sosial ekonomi sangat tinggi, banyak penduduk yang tinggal di apartemen dan rumah susun.

d. Metropolis bintang terbentuk karena mempunyai inti yang utama, dengan pola kepadatan penduduk membentuk bintang yang memanjang pada beberapa bagian kota. Inti kota utama, yaitu sebagian pusat kota dikelilingi oleh banyak pusat kedua yang terletak sepanjang lengan-lengan yang memanjang. Lengan-lengan kota itu mempunyai kepadatan penduduk yang sedang.

e. Metropolis cincin terbentuk dengan kepadatan penduduk terletak di sekeliling tengah kota. Adapun daerah yang jarang penduduknya terletak di tengah kota.

Dalam pengembangan bentuk fisik kota metropolitan tersebut, masing-masing terdapat beberapa masalah, antara lain sebagai berikut :

a. Pengembangan kota metropolitan yang menyebar. Permasalahannya terletak pada pilihan yang terbatas, interaksi yang lemah, biaya transportasi yang tinggi, dan citra kota metropolitan yang terkesan kurang hidup.

b. Pada pengembangan metropolis galaktika, beberapa masalahnya yaitu interaksi dan penekanan biaya agar tidak terlalu sukar untuk direalisasikan.

c. Pengembangan kota metropolitan yang memusat mengalami hambatan dalam biaya yang tinggi karena inti kota yang padat, kurang nyaman, dan kurang dalam mendukung partisipasi perorangan.

d. Pengembangan kota berbintang keadaannya lebih baik karena kemacetan dapat dihindari, tetapi bentuk fisik bintang akan cepat berubah karena perkembangan penduduk.

e. Pengembangan kota metropolitan cincin tidak banyak memperoleh keuntungan, tetapi masalahnya adalah akan melahirkan transportasi yang besar dan proses penyesuaian yang sangat sulit.

Yim dalam Jayadinata (1999) mengusulkan pengembangan kota metropolitan melalui konsep Rumpun Pusat Lipat Ganda (Multiple Nuclei Cluster), yaitu suatu wilayah metropolitan yang menempatkan pusat kota yang berfungsi ekonomi, sosial, kebudayaan, keuangan, dan politik. Sementara itu, di sekeliling pusat kota dibangun beberapa bagian kota yang otonom dan serba lengkap (self contained).

Pengembangan Wilayah Negara Maju