Penyimpangan Terhadap Konstitusi Indonesia

Penyimpangan Terhadap Konstitusi Indonesia

Penyimpangan Terhadap Konstitusi Indonesia

Penyimpangan Terhadap Konstitusi Indonesia
Penyimpangan Terhadap Konstitusi Indonesia

Konstitusi – Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi-Konstitusi di Indonesia

Konstitusi – Berbagai penyimpangan terhadap konstitusi-konstitusi di Indonesia, dibedakan atas dua kurun waktu, yaitu: 1. Sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sampai berlakunya konstitusi RIS 27 Desember 1949. 2. Sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang, yang terbagi atas masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Era Global (Reformasi).

Konstitusi – Pelaksanaan berlakunya konstitusi-konstitusi di Indonesia (UUD 1945 I, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 II) telah melahirkan berbagai penyimpangan secara konstitusional dalam kehidupan ketatanegaraan RI. Berikut ini akan diuraikan contoh penyimpangan-penyimpangan itu.

1. Berbagai Penyimpangan Pada Awal Kemerdekaan a. Periode 1945-1949 Pada awal kemerdekaan negara Indonesia masih dalam masa peralihan hukum dan pemerintahan, yang bertekad mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Segala perhatian ditujukan untuk memenangkan kemerdekaan sehingga dalam pelaksanaan UUD 1945 terjadi penyimpanganpenyimpangan konstitusional. Sistem pemerintahan belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada saat itu, berlaku pasal IV Aturan Peralihan yang menetapkan segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional (sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD 1945).

Konstitusi – Penyimpangan konstitusional yang terjadi pada awal kemerdekaan yaitu: 1) Komite Nasional Pusat berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif yang ikut menentukan GarisGaris Besar Haluan Negara, atas dasar Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. 2) Adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Akibatnya dibentuklah kabinet yang pertama negara RI yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Konstitusi – Pemerintahan parlementer tidak berjalan sebagaimana harapan Maklumat Pemerintahan 14 November 1945, karena keadaan politik dan keamanan negara, misalnya penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir 2 Oktober 1946, serangan umum Belanda tahun 1947, dan pemberontakan PKI Madiun. Kejadian ini memaksa presiden untuk mengambil alih kekuasaan menjadi sistem pemerintahan presidensial.

b. Periode Konstusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) Periode ini ditandai dengan berlakunya negara Republik Indonesia Serikat sebagai akibat perjanjian Konferensi Meja Bundar, yang isinya:

1) Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat. 2) Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada negara Republik Indonesia Serikat. 3) Didirikannya Uni antara RIS dan kerajaan Belanda. Berdirinya negara RIS dengan Konstitusi RIS (yang terdiri dari Mukadimah 4 alinea, 6 bab, 197 pasal dan lampiran) sebagai undangundang dasarnya, menimbulkan penyimpangan, antara lain: 1) Negara RI hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian, dengan wilayah kekuasaan daerah sebagaimana dalam persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal 2 Konstitusi RIS. 2) UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai UUD negara bagian RI. 3) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal. 4) Berlakunya sistem parlementer yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara.

Konstitusi

5) Sebagai akibat sistem parlementer, kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan dinilai negatif oleh DPR. 6) Terjadinya pertentangan politik di antara partai-partai politik saat itu (yang bercorak agama, nasionalis, kedaerahan dan sosialis, dengan sistem multipartai). Negara bagian bukanlah bentuk negara yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga timbul reaksi rakyat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri kepada negara RI, yang berpusat di Yogyakarta. Penggabungan negara berdasarkan pasal 44 Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS, Lembaran Negara No. 16 Tahun 1950 (mulai berlaku 9 Maret 1950). Akibat penggabungan ini, maka Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kemudian Negara RI dan RIS (wakil Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur) bermusyawarah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musyawarah antara negara RI dan RIS mencapai kata sepakat untuk membentuk negara kesatuan pada tanggal 19 Mei 1950. Kesepakatan itu dituangkan dalam Piagam Persetujuan RI-RIS, yang oleh Dr. Moh. Hatta (pemegang mandat dua negara bagian) dan Mr. A. Halim (pemerintah RI). Pada tanggal 15 Agustus 1950, menurut pasal 1 UU No. 7 Tahun 1950 ditetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara Republik Indonesia (dikenal dengan UUDS 50 yang terdiri dari 4 alinea, 6 bab, dan 146 pasal). UUDS 50 ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

c. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Sejak berlakunya UUDS 1950, maka tidak berlaku lagi UUD 1945, karena negara kesatuan tidak mengenal UUD lain. UUD 1945 dikenal sebagai dokumen sejarah sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Ciri pemerintahan pada masa UUDS 1950 adalah: 1) Berlaku sistem kabinet parlementer, yang menimbulkan tujuh kali pergantian kabinet (dari 1950-1959) yaitu: a) Kabinet Natsir, (6 September 1950 – 27 April 1951) b) Kabinet Sukiman, (27 April 1951 – 3 April 1952) c) Kabinet Wilopo, (3 April 1952 – 30 Juli 1953) d) Kabinet Ali Sastroamidjoyo, (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) e) Kabinet Burhanudin Harahap, (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956) f) Kabinet Ali Sastroamidjoyo, (24 Maret 1956 – 9 April 1957) g) Kabinet Djuanda, (9 April 1957 – 10 Juli 1959) 2) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 ayat 1 UUDS 1950). 3) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun masingmasing untuk bagiannya sendiri-sendiri. (pasal 83 ayat (2) UUDS 1950). 4) Presiden berhak membubarkan DPR, dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari. 5. Dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap (1955). Pemilu dilaksanakan dua kali yaitu: a) 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. b) 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. (Konstituante bersama pemerintah petugas membuat rancangan UUD sebagai pengganti UUDS 1950, secepat-cepatnya sebagaimana tertuang dalam pasal 134 UUDS 1949). 6) Konstituante gagal menetapkan UUD yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Kegagalan ini dianggap oleh Presiden Soekarno dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dengan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia, presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembalinya kepada UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan UUD 1945; Batang Tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan).

Berbagai Penyimpangan Pada Masa Orde Lama (1959-1965)

Pada masa Orde Lama lembaga-lembaga negara MPR, DPR, DPA dan BPK masih dalam bentuk sementara, belum berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, antara lain:

a. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif (bersama DPR) telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam UUD 1945 dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. b. Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945. c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. e. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri. Sedangkan presiden menjadi anggota DPA. f. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin. g. Berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok.

Beberapa penyimpangan tersebut mengakibatkan tidak berjalannya sistem sebagaimana UUD 1945, memburuknya keadaan politik, keamanan dan ekonomi sehingga mencapai puncaknya pada pemberontakan G-30-S/ PKI. Pemberontakan ini dapat digagalkan oleh kekuatan-kekuatan yang melahirkan pemerintahan Orde Baru.

Berbagai Penyimpangan Pada Masa Orde Baru (1965-1998)

Orde Baru sebagai pemerintahan yang berniat mengoreksi penyelewenangan di masa Orde Lama dengan menumbuhkan kekuatan bangsa, stabilitas nasional dan proses pembangunan, bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bentuk koreksi terhadap Orde Lama, yaitu melalui: a. Sidang MPRS yang menghasilkan:

1) Pengukuhan Supersemar melalui Tap. No. IX/MPRS/1966. (Lahirnya Supersemar dianggap sebagai lahirnya pemerintahan Orde Baru). 2) Penegasan kembali landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (TAP No. XII/MPRS/1966). 3) Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (TAP No. XXIII/MPRS/1966). 4) Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya (TAP No. XXV/MPRS/1966). 5) Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (TAP No. XXXIII/MPRS/1966). 6) Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum (TAP No. XLIV/MPRS/1968). b. Pembentukan undang-undang oleh Pemerintah bersama DPR terdiri dari: 1) UU No. 3 Tahun 1967 tentang DPA yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 1978. 2) UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu. 3) UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. 5) UU No. 5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan BPK. c. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu yang memutuskan 12 persetujuan, yaitu: 1) Jumlah anggota DPR tidak boleh dibesar-besarkan. 2) Ada perimbangan antara wakil dari Pulau Jawa dan luar Jawa. 3) Diperhatikannya faktor jumlah penduduk. 4) Ada anggota yang diangkat dan yang dipilih. 5) Setiap kabupaten dijamin satu wakil. 6) Persyaratan tempat tinggal calon harus dihapuskan. 7) Yang diangkat adalah wakil dari ABRI dan sebagian sipil. 8) Jumlah anggota MPR yang diangkat sepertiga dari seluruh anggota MPR. 9) Jumlah anggota DPR adalah 460 terdiri dari 360 yang dipilih dan 100 yang diangkat. 10) Sistem pemilu adalah perwakilan berimbang sederhana. 11) Sistem pencalonan adalah stelsel daftar. 12) Daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I.

Di samping koreksi tersebut pemerintahan Orde Baru telah melakukan berbagai penyimpangan, antara lain: a. Dalam praktek pemilihan umum, terjadi pelanggaran misalnya: 1) Terpengaruhnya pilihan rakyat oleh campur tangan birokrasi. 2) Panitia pemilu tidak independen. 3) Kompetisi antarkontestan tidak leluasa. 4) Penghitungan suara tidak jujur. 5) Kampanye terhambat oleh aparat keamanan/perizinan. 6) TPS dibuat di kantor-kantor. 7) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja. 8) Pemilih pendukung Golkar diberi formulir A-B, 5 sampai 10 lembar seorang.

b. Di bidang politik, antara lain:

1) Ditetapkannya calon resmi partai politik dan Golkar dari keluarga presiden atau yang terlibat dengan bisnis keluarga presiden, dan calon anggota DPR/MPR yang monoloyalitas terhadap presiden (lahirnya budaya paternalistik/kebapakan dan feodal gaya baru). 2) Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme. 3) Golkar secara terbuka melakukan kegiatan politik sampai ke desa-desa, sedangkan parpol hanya sampai kabupaten. 4) Ormas hanya diperbolehkan berafiliasi kepada Golkar. 5) Berlakunya demokrasi terpimpin konstitusional (Eep Saefulloh Fatah, 1997: 26).

c. Di bidang hukum, antara lain:

1) Belum memadainya perundang-undangan tentang batasan kekuasaan presiden dan adanya banyak penafsiran terhadap pasal-pasal UUD 1945. 2) Tidak tegaknya supremasi hukum karena penegak hukum tidak konsisten, adanya mafia peradilan, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak menjamin rasa adil, pengayoman dan kepastian hukum bagi masyarakat. 3) Ada penyimpangan sekurang-kurangnya 79 Kepres (1993-1998) yang dijadikan alat kekuasaan sehingga penyelewengan terlindungi secara legal dan berlangsung lama (hasil kajian hukum masyarakat transparansi Indonesia).

d. Di bidang ekonomi, antara lain:

1) Perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 tidak terpenuhi, karena munculnya pola monopoli terpuruk dan tidak bersaing. Akses ekonomi kerakyatan sangat minim. 2) Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin serta merebaknya KKN. 3) Bercampurnya institusi negara dan swasta, misalnya bercampurnya jabatan publik, perusahaan serta yayasan sehingga pemegang kekuasaan dan keuntungan menjadi pemenang serta mengambil keuntungan secara tidak adil. Sebagai contoh kasus-kasus Kepres Mobil Nasional, Institusi Bulog, subordinasi Bank Indonesia, dan proteksi Chandra Asri. 4) Adanya korporatisme yang bersifat sentralis, ditandai oleh urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota atau dari daerah ke pusat. Korporatisme ialah sistem kenegaraan dimana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara tertutup satu sama lain, yang ciri-cirinya antara lain keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan, dan adanya kolusi antara kelompok kepentingan ekonomi serta kelompok kepentingan politik. 5) Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut Dikdik J. Rachbini (2001:17-22) pada tahun 1980- 1999 mencapai 129 miliar dolar AS, yang berarti aliran modal ke luar negeri pada masa ini mencapai angka lebih dari seribu triliun. Sementara kebijakan utang luar negeri tercemar oleh kelompok pemburu keuntungan yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan pemerintah dianggap benar, sedangkan kritik dan partisipasi masyarakat lemah. Kombinasi utang luar negeri pemerintah dengan swasta (yang memiliki utang luar negeri berlebihan) menambah berat beban perekonomian negara kita. 6) Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Krisis ini melahirkan krisis politik, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, besarnya utang yang harus dipikul oleh negara, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, menumbuhkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Hal ini mendorong timbulnya gerakan masyarakat terhadap pemerintah, yang dipelopori oleh para mahasiswa dan dosen. Demonstrasi besar-besaran pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan puncak keruntuhan Orde Baru, yang diakhiri dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Berbagai Penyimpangan Pada Era Global (Reformasi)

Berbagai penyimpangan telah terjadi selama era Reformasi, antara lain: a. Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto. b. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya. c. Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara. d. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya. e. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasuskasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama.

 

Pengertian  dari Penyimpangan Sosial

Pengertian dari Penyimpangan Sosial

Pengertian dari Penyimpangan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karenanya, manusia hidup berkelompok. Hidup berkelompok dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, seperti bekerja, mengatasi ancaman, mencari nafkah, gangguan, dan melanjutkan keturunan. Dalam mempertahankan hidup, kelompok manusia tinggal menetap pada suatu tempat tertentu. Kumpulan kelompok-kelompok manusia itu kemudian dikenal dengan istilah masyarakat.

Pengertian dari Penyimpangan Sosial
Pengertian dari Penyimpangan Sosial

Dalam praktiknya, kumpulan kelompok-kelompok masyarakat tersebut menyepakati bersama tentang aturan, norma, budaya, dan kesusilaan. Aturan yang dibuat itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram. Meskipun demikian, di antara anggota masyarakat ada yang tidak mengindahkan aturan, norma, budaya, dan kesusilaan sehingga menimbulkan keresahan. Melanggar aturan, norma, atau budaya yang telah disepakati bersama merupakan penyimpangan sosial.

Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat

Penyimpangan sosial sering dikenal dengan istilah penyakit masyarakat. Dikatakan demikian karena perilaku menyimpang itu sangat meresahkan masyarakat

. Jika kamu menelusuri sebab-sebab munculnya penyimpangan sosial, cenderung berawal dari kondisi keluarga seperti berikut ini.

1. Kekerasan dalam Keluarga Kekerasan yang diterima anak dalam keluarga akan menimbulkan goncangan dan tekanan jiwa. Kondisi ini akan menyebabkan penyimpangan pada jiwa anak. Misalnya, anak menjadi pendiam, pemberontak, tidak mau diatur, dan sebagainya. 2. Perceraian dan Perselisihan Keluarga Perceraian keluarga menyebabkan anak menjadi frustasi. Dampaknya anak menjadi antipati. Menurut sumber penelitian, pada umumnya banyak anak-anak nakal berasal dari keluarga yang mengalami perceraian dan perselisihan. 3. Pemanjaan Anak Mendidik anak dengan pola pemanjaan sangatlah tidak baik. Kondisi itu akan menyebabkan anak menjadi ketergantungan dan tidak mandiri.

4. Rendahnya Wawasan Keluarga Tingkat pendidikan dan pengaruh orang tua sangat berperan dalam membentuk pribadi anak. Itulah sebabnya, potensi anak bisa berkembang atau sebaliknya tergantung pada pola didik yang dilakukan orang tua kepada anaknya. 5. Menelantarkan Anak Membangun jiwa dan kepribadian anak secara positif, tidak terlepas dari kasih sayang orang tua. Menelantarkan anak, baik secara fisik, materi, maupun psikis akan berdampak buruk bagi perkembangan anak. 6. Percekcokan atau Ketidakharmonisan Ayah Ibu Terjadinya percekcokan antara ayah dan ibu di depan anak akan menyebabkan gangguan pada cara berpikir anak. Jika hal tersebut sering terjadi akan mendorong penyimpangan tingkah laku pada diri anak.

Bentuk Penyimpangan Sosial Keluarga dan Masyarakat 

Berdasarkan penjelasan di atas, kamu dapat memahami bahwa penyebab awal penyimpangan sosial pada umumnya bermuara dari keluarga. Selain faktor keluarga ada juga faktor lain yang mendorong terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat. Faktor yang dimaksud adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik maksudnya faktor yang memengaruhi pribadi seseorang yang berasal dari dalam dirinya. Misalnya, rendahnya mentalitas, karakter pribadi yang lemah, dan tingkat wawasan yang sempit.

Adapun faktor ekstrinsik maksudnya faktor yang memengaruhi pribadi seseorang dari luar dirinya. Misalnya, pengaruh transformasi budaya global yang tidak bisa dibendung. Seperti, peredaran VCD-VCD porno, film-film picisan yang mengumbar kekerasan, dan tayangan televisi yang tidak mendidik. Merujuk pada faktor intrinsik dan ekstrinsik di atas, bentuk penyimpangan sosial pun akhirnya merebak di kalangan masyarakat. Setidaknya ada dua bentuk penyimpangan sosial, yaitu berikut ini.

1. Bentuk Penyimpangan Sosial yang Dilegalkan Bentuk penyimpangan yang dilegalkan ini, misalnya izin resmi lokalisasi untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) di kota-kota besar seperti Bandung, Bali, Semarang, dan Jakarta;

panji pijat plus; adanya kupon SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) pada zaman Orde Baru, kondomnisasi untuk seks bebas; dan sebagainya.

2. Bentuk Penyimpangan Sosial yang SembunyiSembunyi Bentuk penyimpangan sosial yang sembunyi-sembunyi cenderung dilakukan oleh individu. Dalam praktiknya, mereka umumnya melakukan secara diam-diam dan menghindari aparat kepolisian. Seperti, menegak minuman keras, penyelundupan barang ilegal, menjual ganja, memakai narkoba, dan sebagainya.

Contoh Penyimpngan Sosial Keluarga dan Masyarkat 

Sebagaimana dijelaskan di muka, penyimpangan sosial sering dikenal dengan istilah penyakit masyarakat. Dikatakan demikian, sebab perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang meresahkan masyarakat yang dapat kamu amati di masyarakat.

1. Masalah Narkoba Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional. Perkembangannya dari hari ke hari sulit untuk diberantas. Menurut hasil penelitian Dadang Hawari, Irawati Hawari dan Asmarohadi tahun 1998 terhadap 100 penderita atau pasien, hasilnya setiap penderita ketergantungan narkotika jenis opiat (heroin) yang diperiksa, ada 9 hingga 10 penderita lainnya (9,72%). Kematian pada penderita ketergantungan narkotika jenis opiat (heroin) mencapai 17,16%. Dengan demikian, jika ditemukan satu orang korban narkotika, maka jumlah korban narkotika yang ada di sekitarnya diperkirakan adalah 9 atau 10 kalinya. Angka ini pun didukung oleh ketentuan WHO. Risiko kematian, baik akibat over dosis (OD) atau lainnya juga relatif tinggi mencapai 17,16%.

2. Masalah HIV/AIDS Merebaknya VCD-VCD porno, tabloid esek-esek, dan tayangan yang mengumbar syahwat akhir-akhir ini mendorong perilaku seks bebas dari berbagai kalangan. Kondisi memprihatinkan ini sekaligus melahirkan fenomena seperti hamil di luar nikah, aborsi, hingga terjangkitnya penyakit mematikan HIV/AIDS.

3. Masalah Miras Miras atau minuman keras merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas. Beberapa kali pihak berwajib bekerja sama dengan Satpol PP dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan operasi terhadap toko, kios, dan penjual miras. Namun, hasilnya belum optimal. Minuman keras disinyalir bisa mendorong seseorang nekad untuk berbuat jahat. Misalnya, menodong, merampok, membunuh, memerkosa, dan kejahatan lain di luar kesadaran dirinya.

4. Masalah Pekerja Seks Komersil (PSK) Penyakit masyarakat yang satu ini pun sulit diberantas. Kehadirannya ibarat benalu pada sebatang pohon. PSK merupakan cikal bakal penyebaran penyakit HIV/AIDS. Menurut penelitian menularnya penyakit HIV/AIDS cenderung disebabkan oleh hubungan seks bebas dan narkoba.

5. Masalah Judi Keterpurukan negeri seribu pulau dalam bidang ekonomi telah membuat sebagian orang mimpi dengan angan-angan. Mimpi dengan angan-angan itu diwujudkan dalam bentuk judi. Bentuk-bentuk judi kerap dikemas dan bervariasi. Seperti, SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), Porkas, Togel, Kupon Jaya, dan sebagainya.

Dampak Dari Penyimpangan Sosial

Pada hakikatnya, setiap individu maupun masyarakat membutuhkan keadaan sosial yang serba teratur sehingga terjalin komunikasi, rasa aman dan damai, serta terjalinnya kerukunan sosial yang kuat. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang menghendaki timbulnya kekacauan dan kesemerawutan di dalam masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya, tak bisa dipungkiri bahwa penyimpangan sosial yang dilakukan oleh segelintir anggota masyarakat telah menodai harapan itu. Sebut saja misalnya pengguna narkoba, PSK, miras, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya, bukan saja akan berakibat pada dirinya sendiri, melainkan pula berdampak pada ketenteraman dan kenyamaan masyarakat pada umumnya. Dengan ungkapan lain, akibat penyimpangan sosial ini bukan saja merugikan dirinya sendiri, tetapi juga dapat meresahkan.

Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Sosial 

mpurna. Oleh karena itu, dalam melaksanakan interaktifnya, manusia membutuhkan kehadiran orang lain. Sejalan dengan kehadiran orang lain, manusia kemudian saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh tersebut bermula dari lingkungan keluarga, selanjutnya merebak pada pergaulan di masyarakat. Adapun penyebab munculnya penyimpangan sosial yang berasal dari lingkungan keluarga di antaranya sebagai berikut.

1. Ketidakharmonisan Rumah Tangga Salah satu penyebab retaknya keharmonisan rumah tangga adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan di kantor-kantor tidak terjaga. Dengan paras yang menggoda, ruangan yang tanpa batas, serta pertemuan yang intensif setiap hari akan menciptakan hubungan teman tapi mesra (TTM). Dampaknya, yang bersangkutan bisa selingkuh, zinah, dan penyimpangan sosial lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kondisi ini, disadari atau tidak akan melemahkan keharmonisan rumah tangga, bahkan menimbulkan perceraian.

2. Kejahatan Seksual Fenomena kejahatan seksual akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Misalnya, seorang bapak yang tega memerkosa anak tirinya hingga hamil; anak di bawah umur disodomi; dan pelecehan seks. Kejahatan seksual melahirkan rasa rendah diri pihak korban, selain dirinya menjadi frustasi dan menanggung malu sepanjang hayat.

3. Terbawa Lingkungan dan Pergaulan Trend dan model pergaulan yang disodorkan media elektronik dewasa ini sering kali menjadi rujukan para remaja di perkotaan dan pedesaan. Mulai dari asesoris, pakaian, rambut, hingga gaya hidup. Sayangnya, peniruan yang dilakukan kaum muda itu tidak disaring dengan baik sehingga melahirkan penyimpangan sosial. Misalnya, aborsi, pergaulan bebas, penggunaan pakaian yang serba terbatas, atau terjerumus pada pemakaian obat-obat terlarang.

4. Lemahnya Kualitas Iman dan Takwa (IMTAQ) Derasnya informasi melalui media cetak dan elektronik, bukan saja menimbulkan pengaruh positif, tetapi juga pengaruh negatif. Sebagai contoh, jam tayang sinetron televisi yang disukai para penonton, bertepatan dengan waktu shalat, sangat mengganggu kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, banyak anak-anak dan remaja yang enggan berangkat mengaji karena penasaran oleh cerita sinetron. Kondisi tersebut disadari atau tidak merupakan cikal bakal melemahnya kualitas iman dan takwa (IMTAK) yang akhirnya berdampak pada perilaku menyimpang dalam pergaulan di masyarakat.

Upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial 

Agar penyimpangan sosial bisa dicegah, hal yang pertama dan utama adalah membenahi lingkungan keluarga terlebih dahulu. Adapun upaya pencegahan yang bermuara dari keluarga adalah sebagai berikut.

1. Wujudkan Lingkungan Keluarga yang Harmonis Tatanan keluarga yang harmonis merupakan sarana lahirnya kehangatan dan kasih sayang. Dengan demikian, jiwa mereka tidak akan tertekan. Dengan ketenteraman yang dimiliki dari keluarga tidak akan terjadi penyimpangan sosial di masyarakatnya.

2. Meningkatkan Nilai Keimanan Keluarga merupakan unit masyarakat yang paling mendasar. Oleh karena itu, peningkatan nilai keimanan yang diajarkan keluarga sangatlah penting. Pengajaran keimanan yang berasal dari keluarga bisa memperkokoh dan menjadi benteng pada saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya.

3. Komunikasi yang Efektif Komunikasi yang efektif maksudnya terjalinnya keakraban antara orang tua dan anak. Dengan adanya keterbukaan antara anak dan orang tua diharapkan segala persoalan akan mudah dipecahkan. Dengan demikian, anak terhindar dari perbuatan yang menyimpang di tengah masyarakatnya.

4. Memenuhi Hak-Hak Anak Salah satu tanggung jawab terberat orang tua adalah mendidik anak-anak menjadi manusia takwa. Untuk mencapai harapan tersebut, orang tua memiliki tugas, yakni memenuhi hak-hak anak, seperti mendidik, menjaga kesehatan, kebersihan, dan menanamkan moral serta akhlak kepada anak. Upaya mengatasi penyimpangan sosial dapat dilakukan pula dengan mengoptimalkan fungsi lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi.

Untuk sekolah dilakukan dengan cara memasukan materi pelajar yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti ke dalam kurikulum, serta menggalakan program-program ekstrakulikuler yang berlandaskan nilai-nilai moral. Lingkungan masyarakat juga dapat membantu mencegah penyimpangan sosial. Caranya dengan menciptakan kontrol sosial di lingkungan masyarakat berupa tata tertib yang di buat bersama, seperti dengan mengadakan program siskamling; penyuluhan narkoba kepada remaja; layanan konsultasi kesehatan; dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa terdapat tiga lingkungan utama yang bisa diberdayakan dalam rangka mencegah penyimpangan sosial. Ketiga lingkungan tersebut disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Tri Pusat Pendidikan, yaitu pendidikan di keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiganya harus bekerja sama secara terpadu. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan pondasi dari tiga pusat pendidikan tersebut.

Pihak Pihak Yang Menangani Penyimpangan Sosial 

Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan manusia lainnya. Mereka membutuhkan kelompok dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat kemudian menugaskan seseorang atau organisasi untuk mengatur dan memimpin mereka. Jika terjadi perselisihan, pertikaian, konflik, dan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat, norma, dan budaya, pemimpin masyarakat kemudian akan menangani persoalan tersebut.

Demikin halnya dengan penanganan penyimpangan sosial. Pihak-pihak yang ikut terlibat, di antaranya pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Berbagai upaya kerap dilakukan pemerintah mulai dari upaya preventif, edukasi, rehabilitatif, advokasi, rujukan, dan kontrol sosial. Masyarakat membentuk lembaga swadaya di tingkat lokal, seperti G-Santun (Gerakan Sosial Anti Narkoba Medan Tuntungan), Gibas, Granat, FPI (Front Pembela Islam), dan sebagainya. Eksistensi lembaga swadaya masyarakat ini sebagai upaya memutus mata rantai penyimpangan sosial yang sedang marak.

Penyimpangan Semu Hukum Mendel

Penyimpangan Semu Hukum Mendel

Penyimpangan Semu Hukum Mendel

Penyimpangan Semu Hukum Mendel
Penyimpangan Semu Hukum Mendel

Nisbah genotip maupun fenotip yang dihasilkan oleh C Mendel akan terpenuhi jika setiap sifat hanya ditentukan oleh alel dalam satu lokus. Alel dalam setiap lokus bersegregasi bebas dengan lokus lain, dan gen-gen terdapat pada inti. Pada kasus-kasus tertentu, perbandingan fenotip 9 : 3 : 3 : 1 tidak dipenuhi, tetapi menghasilkan perbandingan fenotip yang berbeda, misalnya 9 : 3 : 4, 15 : 1, atau 12 : 3 : 1. Munculnya perbandingan yang tidak sesuai ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel.

Kriptomeri

Kriptomeri merupakan interaksi komplementasi yang terjadi, karena munculnya hasil ekspresi suatu gen yang memerlukan kehadiran alel tertentu pada lokus lain. Contoh interaksi komplementasi ini, terjadi pada proses pembentukan warna bunga Linaria maroccana. Warna bunga ditentukan oleh kandungan antosianin dan keadaan pH sel. Kandungan antosianin pada bunga ditentukan oleh satu gen yang mempunyai dua alel dominan resesif (Misal A dan a). Tanaman akan mengandung antosianin apabila mempunyai alel dominan A. Gen pada lokus lain dapat menghasilkan senyawa yang menyebabkan sel berlingkungan asam atau basa. Lingkungan asam basa sel ini dikendalikan oleh sepasang alel dominan resesif pula (misalnya alel B dan b). Alel dominan B menyebabkan sitoplasma bersifat basa, sedangkan alel resesif b membuat sitoplasma bersifat asam. Pada bunga Linaria maroccana terdapat tiga warna bunga yaitu merah, putih, dan ungu. Jika bunga Linaria maroccana berbunga merah galur murni disilangkan dengan bunga putih galur murni, maka akan diperoleh F1 yang semuanya berbunga ungu. Jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan bunga ungu : merah : putih = 9 : 3 : 4

Polimeri 

Polimeri terjadi karena dua gen memproduksi bahan yang sama dan menghasilkan fenotip yang sama. Contohnya adalah sifat warna merah pada gandum. Warna merah tersebut dikendalikan oleh pasangan alel dominan resesif yang terdapat pada dua gen yang berbeda lokus. Warna merah akan muncul apabila terdapat alel dominan di salah satu atau kedua lokus. Misalnya, pasangan alel penghasil warna merah pada gambar adalah M1 dan m1 , sedangkan pada lokus lain juga terdapat pasangan alel M2 dan m2 . Jika gandum berkulit merah (homozigot dominan) disilangkan dengan gandum berkulit putih (homozigot resesif), maka akan menghasilkan fenotip gandum berkulit merah semua. Bila F1 disilangkan sesamanya, akan dihasilkan gandum berkulit merah : berkulit putih = 15 : 1.

Epistasis dan Hipostasis 

Epistasis dan hipostasis merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi fenotip dari salah satu gen yang dominan dapat menutupi penampakan dari fenotip yang dihasilkan oleh gen dominan yang lain apabila kedua gen hadir bersama. Gen dominan yang menutupi gen dominan yang lain disebut epistasis, sedangkan gen yang tertutupi disebut hipostatis. Contoh peristiwa epistasis dan hipostasis pada tumbuhan adalah pada warna sekam gandum. Terdapat tiga warna sekam gandum, yaitu hitam, kuning, dan putih. Pigmen hitam dan pigmen kuning dibentuk oleh dua gen yang berbeda yang masing-masing dikendalikan oleh sepasang alel dengan hubungan dominan resesif. Misalnya, pigmen kuning dikendalikan oleh alel K dan k, dan pigmen hitam dikendalikan oleh alel H dan h. Jika gandum biji hitam dominan homozigot dikawinkan dengan gandum biji kuning dominan homozigot, maka hasil F1 adalah 100% gandum berkulit hitam. Sedangkan, pada F2 dihasilkan gandum biji hitam : biji kuning : biji putih = 12 : 3 : 1.