Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi
manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut
disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau 20141210160601166
berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa,
yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan
penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, upaya penegakan hak asasi manusia sering mengalami
kendala dan hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Kondisi sosial-budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk
negara kepulauan, yang juga memiliki banyak adat dan budaya. Disadari atau
tidak, dengan masih adanya stratifikasi dan perbedaan status sosial di negeri
ini, seperti pendidikan, usia, keturunan, pekerjaan, dan hal lainya dalam
kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan konflik horizontal.
2. Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk
menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Untuk itu,
dibutuhkan komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi.
Komunikasi dan informasi inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam
pemajuan dan penegakan HAM.
3. Untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, pemerintah tidak jarang
mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Kebijakan tersebut terkadang harus mengabaikan perbedaan kondisi masyarakat sehingga tak jarang terdapat hak-hak manusia yang dilanggar.
4. Dibuatnya peraturan perundangan bertujuan untuk mengatur hak-hak
manusia agar tidak saling bersinggungan. Namun, dengan adanya sejumlah
peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, tidak
seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia.
Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM masih sering terjadi.
5. Tidak hanya pemerintah dan peraturan perundangan yang mengatur persoalan
HAM, aparat dan penindaknya sebagai eksekutor memiliki faktor penting
dalam penegakan HAM. Penindakan yang lemah mengakibatkan banyak
terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar
hak orang lain. 6.
Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM. Akibatnya, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara, seperti pencurian, penodongan, penganiayaan ringan dan sebagainya.
7.
Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia sehingga korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
8.
Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Berdasarkan kondisi di atas, upaya pemajuan dan penghormatan HAM harus didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Disamping itu, diperlukan peran aktif kita untuk secara bersama-sama membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal maupun nasional sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan dalam Pasal 28 J bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini mengandung arti bahwa sudah sepantasnya kita menghormati hak-hak orang lain dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi tersebut sesuai dengan kodratnya.

Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan hak asasi manusia antara lain dapat berupa hal berikut.
1. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM
Sikap tersebut kita kemu-kakan dengan alasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. Selain itu, secara hukum pelanggaran HAM bertentangan dengan berbagai peraturan HAM yang ada, baik instrumen HAM nasional maupun internasional. Pelanggaran HAM akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dalam berbagai segi kehidupan.

2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM
Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan
HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM
lainnya. Di samping itu, upaya dukungan kita terhadap tindakan tegas terhadap
para pelaku pelanggaran HAM perlu terus dilakukan. Misalnya, mendukung
penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat serta proses peradilan HAM
dalam upaya penegakan HAM. Bentuk dukungan lain yang dapat kita lakukan
adalah memberikan bantuan kemanusiaan.
Dengan demikian, masalah penegakan HAM di Indonesia tidak hanya
bergantung pada peran pemerintah tetapi juga pada peran serta warga negara.
Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, di antaranya sebagai berikut.
a. Instrumen HAM (peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM).
b. Aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan
sebagainya.
c. Proses Peradilan hak asasi manusia, seperti tata cara penangkapan,
perlindungan saksi, dan sebagainya.
Menurut Prof Dr. Muladi, SH, pakar hukum pidana dalam buku Hak Asasi
Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat menjelaskan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia sering mengalami beberapa tantangan dan hambatan, di antaranya sebagai berikut.
a. Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum
internasional dalam International Crime Court (ICC).
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara
tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana
sesuai dengan Statuta Roma Tahun 1998.
c. Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan Kemanusiaan, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori.
Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang
memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya.
d. Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.

e. Perlindungan saksi yang tidak maksimal.
f. Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum Acara KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2)

Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2)

c Periode Tahun 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah
terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil
dan hak politik warga negara.
d. Periode Tahun 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada
semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan
berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan
pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah
Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang
merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi
HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS
No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan
rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia
dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Dalam buku 30 Tahun Indonesia
Merdeka, Ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan sebagai
berikut.   552ffd230423bd58148b4567

“Isi hakikat daripada Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh
manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak-hak asasi, yang
berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajibankewajibannya
dalam hubungan yang timbal balik: a. antarmanusia dengan
manusia; b. antarmanusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air;
antarBangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian Pancasila
yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban
individu terhadap masyarakat”.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an
persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi
dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat
diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan
individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa
Indonesia. Pemerintah pada masa ini bersifat mempertahankan produk hukum
yang umumnya membangun pelaksanaan HAM. Sikap pemerintah tercermin
dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Selain itu, Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap pemerintah ini didasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.
Meskipun mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya masyarakat dilakukan melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Selain itu, Komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (termasuk hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.
e. Periode Tahun 1998 – Sekarang
Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan
HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia.
Demikian pula pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional
semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya
norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan
HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu
tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara
konsisten (rule consistent behaviour). Pada tahap status penentuan (prescriptive
status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM,
seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU),
peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour)
mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahapl ini ditandai
dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah
konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam
Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor
83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain
itu, juga dicanangkan program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15
Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut.
1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.
2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional

Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Periode Tahun 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada
hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di
parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah
memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi),
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersamaan
dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan
sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Komitmen
terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam
Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30
Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:
“…sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai
bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar
dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin
sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita
akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak.”
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan
partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945 yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya
partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran
paham yang ada dalam masyarakat.
2) Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya
pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal
yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan
mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial
menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka. Isi Maklumat tersebut adalah sebagai berikut.
“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat
dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan
diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat utnuk menjalankan
macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha .

negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada di dalam tangan menteri”.
b. Periode Tahun 1950 – 1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam buku “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia menyatakan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 (lima) aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Dalam perdebatan di Konstituante misalnya, berbagai partai politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaannya mendahului bab-bab UUD.