Kerjasama usaha bagi hasil Cara Pembagian Sisa

Kerjasama usaha bagi hasil Cara Pembagian Sisa

Kerjasama usaha bagi hasil Cara Pembagian Sisa

kerjasama usaha bagi hasil – Kegiatan sebuah koperasi selalu diakhiri dengan penghitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), di mana dari hasil yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan serta mengetahui maju mundurnya koperasi. Untuk itulah SHU begitu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan koperasi. SHU dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

kerjasama usaha bagi hasil

kerjasama usaha bagi hasil
kerjasama usaha bagi hasil

kerjasama usaha bagi hasil

1. Cara Menghitung SHU Pendapatan koperasi selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya-biaya disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian sisa hasil usaha koperasi sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 45 dan Anggaran Dasar Koperasi.

kerjasama usaha bagi hasil

2. Jasa Modal dan Jasa Anggota Sisa hasil usaha yang diterima anggota meliputi jasa modal dan jasa anggota, baik berupa jasa pembelian maupun jasa penjualan.

kerjasama usaha bagi hasil

a. Jasa Modal atau Jasa Simpanan

Kewirausahaan

kerjasama usaha bagi hasil  – Pembangunan perekonomian Indonesia dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 33, yang maknanya mencakup tiga sektor utama perekonomian, yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Ketiga sektor tersebut perlu dikembangkan secara serasi dan mantap. Jelaslah, bahwa sektor swasta merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

kerjasama usaha bagi hasil  – Oleh karena itu, kewirausahaan atau kewiraswastaan mempunyai peran penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang perekonomian.

1. Pengertian Wirausaha

Kewirausahaan berasal dari kata ’wira’ yang berarti berani, utama, teladan, berbudi luhur, serta ’usaha’ yang berarti upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai suatu keberanian untuk berupaya memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, definisi kewirausahaan dapat dikemukakan sebagai suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, atas dasar kemampuan dan keberanian yang dimilikinya dengan cara memanfaatkan segala potensi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa sektor swasta selalu ditingkatkan guna menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara melalui usaha swasta, baik pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun peningkatan ekspor. Untuk itulah peran wirausaha sangat diperlukan.

Adapun manfaat tenaga-tenaga wirausaha antara lain sebagai berikut.

a. Sebagai generator dan sumber penciptaan serta perluasan kesempatan kerja. b. Pelaksana pembangunan yang dapat dipercaya integritasnya dan berdedikasi memajukan lingkungannya. c. Tidak melibatkan diri dalam persoalan keturunan, baginya kemanusiaan dan manusialah yang menjadi pusat perhatian kesibukannya. d. Kepribadian unggul dan martabat harga diri yang selalu mendapat perhatian utama untuk dikejar, ditingkatkan, dan dicita-citakannya. e. Persaingan yang dicita-citakan adalah persaingan yang wajar, sehat, tidak berlebihan, dan jujur dengan menggunakan, meningkatkan, dan memajukan tingkat efisiensi kerja usahanya. f. Selalu berusaha menghormati tertib hukum lingkungannya.

g. Berusaha mambantu atau menolong orang lain, agar orang lain mampu membantu dan menolong dirinya. h. Tidak akan rela dan sampai hati menipu, merugikan apalagi mengkhianati pemerintah, negara, dan bangsanya. i. Sumber tenaga manusia yang ideal. j. Hidup sepantasnya, segala barang yang dipakai diatur sebaik mungkin dan tidak berlebihan.

2. Peranan Wirausaha dalam Perekonomian

Nasional Seorang ahli bernama J. Schumpeter menekankan pentingnya peranan wirausahawan dalam kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan dalam organisasi.

Peranan wirausahawan sangat dibutuhkan oleh suatu negara karena ikut pula menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Adapun peranan wirausahawan adalah sebagai berikut. a. Ikut meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. b. Ikut memajukan ekonomi bangsa dan negara. c. Ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat. d. Ikut mengurangi atau mengatasi pengangguran. e. Ikut mengatasi ketegangan sosial. f. Ikut meningkatkan perdagangan domestik (dalam negeri) maupun perdagangan internasional. g. Ikut meningkatkan devisa negara. h. Ikut meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal.

 

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Pemda dan Pusat

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Pemda dan Pusat

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Pemda dan Pusat

Pemerintahan Daerah Pemda  – Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah Pemda  – Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah Pemda
Pemerintahan Daerah Pemda

Pemerintahan Daerah Pemda  – Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut. 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan dan keamanan 3. Peradilan/yustisi, 4. Moneter dan fiskal nasional 5. Agama

Pemerintahan Daerah Pemda  – Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah tujuan negara, kekuasaan, pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan perimbangan kekuasaan.

2. Intisari Materi

a. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.

b. Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

c. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia.

d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: 1) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 2) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota; dan 3) tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa. e. Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4.

Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Pemerintahan Daerah Pemda  – Penyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (?) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Pemahaman

Materi Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (?) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

Proyek Kewarganegaraan

Mari Mengamati Lingkungan

A. Persiapan

1. Bentuklah kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang. 2. Tentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan program kerja pemerintahan desa/kelurahan. 3. Tentukan lokasi dan subjek penelitian (responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara). 4. Susunlah pedoman pengamatan atau wawancara.

B. Pelaksanaan

1. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian. 2. Lakukanlah identifikasi program kerja yang belum dilaksanakan. 3. Lakukanlah identifikasi program kerja yang sudah dilakukan. 4. Lakukanlah identifikasi terhadap tingkat kepuasan warga atas pelaksanaan program kerja pemerintah desa/kelurahan setempat. 5. Catatlah setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

C. Pelaporan

Uraikanlah hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini. Uraian singkat tentang program kerja desa/kelurahan ….. (yang kalian amati) .

Pembagian – pembagian dalam keluarga

Pembagian – pembagian dalam keluarga

Pembagian – pembagian dalam keluarga

Pembagian - pembagian dalam keluarga
Pembagian – pembagian dalam keluarga

Pembagian Warisan Dalam Keluarga 

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Berdasarkan pengertian warisan tersebut, terdapat tiga unsur pokok sebagai berikut.

a. Seseorang pada saat wafat meninggalkan warisan.

b. Seorang atau beberapa orang ahli waris menerima kekayaan yang ditinggalkan.

c. Harta warisan ialah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan akan beralih kepada ahli waris itu. Karena tiap-tiap masyarakat mempunyai bermacam-macam sifat kekeluargaan, warisan dalam suatu masyarakat berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.

Soerjono Soekanto berpendapat, di Indonesia tidak terdapat satu sifat kekeluargaan antara orang-orang Indonesia asli, namun di pelbagai daerah ada pelbagai sifat kekeluargaan yang dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: a. sifat kebapakan (patriarchaat, vaderrechtelijk), b. sifat keibuan (matriarchaat, moederrechtelijk), dan c. sifat kebapakan-keibuan (parental, ourderrecgtelijk).

Perubahan Organisasi keluarga

Proses perubahan masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat industri modern telah mempengaruhi perubahan organisasi keluarga dan extended family menjadi nuclear family. Industrialisasi merupakan sebab pokok perubahan dari bentuk lama extended family ke bentuk baru nuclear family. Faktor yang menyebabkan perubahan sebagai berikut.

a. Industrialisasi menyebabkan nuclear family menjadi lebih bersifat mobile, mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Keluarga tidak lagi terikat oleh sebidang tanah untuk penghidupannya, tetapi berpindah ke tempat lain yang ada pekerjaan. Mobilitas kekeluargaan ini akan memperlemah ikatan kekerabatan dalam extended family. b. Industrialisasi telah menimbulkan corak kehidupan ekonomi baru dalam masyarakat. Dalam masyarakat agraris, seorang yang sudah tua dapat turut dalam proses produksi pertanian. Dalam masyarakat industri anak-anak, orang yang sudah tua, dan orang cacat tidak dapat turut dalam proses produksi di pabrik. Mereka menjadi beban kepala keluarga. c. Industrialisasi dapat mempercepat emansipasi wanita sebab memungkinkan wanita untuk mendapatkan pekerjaan di luar rumah tangga. Emansipasi ini menyebabkan lemahnya fungsi-fungsi extended family dan memperkuat fungsi nuclear family.

Perubahan dari extended family menjadi nuclear family mempunyai akibat positif maupun negatif bagi anggota keluarga.

a. Di satu pihak perubahan tersebut memberikan kebebasan yang lebih luas bagi individu. Dalam nuclear family individu bebas dari ikatan kewajiban dan tanggung jawab hubungan sosial yang lebih besar. b. Di pihak lain nuclear family menyebabkan timbulnya isolasi sosial, kurangnya afeksi, dan beban psikologis menjadi lebih berat sebab individu kurang mempunyai keleluasaan untuk melepaskan tekanan psikisnya. Akibat negatif nuclear family tampak pada naiknya angka perceraian dan gejala-gejala disorganisasi keluarga. Nuclear family menurut C.H. Coaly merupakan kelompok primer. Artinya, kelompok kecil yang memilki ciri, antara lain hubungan antarkeluarga intim, kooperatif, dan biasanya face to face. Tiap-tiap anggota memperlakukan anggota lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nuclear family merupakan kelompok kecil yang sangat kompak, hubungan antaranggota sangat intim dan face to face, bersifat tetap, hubungan antara anggota tersusun dalam hierarki status tertentu.

Jaringan Interaksi Antarpribadi

Dalam Keluarga Keluarga berperan menciptakan persahabatan, kecintaan, rasa aman, dan hubungan antarpribadi yang bersifat kontinu. Semuanya itu merupakan dasar bagi perkembangan kepribadian anak.

Sebagai kelompok primer, keluarga berpengaruh besar terhadap anggota-anggotanya karena hal-hal berikut.

a. Keluarga memberikan kesempatan yang baik kepada anggotanya untuk menyadari dan memperkuat nilai kepribadiannya. Dalam keluarga individu memperoleh kebebasan yang luas untuk menampakkan kepribadiannya. Kesempatan ini berguna bagi sosialisasinya sebab dengan cara demikian individu membangun harga diri.

b. Keluarga mengatur dan menjadi perantara corak keluarga. 1) Keluarga terbuka adalah keluarga yang mendorong para anggotanya untuk bergaul dengan masyarakat luas. Anak bergaul bebas dengan teman-temannya. Ayah dan ibu mempunyai banyak kenalan. 2) Keluarga tertutup adalah keluarga yang menutup diri terhadap hubungan dengan dunia luar. Keluarga yang tertutup menghadapi orang luar dengan kecurigaan. Hubungan sosial yang intim, kecintaan dan afeksi terbatas dalam lingkungan keluarga sendiri.

Sosialisasi Dalam Keluarga

Faktor yang menyebabkan peran keluarga sangat penting dalam proses sosialisasi anak adalah sebagai berikut. a. Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi face to face secara tertutup. Dalam kelompok tersebut perkembangan anak dapat diikuti dengan saksama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi. b. Orang tua mempunyai motivasi kuat untuk mendidik anak karena anak merupakan buah cinta kasih hubungan suami istri. Anak merupakan perluasan biologis dan sosial orang tuanya. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dan anak.