Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara
Lembaga Negara

Lembaga Negara – Sistem Pemerintah dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Lembaga Negara – Setelah pelaksanaan Pemilu 2004, ketentuan ketatanegaraan sebagaimana tercantum dalam perubahan UUD 1945 mulai berlaku secara keseluruhan. Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 menetapkan bahwa sistematika UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan). Penjelasan UUD 1945 tidak termasuk dalam kesatuan sistematika UUD 1945. Dengan demikian, tentang tujuh kunci pokok pemerintahan negara RI yang terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak berlaku lagi.

Lembaga Negara- Berkaitan dengan perubahan UUD 1945, khususnya pasal 1 ayat (2), terdapat perubahan kekuasaan tertinggi dalam kelembagaan tinggi negara. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan adalah lembaga tertinggi negara. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945 MPR menjadi lembaga negara, meskipun pada dasarnya tetap rakyat yang memiliki kedaulatan.

Lembaga Negara

1. Susunan Pemerintahan Indonesia secara Konstitusional Sistem demokrasi Pancasila yang dianut Pemerintah Indonesia secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945. Pedoman ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan tampak dalam struktur berikut ini.

Lembaga Negara – Menurut perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas: a) Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). b) Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. c) Lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. d) Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga Negara – Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut bunyi pasal tersebut, maka negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dijalankan sepenuhnya oleh rakyat menurut undang-undang dasar. Kekuasaan rakyat tersebut didistribusikan dan dilegalisasikan kepada lembaga-lembaga negara sebagaimana dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan MPR melalui amandemen konstitusi (1999- 2002). 1) Lembaga legislatif Badan legislatif (MPR) terdiri atas DPR dan DPD. DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan badan legislatif:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang dalam: (1) Menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. (2) Melantik presiden dan wakil presiden (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 (pasal 3 ayat [1], [2], dan [3]). (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR mengangkat seseorang wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden (pasal 8 ayat (2)) (5) Memilih presiden dan wakil presiden bila keduannya berhalangan tetap secara bersamaan (pasal 8 ayat [3] UUD 1945).

1. Jumlah anggota DPR 2004-2009 per fraksi: • Fraksi partai Golkar = 127 orang • Fraksi partai PDI-P = 109 orang • Fraksi partai PPP = 55 orang • Fraksi partai Demokrat = 57 orang • Fraksi partai PAN = 53 orang • Fraksi partai Kebangkitan Bangsa = 52 orang • Fraksi PKS = 45 orang • Fraksi PBR = 14 orang • Fraksi PDS = 13 orang • Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi = 20 orang

2. Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2004, sebanyak 550 orang anggota DPR dan 128 orang anggota DPD.

b) Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

(1) Membentuk undang-undang (fungsi legislasi). (2) Mengawasi keuangan negara berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23E ayat [2] UUD 1945). (3) Membahas rancangan undang-undang APBN bersama presiden (pasal 23 ayat [2] UUD 1945). (4) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A ayat [3] UUD 1945). (5) DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (pasal 20A ayat [3] UUD 1945). (6) DPR mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden (fungsi pengawasan). (7) Memberi dan menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat [1]). (8) Mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang (pasal 147 sampai 148 Tata Tertib DPR RI 2002). (9) Mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang (pasal 170 sampai dengan 174 Tata Tertib DPR RI 2002). (10) Mengajukan rancangan undang-undang (pasal 184 Tata Tertib DPR RI 2002). (11) Mengajukan pertanyaan, hak protokoler dan hak keuangan/ administrasi bagi setiap anggota perseorangan DPR (pasal 185 Tata Tertib DPR RI 2002). (12) Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR.

Hak-hak DPR, antara lain: 1) Hak interpelasi ialah hak untuk meminta keterangan kepada presiden. 2) Hak angket ialah hak untuk menyelidiki sesuatu/masalah tertentu. Hak ini dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 orang anggota DPR dan disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR. 3) Hak inisiatif ialah hak DPR untuk mengajukan usul Rancangan UndangUndang (RUU). 4) Hak amandemen ialah hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu hal atau usul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah kepada DPR. 5) Hak budget ialah hak DPR untuk mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Jika RAPBN yang diajukan tersebut ditolak oleh DPR, pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu. 6) Hak bertanya ialah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden. Pertanyaan diajukan dalam bentuk tertulis. 7) Hak petisi ialah hak DPR mengajukan anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah, bisa juga berupa usul dan saran.

c) Dewan Perwakilan Daerah Sesuai dengan pasal 22C dan 22D UUD 1945, DPD adalah salah satu lembaga negara (lembaga legislatif) mempunyai tugas dan wewenang: (1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [1] dan [2]). (2) Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [3]). (3) Melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. (5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK serta memberi pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota BPK (pasal 23E ayat [2]).

Menurut UU Nomor 4 tahun 1999 anggota MPR berjumlah 700 orang yang terdiri dari anggota DPR 500 orang, utusan daerah 135 orang, (5 orang setiap daerah tingkat I) dan utusan golongan sebanyak 65 orang. Setelah perubahan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD. Bagaimanakah susunan MPR, DPR dan DPD menurut undang-undang yang terbaru? Lakukanlah bersama kelompokmu studi kepustakaan dan media massa untuk menjelaskan hal ini. Kemudian laporan ditulis pada buku tulismu

2) Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif: a) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat [1]). b) Presiden berhak (pasal 5 ayat [1]) mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat [4]) serta menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. c) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. d) Dengan persetujuan DPR, presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. e) Menyatakan keadaan bahaya. f) Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. i) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain. j) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. k) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. l) Mengangkat Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia dengan persetujuan DPR. m) Menetapkan calon Hakim Agung (yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR). Kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan presiden dibatasi dengan undang-undang. Baik Presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Ini bisa dilaksanakan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Usul pemberhentian yang diajukan oleh DPR itu terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, bahwa presiden dan/atau wakil presiden dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945:

a) Pasal 7B ayat (1), “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

b) Pasal 7B ayat (3), “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pembantu presiden adalah menteri negara. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bergantung kepada presiden.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang, seperti tercantum dalam UUD 1945: (1) Pasal 17 ayat (1), “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” (2) Pasal 17 ayat (2), “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” (3) Pasal 17 ayat (3), “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” (4) Pasal 17 ayat (4), “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” 3) Lembaga yudikatif Lembaga yudikatif memegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Kekuasaan dan kewenangannya adalah sebagai berikut: a) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung, antara lain: (1) Melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. b) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain: (1) Menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu. (2) Berkewajiban memberi putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar. c) Kekuasaan dan kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. 4) Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan bertugas: a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (pasal 23E ayat [1]). b) Melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD (pasal 23E ayat [2]).

 

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila secara resmi tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut akan diuraikan bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia?

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Dalam pengertian Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia perlu dipahami betul, bahwa asal mula Pancasila digali dari unsur-unsur pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Pancasila sering kita sebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup atau weltanschauung. Banyaknya penyebutan yang berkaitan dengan Pancasila menunjukkan betapa luas peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian yang berkaitan dengan penyebutan Pancasila di antaranya:

a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai roh/ jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya-Majapahit.

b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila ciri khas bangsa yang dapat membedakannya dari bangsa lain.

c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan keseharian.

d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya seluruh peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam UU RI No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila merupakan konsepsi dasar kehidupan bangsa yang digali dari kebiasaan masyarakat yang diangkat oleh para pendiri negara dalam suatu pengesahan yaitu Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

f. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai jiwa Proklamasi sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita luhur ini merupakan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia.

g. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, artinya Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

h. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara berserta unsur-unsurnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara.

Pancasila dalam pengertian dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas dan tegas menyatakan: “. . . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada . . . .” Pengertian berdasarkan kepada, berarti dasar filsafat negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara menurut Prof. Drs. Notonegoro, S.H. menyatakan antara lain “di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Dan norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara dalam hukum mempunyai pengertian dan kedudukan yang kuat, tetap dan tak dapat diubah.”

Perlu ditegaskan kembali bahwa berbagai penyebutan tentang Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya, janganlah menimbulkan kerancuan pemahaman tentang pengertian Pancasila. Tetapi kita perlu memfokuskan perhatian kita pada fungsi pokok Pancasila itu sendiri.

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di segala bidang agar suatu bangsa dapat memecahkan semua permasalahan. Dalam pelaksanaanya tidak akan bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku. Pancasila merupakan norma fundamental yang berfungsi sebagai cita-cita hukum atau ide yang akan diusahakan menjadi suatu kenyataan.

Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia. Hal ini diyakini betul bahwa Pancasila adalah ideologi paling benar, paling adil, paling tepat, paling bijaksana bagi bangsa Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai ideologi negara, lebih baik kita kupas terlebih dahulu tentang pengertian ideologi dan arti penting ideologi bagi suatu bangsa.

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang berarti melihat dan logika yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan ajaran tentang gagasan yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia serta kehidupannya. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, ideologi disebut sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan suatu negara.

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

2. Pengertian Ideologi

Dalam ideologi suatu bangsa terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakannya serta mempermudah bangsa tersebut untuk dapat membangun dirinya.

Jadi, arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai berikut: a. Memberikan arah yang mantap dalam berkelompok dan menggerakannya menuju tujuan masyarakatnya.

b. Untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan mempersatukannya dalam satu kesatuan yang utuh.

c. Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial yang terjadi serta menjadikannya sebagai kehidupan yang penuh solidaritas dan kebersamaan.

d. Untuk mempersatukan berbagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi negara merupakan cita-cita negara atau harapan dan keinginan dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini pada hakikatnya juga merupakan asas kerohanian bangsa, artinya bahwa Pancasila memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mewujudkan pandangan dunia, pedoman hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi yang akan datang.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidaklah bersifat kaku dan berpandangan sempit. Akan tetapi, sebaliknya Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru. Hal ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa serta negara.

Walaupun demikian, nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia (Pancasila merupakan ideologi tertutup). Jadi, ideologi negara ialah suatu cita-cita yang meliputi nilai-nilai dasar dan menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah dilandasi langkah awal pelaksanaanya, dibatasi geraknya dan selalu terarah dalam pencapaian tujuan dengan Pancasila.

Melalui pengamatan media massa cetak maupun elektronik, kajilah makna Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara pada masa sekarang! Buat laporan tertulis pada buku tulismu secara berkelompok! (Satu kelompok 4 orang).

3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Ideologi

Pancasila ialah pandangan manusia Indonesia tentang perilaku bermasyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nilai, sikap dan gagasan yang terkandung dalam ideologi Pancasila mengacu pada pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, antara lain:

a. Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.

c. Segala sesuatu berdasarkan undang-undang dasar negara.

d. Nilai-nilai Pancasila. Kelebihan Pancasila adalah mewujudkan cita-cita menuju kenyataan yang diinginkan masyarakat Indonesia.

Di samping itu, Pancasila juga berperan menjaga kelestarian bangsa serta negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman serta gangguan. Di samping kelebihan, Pancasila juga mempunyai kekuatan karena memiliki nilai-nilai dasar yang berakar dari budaya masyarakat dan pengalaman sejarahnya. Nilai-nilai tersebut mengandung idealisme tentang harapan masa depan yang lebih baik dan memiliki keluwesan yang memungkinkan menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengingkari hakikat/nilai Pancasila.

Dengan demikian, sebagai ideologi Pancasila dapat memberi pedoman untuk melakukan kegiatan di segala bidang. Pengembangan nilai-nilai dasar Pancasila tertuang antara lain dalam nilai instrumen dan nilai praktis.

Dalam konstitusi penjabaran ini tampak dalam perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. Penjabaran nilai-nilai dasar ini harus memperhatikan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta proses seleksi budaya bangsa Pancasila. Nilai dasar ialah nilai yang bersifat umum, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya.

Nilai instrumen adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan kebijakan dan rencana menindaklanjuti nilai dasar. Nilai praktis ialah hubungan antara nilai instrumen dengan keadaan nyata, dalam wujud kenyataan sehari-hari, bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Sedangkan nilai lain dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah nilai moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan (akhlak). Moral dihubungkan dengan etika berarti sesuatu yang membicarakan tentang kesusilaan dan sopan santun. Sedangkan pengertian nilai adalah kegunaan, taraf atau harga. Sesuatu bernilai bila berguna (nilai kegunaan), sesuatu dianggap baik berarti mengandung nilai etika dan sesuatu memiliki nilai religius (agama).

Jadi, kita dapat menilai atau menimbang suatu perbuatan manusia dengan menghubungkan “sesuatu” dengan sesuatu yang lain guna mengambil satu kesimpulan benar-salah, berguna atau tidak berguna, dan seterusnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:

a. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

b. Ideal, material, spiritual, pragmatis, dan bernilai positif.

c. Logis, estetis, etis, sosial dan religius.

Jadi, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketaqwaan kepada-Nya, yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai moral kemanusiaan, antara lain pengakuan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama dan pengertian, saling menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki rasa, cipta, cinta, karsa, dan keyakinan.

c. Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai moral persatuan bangsa bagi seluruh warga Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia, yang meliputi berbagai keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan mengakui kesatuan dan nasionalisme bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung nilai moral kerakyatan antara lain: kedaulatan negara di tangan rakyat, pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, dan musyawarah untuk mufakat dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai moral keadilan sosial antara lain: wujud keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dalam seluruh bidang kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan.

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

Di samping itu, sila kelima ini juga mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, kesinambungan antara hak dan kewajiban, mencintai dan menghargai akan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud nyata karya anak bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki dua sifat, yaitu sifat objektif dan subyektif.

Sifat obyektif Pancasila berarti sifat sesuai kenyataan dan biasanya bersifat umum atau universal yaitu:

a. Sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum dan universal. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataannya.

b. Inti sila-sila Pancasila dasar negara selalu ada dalam adat, kebisaan kebudayaan, agama dan lain-lain. Inti dari sila-sila Pancasila ini memuat hubungan hidup manusia yang mutlak dan tidak berubah. Seperti hubungan antara manusia dengan Tuhan atau antara manusia dengan bangsa dan negaranya.

c. Pancasila dasar negara menurut ilmu hukum memenuhi kaidah negara yang fundamental atau mendasar, tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh para pembentuk negara (PPKI) yang telah tiada. Oleh karena itu, Pancasila akan selalu ada sepanjang masa.

d. Pancasila akan tetap ada, karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah oleh siapapun, sebab apabila diubah berarti negara dianggap bubar/tidak ada.

e. Pancasila dasar negara tidak dapat diubah karena Pembukaan UUD 1945 (alinea III) mengandung pernyataan kemerdekaan merupakan karunia Tuhan, dan manusia tidak dapat mengubahnya.

Jadi, Pancasila dasar negara bersifat obyektif. Sedangkan nilai Pancasila bersifat subyektif artinya Pancasila sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia yakni dibuktikan atau dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran, dan penilaian filsafat bangsa Indonesia. Dilihat dari subyek yang menemukannya, nilainilai Pancasila mempunyai nilai subyektif.

b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat bagi bangsa Indonesia.

c. Nilai-nilai Pancasila mengandung empat nilai kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran, estetis, etis, dan religius. Hal ini merupakan wujud dari hati nurani bangsa Indonesia. Jadi, jelas sifatnya subyektif.

Pancasila Dasar Negara

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah
Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintah

Melalui Sidang I BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh negara membahas tentang dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu dasar negara, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk dapat mendirikan gedung Indonesia Merdeka.

Mengenai asas dan dasar negara Indonesia Merdeka usulan dimulai oleh pidato Mr. Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 dengan judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Susunan dasar negara sebagaimana yang diusulkan Mr. Muh. Yamin dalam pidatonya adalah sebagai berikut: 1) Peri kebangsaan, 2) Peri kemanusiaan, 3) Peri ketuhanan, 4) Peri kerakyatan, 5) Kesejahteraan rakyat.

Setelah selesai pidato, Mr. Muh Yamin menyampaikan lampiran pidatonya tentang asas dan dasar negara seperti di bawah ini:

1) Ketuhanan Yang Maha esa, 2) Persatuan Kebangsaan Indonesia, 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya Ir. Soekarno menyatakan bahwa atas saran dari salah seorang temannya, maka asas dasar negara yang dikemukakannya dinamakan Pancasila. Panca = lima; sila = dasar atau sendi.

Beliau menyusun rumusan asas dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut:

1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Selain Mr. Muh Yamin dan Ir. Soekarno, Mr. Soepomo juga memberikan usulan tentang asas dan dasar negara, yang isinya sebagai berikut: 1) Persatuan, 2) Kekeluargaan, 3) Keseimbangan lahir dan batin, 4) Musyawarah, 5) Keadilan rakyat. Salah satu hasil Sidang I BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah disepakati untuk adanya sidang lanjutan menindaklanjuti rapat I, sehingga dibentuklah Panitia Kecil yang anggotanya terdiri atas sembilan orang. Oleh karena itu, panitia ini disebut Panitia Sembilan. Mereka adalah: 1) Ir. Soekarno, 2) Drs. Moh. Hatta, 3) A.A. Maramis, SH, 4) Abikusno Tjokrosuyoso,

5) Abdul Kahar Muzakir, 6) H. Agus Salim, 7) K.H. Wahid Hasyim, 8) Achmad Soebardjo. S.H., 9) Mr. Muh. Yamin. Rapat Panitia Kecil ini dilakukan di Gedung Jawa Hokokai yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

1) Menggolongkan usul-usul yang masuk sebagai berikut: a) usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya; b) usul mengenai dasar negara; c) usul mengenai bentuk dan kepala negara; d) usul mengenai unifikasi dan federasi; e) usul mengenai warga negara; f) usul mengenai daerah; g) usul mengenai agama dan negara; h) usul mengenai kenegaraan. 2) Usul prosedur yang harus dilakukan, yaitu prosedur agar segera tercapai Indonesia Merdeka. Panitia mengusulkan kepada badan penyelidik untuk: a) menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar; b) minta segera disyahkan hukum dasar itu oleh pemerintah agung di Tokyo dan minta agar selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang kewajibannya menyelenggarakan negara Indonesia merdeka atas hukum dasar yang ditentukan Badan Penyelidik dan melantik pemerintah nasional. 3) Menyusun usul rencana pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Mr. Moh. Yamin.

Adapun isi Piagam Jakarta sebagai berikut. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai Jengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selanjutnya, melalui Sidang II BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945 dimusyawarahkan penyusunan Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada rapat 11 Juli 1945, dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sehagai berikut: 1) Ir. Soekarno, 2) Otto Iskandardinata, 3) BPH Purbaya, 4) K.H. Agus Salim, 5) Mr. Achmad Subardjo, 6) Mr. R. Soepomo, 7) Mr. Maria Ulfah Santoso, 8) K.H. Wachid Hasim, 9) Parada Harahap, 10) Mr. J. Latuharhary, 11) Mr. R. SusantoTirtoprojo, 12) Mr. Sartono, 13) Mr. R.P. Singgih, 14) KRTH. Wuryaningrat, 15) Mr. R.P Singgih, 16) Mr. Tan Eng Hoa, 17) Dr. P.A. Husen Djayadiningrat, 18) Dr. Sukirman Wirjosandjojo, 19) Mr. A.A. Maramis, 20) Miyano (Jepang).

Melalui usulan dari Husen Djajadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu dibentuk Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut.

1) Panitia Kecil Declaration of Right dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (Ketua), Parada Harahap, dan Dr. Sukirman Wirjosandjojo. 2) Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan Mr. Soepomo (ketua), Mr. Achmad Subardjo, KPRT Wongsonegoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, Dr. Sukirman Wirjosandjojo. 3) Untuk Preambul tidak dibentuk panitia karena hasil Panitia Kecil 22 Juni 1945 telah diterima.

Peran PPKI Untuk Kemerdekaan Indonesia 

Ketika Jepang sudah makin terpojok dalam Perang Asia Timur Raya, tiga pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dr. Rajiman Wediodiningrat, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta dipanggil oleh Marskal Muda Terauci ke Dalat (Vietnam Selatan) dalam rangka membicarakan keputusan Jepang yang hendak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan wilayah yang mencakup seluruh bekas jajahan Belanda. Dalam pertemuan antara ketiga tokoh bangsa Indonesia dengan Marsekal Muda Terauci, dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 9 Agustus 1945, sebab BPUPKI telah dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Mula-mula, anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang terdiri atas wakil-wakil dari seluruh Indonesia.

Ketuanya Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Dalam perkembangannya, badan ini tanpa seizin Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri untuk merdeka. Adapun susunan anggota PPKI adalah sebagai berikut: 1) Ir. Soekarno (ketua), 2) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua), 3) dr. Radjiman Wediodiningrat, 4) Otto Iskandardinata, 5) K.H. Wahid Hasyim, 6) Ki Bagushadikusumo, 7) B.P.K.A. Suryoharnodjojo, 8) M. Soetadjo Kartodikusumo, 9) R. Panji Soeroso, 10) Prof. Dr. Mr. Supomo, 11) Abdul Kadir, 12) B.P.H. Purboyo, 13) dr. Amir (mewakili wilayah Sumatra), 14) Mr. Tengku Mohammad Hasan,

15) Mr. Abdul Abbas, 16) A.A. Hamidhan (mewakili wilayah Kalimantan), 17) I Gusti Ketut Puja (mewakili wilayah Sunda Kecil atau sekarang Nusa Tenggara), 18) Mr. J. Latuharhary (mewakili wilayah timur), 19) Dr. G.S.S.J. Ratu (mewakili wilayah Sulawesi), 20) Andi Pangeran, 21) Dr. Yap Twan Bing (mewakili golongan minoritas Cina). Pada 18 Agustus 1945, PPKI (Dokuritso Zunbi Inkai) rencananya akan mengadakan sidang yang membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia, lepas dari pemerintah Jepang, maka akhirnya sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dimanfaatkan untuk melengkapi syarat-syarat berdirinya negara. Adapun secara garis besarnya kegiatan PPKI pada 18 Agustus 1945 dibagi ke dalam dua tahap sebagai berikut. 1) Rapat Pendahuluan PPKI Kegiatan ini berupa rapat kecil yang terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Moh.

Hasan. Para tokoh melaksanakan rapat pendahuluan dan menghasilkan kesepakatan mengubah kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan perubahan tersebut, maka seluruh hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam. Menurut Drs. Moh. Hatta, dengan adanya perubahan itu memberikan tanda bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan nasib persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Rapat Utama PPKI Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta yang melahirkan tiga keputusan utama, yakni sebagai berikut. a) Menetapkan dan mengesahkan UUD 45 sebagai hukum dasar. Dalam UUD 45 tercantum dasar negara. Dengan demikian, PPKI pun telah menetapkan dasar negara RI yang harus diproklamasikan sehari sebelumnya. b) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. c) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

Rancangan yang digunakan dalam penetapan UUD 1945 adalah Rencana UndangUndang Dasar yang dirumuskan oleh BPUPKI pada 16 Juli 1945. Adapun untuk pembukaan Undang-Undang Dasar menggunakan bahan usul Rencana Pembukaan Hukum Dasar yang dirumuskan Panitia Sembilan 22 Juni 1945.