Bangkitnya Nasionalisme Modern

Bangkitnya Nasionalisme Modern

Bangkitnya Nasionalisme Modern

Bangkitnya Nasionalisme Modern – Sebagai seorang terpelajar Soekarno, muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927). Partai itu bersifat revolusioner, sebelumnya partai itu bernama klub studi umum. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1000 orang.

Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927. Pada 28 Oktober 1928 organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Mereka terinspirasi oleh oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta.

Bangkitnya Nasionalisme Modern
Bangkitnya Nasionalisme Modern

Perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan berbasis pada masalah perkumpulan agama. Sementara itu komunis merupakan target langsung dari pemerintah Belanda, namun demikian Belanda tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka di daerah-daerah yang berbasis komunis. Pada saat itu semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat dalam pengikut-pengikut PKI.

Bangkitnya Nasionalisme Modern

Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau bekerjasama dengan organisasi-organisasi agama lainnya. Sementara itu Partai Nasional Indonesia (PNI) terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda, akhirnya ditangkap dan diadili.

Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul: “Indonesia Menggugat”. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno.

Ia ditahan di Penjara Sukamiskin selama empat tahun terhitung Desember 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia (Pertindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Soekarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI Baru dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sjahrir.

Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Sjahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itupun dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Bangkitnya Nasionalisme Modern

Soekarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi. Selepas dari Penjara Sukamiskin kemudian diasingkan ke Ende, Flores , Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah (konon rumah ini milik Haji Abdullah). Bersama keluarganya, Soekarno selama empat tahun (1934-1938) diisolasi dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Tetapi ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam.

Dikisahkan di pengasingan itu Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun yang ada di dekat rumah itu. Kebetulan pohon sukun itu bercabang lima. Ia merenungkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman Praaksara. Nilai-nilai itulah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai dalam Pancasila. Menurut Cindy Adam, Soekarno memberi nama Pancasila itu karena terinspirasi dengan pohon sukun yang bercabang lima dan daun sukun yang memiliki lima sirip kanan, kiri dan tengah. Soekarno ternyata tidak hanya diisolasi, sebagai tahanan pemerintah, Soekarno justru masih harus berjuang untuk menghidupi anggota keluarganya. Inilah perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan Soekarno di pengasingan.

Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergearkan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) di bawah kepemimpinan Amir Sjarifuddin dan A.K. Gani. Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme internasional. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan Partindo pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Gerindo sebagai partai yang berpaham marxis lebih menunjukkan sikap anti kolonialisme, anti-Eropa dan antikapitalisme.

Desakan-desakan untuk kemerdekaan nasional sangat kuat dan radikal. Organisasi itu juga tidak sepaham dengan sistem feodalisme, nasionalisasi perusahaan-perusahaan kapital dan restorasi hak-hak tanah pribumi. Sementara itu Gabungan Politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Thamrin. Dalam gabungan itu, Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Thamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia, karena keberhasilannya dalam pemilihan di volksraad. Thamrin kemudian memimpin front Indonesia bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional.

Menganalisis Tumbuhnya Ruh Kebangsaan dan Nasionalisme

Menganalisis Tumbuhnya Ruh Kebangsaan dan Nasionalisme

Koran di era itu memiliki makna yang strategis dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Koran dapat memuat ide-ide pembaruan, ide-ide nasionalisme sehingga bisa menggelorakan semangat kebangsaan pada setiap jiwa rakyat Indonesia. Pada uraian berikut ini kita akan mengkaji tentang tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari peran pers, juga adanya gerakan pembaruan dalam Islam dan sudah tentu sangat terkait dengan bagaimana kebijakan Pemerintah Belanda . Menganalisis Tumbuhnya Ruh Kebangsaan dan Nasionalisme

1. Politik Etis

Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu diikuti dengan penaklukkan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai, jika perlu dengan pendekatan militer. Daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan adminstrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut Pax Neerlandica. Pemerintah kolonial pun melakukan perjanjianperjanjian. Selanjutnya sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern. Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke tangan Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisonal dengan rakyatnya, mereka kemudian dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial. Sementara itu pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis pada sistem kapitalisme Barat melalui komersialisasi, sistem moneter, dan komoditas barang. Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan, dan pelayaran. Dampak dari itu kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan. Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus dan intelektual di Hinda Belanda, yaitu C.Th. Van Deventer dalam tulisannya yang berjudul “Een Eereschlud’ (hutang kehormatan), yang dimuat di majalah De Gids (1899). Dalam tulisannya Van Deventer mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Kritikan itu mendapat perhatian dari berbagai kalangan, beberapa kelompok yang sependapat dengan Van Deventer mengungkapkan perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi. Keuntungan yang didapat dari hasil ekploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui berbagai bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengurus pemerintahan. Kritik-kritik itu mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru itu adalah Politik Etis.

Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era Politik Etis, yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916) Ada tiga program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupanpun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, akan tetapi juga pada sektor swasta Belanda.

Adanya pendidikan gaya Barat itu membuka peluang bagi mobilitas sosial masyarakat di tanah Hindia/Indonesia. Pengaruh pendidikan Barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputra itu disebut “priyayi baru” yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi untuk menyalurkan ide-ide dan pemikiran yang ingin membawa kemajuan, dan pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan dari kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau apa pun karena mereka adalah bumiputra. Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan setelah lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang tua mereka. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran “nasional” sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama “bangsa-bangsa” lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi makna baru bagi kaum pelajar terdidik saat itu. Mereka tentunya tidak mengenal satu sama lain di Batavia, Bandung, Semarang, Solo, Yogyajakarta, Surabaya, dan seluruh wilayah Hindia. Mereka saling berbagi pengalaman, gagasan, dan asumsi tentang dunia, Hindia, dan zaman mereka. Pemerintah Kolonial Belanda juga membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Mereka itu penggerak wacana perubahan di lembaga tersebut.