Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila secara resmi tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut akan diuraikan bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia?

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Dalam pengertian Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia perlu dipahami betul, bahwa asal mula Pancasila digali dari unsur-unsur pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Pancasila sering kita sebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup atau weltanschauung. Banyaknya penyebutan yang berkaitan dengan Pancasila menunjukkan betapa luas peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian yang berkaitan dengan penyebutan Pancasila di antaranya:

a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai roh/ jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya-Majapahit.

b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila ciri khas bangsa yang dapat membedakannya dari bangsa lain.

c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan keseharian.

d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya seluruh peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam UU RI No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila merupakan konsepsi dasar kehidupan bangsa yang digali dari kebiasaan masyarakat yang diangkat oleh para pendiri negara dalam suatu pengesahan yaitu Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

f. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai jiwa Proklamasi sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita luhur ini merupakan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia.

g. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, artinya Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

h. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara berserta unsur-unsurnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara.

Pancasila dalam pengertian dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas dan tegas menyatakan: “. . . . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada . . . .” Pengertian berdasarkan kepada, berarti dasar filsafat negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara menurut Prof. Drs. Notonegoro, S.H. menyatakan antara lain “di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Dan norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara dalam hukum mempunyai pengertian dan kedudukan yang kuat, tetap dan tak dapat diubah.”

Perlu ditegaskan kembali bahwa berbagai penyebutan tentang Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya, janganlah menimbulkan kerancuan pemahaman tentang pengertian Pancasila. Tetapi kita perlu memfokuskan perhatian kita pada fungsi pokok Pancasila itu sendiri.

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di segala bidang agar suatu bangsa dapat memecahkan semua permasalahan. Dalam pelaksanaanya tidak akan bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku. Pancasila merupakan norma fundamental yang berfungsi sebagai cita-cita hukum atau ide yang akan diusahakan menjadi suatu kenyataan.

Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia. Hal ini diyakini betul bahwa Pancasila adalah ideologi paling benar, paling adil, paling tepat, paling bijaksana bagi bangsa Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai ideologi negara, lebih baik kita kupas terlebih dahulu tentang pengertian ideologi dan arti penting ideologi bagi suatu bangsa.

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang berarti melihat dan logika yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan ajaran tentang gagasan yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia serta kehidupannya. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, ideologi disebut sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan suatu negara.

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

2. Pengertian Ideologi

Dalam ideologi suatu bangsa terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakannya serta mempermudah bangsa tersebut untuk dapat membangun dirinya.

Jadi, arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai berikut: a. Memberikan arah yang mantap dalam berkelompok dan menggerakannya menuju tujuan masyarakatnya.

b. Untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan mempersatukannya dalam satu kesatuan yang utuh.

c. Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial yang terjadi serta menjadikannya sebagai kehidupan yang penuh solidaritas dan kebersamaan.

d. Untuk mempersatukan berbagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi negara merupakan cita-cita negara atau harapan dan keinginan dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini pada hakikatnya juga merupakan asas kerohanian bangsa, artinya bahwa Pancasila memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mewujudkan pandangan dunia, pedoman hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi yang akan datang.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidaklah bersifat kaku dan berpandangan sempit. Akan tetapi, sebaliknya Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru. Hal ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa serta negara.

Walaupun demikian, nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia (Pancasila merupakan ideologi tertutup). Jadi, ideologi negara ialah suatu cita-cita yang meliputi nilai-nilai dasar dan menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah dilandasi langkah awal pelaksanaanya, dibatasi geraknya dan selalu terarah dalam pencapaian tujuan dengan Pancasila.

Melalui pengamatan media massa cetak maupun elektronik, kajilah makna Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara pada masa sekarang! Buat laporan tertulis pada buku tulismu secara berkelompok! (Satu kelompok 4 orang).

3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Ideologi

Pancasila ialah pandangan manusia Indonesia tentang perilaku bermasyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Nilai, sikap dan gagasan yang terkandung dalam ideologi Pancasila mengacu pada pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, antara lain:

a. Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.

c. Segala sesuatu berdasarkan undang-undang dasar negara.

d. Nilai-nilai Pancasila. Kelebihan Pancasila adalah mewujudkan cita-cita menuju kenyataan yang diinginkan masyarakat Indonesia.

Di samping itu, Pancasila juga berperan menjaga kelestarian bangsa serta negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman serta gangguan. Di samping kelebihan, Pancasila juga mempunyai kekuatan karena memiliki nilai-nilai dasar yang berakar dari budaya masyarakat dan pengalaman sejarahnya. Nilai-nilai tersebut mengandung idealisme tentang harapan masa depan yang lebih baik dan memiliki keluwesan yang memungkinkan menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengingkari hakikat/nilai Pancasila.

Dengan demikian, sebagai ideologi Pancasila dapat memberi pedoman untuk melakukan kegiatan di segala bidang. Pengembangan nilai-nilai dasar Pancasila tertuang antara lain dalam nilai instrumen dan nilai praktis.

Dalam konstitusi penjabaran ini tampak dalam perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya. Penjabaran nilai-nilai dasar ini harus memperhatikan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta proses seleksi budaya bangsa Pancasila. Nilai dasar ialah nilai yang bersifat umum, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya.

Nilai instrumen adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan kebijakan dan rencana menindaklanjuti nilai dasar. Nilai praktis ialah hubungan antara nilai instrumen dengan keadaan nyata, dalam wujud kenyataan sehari-hari, bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Sedangkan nilai lain dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah nilai moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan (akhlak). Moral dihubungkan dengan etika berarti sesuatu yang membicarakan tentang kesusilaan dan sopan santun. Sedangkan pengertian nilai adalah kegunaan, taraf atau harga. Sesuatu bernilai bila berguna (nilai kegunaan), sesuatu dianggap baik berarti mengandung nilai etika dan sesuatu memiliki nilai religius (agama).

Jadi, kita dapat menilai atau menimbang suatu perbuatan manusia dengan menghubungkan “sesuatu” dengan sesuatu yang lain guna mengambil satu kesimpulan benar-salah, berguna atau tidak berguna, dan seterusnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:

a. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

b. Ideal, material, spiritual, pragmatis, dan bernilai positif.

c. Logis, estetis, etis, sosial dan religius.

Jadi, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketaqwaan kepada-Nya, yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai moral kemanusiaan, antara lain pengakuan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama dan pengertian, saling menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki rasa, cipta, cinta, karsa, dan keyakinan.

c. Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai moral persatuan bangsa bagi seluruh warga Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia, yang meliputi berbagai keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan mengakui kesatuan dan nasionalisme bangsa.

d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung nilai moral kerakyatan antara lain: kedaulatan negara di tangan rakyat, pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, dan musyawarah untuk mufakat dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai moral keadilan sosial antara lain: wujud keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dalam seluruh bidang kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan.

Pancasila Dasar Negara
Pancasila Dasar Negara

Di samping itu, sila kelima ini juga mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, kesinambungan antara hak dan kewajiban, mencintai dan menghargai akan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud nyata karya anak bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini memiliki dua sifat, yaitu sifat objektif dan subyektif.

Sifat obyektif Pancasila berarti sifat sesuai kenyataan dan biasanya bersifat umum atau universal yaitu:

a. Sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum dan universal. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataannya.

b. Inti sila-sila Pancasila dasar negara selalu ada dalam adat, kebisaan kebudayaan, agama dan lain-lain. Inti dari sila-sila Pancasila ini memuat hubungan hidup manusia yang mutlak dan tidak berubah. Seperti hubungan antara manusia dengan Tuhan atau antara manusia dengan bangsa dan negaranya.

c. Pancasila dasar negara menurut ilmu hukum memenuhi kaidah negara yang fundamental atau mendasar, tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh para pembentuk negara (PPKI) yang telah tiada. Oleh karena itu, Pancasila akan selalu ada sepanjang masa.

d. Pancasila akan tetap ada, karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah oleh siapapun, sebab apabila diubah berarti negara dianggap bubar/tidak ada.

e. Pancasila dasar negara tidak dapat diubah karena Pembukaan UUD 1945 (alinea III) mengandung pernyataan kemerdekaan merupakan karunia Tuhan, dan manusia tidak dapat mengubahnya.

Jadi, Pancasila dasar negara bersifat obyektif. Sedangkan nilai Pancasila bersifat subyektif artinya Pancasila sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia yakni dibuktikan atau dijelaskan sebagai berikut :

a. Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran, dan penilaian filsafat bangsa Indonesia. Dilihat dari subyek yang menemukannya, nilainilai Pancasila mempunyai nilai subyektif.

b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat bagi bangsa Indonesia.

c. Nilai-nilai Pancasila mengandung empat nilai kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran, estetis, etis, dan religius. Hal ini merupakan wujud dari hati nurani bangsa Indonesia. Jadi, jelas sifatnya subyektif.

Pancasila Dasar Negara

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan Pancasila – Pembentukan BPUPKI , suasana sidang BPUPKI tersebut dengan teliti, kemudian buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan BPUPKI, khususnya hal-hal berikut : kapan dibentuk, siapa yang membentuk, suasana pembentukan, jumlah anggota, susunan organisasi, tugas BPUPKI, kapan melaksanakan sidang, dan tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut.

Perumusan Pancasila
Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila – Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Bangsa Indonesia pernah mengalami penderitaan ketika dijajah Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang kemudian menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pepatah “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” tepatlah kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat itu. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan “Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia” didengungkan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

Perumusan Pancasila – Penjajahan oleh Belanda dan Jepang menimbulkan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan.Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI).

Perumusan Pancasila – BPUPKI beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu: Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan UndangUndang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung “Chuo Sangi In”, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

2. Perumusan Dasar Negara oleh Pendiri Negara

Perumusan Pancasila – Ketua BPUPKI dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama BPUPKI, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka maka diperlukan suatu dasar negara Indonesia merdeka. Seperti disampaikan oleh Ir Soekarno pada awal pidato tanggal 1 Juni 1945. …. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia ? Paduka Tuan dan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan Dasar Indonesia Merdeka.

Perumusan Pancasila – Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. (Risalah Sidang, Halaman 63) Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi tentu bangunan itu tidak akan berdiri dengan kukuh. Oleh karena itu, sebuah dasar negara sebagai pondasi harus disusun sebaik mungkin. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, maka beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara.

Rumusan dasar negara yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Gagasan yang disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Pandangan yang disampaikan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam Sidang Pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka, Mr. Mohammad Yamin menekankan bahwa: “… rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur.”

“… kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya.”

Mr. Mohammad Yamin mengusulkan lima asas dan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu:

1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Sosial. Setelah selesai berpidato, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada Ketua Sidang, yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mr. Mohammad Yamin adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr. Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat Mr. Soepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi, negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham. Ir. Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara, menurut Ir. Soekarno, berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Ir. Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Panca Dharma. Kemudian, atas saran seorang ahli bahasa, Ir. Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia. Dengan berdasar pada peristiwa tersebut maka tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai “Hari Lahirnya Pancasila”.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945). Panitia Kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) di bawah pimpinan Soekarno. Terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia Delapan ini terdiri Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata (golongan kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim (golongan Islam). Panitia Kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yaitu Indonesia merdeka selekas-selekasnya, Dasar (Negara), Bentuk Negara Uni atau Federasi, Daerah Negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat, Badan Penasihat, Bentuk Negara dan Kepala Negara, Soal Pembelaan, dan Soal Keuangan.

Di akhir pertemuan tersebut, Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai “Panitia Sembilan”. Panitia Sembilan ini terdiri dari Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antarpeserta rapat tentang rumusan dasar negara. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Oleh Soekarno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh M. Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “Gentlemen’s Agreement”.( Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Tim Penyusun, 2012: 35 – 36).

Akhirnya, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam mukadimah (pembukaan) hukum dasar. Bunyi mukadimah memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD 1945. Bunyi lengkap mukadimah adalah sebagai berikut.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang anggota Panitia Sembilan, terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta, sebagai berikut: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia