Modernisasi Desa dan Industrialisasi Desa

Modernisasi Desa dan Industrialisasi Desa

Modernisasi Desa dan Industrialisasi Desa

Modernisasi Desa dan Industrialisasi Desa
Modernisasi Desa dan Industrialisasi Desa

Pengertian Modernisasi Desa dan Industrialisasi

Desa Modernisasi desa menurut Selo Soemardjan adalah usaha untuk mengubah sikap mental masyarakat dari pengertian desa yang selamanya selalu dijadikan objek dari segala kegiatan dalam masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam usaha modernisasi desa, manfaat sosiologi sangat besar sebab dalam usaha modernisasi desa menyangkut masyarakat (manusia). Modernisasi desa perlu diadakan karena sebagian besar rakyat mencari nafkah dari pertanian yang terletak di desa. Pada umumnya, para petani mempunyai taraf hidup yang rendah sebagai akibat pendapatan per kapita rendah. Rendahnya pendapatan per kapita disebabkan sebagai berikut.

1) Produktivitas pertanian rendah, yang diakibatkan oleh: a) areal tanah milik keluarga yang dikerjakan sempit; b) kualitas tenaga yang mengerjakan rendah; dan c) jumlah modal yang digunakan kecil. 2) Belum adanya industri, khususnya industri desa sehingga belum dapat memberikan lapangan pekerjaan selain pertanian bagi penduduk.

Tantangan Global Terhadap Eksistensi Jati Diri Bangsa 

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin berat dari waktu ke waktu. Sebagai negara berkembang yang bercita-cita menjadi sebuah bangsa yang dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Indonesia menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks. Problem internal, baik menyangkut kehidupan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang semakin tampak semakin mengusut, mengiringi tantangan yang menyerang dari luar yang tidak mudah untuk dikendalikan. Meskipun pemerintahan kita telah mengalami beberapa kali pergantian orde dan rezim, tetapi pemerintah baru yang menggantikannya tampak belum mampu untuk mengatasi problematika internal. Proses globalisasi yang berlangsung semenjak akhir abad ke-20 semakin dalam menusuk jantung kehidupan bangsa dan telah menimbulkan pelbagai problematika baru. Adapun problematika yang menjadi tantangan global terhadap eksistensi jati diri bangsa adalah sebagai berikut. a. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat sehingga proses globalisasi informasi membawa dampak yang sangat kompleks. b. Timbulnya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Dalam waktu yang relatif singkat Indonesia mengalami empat kali pergantian pemerintahan. Tidak hanya itu, di era reformasi muncul berbagai kerusakan dan pemberontakan yang disertai isu anarkis, SARA, dan separatisme. Isu separatisme yang dimulai dengan lepasnya provinsi Timor Timur menjadi negara merdeka, kemudian Papua yang masih bergejolak menuntut kemerdekaan. Adapun isu anarkis dan SARA tercatat di beberapa daerah, antara lain kasus Sambas, Palu, dan Ambon. c. Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan jarak spasial semakin menyempit dan jarak waktu semakin memendek. Akibatnya, bagi bangsa Indonesia yang berorientasi pada negara-negara maju, dalam waktu relatif singkat dapat beradaptasi terutama di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Drs. Haryanto jati diri adalah kepribadian yang telah melembaga dalam pikiran dan hati nurani manusia yang diperoleh dari proses belajar dan merupakan sumber dalam berperilaku. Jati diri dapat mengkristal menjadi suatu kesadaran dan kekuatan yang dapat mempengaruhi dan menentukan tindakan atau perilaku, baik secara individual maupun secara kelompok. Jati diri yang tersusun ini adalah jati diri ideal yang akan membangun identitas diri manusia, bangsa dan negara Indonesia. Jati diri itu akan menjadi bagian penting dalam interaksi simbolik dalam masyarakat dan akan membangun citra manusia, bangsa dan negara. Jati diri yang telah tersusun ini berbasis kepada budaya dan kepribadian Indonesia, antara lain: religius, humanis, naturalis, terbuka, demokratis, integrasi dan harmoni, nasionalisme dan patriotisme, berkomitmen terhadap kebenaran, jujur dan adil, profesional, ber-iptek, mandiri, etis dan moralis, kepatuhan kepada hukum, berjiwa kemasyarakatan, berjiwa kultural, dan berjiwa seni dan estetika.

Diharapkan semua suku bangsa masih tetap memiliki loyalitas terhadap NKRI yang telah menjadi ikrar dari pendiri negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Hendaknya semua pihak meyakini bahwa pembangunan jati diri bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak berjati diri keras, melainkan berjati diri yang halus, terbuka, moderat dan toleran, serta selalu menjauhkan diri dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pembudayaan jati diri melalui sosialisasi dan internalisasi yang berkelanjutan melalui: a. lembaga keluarga; b. lembaga pendidikan swasta dan pemerintah; c. organisasi sosial, terutama organisasi politik; d. penyelenggaraan negara, baik sipil maupun militer; e. asosiasi sosial ekonomi; f. media massa; g. tokoh masyarakat, budaya, dan agama; dan h. individu dan warga negara di mana pun berada.

Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia

Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia

Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia

Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia
Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia

a. Modernisasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung secara overlaping (tumpang tindih) dan interdependency (saling ketergantungan). Tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tercermin dari teknologi yang dimiliki pada saat itu. Hal itu disebabkan teknologi merupakan buah dari ilmu pengetahuan dan dengan teknologi akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Alih teknologi semakin lama semakin menggema. Hal itu bukan karena konferensi para ahli teknik atau bentuk-bentuk temuan baru lainnya, melainkan sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa bangsa Indonesia perlu meningkatkan diri. Kemajuan dapat ditempuh dengan usaha modernisasi dan industrialisasi. Oleh karena itu, kedua usaha itu dapat didekati secara individual. Desa yang modern memiliki rakyat yang bermotivasi. Walaupun tidak menjalani industrialisasi, rakyat harus memiliki motivasi maju. Menurut sifatnya, penemuan baru dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu discovery dan invention. Discovery dan invention merupakan pangkal tolak dari studi pertumbuhan dan perubahan kebudayaan sebab hanya dengan proses inilah unsur baru dapat ditambahkan dalam keseluruhan kebudayaan manusia. Meskipun unsur kebudayaan dapat tersebar dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain sehingga sebagian besar dari tambahan kekayaan kebudayaan diperoleh melalui proses difusi. Akan tetapi, tiap-tiap unsur itu dapat dituruti kembali pada gejala discovery dan invention.

b. Modernisasi Bidang Politik dan Ideologi

Politik adalah semua usaha dan aktivitas manusia dalam rangka memperoleh kekuasaaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Aktivitas yang dimaksud dapat dilaksanakan oleh perseorangan ataupun kolektif dan pada tingkat pusat ataupun daerah. Modernisasi dalam semua peradaban telah meluas di setiap segi kehidupan, hal ini tercermin dari meningkatnya kebutuhan, kepentingan, dan hubungan manusia dalam masyarakat. Hal ini menuntut pembaruan pada segi kehidupan politik dan ideologi negara, dalam arti usaha pemantapan dan segi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup nasional, pembaruan bidang politik dapat berupa sebagai berikut. 1) Pembaruan perundang-undangan yang menyangkut struktur pemerintahan, seperti tentang partai politik, pemilu, dan tata tertib kampanye. 2) Usaha pemantapan ideologi negara melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. 3) Usaha yang bertujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang serba heterogen sehingga dapat terwujud integrasi nasional yang mantap dan dinamis.

1) Diterbitkannya berbagai macam peraturan dan kesepakatan yang mengatur segi kehidupan tertentu, seperti batas kedaulatan, persenjataan strategis, politik dagang, dan organisasi politik yang selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. 2) Pembaruan sistem politik dan ideologi dari negara yang menganut paham komunis, dan sosialis menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. 3) Pembaruan sistem perwakilan yang meliputi duta dan konsul bagi tiap-tiap negara terhadap negara sahabat.

Pengaruh positif modernisasi politik dan ideologi sebagai berikut. 1) Kesadaran politik di kalangan masyarakat semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya keikutsertaan masyarakat luas dalam percaturan politik melalui wakil-wakil rakyat. 2) Mutu kehidupan beragama semakin meningkat. Hal itu tercermin dari bertambahnya toleransi antarpenganut agama dan kepercayaan serta meningkatnya mutu perilaku manusia dan mutu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3) Ideologi nasional, yaitu Pancasila semakin mantap. 4) Stabilitas politik dan pemerintahan semakin meningkat. 5) Proses pembangunan dan pembaruan baik dalam segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun pertahanan keamanan semakin lancar.

c. Modernisasi Bidang Ekonomi

Dalam masa sebelum Perang Dunia II, Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal. Kegiatan ekonomi masyarakat berada di tangan swasta, seperti perkebunan, peternakan, dan pertanian. Demikian pula kegiatan produksi, seperti perusahaan listrik, perusahaan kereta api, dan perbankan yang menghasilkan jasa bagi masyarakat umum banyak diselenggarakan sektor swasta. Pemerintah pada masa ekonomi liberal membatasi diri pada fungsi tradisional selaku lembaga penjagaan keamanan dan ketertiban, di samping membangun prasarana ekonomi yang tidak seberapa menarik bagi swasta, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara. Sistem ekonomi pasar liberal di Indonesia pada saat itu tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang dianut masyarakat Belanda. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, ikut meniru sistem yang berkembang di negeri Belanda juga. Perkembangan pada kurun waktu 1968-1978 merupakan gerak reaksi terhadap perkembangan sebelumnya. Berbagai kehancuran ekonomi Indonesia segera dipulihkan. Landasan ekonomi dikukuhkan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Pada waktu perkembangan ini berlangsung, muncul kekerasan untuk merombak ekonomi Indonesia secara struktural dan mendasar. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia cenderung pada usaha pengolahan bahan mentah hasil pertanian dan hasil pertambangan yang selanjutnya diolah di luar negeri. Dalam struktur ekonomi semacam ini, masyarakat Indonesia menderita kerugian sebagai berikut. 1) Saat menjual bahan mentah, masyarakat Indonesia dikenakan harga rendah. 2) Saat membeli barang jadi yang sudah diolah di luar negeri, masyarakat Indonesia dikenakan harga yang sangat tinggi. Struktur ekonomi Indonesia perlu dirombak. Bangsa Indonesia harus mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Hal ini berarti industri transportasi dan kegiatan untuk mengolah bahan mentah perlu dikembangkan. Untuk merombak struktur ekonomi ini, berarti mekanisme harga dalam struktur ekonomi pasar tidak boleh dibiarkan bebas. Pola persaingan yang terdapat pada struktur ekonomi Indonesia, tidak mendorong perombakan struktur. Mekanisme harga kalau dibiarkan bebas, tidak mendorong proses perubahan hubungan produsen dengan konsumen secara mendasar dan struktural. Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk melihat proses perubahan yang perlu dikembangkan dari sudut penglihatan makro. Pemerintah berada pada posisi mampu melihat gambaran keadaan ekonomi Indonesia sehingga dapat mengetahui segi apa yang perlu didorong dan segi apa yang perlu dibiarkan tumbuh sendiri. Indonesia perlu bekerja dengan rencana makro sebagai kerangka referensi bagi usaha satuan ekonomi individual dalam masyarakat. Dalam rencana makro terlihat bidang yang perlu dikembangkan, laju pertumbuhan tiap-tiap sektor, sumber dana, dan belanja yang diperkirakan dapat dimobilisasi baik dari luar maupun dalam negeri. Setelah rencana makro tersusun, kegiatan ekonomi diserahkan kepada satuan ekonomi individual untuk bekerja mengikuti rencana makro baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari gambaran ini kemudian lahir ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memiliki unsur pasar yang bekerja secara aktif dan mekanisme harga terpakai untuk alokasi sumber dana dan faktor produksi. Unsur perencanaan bekerja aktif mengarahkan perkembangan ekonomi ke jurusan yang sesuai dengan urutan prioritas perencanaan. Pola yang dikembangkan adalah rencana makro yang memusatkan diri pada segi-segi strategis, melukiskan perkiraan perkembangan sektor, dan menggambarkan faktor pembatas yang mempengaruhi kecepatan perkembangan. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan merupakan karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Secara ideologis Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan asas peri kehidupan keseimbangan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendambakan keselarasan dalam kehidupannya. Keselarasan antara individu dan masyarakat, antara individu dan alam, individu dan penciptanya, dan keselarasan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia. Prinsip keselarasan berarti menolak bentuk ekstremisme. Jadi, sistem ekonomi Indonesia tidak dapat berakar pada suatu sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar liberal. Kedua bentuk sistem ekonomi itu tidak memuat dalam dirinya unsur keselarasan dan keseimbangan. Ruang gerak sistem ekonomi Pancasila cenderung berada tengah-tengah antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar dalam posisi keseimbangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberi petunjuk mengenai arah dan ruang lingkup tipe perilaku ekonomi yang perlu dikembangkan di Indonesia. Perilaku utama diharapkan dapat dipegang oleh satuan ekonomi koperasi. Perilaku ekonomi yang mengendalikan segi strategis bagi negara dan masyarakat diharapkan dipegang oleh perusahaan negara. Selebihnya, dilakukan oleh satuan ekonomi swasta. Pembangunan ekonomi adalah hasil usaha penggabungan berbagai faktor produksi, seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Laju pembangunan sangat erat dengan perkembangan berbagai faktor produksi ini. Semakin baik dan banyak faktor produksi dan semakin berhasil faktor ini diolah dalam kegiatan ekonomi, semakin meningkat pula laju pembangunan. Modernisasi ekonomi di Indonesia, menyebabkan timbulnya industri di masyarakat. Untuk menunjang kemajuan industrialisasi di Indonesia, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini.

1) Modal Permodalan industri di Indonesia mulai terbuka sejak adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Masuknya modal asing ke Indonesia tidak selamanya dapat menguntungkan. Oleh karena itu, perlu perhitungan yang cermat, terutama dalam pemakaiannya sehingga dapat melahirkan investasi yang sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2) Ketenagakerjaan Indonesia mempunyai cadangan sumber daya manusia yang melimpah untuk tenaga kerja, namun yang menjadi masalah adalah menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Artinya, memiliki keterampilan yang memadai di bidangnya masing-masing. Untuk itu, tidak dapat diingkari harus melalui proses alih teknologi dari tenaga ahli asing dan pengiriman kader-kader teknologi ke luar negeri untuk menyadap dan mengembangkan teknologi canggih yang diperlukan masyarakat.

3) Masalah Proteksi Proteksi bukanlah satu-satunya cara untuk menjamin keuntungan pengusaha selamanya, tanpa adanya usaha yang keras. Dalam perkembangan sektor industri yang sehat, kebijaksanaan proteksi hanya merupakan faktor ekstern yang memungkinkan industri yang baru berdiri dapat memperkuat diri menghadapi persaingan dari luar negeri. Banyak industri di Indonesia tidak mampu bersaing dengan barang impor secara wajar karena salah perhitungan dari investor. Dalam dunia industri yang sehat, proteksi patut diberikan kepada perusahaan yang mampu memberikan manfaat sosial yang sepadan, seperti mengatasi pengangguran dan pemanfaatan bahan baku dalam negeri. Proteksi berlebihan yang diberikan kepada industri tidak efisien dan akan menjadi parasitisme terhadap masyarakat karena masyarakatlah yang akhirnya harus menanggung kerugian investor tersebut.

4) Penggalakan Pemasaran Atau Ekspor Tiap negara berharap bahwa kemakmuran pada akhirnya dapat tercapai berkat perkembangan industri yang mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi ekonomi nasional. Dewasa ini Indonesia menggalakkan ekspor barang non-migas dengan cara promosi ke luar negeri, memperbaiki kualitas barang yang diekspor, dan memberikan kemudahan untuk ekspor.

5) Bahan Dasar Di Indonesia masalah bahan dasar dapat dikatakan cukup tersedia dan mempunyai potensi cukup baik dilihat dari segi pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam penggunaan dan pengambilan bahan dasar harus terjaga kesinambungan, kelestarian, intensitas pemakaian, dan harus menghindari segala bentuk percemaran.

d. Modernisasi Bidang Agama dan Kepercayaan

Agama merupakan sumber peraturan yang menata kehidupan di dunia, pergaulan antarsesama manusia dan kehidupan manusia kelak kalau sudah meninggal. Prinsip kebenaran agama bagi umatnya terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang tampak dalam hubungan sosial. Tujuan dan kehendak masyarakat agar terwujud keteraturan, ketertiban hubungan antarwarga dapat berpedoman pada ajaran agama masing-masing Religi atau kepercayaan menurut Koentjaraningrat adalah semua aktivitas manusia termasuk peralatannya dalam rangka komunikasi dengan Sang Pencipta. Pada masyarakat primitif, yang bentuk religi manusia masih sederhana dan tidak memiliki peralatan yang memadai, namun bentuk peribadahan sangat dipengaruhi oleh adat dan lokalitas. Pada masyarakat primitif yang wilayahnya masih terpencil dan terasing, keterbelakangan masih berlanjut sampai sekarang. Misalnya, masyarakat Trunyan di Bali, masyarakat Ujung Alang dan Ujung Galok di Cilacap (Jateng), masyarakat Badui di Jawa Barat, masyarakat Tengger di Jawa Timur, dan masyarakat Asmat di Irian Jaya. Sebagai objek wisata dan budaya, masyarakat yang masih primitif merupakan aset negara yang diminati para turis mancanegara. Pada era modernisasi, bidang religi (agama dan kepercayaan) yang diakui di Indonesia, antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ditambah aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat modernisasi bidang religi, kemajuan dalam bidang agama dan kepercayaan antara lain sebagai berikut. 1) Semakin tersedianya sarana dan prasarana ibadah dari kota besar hingga ke pelosok daerah. 2) Semakin terorganisasinya kegiatan agama baik secara regional maupun nasional, baik pada peringatan hari-hari besar agama maupun program pengembangan agama masing-masing. 3) Semakin meningkatnya jumlah penganut agama yang efektif menjalankan ibadah. 4) Semakin meningkatnya mutu ketakwaan yang tercermin dari perilaku sehari-hari. 5) Semakin berkembangnya sekolah keagamaan, termasuk buku pengetahuan tentang agama.

Modernisasi Bukan Westernisasi

Modernisasi Bukan Westernisasi

Modernisasi Bukan Westernisasi

Westernisasi adalah sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan Barat sebagaimana adanya, tanpa diseleksi. Berlangsungnya melalui interaksi sosial yang berupa kontak sosial langsung ataupun tidak langsung, terutama melalui media cetak dan elektronik, seperti buku, majalah, televisi, video, dan bioskop. Westernisasi dapat berlangsung pada setiap generasi baik anak-anak, remaja, maupun orang tua yang tidak atau kurang peka terhadap nilai kepribadian bangsa Indonesia. Di samping itu juga, juga adanya dorongan dan keinginan seseorang agar dianggap maju atau modern. Westernisasi di kalangan remaja berlangsung lebih intensif sebab pada usia itu secara psikologis sedang dalam proses mencari nilai yang dianggap baik. Terkadang hanya atas dasar dorongan kegemaran atau pelampiasan nafsu. Perbedaan antara modernisasi dan westernisasi menurut Drs. Achmadi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Modernisasi Bukan Westernisasi
Modernisasi Bukan Westernisasi

Negara-negara barat memang lebih maju, tetapi tidak semua kemajuan harus diserap atau cocok diterapkan di Indonesia. Hal itu bukan berarti menolak semua unsur budaya barat untuk berkembang di Indonesia, melainkan harus diseleksi dan disesuaikan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia baik nilai kesopanan, kesusilaan, adat istiadat, kebiasaan, dan budaya. Modernisasi sebagai proses transformasi nilai untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur membawa kejutan-kejutan dalam kehidupan sosial budaya bangsa melalui proses pengenalan dan melalui benda teknologi sebagai keharusan dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Perlu pertimbangan bagaimana kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang? Apakah akan kehilangan nilai luhur dan kemanusiaan serta budaya bangsa yang telah menopang eksistensinya sebagai bangsa besar yang berkepribadian luhur?

Kepribadian bangsa merupakan pedoman untuk menyesuaikan nilai baru. Wajah kepribadian bangsa Indonesia adalah wajah proses pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan hasil penyesuaian nilai hidup yang terusmenerus dari bangsa yang ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Modernisasi dan kepribadian merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk menyusun kehidupan layak bangsa Indonesia. Proses modernisasi memerlukan kondisi penunjang dari lingkungannya, terutama dari manusia sebagai pelaku modernisasi. Manusia sendirilah yang akan mengalami perubahan, terutama dalam mentalitasnya. Dalam hubungan ini, Alex Inkeles mengemukakan ciri-ciri manusia modern. Adapun ciri-ciri manusia modern sebagai berikut. a. Keterbukaan terhadap pengalaman baru baik dengan sesama manusia maupun dengan cara melakukan sesuatu pekerjaan. b. Peningkatan kebebasan dari pengaruh otoritas orang-orang tradisional. c. Kepercayaan terhadap keunggulan ilmu pengetahuan, obat, dan penolakan fatalisme serta kepasifan dalam menghadapi kesulitan hidup. d. Pemilikan aspirasi yang tinggi baik bagi diri maupun anak-anaknya untuk mencapai posisi mata pencaharian dan pendidikan yang tinggi. e. Penetapan terhadap ketepatan waktu dan perencanaan terhadap masa depan. f. Perhatian yang besar dan peranan yang aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan dan kewarganegaraan. g. Motivasi yang kuat untuk selalu mengikuti berita lokal, nasional, maupun internasional.

Indonesia di Tengah Modernisasi Dunia

Drs. Kuswanto berpendapat bahwa negara berkembang adalah negaranegara di muka bumi yang telah memiliki kemerdekaannya dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju kehidupan yang layak. Misalnya, Pakistan, Afganistan, Bangladesh, India, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Filipina, Mesir, Kongo, Aljazair, dan Oman. Ciri negara berkembang sebagai berikut. a. Tingkat kematian relatif tinggi. b. Struktur perekonomian agraris. c. Tingkat peradaban relatif rendah. d. Pendapatan per kapita relatif (250 – 750 dollar per tahun). e. Tingkat pertumbuhan penduduk relatif cepat (1,5 – 3,5 % per tahun). f. Tingkat pendidikan dan teknologi relatif rendah.

Tidak mudah dan tidak ada jalan singkat untuk memajukan pembangunan ekonomi, terutama dalam mengejar ketertinggalan dalam bidang industri dan teknologi. Dalam kenyataannya, negara yang termasuk kategori penjajah, seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang merupakan negara industri maju. Semakin disadari oleh negara-negara dunia ketiga bahwa kemerdekaan politik yang terlepas dari penjajah tidak ada artinya tanpa diiringi kemerdekaan untuk menentukan pilihan dalam bidang ekonomi. Keadaan ini semakin sulit melihat kenyataan bahwa negara dunia ketiga mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara industri maju. Bahkan dalam memperoleh informasi teknologi dan dalam bidang bahan baku industri. Negara industri maju pada umumnya mengalami tahap-tahap periode yang relatif stabil selama tiga dasawarsa setelah berakhirnya Perang Dunia II sehingga negara industri maju dapat memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi. Akibatnya, tingkat perekonomian negara industri semakin tinggi. Ketidakstabilan yang bertitik tolak pada bidang politik di kebanyakan negara dunia ketiga telah menghambat proses kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Belum lagi efek yang merugikan karena salah pengelolaan yang mengakibatkan kebocoran anggaran karena tidak ada supervisi ketat dan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta hal-hal negatif lainnya. Situasi yang demikian ternyata berakibat lebih luas karena cendekiawan di negara berkembang yang seharusnya dapat menciptakan teknologi yang tepat lingkungan tidak mendapat kesempatan secara luas untuk mengembangkan ilmu dan kecakapannya. Di dalam perlombaan mengejar apa yang dinamakan kemajuan industri teknologi, laju pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pendapatan per kapita antara negara dunia ketiga dan negara industri maju ternyata jaraknya semakin merenggang sehingga terjadi ketimpangan. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam proses modernisasi, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia, antara lain strategi pembangunan, pemilihan nilai baru dan teknologi, tenaga pengalih, serta peningkatan disiplin nasional.

a. Strategi Pembangunan Dalam strategi pembangunan ini, manusia harus merupakan subjek utama dalam proses keberhasilan modernisasi itu sendiri. Lihat bagan berikut ini dan jelaskan maksudnya!

b. Pemilihan dan Teknologi Pemilihan nilai baru dan teknologi yang tepat guna merupakan awal keberhasilan dalam modernisasi. Pemilihan nilai dan teknologi di Indonesia bersumber dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam makna pelaksanaannya, Indonesia menerima nilai dan teknologi dari mana pun asal sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, pemilihan nilai dan teknologi lebih condong pada falsafah bisnis dengan orientasi laba.

c. Pengalihan Teknologi Masalah alih teknologi dibahas para cendekiawan, teknokrat, politikus, dan orang awam semenjak beberapa tahun terakhir ini baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini disebabkan karena frustasi yang timbul di negara-negara dunia ketiga bahwa pengalihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang yang sudah berjalan relatif cukup lama belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Belum lagi persoalan yang timbul mengenai tingkat (derajat) teknologi itu sendiri apakah yang dialihkan sekarang sudah memadai atau belum memadai. Oleh karena itu, timbul pula berbagai istilah, seperti teknologi tepat guna, teknologi tinggi, teknologi madya, ataupun teknologi rendah. Dalam kaitan ini tiap-tiap negara berkembang masih belum mencapai kesepakatan sehubungan dengan terdapatnya aliranaliran dalam pembangunan. Aliran-aliran tersebut, yaitu sebagai berikut. 1) Aliran pertama ialah aliran yang menekankan bahwa syarat utama untuk pembangunan harus diperoleh teknologi yang paling maju. 2) Aliran kedua ialah aliran yang mengusulkan pengalihan teknologi tepat guna (cocok dengan situasi lokal) dari negara maju ke negara berkembang sebagai satu-satunya cara untuk pembangunan. Teknologi maju, terutama kemampuan untuk berinovasi dapat dialihkan secara baik di negara berkembang apabila sikap sosial tertentu dan lembaga di negara-negara berkembang hampir menyamai yang ada di negara-negara industri maju. Faktor yang harus diperhatikan dalam program alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang sebagai berikut. 1) Tenaga terampil dari putra putri bangsa yang memiliki intelegensi tinggi dan rasa nasionalisme yang tebal harus tersedia. 2) Penyaluran dan pengembangan teknologi sebagai tindak lanjut suatu alih teknologi harus ada. 3) Seleksi terhadap nilai dan teknologi kaitannya dengan kriteriakriteria kebangsaan harus ada. 4) Perjanjian atau kontrak kerja secara jelas harus dilakukan. 5) Proteksi dan dispensasi dalam proses pertumbuhannya harus ada.

d. Tenaga Pengalih Salah satu jalan yang paling ampuh untuk melaksanakan alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang ialah melalui pendidikan baik secara formal maupun informal. Untuk mendorong gairah belajar anak dan pemuda di Indonesia, sudah waktunya para remaja diarahkan dan diberi semangat untuk cinta pada teknologi, tidak hanya dengan lomba ilmiah dan pameran ilmiah. Museum yang memperagakan evolusi teknologi dari yang paling sederhana sampai paling modern yang berupa museum industri atau museum teknologi harus didirikan di setiap kota yang mempunyai potensi remaja. Dengan demikian, akan menjadi rangsangan bagi para remaja Indonesia cinta teknologi.

e. Peningkatan Disiplin Nasional Disiplin nasional harus dimulai sejak dini dalam pendidikan keluarga mulai anak balita sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tidak kalah pentingnya orang tua, guru, dan pemimpin untuk mendidik dan memberi contoh. Disiplin nasional meliputi sebagai berikut. 1) Disiplin di lingkungan keluarga dalam arti taat terhadap norma keluarga dan kerabat. 2) Disiplin di lingkungan sekolah atau kerja dalam arti menaati norma dan aturan yang berlaku di sekolah atau lingkungan kerja. 3) Disiplin di lingkungan masyarakat dalam arti di luar lingkungan keluarga, sekolah, dan kerja. Disiplin nasional mencakup tertib waktu, tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib keuangan. Semua ini sangat besar pengaruhnya terhadap laju proses modernisasi di suatu negara.