Sejarah Tentang Kembali Ke UUD 1945

Sejarah Tentang Kembali Ke UUD 1945

Sejarah Tentang Kembali Ke UUD 1945

UUD 1945
UUD 1945

Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

UUD 1945 – Berakhirnya sistem pemerintahan parlementer (1959) berlanjut dengan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden itu berisi tiga hal, yaitu :

a. Pembubaran Konstituante.

b. Berlakunya kembali UUD 1945.

c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dijadikan dasar hukum berlakunya UUD 1945. Sejak saat itu ketatanegaraan Indonesia semestinya berdasar kepada UUD 1945.

Namun pada pelaksanaannya, sejarah menunjukkan bahwa masih terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, Pancasila dan ketentuan konstituasional. Bertitik tolak dari hal itu, maka timbul kesadaran yang melahirkan Orde Baru. Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem Pemerintahan yang berlaku berdasarkan demokrasi Pancasila (kegiatan pemerintah dan rakyat berdasarkan kepada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum).

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah 5 Juli 1959)

Bentuk negara menurut UUD 1945 yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi artinya pemerintah pusat memberi kesempatan dan kekuasaan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Bentuk pemerintahannya adalah republik yang berarti pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Baik bentuk negara maupun bentuk pemerintahan tersebut tidak berbeda dengan kandungan UUD 1945 pada masa 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mencerminkan bentuk pemerintahan Republik ialah alinea keempat, pasal 1 ayat (1), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7. Untuk mewujudkan kepentingan umum, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia meliputi pasal-pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945.

b. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah Dekrit 5 Juli 1959)

UUD 1945 pada masa Orde Baru (sebelum perubahan UUD 1945) menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterangkan dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok pemerintahan. Untuk lebih memahaminya dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Berdasarkan bagan kelembagaan tinggi negara di atas, dapat dilihat mekanisme hubungan kelembagaan antara MPR-Presiden-DPR, dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun tujuh susunan pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu:

1) Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Indonesia sebagai negara hukum berperan dalam mencapai tujuan nasional dan memenuhi ciri-ciri negara hukum yang berlaku umum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, asasi legalitas dan peradilan yang bebas serta tidak memihak.

2) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) yaitu kekuasaan yang dibatasi undang-undang.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia menetapkan UUD dan GBHN, serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Majelis memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis. Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab kepada MPR.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan undang-undang dan APBN, tetapi tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem parlementer, DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6) Menteri Negara ialah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Pengangkatan dan pemberhentian menteri negara adalah wewenang presiden. Menteri tersebut sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden (sistem kabinet Presidensial).

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Di samping bertanggung jawab kepada MPR, presiden juga harus memperhatikan suara DPR. Anggota DPR merangkap anggota MPR, sehingga DPR dapat mengawasi tindakan presiden. Jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka Dewan dapat mengundang Majelis untuk persidangan istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

Tindakan presiden yang dibatasi oleh pengawasan DPR merupakan usaha untuk mencegah terjadinya absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

Dalam periode ini terdapat ciri-ciri pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu:

1) Pemerintahan konstitusional (berdasarkan UUD 1945) yang mengakui adanya asas supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2) Partai politik terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (fusi, dari NU, PERTI/Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarikat Islam Indonesia); Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Setelah berlakunya UU No. 3 tahun 1985 dasar organisasi politik partai-partai politik adalah Pancasila dan UUD 1945. Setelah pemilu tahun 1987 kontestan pemilu mulai berorientasi kepada program bukan kepada dasar partai masa silam. Partai-partai yang mendukung berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 1985 adalah:

 a) Golongan Karya (Golkar) didukung oleh kekuatan-kekuatan KORPRI (±3,7 juta Pegawai Negeri); jutaan kader fungsional dan kader penggerak teritorial desa; cendikiawan Perguruan Tinggi; ormas yang mempunyai dasar dan tujuan sama dengan Golkar, yaitu MDI, MKGR, KOSGORO, SOKSI, AMS, AMPI; organisasi profesional seperti IKADIN, IDI, PGRI; para donatur yang cukup kuat dan kekuatan kepemimpinan intern Golkar mulai dari tingkat atas sampai tingkat komisariat. Presiden dan wakil presiden sebagai ketua dan wakil dewan pembina serta beranggotakan menteri, gubernur, ketua dewan pertimbangan, bupati/walikota, ketua dewan penasihat; kekuatan sosial ekonomi budaya; dukungan masyarakat; perangkat pemerintah desa yang dibantu BINMAS dan BABINSA serta rakyat yang memiliki kesadaran perkembangan politik di Indonesia.

  b) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didukung oleh kekuatan sebagian besar umat Islam; ulama-ulama Islam yang berpengaruh; santri-santri; rakyat desa dan kota yang berkeyakinan P3 identik dengan Islam; kekuatan-kekuatan yang mengusahakan berlakunya syariat Islam di Indonesia; dan partai-partai yang berfungsi beserta ormasnya (Parmusi, PSII, Perti, NU).

  c) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) didukung oleh kekuatan PNI dengan ormasnya GMNI, GSNI, GPM, Partai Katolik Indonesia, PMKRI, Parkindo dengan ormas Mahasiswa Pancasila; para pendukung Suryadi; kaum intelektual dari PNI, Parkindo, IPKI dan Partai Katolik Indonesia; kader-kader DPP PDI; keluarga Bung Karno seperti Rahmawati Soekarnoputri dan para donatur PDI yang mempunyai kekuatan ekonomi.

3) Pemilu sistem daftar, gabungan sistem proporsional dan sistem distrik dengan kelebihan serta kelemahan sebagai berikut: Kelebihan:

 a) Menurut pengalaman Pemilu 1971 sampai dengan 1987, selalu menghasilkan partai mayoritas, sehingga ada jaminan pemerintahan stabil yang didukung oleh kekuatan mayoritas di MPR dan DPR.

  b) Pemilu menghitung suara keseluruhan tanpa ada yang terbuang.  c) Dalam sistem daftar diusahakan adanya orang-orang yang berpengaruh di masyarakat sebagai peraih suara.

 d) Berusaha mewujudkan orang-orang yang dipilih betul-betul representatif dari daerah pemilihnya.

Kelemahan :

 a) Bila partai mayoritas tidak tercapai, maka perlu membentuk koalisi partai untuk membentuk pemerintahan yang didukung mayoritas koalisi. Hal ini dapat menimbulkan politik dagang sapi (bargaining position) untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan.

 b) Orang-orang yang terdaftar kurang dikenal masyarakat.

 c) Karena daerah pemilihannya seluas beberapa provinsi, maka kampanye bersifat masal dan lintas kabupaten yang kurang menguntungkan keamanan para kontestan.

 d) Menelan biaya besar untuk transportasi dan alat propaganda politik.

 e) Banyak menyita waktu, tenaga dan biaya pihak aparat keamanan.

4) Manajemen terbuka tampak dalam keikutsertaan rakyat dalam pemilu, pertanggungjawaban pemerintah mandataris MPR kepada MPR, pertanggungjawaban dari kepala daerah dan pemerintah desa kepada rakyat secara langsung.

Di samping itu, adanya pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

5) Terdapat komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah melalui media dan DPR.

6) Adanya kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab yang mengacu kepada Pancasila serta UUD 1945. Kebebasan itu tidak melepaskan adat istiadat masyarakat Indonesia, tapi mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian nilai dan norma-norma masyarakat yang religius serta berbudaya.

7) Masih banyak kendala, misalnya masih kurangnya kesadaran hukum individu dan organisasi sosial serta politik berkaitan dengan kurangnya tingkat pendidikan di masyarakat; penggunaan segala cara dalam pemilu yang bertentangan dengan undang-undang menimbulkan bentrokan fisik, janji-janji politik yang tidak terpenuhi; masih belum terlihat program-program organisasi politik yang senafas dengan Pancasila dan UUD 1945; kurang memadainya dana bagi organisasi politik dan pengkaderan; perekonomian belum matang, masih bergantung kepada bantuan luar negeri dengan beban utang dari APBN yang mudah dijadikan isu politik yang menimbulkan keresahan politik; masih banyaknya perpecahan disebabkan isu SARA; dan budaya paternalistik serta feodalistik dalam penentuan keputusan lebih banyak disebabkan rasa hormat kepada yang dianggap Bapak atau asal keturunan lebih, bukan berdasarkan hak suara individu.

 

Menampilkan  Sikap Positif Terhadap Pancasila

Menampilkan Sikap Positif Terhadap Pancasila

Menampilkan Sikap Positif  Terhadap Pancasila

Pancasila
Pancasila

Pancasila – Menampilkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pancasila – Dari pembahasan di awal kita telah paham benar bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengakar pada jiwa dan semangat seluruh rakyat dari anak-anak hingga orang dewasa, dari warga biasa sampai pejabat Negara.

Berikut kita uraikan beberapa contoh perilaku yang menampilkan Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 1) Di lingkungan keluarga: a) Melaksanakan ritual keagamaan, misalnya salat dan berdoa ketika hendak melakukan berbagai kegiatan. b) Melaksanakan acara pernikahan, acara selamatan anak, dan upacara kematian. c) Melaksanakan syukuran ketika mendapatkan kebahagiaan atau memperoleh berkah dan karunia Tuhan. d) Bersilaturahmi sesama anggota keluarga. e) Memperdalam, berdiskusi, ceramah, dan mengkaji ajaran agamanya masing-masing.

Pancasila

2) Di lingkungan sekolah: a) Mengikuti ceramah keagamaan. b) Mengikuti lomba kegiatan keagamaan. c) Menghormati Bapak dan Ibu guru. d) Berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran, upacara bendera. e) Memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah.f) Mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah. g) Mengikuti pelajaran agama di sekolah dengan sungguh-sungguh. h) Menghormati dan menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah. i) Memelihara sarana peribadatan dan membiasakan hidup bersih dan rapi. j) Melaksanakan ibadat menurut agama dan keyakinan masing-masing.

3) Di lingkungan masyarakat: a) Menjalankan ibadat sesuai tata cara agamanya masing-masing. b) Memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah. c) Menengok dan membantu tetangga yang tertimpa musibah, sakit dan ditinggal pergi (meninggal). d) Menengok, mendoakan dan mengantarkan tetangga yang meninggal dunia ke pemakaman. e) Berpartisipasi dalam kegiatan agama di masyarakat. f) Menghormati dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang seagama maupun tidak seagama. g) Menciptakan kebersihan, ketenteraman, dan keamanan lingkungan. h) Tidak merusak lingkungan hidup.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1) Di lingkungan keluarga: a) Mencintai, menghormati dan menaati nasihat orang tua. b) Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. c) Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. d) Orang yang mudah menghargai; orang yang sebaya saling menghargai, yang tua menyayangi yang muda. e) Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. f) Tidak saling mencampuri hak orang lain. g) Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan.

2) Di lingkungan sekolah: a) Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antarteman di sekolah. b) Melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan c) Menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. d) Membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. e) Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. f) Mengembangkan sikap tenggang rasa.

3) Di lingkungan masyarakat: a) Membantu korban bencana alam. b) Memberi sedekah kepada fakir miskin. c) Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. d) Meminta izin bila meminjam barang orang lain. e) Berlaku sopan kepada orang lain. f) Menjadi donor darah. g) Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. h) Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. c. Persatuan Indonesia

1) Di lingkungan keluarga: a) Mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. b) Mengutamakan kepentingan keluarga. c) Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. d) Saling menyayangi, tolong-menolong, saling menghormati, dan menghargai serta bergotong-royong di antara sesama anggota keluarga. e) Memajukan pergaulan demi keutuhan keluarga. f) Menjaga, memelihara dan mempunyai rasa memiliki harta benda keluarga.

2) Di lingkungan sekolah: a) Menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. b) Mencintai dan saling menghormati antarteman, guru dan petugas sekolah. c) Mengutamakan kepentingan sekolah. d) Bergaul dengan teman tanpa saling mengejek dan membedakan antarsuku, agama, ras, dan golongan. e) Mengikuti upacara dengan tertib. f) Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan serta tidak mencoret-coret dinding dan sarana lainnya. g) Menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar. h) Rajin mengembangkan usaha-usaha memajukan diri, misalnya giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, gemar membaca, dan memperdalam bidang keahliannya. i) Tertib membayar uang sekolah.

3) Di lingkungan masyarakat: a) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. b) Mengembangkan transmigrasi. c) Giat mengikuti sistem keamanan lingkungan dan bela negara. d) Saling tukar kesenian daerah. e) Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. f) Meningkatkan pariwisata dalam negeri. g) Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia.

d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1) Di lingkungan keluarga: a) Pembangunan rumah dengan perencanaan yang dimusyawarahkan terlebih dahulu. b) Musyawarah pembentukan panitia acara perkawinan, khitanan, atau rekreasi. c) Pembagian harta waris secara musyawarah. d) Pembagian tugas kerja anggota keluarga. e) Musyawarah penyelesaian masalah pada saat tertimpa musibah.

2) Di lingkungan sekolah: a) Pemilihan ketua kelas, pengurus dan ketua OSIS b) Pemilihan ketua regu dalam Pramuka. c) OSIS menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. d) Melaksanakan diskusi kelompok/kelas. e) Pembagian tugas dalam penyelesaian tugas sekolah. f) Ada perwakilan kelas yang menyalurkan aspirasi anggota OSIS pada pengurus OSIS, dan sebaliknyag) Menyalurkan opini/pendapat melalui majalah dinding.

3) Di lingkungan masyarakat: a) Perumusan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan RW/ Desa. b) Pembangunan Balai Desa. c) Pembangunan sarana umum. d) Pemilihan ketua RT, RW, dan pengurus LKMD, serta kepala desa. e) Musyawarah dan gotong royong pembangunan sarana umum. f) Pemberdayaan Badan Musyawarah Desa.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1) Di lingkungan keluarga: a) Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. b) Mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan lainnya. c) Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. d) Rajin melatih diri dengan keterampilan/hasta karya. e) Tidak bersikap boros. f) Mengatur pengeluaran. g) Menjadi orang tua asuh, atau teman asuh bagi orang lain yang kekurangan dalam ekonomi. h) Mau berbagi rasa dan keuntungan dengan keluarga lain yang membutuhkan pertolongan. i) Mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam mengembangkan usaha keluarga.

2) Di lingkungan sekolah: a) Siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan. b) Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. c) Pengadaan sarana belajar secara sederhana/wajar. d) Bekerja keras dalam meraih prestasi. e) Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. f) Menjadi anggota koperasi sekolah. g) Menjadi teman asuh bagi orang lain yang kurang mampu secara ekonomis. h) Setia kawan dalam menolong korban bencana alam dan fakir miskin. i) Menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial kemanusiaan.

3) Di lingkungan masyarakat: a) Manggalang kegiatan sosial. b) Menggalakan program jaring pengaman sosial dengan tepat sasaran. c) Menggalakan program padat karya dan memanfaatkan lahan tidur. d) Menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh. e) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat penganggur. f) Meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. g) Menggiatkan koperasi dan usaha ekonomi lemah. h) Meningkatkan semangat kerja keras dan kesederhanaan.

1. Pancasila 2. Dasar negara 3. Ideologi 4. Ideologi negara 5. Weltanschauung 6. Dimensi idealis 7. Dimensi normatif 8. Dimensi realistis 9. Ideologi terbuka 10. Ideologi tertutup 11. Nilai dasar Pancasila 12. Nilai instrumen Pancasila 13. Nilai praktis Pancasila 14. Nilai objektif 15. Nilai subjektif 16. Fundamental 17. Falsafah 18. Norma

1. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya. Di samping itu, Pancasila juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman Bangsa Indonesia. 3. Ideologi disebut sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschaauung, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan satu negara. 4. Pancasila sebagai ideologi Negara adalah suatu cita-cita yang akan dan ingin dicapai meliputi nilai-nilai yang menjadi pedoman dan dasar negara serta kehidupannya. 5. Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan dan semua kehidupan kenegaraan haruslah dilandasi dengan Pancasila. 6. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 7. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia. 8. Nilai-nilai Pancasila memiliki dua sifat yaitu sifat objektif dan subjektif 9. Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. 10. Pancasila bersifat tertutup artinya nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

 

Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa  dan Bernegara

Berbangsa dan Bernegara
Berbangsa dan Bernegara

Berbangsa dan Bernegara

Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Berbangsa dan Bernegara – Sebagai warga negara yang baik, sepatutnya kita pahami betul bagaimana menyikapi, mencermati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sebelumnya alangkah lebih baik apabila kita ketahui terlebih dahulu, bagaimana proses penyusunan Pancasila serta sejarahnya?

Berbangsa dan Bernegara – Semangat kebangsaan tampak pada para tokoh yang terlibat dalam diskusi pada sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka memiliki kesadaran bahwa bangsa kita memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah dari bangsa lain. Oleh karena itu, rumusan pandangan hidup yang mereka ajukan tidak mengambil dari ide yang ada pada kebudayaan bangsa lain.

Berbangsa dan Bernegara – Sekalipun mereka memahami berbagai ide dari luar, misalnya Ir. Soekarno menyebut ideologi Cina, ideologi nasionalisme dan sosialisme, Jerman zaman Hitler serta pandangan hidup Rusia. Semua itu, dijadikan sebagai bahan perbandingan. Jiwa keanekaragaman beragama tampak jelas dalam membahas dasar negara, agama (yang berkaitan dengan sila pertama) menjadi titik perhatian utama. Keseriusan dalam menempatkan agama pada posisi yang tepat dalam kehidupan bernegara tampak dalam pidato Bung Karno di depan sidang pleno II BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.

Pancasila lahir dari sumber budaya dan sumber ajaran agama. Budaya bangsa Indonesia memiliki nilai yang luhur dan layak untuk dijadikan landasan bernegara, dan ajaran agama, khususnya memiliki kelengkapan nilai yang sangat luhur. Hal ini akhirnya dikristalisasikan dalam melahirkan Pancasila oleh para pendiri bangsa secara arif dan bijaksana. Nilai-nilai Pancasila memiliki unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan, adat, dan agama-agama yang ada di Indonesia.

Proses penyusunan Pancasila tidak terlepas dari tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu: 1. Dasar kepercayaan bangsa Indonesia atas manusia pertama di dunia yaitu Adam dan Hawa berdasarkan keyakinan agama tanpa membutuhkan pembuktian alamiah yang relatif. 2. Masa gemilang Sriwijaya dan Majapahit sebagai negara yang bersatu dan berdaulat, telah memiliki unsur-unsur dari Pancasila. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada saat itu bahwa bangsa Indonesia (sebagai raga) dan jiwa Pancasila telah ada. 3. Selama ± 350 tahun penjajahan Belanda telah melenyapkan kedaulatan, persatuan, kemakmuran, dan ketertindasan lahir batin. Hal ini mendorong para pemimpin bangsa untuk memperjuangkan memperbaiki nasib rakyat.

4. Perlawanan fisik dilakukan oleh bangsa secara sendiri-sendiri sehingga belum berhasil mengenyahkan penjajah. Di samping itu, teknologi peperangan yang kita miliki belum modern, demikian pula politik adu domba Belanda memperpanjang penderitaan rakyat. 5. Para pemimpin bangsa merintis perjuangan dengan pendidikan dan persatuan serta kesadaran berbangsa untuk memajukan bangsa. 6. Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan tegas kita menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. 7. Tonggak penjajahan Jepang merupakan puncak penderitaan bangsa, tetapi tidak memadamkan semangat perlawanan terhadap Jepang. 8. Melalui BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan syarat-syarat berdirinya suatu negara yang berdaulat. 9. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin telah mengusulkan lima asas Dasar Negara RI (tanpa istilah Pancasila) seperti yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. 10. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengemukakan lima dasar falsafah negara Indonesia yang dinamakan Pancasila, perumusan dan sistematikanya berbeda dengan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila disebut Dasar Falsafah Negara. 11. Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh badan penyelidik berhasil merumuskan landasan perjuangan bangsa yang dikenal dengan Piagam Jakarta/Jakarta Charter. 12. Pada tanggal 14 Juni 1945 atas usul Ir. Soekarno, Piagam Jakarta oleh Badan Penyelidik dijadikan pembukaan dalam pandangan hukum dasar pada sidang II BPUPKI antara 10-16 Juli 1945. 13. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuknya PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pembentuk negara dan berwenang menetapkan hukum dasar fundamental. 14. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang didorong amanat penderitaan rakyat dan dijiwai Pancasila. 15. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 oleh PPKI sebagai badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, pembentuk negara menurut hukum tata negara Indonesia, dan peletak pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, setelah kita bahas proses penyusunan Pancasila beserta sejarahnya, berikut akan diuraikan bagaimana menyikapi Pancasila secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menunjukkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pancasila bersifat abstrak, memiliki pengertian yang luas, umum universal. Oleh karena Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah. Hal ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai kedudukan mutlak yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa, karena semua aspek kehidupan dalam pelaksanaannya dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dapat kita lakukan melalui pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari supaya memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Kita mempuyai tuntunan bertingkah laku, antara lain melalui beberapa butir kewajiban moral yang sudah diuraikan sebelumnya.

Selain itu, yang perlu kita kembangkan adalah norma-norma yang berlaku di negara kita. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan didasari alasan tertentu dengan disertai sanksi.

Norma-norma yang ada terdiri dari norma agama dengan sanksi agama, norma kesusilaan dengan sanksi rasa susila; norma sopan santun dengan sanksi sosial dari masyarakat; dan norma hukum dengan sanksi hukum dari Pemerintah (alat-alat negara).

Norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digali dari: a. Sila-sila Pancasila (termasuk di dalamnya ajaran agama) misalnya: 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup antarsesama umat agama dan penganut kepercayaan. 2) Memperlakukan sesama manusia sesuai keluhuran martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang berakal; mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban; tenggang rasa; tidak semena-mena kepada orang lain; gemar melakukan usaha kemanusiaan; dan menganggap bagian dari umat manusia.

3) Cinta tanah air dan bangsa, menempatkan persatuan dan kesatuan; kepentingan pribadi atau golongan; serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional. 4) Menyadari hak dan kewajiban; aktif dalam kehidupan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dilakukan dengan akal sehat, sesuai hati nurani dan dilandasi itikad baik melaksanakan, keputusan bersama. 5) Membangun masyarakat yang aktif dalam sosial ekonomi dan budaya.

b. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

c. Prinsip-prinsip UUD 1945.

d. Ketetapan-ketetapan MPR dan segala peraturan yang berlaku.

e. Norma-norma perjuangan bangsa, nilai-nilai dan jiwa 1945.

f Norma-norma lainnya yang bersumber kepada kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menjiwai UUD 1945 yang memuat susunan pemerintahan di Indonesia. Mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pokok-pokok pelaksanaan tersebut meliputi: a. Mengamalkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 dalam bernegara yaitu mewujudkan persatuan Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melaksanakan kedaulatan rakyat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mencita-citakan negara yang berdaulat, merdeka dan anti penjajahan. b. Mengamalkan prinsip-prinsip pikiran Pembukaan UUD 1945 yaitu menjunjung tinggi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia berdasar Pancasila, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, sistem ekonomi berdasarkan usaha bersama dan kekeluargaan, sistem budaya nasional, hak dan kewajiban bela negara serta sistem pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi dengan ketentuan-ketentuan: 1) Negara hukum 2) Sistem konstitusional 3) Pemerintahan bertanggung jawab pada rakyat 4) Sistem kabinet Presidensial 5) Adanya pengawasan parlemen 6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak 7) Otonomi daerah

c. Mengamalkan bidang-bidang lain dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu memajukan kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan/kedaulatan dan sosial ekonomi.

Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. membagi dua bidang kehidupan yang harus kita jalani meliputi: 1) Kehidupan manusia yaitu sosial, ekonomi, teknologi kebudayaan, kesusilaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kejiwaan, keagamaan dan kepercayaan. 2) Kehidupan negara yaitu pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, politik dan pertahanan keamanan. Dengan mengetahui bidang-bidang dan ruang lingkup kehidupan yang harus dilalui, maka kita harus menentukan langkah dan perbuatan yang sesuai dengan ideologi Pancasila, bukan ideologi-ideologi lain di dunia karena Pancasila merupakan kepribadian kita bangsa Indonesia.

Itulah yang bisa kami sampaikan atau sajikan materi tentang pancasila semoga materi ini bisa membantu anda untuk mengetahui lagi tentang pendidikan kewarganegaraan ! Terima kasih, salam mediasiswa