Perhitungan Pendapatan Nasional dan Pendapatan Perkapita

Perhitungan Pendapatan Nasional dan Pendapatan Perkapita

Perhitungan Pendapatan Nasional dan Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita

5. Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional Penghitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu.Tujuan penghitungan pendapatan nasional adalah sebagai alat ukur tingkat kemakmuran rakyat. Semakin tinggi nilai pendapatan nasional suatu negara maka semakin tinggi pula kemakmuran negara. Adapun manfaat dari penghitungan pendapatan nasional, antara lain:

Pendapatan Perkapita

a. Untuk Mengetahui Struktur Perekonomian Negara Dengan penghitungan pendapatan nasional akan diketahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional maka struktur ekonomi negara tersebut agraris. Namun jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri, dan sebagainya.

Pendapatan Perkapita

b. Untuk Mengetahui Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Setiap tahun dilakukan penghitungan pendapatan nasional dengan tujuan untuk membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi, sehingga barang dan jasa tersebut harus dihitung berdasarkan harga tetap. Artinya harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menghitung barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Dengan demikian akan dihasilkan pendapatan nasional riil (sebenarnya).

Pendapatan Perkapita

c. Untuk Membandingkan Perekonomian Antardaerah Maupun Antarnegara Apabila dasar penghitungan pendapatan adalah masyarakat seluruh daerah/provinsi maka disebut pendapatan regional. Dengan mengetahui besarnya pendapatan regional maka dapat diketahui struktur perekonomian dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dibandingkan dengan perekonomian daerah lain. Selain untuk mengukur perekonomian antardaerah, penghitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain. Sehingga dapat diketahui apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara berkembang atau bahkan negara yang masih terbelakang.

Pendapatan Perkapita

d. Untuk Membantu Merumuskan Kebijakan Pemerintah Hasil penghitungan pendapatan nasional dapat digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektifitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Selain itu dengan mengetahui perkembangan pendapatan nasional pemerintah dapat mengidentifikasikan masalah-masalah ekonomi yang baru muncul dan merencanakan program-program baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pendapatan Perkapita

B. Pendapatan Perkapita Selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat dapat diukur dari pendapatan perkapita. Besarnya pendapatan perkapita, sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Hasil penghitungan pendapatan perkapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.

Pendapatan Perkapita – Misalnya dua negara mempunyai pendapatan nasional yang sama besarnya, namun belum tentu kesejahteraan penduduk negara-negara tersebut sama. Misalkan pada tahun tertentu diketahui bahwa pendapatan nasional negara A dan pendapatan nasional negara B sama, yaitu Rp200 juta. Jumlah penduduk negara A adalah 200 jiwa sedangkan jumlah penduduk negara B adalah 400 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata penduduk negara A adalah Rp200 juta dibagi 200 maka hasilnya Rp1.000.000,00 sedangkan pendapatan rata-rata penduduk B adalah Rp200 juta dibagi 400 adalah Rp500.000,00. Dengan demikian terlihat bahwa pendapatan rata-rata penduduk di negara A lebih besar dibandingkan di negara B. Namun, apakah penduduk di negara A lebih makmur dari negara B? Jawabnya, belum tentu! Karena bagaimana pendistribusian pendapatan di negara A atau B belum diketahui. Berdasarkan contoh di atas, pendapatan rata-rata penduduk negara A sebesar Rp1.000.000,00, artinya nilai barang dan jasa yang dapat diperoleh masing-masing penduduk sebesar Rp1.000.000,00. Jadi apa yang dimaksud pendapatan perkapita? Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Atau pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Secara matematis, besarnya pendapatan perkapita dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan perkapita (PDB) = Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Jumlah penduduk atau Pendapatan perkapita (PDB) = Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Jumlah penduduk

Adapun Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan perkapitanya menjadi lima kelompok. 1. Kelompok negara berpendapatan rendah (law income economies), yaitu negara-negara yang memiliki PNB perkapita lebih kecil dari US $ 520 2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (low middle income economies), yaitu negara yang memiliki PNB perkapita sekitar US $ 1740. 3. Kelompok negara berpendapatan menengah (middle income economies) yaitu negara yang memiliki PNB berkapita sekitar US $ 2990. 4. Kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income economies) yaitu negara yang mempunyai PNB perkapita sekitar US $ 4870. 5. Kelompok negara berpendapatan tinggi (high income economies), yaitu negara yang memiliki PNB perkapita sekitar US $ 25.480.

D. Indeks Harga dan Inflasi Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku atas kebanyakan barang, tetapi kenaikannya berbeda. Ada yang tinggi persentasenya dan ada yang rendah. Selain itu sebagian barang tidak mengalami kenaikan. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam suatu negara. Adapun untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen yaitu indek harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.

1. Pengertian dan Cara Perhitungan Secara konseptual indeks berarti urutan data atau angka-angka. Indeks harga dapat diartikan sebagai kumpulan data berupa harga-harga secara berurutan, yang berfungsi untuk menentukan perubahan harga rata-rata yang berlaku pada suatu periode tertentu. Saat ini terdapat tiga indeks harga, yaitu indeks harga konsumen (Customer Price Index = CPI), indeks harga produsen (Producer Price Index = PPI) dan Pedeflasi GDP (GDP Deflator). Ketiga indeks ini dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat inflasi pada satu periode tertentu. Pada pembahasan ini hanya akan difokuskan pada indeks harga konsumen (IHK). IHK mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat pembelian. Berikut ini ciri-ciri IHK. a. Hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. b. IHK mencakup barang dan jasa yang domestik dan barang-barang impor. c. Dalam IHK, komponen biaya-biaya bunga mewakili biaya perumahan.

IHK dihitung dengan menggunakan data harga konsumen. Harga konsumen adalah harga barang-barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Harga konsumen diambil dari data empat kelompok, yaitu kelompok makanan, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa. IHK dapat dihitung dengan menggunakan formula indeks harga Laspeyres dan indeks harga Paasche (IP).

2. Pengertian Inflasi Inflasi adalah merosotnya nilai uang karena banyaknya uang yang beredar, sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan berlangsung terus menerus. Ada tiga komponen untuk menentukan terjadinya inflasi.

a. Kenaikan Harga Harga suatu komoditas dikatakan naik jika harga menjadi lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Misalnya, harga 1 buku tulis yang berisi 50 lembar sebesar Rp2.500,00. Beberapa hari kemudian naik menjadi Rp3.000,00. Hal ini berarti telah terjadi kenaikan harga buku tulis. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan pada periode yang lebih panjang yaitu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

b. Bersifat umum Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan terjadi inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga komoditas lainnya secara umum naik. Misalnya kenaikan harga 1 buku tulis yang berisi 50 lembar terjadi pada saat tahun ajaran baru, sehingga permintaan terhadap buku tulis meningkat. Tetapi apabila kenaikan harga buku tulis tersebut tidak menimbulkan kenaikan-kenaikan harga komoditas lain, maka tidak terjadi inflasi.

c. Berlangsungnya Terus Menerus Kenaikan harga-harga yang bersifat umum, apabila terjadinya hanya sesaat, belum dikategorikan terjadi inflasi. Sehingga perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini sebesar 8% per tahun, berarti akumulasi inflasi adalah 8% per tahun. Inflasi triwulan ratarata 2% (8% : 4) dan inflasi bulanan rata-rata 0,66% (8% : 12).

3. Penyebab Inflasi Telah disebutkan di atas, bahwa terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi.

a. Kenaikan Permintaan Agregate (Demand-Pull Inflation) Demand-pull inflation mengatakan bahwa perubahan tingkat harga disebabkan oleh perubahan permintaan. Kenaikan dalam permintaan yang lebih besar dari penawaran akan menyebabkan kelebihan permintaan. Akibatnya terjadi peningkatan harga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kurva di samping. 1) Gambar tersebut menunjukkan perubahan D barang dari AD0 ke AD1 . Dengan jumlah S total tetap pada AS0 . 2) Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan tingkat P dari P0 ke P1 3) Kenaikan harga ini menunjukkan terjadinya inflasi. b. Kenaikan Biaya Produksi (Cost-Push Inflation) Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi karena terjadi kenaikan harga faktor-faktor produksi. Misalnya adanya tuntutan serikat pekerja untuk menaikkan upah dan perusahaan menerima tuntutan tersebut. Peningkatan upah pekerja mengakibatkan biaya produksi meningkat. Akibatnya perusahaan membebankan kenaikan biaya produksi kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi. Proses terjadinya inflasi karena kenaikan biaya produksi dapat dilihat pada kurva di samping. Keseimbangan awal berada di titik E0. Apabila biaya produksi meningkat, akan menggeser kurva AS dari AS0 ke AS1, sementara Q tetap. Akibatnya jumlah produksi akan turun, namun harga barang meningkat dari P0 ke P1. Dengan demikian inflasi akan terjadi.

4. Laju Inflasi Laju inflasi adalah tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari satu periode ke periode lainnya. Menghitung laju inflasi merupakan salah satu topik yang penting dalam pembahasan inflasi. Angka inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode tertentu dibandingkan dengan IHK pada periode sebelumnya. Dalam masa inflasi kenaikan harga untuk bermacam-macam barang tidak berjalan dengan laju yang sama. Ada tiga cara untuk mengukur laju inflasi yaitu: a. membandingkan rata-rata tahunan, b. membandingkan bulan ini dengan bulan yang sama pada tahun lalu, dan c. membandingkan bulan ini dengan bulan yang lalu.

5. Jenis-Jenis Inflasi Inflasi yang terjadi pada suatu negara dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, penyebabnya dan berdasarkan asal terjadinya. a. Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya 1) Inflasi rendah Inflasi dikatakan rendah jika kenaikan harga berjalan sangat lambat dengan persentase kecil, yaitu di bawah 10% setahun. 2) Inflasi sedang Suatu negara dikatakan mengalami inflasi sedang, jika persentase laju inflasinya sebesar 10% – 30% setahun. 3) Inflasi tinggi. Inflasi dikatakan tinggi jika laju inflasinya berkisar 30% – 100% setahun. 4) Hiperinflasi Hiperinflasi dapat terjadi jika laju inflasinya di atas 100% setahun. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi, maka masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap uang, mereka lebih memilih menukarkannya dengan barang tertentu. b. Inflasi Berdasarkan Penyebabnya Inflasi dapat pula dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu: 1) Demand-pull inflation 2) Cost-push inflation Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. c. Inflasi Berdasarkan Asalnya Berdasarkan asalnya inflasi dibedakan menjadi berikut ini. 1) Inflasi karena defisit APBN. Inflasi jenis ini terjadi sebagai akibat adanya pertumbuhan jumlah uang yang beredar melebihi permintaan akan uang. 2) Imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi di suatu negara, misalnya beberapa barang di luar negeri yang menjadi faktor produksi di suatu negara, harganya meningkat, maka kenaikan harga tersebut mengakibatkan meningkatnya harga barang di negara tersebut.

E. Hubungan Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Data indeks harga konsumen yang telah kalian pelajari tersebut, memiliki hubungan dengan tingkat inflasi. Data indeks harga konsumen (IHK) dalam periode tertentu dapat digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Perhitungan tingkat inflasi dapat secara bulanan maupun tahunan. Semakin tinggi laju IHK akan semakin tinggi pula laju inflasi.

 

Pengertian Pendapatan Nasional dan Komponen Komponennya

Pengertian Pendapatan Nasional dan Komponen Komponennya

Pengertian Pendapatan Nasional dan Komponen Komponennya

Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional

A. Pendapatan Nasional

1. Pengertian Pendapatan Nasional Coba perhatikan kegiatan ekonomi keluarga kalian! Untuk apa orang tua kalian setiap hari pergi ke kantor, ke pasar untuk berdagang, ke sawah untuk bercocok tanam, dan lain-lain? Tentu saja mereka berusaha untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendapatan tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas tenaga yang ia sumbangkan, tanah atau sawah yang ia sewakan, keuntungan dari berdagang, dan lain-lain. Besarnya pendapatan yang mereka peroleh menunjukkan makmur tidaknya sebuah keluarga.

Pendapatan Nasional – Jadi, apa yang dimaksud pendapatan? Pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja (usaha). Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja (usaha) dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga atau perusahaan mempunyai pendapatan, bagaimana dengan negara? Negara juga memiliki pendapatan, yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional yang diperoleh pemerintah digunakan sebagai alat ukur kemakmuran negara tersebut dari waktu ke waktu. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai pembanding tingkat perekonomian dengan negara lain.

Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Dengan demikian pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pendapatan Nasional – Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat baik pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinyu dapat diperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasionalnya. Setiap negara akan mewujudkan suatu sistem penghitungan pendapatan nasional yang dinamakan national income accounting system atau sistem penghitungan pendapatan nasional. Pada hakikatnya sistem tersebut adalah suatu cara pengumpulan informasi mengenai perhitungan:

Pendapatan Nasional

a. nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara; b. nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional yang diciptakan; dan c. jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produksi nasional. Untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian, ada tiga cara atau metode pendekatan. Berikut ini metode pendekatan yang digunakan.

Pendapatan Nasional

a. Metode Pendekatan Produksi Penghitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan-perusahaan. Penggunaan cara ini dalam menghitung pendapatan nasional mempunyai dua tujuan penting, yaitu: 1) untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional; 2) sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan dua kali yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi Sektor ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi 9 (sembilan) macam, yaitu: a. pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; b. pertambangan dan penggalian; c. industri pengolahan; d. listrik, gas, dan air bersih; e. konstruksi; f. perdagangan, hotel dan restoran; g. pengangkutan dan komunikasi; h. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan i. jasa-jasa. Sebelum penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi terlebih dahulu perlu diketahui suatu contoh sederhana untuk menghitung nilai tambah. Contoh sederhana penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) sebagai berikut: Sebuah baju sebelum diproduksi tentu harus dicari bahan bakunya dulu, yaitu kapas, kemudian memproduksi benang dan kain. Apabila penghitungan nilai produk didasarkan pada nilai akhir dari baju, kain, benang, dan kapas maka akan terjadi penghitungan ganda atau double counting. Karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir kain dan nilai akhir kain juga mengandung sebagian nilai akhir benang.

b. Metode Pendekatan Pengeluaran Pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran maka penghitungannya dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Pengeluaran masyarakat dapat dibedakan menjadi berikut ini. 1) Pengeluaran konsumsi baik oleh perorangan atau perusahaan. 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah baik pusat maupun daerah. 3) Investasi domestik bruto seperti persediaan barang-barang dan alatalat produksi tahan lama dan perubahan stok. 4) Pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri (nilai ekspor dikurangi nilai impor).

c. Metode Pendekatan Pendapatan Berdasarkan metode pendekatan pendapatan, besarnya pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun. Pendapatan dari faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan laba. Dalam penghitungan pendapatan nasional yang sebenarnya, penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi seperti yang dinyatakan di atas. Dengan perkataan lain, pendapatan nasional tidak ditentukan dengan menghitung dan menjumlahkan seluruh gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor-faktor produksi dalam satu tahun tertentu. Hal ini dikarenakan dalam perekonomian terdapat banyak kegiatan di mana pendapatannya merupakan gabungan dari gaji atau upah, sewa bunga, dan keuntungan. Contoh dari bentuk pendapatan yang demikian adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan-perusahaan perorangan.Untuk suatu perusahaan perorangan (misalnya restoran yang dikelola anggota keluarga) yang dimaksud keuntungan usaha adalah gabungan dari gaji, upah, bunga, sewa, dan keuntungan yang sebenarnya dari usaha yang dilakukan oleh keluarga. Oleh karenanya, penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut: 1) pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah; 2) pendapatan dari usaha perorangan; 3) pendapatan dari sewa; 4) bunga netto; dan 5) keuntungan perusahaan.

2. Komponen-Komponen Pendapatan Nasional

Berikut ini ada beberapa komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. a. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama satu tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Namun penerimaan produksi dari warga negara asing yang berada di luar negeri justru ikut diperhitungkan. PDB dapat dihitung dengan tiga cara berikut ini. 1) PDB dihitung berdasarkan unit-unit produksi yang terdiri atas sektorsektor ekonomi. 2) PDB dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktorfaktor produksi yang turut serta dalam proses produksi. 3) PDB dihitung berdasarkan jumlah seluruh komponen permintaan akhir, yang terdiri atas pengeluaran konsumsi RT, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah dan ekspor bersih.

b. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) Produk Nasional Bruto (PNB) adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara (nasional) baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Ada dua aliran pembayaran penggunaan jasa faktor produksi. 1) Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. Selisih tersebut dinamakan pendapatan netto terhadap luar negeri dari faktor produksi atau net factor income to abroad. 2) Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih kecil daripada produksi di perusahaan nasional di luar negeri maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya dinamakan pendapatan netto ke dalam negeri dari faktor produksi atau net factor.

c. Produk Nasional Netto atau Net National Product (NNP) Produk Nasional Netto atau Net National Product (NNP) adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Untuk menghitung NNP adalah Produk Nasional Bruto (PNB) dikurangi dengan penyusutan (depreciation). Penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. NNP = PNB – penyusutan

d. Pendapatan Nasional Bersih atau Net National Income (NNI) Pendapatan nasional bersih atau net national income (NNI) dapat dilihat dari dua sisi. 1) Dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 2) Dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Untuk mengetahui besarnya NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). NNI = NNP – Pajak Tidak Langsung

e. Pendapatan Perorangan atau Personal Income (PI) Pendapatan perorangan adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional, merupakan pendapatan pribadi. Berikut ini pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi. 1) Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. 2) Pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan. 3) Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja pada dana pensiun.

Untuk menghitung pendapatan perorangan adalah: PI = NNI – (laba ditahan + iuran jaminan sosial + asuransi) + transfer payment Keterangan: 1) Laba ditahan adalah keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditujukan untuk: a) cadangan perluasan perusahaan, b) menjaga agar modal pokok besarnya tetap, dan c) cadangan untuk membayar utang-utang. 2) Iuran jaminan sosial atau social security dari perusahaan. Misalnya tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. 3) Transfer payment (Tr) atau pembayaran pindahan adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi melainkan hanya pemindahan pendapatan. Contohnya: pembayaran uang pensiun kepada veteran, pemberian uang saku dari orang tua kepada anaknya.

f. Pendapatan Bebas atau Disposible Income (DI) Pajak Penghasilan (PPh) Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposibel. Dengan demikian, pada hakikatnya pendapatan disposibel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. DI = PI – Pajak langsung .

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Komponen Pendapatan Nasional

Faktor-faktor yang memengaruhi komponen pendapatan nasional adalah konsumsi dan tabungan; investasi; serta permintaan dan penawaran agregat. Faktor-faktor berikut ini perlu diketahui, agar pemerintah tidak salah dalam mengambil dan menetapkan kebijakan ekonomi.

a. Konsumsi dan Tabungan Pendapatan nasional merupakan faktor penting yang menentukan tingkat konsumsi dan tabungan suatu negara. Dari data pendapatan nasional di berbagai negara termasuk di Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga sekitar 60 – 70% dari pendapatan nasional. Besarnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi keluarga tergantung dari banyak faktor, antara lain: 1) besarnya pendapatan bersih keluarga, 2) jumlah anggota keluarga, 3) tingkat pendidikan, 4) lingkungan sosial ekonomi, dan 5) agama dan adat kebiasaan.

b. Konsumsi dan Investasi Penghasilan yang tidak dibelanjakan, namun ditabung dapat digunakan untuk investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi yang dimaksud berupa investasi fisik dan investasi keuangan. Investasi fisik, misalnya penambahan kapasitas produksi dengan menambah jumlah mesin. Adapun investasi keuangan dapat dilakukan dengan pembelian saham-saham perusahaan yang berfungsi menambah modal bagi perusahaan. Peningkatan investasi yang diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi serta jumlah produksi akan memperluas kesempatan kerja. Sehingga jumlah produksi barang dan jasa meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi, antara lain: 1) tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh, 2) tingkat bunga, 3) ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, dan 4) kemajuan teknologi. Adapun hubungan pendapatan, konsumsi, dan investasi dapat dinyatakan dengan rumus: Y = C + S —> I = S Y = C + I

c. Permintaan dan Penawaran Agregat Sesuai dengan persamaan pendapatan nasional: Y = C + I + G + (X – M), menunjukkan bahwa meningkatkan permintaan agregat yang berupa konsumsi dan pengeluaran pemerintah (C dan G) akan meningkatkan pendapatan nasional (Y). Meningkatnya permintaan agregat, akan diikuti oleh meningkatnya penawaran agregat, sehingga investasi (I) meningkat. Peningkatan investasi tersebut karena penawaran yang tinggi sehingga perusahaan atau produsen akan menambah kapasitas produksi, sehingga pendapatan nasional akan meningkat.

Masalah Masalah Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi

Masalah Masalah Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi

Masalah Masalah Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi

Masalah Ekonomi
Masalah Ekonomi

Masalah Ekonomi

B. Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi Dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat di suatu negara adalah pengangguran dan inflasi. Kedua masalah ekonomi ini dapat menyebabkan dampak negatif yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Berikut ini masalah-masalah utama yang akan selalu dihadapi suatu negara.

Masalah Ekonomi

1. Masalah Pengangguran Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong pengangguran. Contohnya, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai pengangguran. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai pengangguran. Industrialisasi yang melanda negara-negara berkembang saat ini, selain menciptakan suatu keberhasilan juga menimbulkan berbagai dampak yang pelik, yaitu masalah pengangguran dan kesempatan kerja.

Masalah Ekonomi  – Tidak hanya negara maju yang menghadapi masalah pengangguran dan kesempatan kerja, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup memadai. Kurangnya lapangan kerja merupakan masalah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Masalah pengangguran tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi dalam konteks internasional yang memandang negara-negara yang sedang berkembang sebagai bagian peningkatan independensi (saling ketergantungan) yang sangat timpang dalam sistem ekonomi dunia. Di negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju ke usaha-usaha yang menyangkut kualitas hidup. Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan lingkungan hidup. Masalah pengangguran tidak jauh dari masalah kemiskinan. Keduanya selalu beriringan, karena dampak dari pengangguran adalah kemiskinan. Dengan demikian problem pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan negara. Dengan demikian, tepat sekali apabila inti pokok sasaran pembangunan berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan pembagian pendapatan secara adil dan merata.

Masalah Ekonomi  – Agar sasaran pembangunan tersebut tercapai, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran yang bersifat ekonomis. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis antara lain:

a. Menyediakan Lowongan Pekerjaan Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus menerus, dalam arti usaha jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang terus menerus meningkat. Maka untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup, perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan.

b. Meningkatkan Taraf Kemakmuran Rakyat Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita. Melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.

c. Memperbaiki Pembagian Pendapatan Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, sehingga pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Masalah Ekonomi

2. Masalah Inflasi (Kenaikan Harga) Masalah yang terus menerus mendapat perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Berdasarkan sumber dan penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk. a. Inflasi tarikan permintaan. b. Inflasi desakan biaya. c. Inflasi diimpor.

Masalah Ekonomi

a. Inflasi Tarikan Permintaan Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa ini, pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut dalam menyediakan barang dan jasa, sehingga keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya Inflasi ini juga terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaanperusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi pada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi Diimpor Inflasi diimpor bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peran yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi Inflasi yang terjadi di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Pada umumnya inflasi berasal dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut ini.

a. Tingkat Pengeluaran Agregat yang Melebihi Kemampuan Perusahaan untuk Menghasilkan Barang dan Jasa Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha akan menahan barangnya dan hanya akan menjual barangnya pada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Sehingga kecenderungan-kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga.

b. Adanya Tuntutan dari Pekerja untuk Menaikkan Upah Apabila pengusaha mengalami kesulitan dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Jika tuntutan kenaikan upah dipenuhi, maka akan terjadi kenaikan biaya produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaikkan harga-harga barang yang dihasilkannya. Selain itu inflasi dapat pula sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang serta adanya kekacauan politik dan ekonomi.

4. Dampak Negatif Inflasi Inflasi juga memberikan dampak negatif baik bagi individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Pada umumnya inflasi memberikan pengaruh pada menurunnya taraf kemakmuran masyarakat. Sebagian besar masyarakat memiliki gaji tetap. Sedangkan inflasi biasanya terjadi lebih cepat dari kenaikan upah pekerja. Sehingga upah pekerja mengalami penurunan. Dengan demikian kemakmuran masyarakat pun mengalami penurunan. Inflasi yang semakin meningkat akan mengurangi investasi, mengurangi ekspor, dan menaikkan impor. Sehingga hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

C. Kebijakan Pemerintah Permasalahan-permasalahan ekonomi di atas tentunya akan mewujudkan berbagai pengaruh buruk bagi perekonomian itu sendiri. Untuk menghindari pengaruh yang tidak baik tersebut, diperlukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi terdiri atas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

1. Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Melalui kebijakan fiskal masalah pengangguran dan inflasi dapat diatasi. a. Untuk Mengatasi Pengangguran Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang penting untuk mengatasi pengangguran. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Apabila dilihat dari sisi perpajakan, untuk mengatasi masalah pengangguran langkah yang harus dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Sehingga pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan. Kenaikan pengeluaran rumah tangga akan meningkatkan juga pengeluaran secara keseluruhan. Dengan demikian pendapatan nasional akan bertambah yang pada akhirnya kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. b. Untuk Mengatasi Inflasi Ketika inflasi terjadi maka untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran agregat. Usaha untuk mengurangi pengeluaran agregat yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga tekanan inflasi dapat dikurangi.

2. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk memengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Berikut ini kebijakan moneter dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. a. Untuk Mengatasi Pengangguran Cara pemerintah (melalui bank sentral) dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan menambah jumlah penawaran uang. Semakin meningkatnya penawaran uang maka akan menurunkan suku bunga dan meningkatkan investasi. Jumlah investasi yang semakin meningkat akan menambah kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. b. Untuk Mengatasi Inflasi Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu dengan cara menurunkan penawaran uang. Jika penawaran uang menurun maka tingkat suku bunga akan meningkat. Akibatnya investor akan mengurangi investasinya. Selain itu pengeluaran rumah tangga akan berkurang karena mereka lebih menginginkan untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan.