Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila secara resmi tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut akan diuraikan bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia?

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Dalam pengertian Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia perlu dipahami betul, bahwa asal mula Pancasila digali dari unsur-unsur pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Pancasila sering kita sebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup atau weltanschauung. Banyaknya penyebutan yang berkaitan dengan Pancasila menunjukkan betapa luas peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian yang berkaitan dengan penyebutan Pancasila di antaranya:

a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai roh/ jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya-Majapahit.

b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila ciri khas bangsa yang dapat membedakannya dari bangsa lain.

c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan keseharian.

d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya seluruh peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam UU RI No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila merupakan konsepsi dasar kehidupan bangsa yang digali dari kebiasaan masyarakat yang diangkat oleh para pendiri negara dalam suatu pengesahan yaitu Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

f. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai jiwa Proklamasi sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita luhur ini merupakan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia.

g. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, artinya Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

h. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara berserta unsur-unsurnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara.

Pancasila dalam pengertian dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas dan tegas menyatakan: “. . . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada . . . .” Pengertian berdasarkan kepada, berarti dasar filsafat negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara menurut Prof. Drs. Notonegoro, S.H. menyatakan antara lain “di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Dan norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara dalam hukum mempunyai pengertian dan kedudukan yang kuat, tetap dan tak dapat diubah.”

Perlu ditegaskan kembali bahwa berbagai penyebutan tentang Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya, janganlah menimbulkan kerancuan pemahaman tentang pengertian Pancasila. Tetapi kita perlu memfokuskan perhatian kita pada fungsi pokok Pancasila itu sendiri.

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di segala bidang agar suatu bangsa dapat memecahkan semua permasalahan. Dalam pelaksanaanya tidak akan bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku. Pancasila merupakan norma fundamental yang berfungsi sebagai cita-cita hukum atau ide yang akan diusahakan menjadi suatu kenyataan.

Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia. Hal ini diyakini betul bahwa Pancasila adalah ideologi paling benar, paling adil, paling tepat, paling bijaksana bagi bangsa Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai ideologi negara, lebih baik kita kupas terlebih dahulu tentang pengertian ideologi dan arti penting ideologi bagi suatu bangsa.

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang berarti melihat dan logika yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan ajaran tentang gagasan yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia serta kehidupannya. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, ideologi disebut sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan suatu negara.

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

2. Pengertian Ideologi

Dalam ideologi suatu bangsa terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakannya serta mempermudah bangsa tersebut untuk dapat membangun dirinya.

Jadi, arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai berikut: a. Memberikan arah yang mantap dalam berkelompok dan menggerakannya menuju tujuan masyarakatnya.

b. Untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan mempersatukannya dalam satu kesatuan yang utuh.

c. Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial yang terjadi serta menjadikannya sebagai kehidupan yang penuh solidaritas dan kebersamaan.

d. Untuk mempersatukan berbagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi negara merupakan cita-cita negara atau harapan dan keinginan dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini pada hakikatnya juga merupakan asas kerohanian bangsa, artinya bahwa Pancasila memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mewujudkan pandangan dunia, pedoman hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi yang akan datang.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidaklah bersifat kaku dan berpandangan sempit. Akan tetapi, sebaliknya Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru. Hal ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa serta negara.

Walaupun demikian, nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia (Pancasila merupakan ideologi tertutup). Jadi, ideologi negara ialah suatu cita-cita yang meliputi nilai-nilai dasar dan menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah dilandasi langkah awal pelaksanaanya, dibatasi geraknya dan selalu terarah dalam pencapaian tujuan dengan Pancasila.

Melalui pengamatan media massa cetak maupun elektronik, kajilah makna Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara pada masa sekarang! Buat laporan tertulis pada buku tulismu secara berkelompok! (Satu kelompok 4 orang).

3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Ideologi

Pancasila ialah pandangan manusia Indonesia tentang perilaku bermasyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nilai, sikap dan gagasan yang terkandung dalam ideologi Pancasila mengacu pada pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, antara lain:

a. Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.

c. Segala sesuatu berdasarkan undang-undang dasar negara.

d. Nilai-nilai Pancasila. Kelebihan Pancasila adalah mewujudkan cita-cita menuju kenyataan yang diinginkan masyarakat Indonesia.

Di samping itu, Pancasila juga berperan menjaga kelestarian bangsa serta negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman serta gangguan. Di samping kelebihan, Pancasila juga mempunyai kekuatan karena memiliki nilai-nilai dasar yang berakar dari budaya masyarakat dan pengalaman sejarahnya. Nilai-nilai tersebut mengandung idealisme tentang harapan masa depan yang lebih baik dan memiliki keluwesan yang memungkinkan menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengingkari hakikat/nilai Pancasila.

Dengan demikian, sebagai ideologi Pancasila dapat memberi pedoman untuk melakukan kegiatan di segala bidang. Pengembangan nilai-nilai dasar Pancasila tertuang antara lain dalam nilai instrumen dan nilai praktis.

Dalam konstitusi penjabaran ini tampak dalam perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. Penjabaran nilai-nilai dasar ini harus memperhatikan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta proses seleksi budaya bangsa Pancasila. Nilai dasar ialah nilai yang bersifat umum, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya.

Nilai instrumen adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan kebijakan dan rencana menindaklanjuti nilai dasar. Nilai praktis ialah hubungan antara nilai instrumen dengan keadaan nyata, dalam wujud kenyataan sehari-hari, bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Sedangkan nilai lain dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah nilai moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan (akhlak). Moral dihubungkan dengan etika berarti sesuatu yang membicarakan tentang kesusilaan dan sopan santun. Sedangkan pengertian nilai adalah kegunaan, taraf atau harga. Sesuatu bernilai bila berguna (nilai kegunaan), sesuatu dianggap baik berarti mengandung nilai etika dan sesuatu memiliki nilai religius (agama).

Jadi, kita dapat menilai atau menimbang suatu perbuatan manusia dengan menghubungkan “sesuatu” dengan sesuatu yang lain guna mengambil satu kesimpulan benar-salah, berguna atau tidak berguna, dan seterusnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:

a. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

b. Ideal, material, spiritual, pragmatis, dan bernilai positif.

c. Logis, estetis, etis, sosial dan religius.

Jadi, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketaqwaan kepada-Nya, yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai moral kemanusiaan, antara lain pengakuan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama dan pengertian, saling menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki rasa, cipta, cinta, karsa, dan keyakinan.

c. Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai moral persatuan bangsa bagi seluruh warga Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia, yang meliputi berbagai keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan mengakui kesatuan dan nasionalisme bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung nilai moral kerakyatan antara lain: kedaulatan negara di tangan rakyat, pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, dan musyawarah untuk mufakat dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai moral keadilan sosial antara lain: wujud keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dalam seluruh bidang kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan.

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

Di samping itu, sila kelima ini juga mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, kesinambungan antara hak dan kewajiban, mencintai dan menghargai akan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud nyata karya anak bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki dua sifat, yaitu sifat objektif dan subyektif.

Sifat obyektif Pancasila berarti sifat sesuai kenyataan dan biasanya bersifat umum atau universal yaitu:

a. Sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum dan universal. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataannya.

b. Inti sila-sila Pancasila dasar negara selalu ada dalam adat, kebisaan kebudayaan, agama dan lain-lain. Inti dari sila-sila Pancasila ini memuat hubungan hidup manusia yang mutlak dan tidak berubah. Seperti hubungan antara manusia dengan Tuhan atau antara manusia dengan bangsa dan negaranya.

c. Pancasila dasar negara menurut ilmu hukum memenuhi kaidah negara yang fundamental atau mendasar, tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh para pembentuk negara (PPKI) yang telah tiada. Oleh karena itu, Pancasila akan selalu ada sepanjang masa.

d. Pancasila akan tetap ada, karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah oleh siapapun, sebab apabila diubah berarti negara dianggap bubar/tidak ada.

e. Pancasila dasar negara tidak dapat diubah karena Pembukaan UUD 1945 (alinea III) mengandung pernyataan kemerdekaan merupakan karunia Tuhan, dan manusia tidak dapat mengubahnya.

Jadi, Pancasila dasar negara bersifat obyektif. Sedangkan nilai Pancasila bersifat subyektif artinya Pancasila sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia yakni dibuktikan atau dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran, dan penilaian filsafat bangsa Indonesia. Dilihat dari subyek yang menemukannya, nilainilai Pancasila mempunyai nilai subyektif.

b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat bagi bangsa Indonesia.

c. Nilai-nilai Pancasila mengandung empat nilai kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran, estetis, etis, dan religius. Hal ini merupakan wujud dari hati nurani bangsa Indonesia. Jadi, jelas sifatnya subyektif.

Pancasila Dasar Negara

HAM Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

HAM Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

HAM Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Sila-Sila Pancasila
Sila-Sila Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Sila-Sila Pancasila – Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah.

Sila-Sila Pancasila – Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J

b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.

c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut :

  1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

  2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

  3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

  4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Sila-Sila Pancasila

e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut :

   1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes) :

  1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

  2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi

 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar

   4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

  5) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Sila-Sila Pancasila – Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Sila-Sila Pancasila – Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Sila-Sila Pancasila – Secara yuridis, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undangundang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.