Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Undangan
Undangan

Undangan – Pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses perundang-undangan. Namun, untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut kembali kepada lembaga pelaksana (eksekutif, baik pusat maupun daerah) dan masyarakat. Apabila ada perundang-undangan yang kurang aspiratif atau tidak ditaati, kembali kepada kita bersama untuk meluruskannya kepada tujuan perundangundangan, lebih luas lagi kepada tujuan hukum yaitu mencapai ketentraman, ketertiban, dan keadilan.

Undangan

1. Contoh-contoh Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Undangan

a. Kontrol Sosial terhadap Undang-undang Kontrol sosial atau pengawasan masyarakat terhadap pemerintah bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan agar jalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan dapat melindungi hak-hak asasi manusia. Pada kenyataannya undangundang yang telah disahkan berlakunya oleh pemerintah, masih ada yang belum menunjukkan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat.

Undangan

Misalnya kenaikan bahan bakar minyak, naiknya tarif dasar listrik, perlakuan diskriminatif oknum penegak hukum terhadap pelanggar hukum, bantuan dana dan pangan tidak sampai pada rakyat yang berhak, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan perundang-undangan belum berfungsi dengan baik. Masyarakat menilai dan mengawasi apakah pemerintah telah membangun dengan memenuhi kepentingan rakyat atau belum. Pengawasan masyarakat ini hendaknya mengarah pada ada/tidaknya keserasian berbagai unsur, yang menjadi syarat berfungsinya perundang-undangan dengan baik.

Undangan – Misalnya adanya mentalitas para petugas hukum yang baik dalam menegakkan hukum, fasilitas yang mendukung pelaksanaan suatu undangundang, dan kesadaran serta kepatuhan hukum warga masyarakat. Untuk menilai suatu perundangan, hendaknya kita menyelidiki berbagai sebab kegagalan di masa lalu. Oleh karena itu, kritik dan saran yang disampaikan kepada pembuat kebijakan harus bersifat membangun serta menawarkan alternatif pemecahannya.

Undangan – Akibat yang mungkin timbul bila masyarakat melakukan hak kontrol sosial terhadap pemerintah dan perundang-undangan, maka masyarakat semakin menyadari serta peduli akan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, apabila masalah ini diabaikan dalam perundangan bisa menggugah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya ke berbagai lembaga yang ada. Misalnya melalui organisasi masa, orsospol, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan media massa bahkan melalui berbagai aksi unjuk rasa.

b. Bersikap Kritis terhadap Perundang-undangan yang Tidak Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Sikap kritis terhadap perundang-undangan dan pembuat kebijakan diperlukan dalam pembangunan serta pemerintahan.

Sikap kritis ini bukanlah berarti menjatuhkan, mendeskriditkan, dan memberontak kepada pemerintah, melainkan melakukan penilaian serta mengajukan langkah-langkah alternatif penyelesaian masalah.

Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menunjukkan sikap kritis terhadap perundang-undangan, antara lain: 1) Melakukan dialog langsung dalam musyawarah, ini dilakukan antara kelompok masyarakat dan DPR atau dialog interaktif melalui media masa untuk menyampaikan saran, dukungan atau keberatan baik secara tertulis maupun lisan dan sebagainya. Saran-saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk segera ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan. 2) Melibatkan peran aktif para pakar akademis, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan pejabat suatu instansi dalam pembahasan perundang-undangan yang akan diputuskan. 3) Melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku. 4) Bila terjadi kesalahan prosedur dalam proses pembuatan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang atau suatu instansi, sikap kritis dapat diwujudkan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di PTUN akan dilalui tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai berikut: a) Penelitian administrasi oleh staf kepaniteraan dan ketua. b) Pemeriksaan persiapan, antara lain: (1) Memanggil penggugat, tergugat, dan pihak lain (tukar menukar informasi). (2) Bukti-bukti yang diperlukan, saran, dan beban pembuktian. (3) Gugatan diperbaiki sampai dinyatakan laik untuk disidangkan. c) Pemeriksaan persidangan, antara lain:

(1) Memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti lain. (2) Jawaban replik dan duplik. (3) Konklus. d) Putusan.

Proses perkara pada PTUN UU No. 5 Tahun 1986

c. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Negara Mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dengan sebaikbaiknya, harus dilandasi tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya peraturan bagi kehidupan manusia. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan termasuk perundang-undangan nasional, di berbagai lingkungan.

1) Di lingkungan keluarga (a) Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. (b) Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. (c) Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. (d) Menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. (e) Mematuhi nasihat orang tua.

2) Di lingkungan sekolah (a) Disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara, dan menyelesaikan tugas. (b) Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. (c) Tekun belajar. (d) Menjaga kebersihan sekolah. (e) Membuang sampah pada tempatnya. (f) Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok. (g) Tidak menggelandang sepulang sekolah. (h) Mengerjakan pekerjaan rumah.

3) Di lingkungan masyarakat (a) Tidak berbuat onar. (b) Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. (c) Menjaga nama baik masyarakat. (d) Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. (e) Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing.

4) Di lingkungan negara (a) Taat dan tepat waktu membayar pajak. (b) Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. (c) Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. (d) Menyeberang jalan di tempat penyeberangan. (e) Menjaga nama baik negara dan bangsa. (f) Menjaga rahasia negara. (g) Melaksanakan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Peraturan perundang-undangan nasional merupakan alat untuk memperlancar roda-roda pemerintahan dalam meraih tujuan nasional. Perundang-undangan yang berfungsi dengan baik akan menunjukkan ukuran keberhasilan pemerintah, karena dengan perundang-undangan kita bisa menemukan masalah dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan di masa mendatang.

2. Contoh-contoh Penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan nasional telah dibentuk dengan berbagai usaha penyempurnaan. Namun, pada kenyataan di masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya secara optimal. Pada praktiknya masih banyak penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor misalnya kemiskinan, mentalitas manusia yang buruk, kemampuan kerja yang kurang memadai dan iklim kekuasaan yang tidak demokratis. Masalah besar yang sering mengemuka adalah perilaku korupsi yang menimbulkan banyak kerugian di berbagai bidang. Bagaimana usaha pemberantasannya dan instrumen anti korupsi akan diuraikan berikut ini.

Praktik KKN di lembaga pemerintahan/negara berdasarkan hasil penelitian Litbang Kompas (7 Januari 2002): 1. DPR (87,4%) 2. Peradilan (83,2%) 3. Militer/Kepolisian (81,5%) 4. Departemen/Kementrian (82,5%) 5. Kabinet Pemerintahan (77,9%) 6. Lembaga Pendidikan (75,5%) 7. Instansi Kesehatan (64,8%) 8. Instansi Keagamaan (5,7%) 9. Instansi Tingkat Provinsi (81,1%) 10. Instansi Tingkat Kabupaten/Kota (81,5%) 11. Instansi Kelurahan (78,8%) 12. Rukun Tetangga/Rukun Warga (49,0%)

a. Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia

Korupsi berasal dari kata Latin corruption (pembusukan, kerusakan, kemerosotan, penyuapan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Bagaimanakah pendapatmu terhadap kasus tersebut. Menurut kalian apa akibatnya bila masyarakat atau penyelenggara negara masih melakukan korupsi? Semua acuan normatif di negara Pancasila, kaum agama dan insan bermoral akan menjawab bahwa korupsi suatu perbuatan dosa yang mesti dikenai sanksi dan diproses melalui hukum yang berlaku. Di samping itu, perlu ditindaklanjuti dengan sikap anti korupsi dan adanya hukum serta lembaga anti korupsi. Juga perlu diterapkan asas pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan negara. Mengapa korupsi harus diberantas? Karena korupsi menimbulkan krisis multidimensional baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya maupun keagamaan. Berikut ini adalah beberapa contoh kerugian akibat perilaku korupsi.

1) Kerugian politis Dari segi politik korupsi mengakibatkan beberapa kerugian, antara lain: a) Terjadi krisis kewibawaan pemerintah disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang korup.

b) Munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan politik.

2) Kerugian ekonomis Dari segi ekonomi perilaku korupsi menimbulkan berbagai kerugian, antara lain: a) Adanya penggelembungan dana pembangunan (mark up) menimbulkan pembengkakan anggaran negara di pusat dan daerah. Ini berdampak pada berkurangnya uang negara dalam jumlah besar. b) Timbulnya kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh kemerdekaan para pengusaha besar, baik dari segi modal maupun kedekatan dengan penguasa, dan diabaikannya ekonomi kerakyatan. c) Ekonomi nasional melemah karena adanya intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral, pemberian fasilitas yang tidak terbuka bagi pemilik bank swasta yang dekat dengan penguasa, dan kecerobohan/ kecurangan dunia perbankan dalam pengelolaan dana. d) Investasi pemerintahan tidak efektif karena banyak proyek pembangunan yang tertunda dan gagal, serta dilarikan modal ke luar negeri. Hal ini mengundang krisis kepercayaan dari para investor (penanam modal). e) Jatuhnya nilai tukar rupiah (pada krisis moneter 1997) menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan karena tidak ada usaha pemerintah secara nyata dan jelas untuk mengatasi krisis mata uang.

3) Kerugian sosial budayaDari sosial budaya perbuatan KKN mengakibatkan kerugian antara lain: a) Kehidupan masyarakat yang semakin memprihatinkan, disebabkan oleh dampak krisis ekonomi berupa pemutusan hubungan kerja, pengangguran, kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat terhadap naiknya siswa putus sekolah. b) Profesionalisme masyarakat kurang dihargai karena menurunnya lahan pekerjaan. c) Rusaknya moralitas masyarakat, suburnya kemunafikan dan mental yang suka mengambil jalan pintas, saling curiga serta rusaknya tata pergaulan yang baik dalam masyarakat.

4) Kerugian di bidang hukum Di bidang hukum, praktek KKN menimbulkan kerugian, antara lain: a) Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang disebabkan banyak penafsiran undang-undang yang disesuaikan selera penguasa. b) Pelecehan hukum, diabaikannya rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat serta kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. c) Adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga peradilan memberi peluang praktek-praktek negatif dalam proses peradilan.

5) Kerugian di bidang pertahanan keamanan dan agama Kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan akibat perilaku korupsi, juga dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan pertahanan keamanan dan agama, antara lain: a) Kesenjangan sosial karena meningkatnya kemiskinan menimbulkan aksi-aksi brutal/ kekerasan, penjarahan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini menunjukan menurunnya akhlak yang mulia, pelanggaran hukum dan agama yang mengancam persatuan serta kesatuan bangsa. b) Kurangnya rasa kepedulian sosial menghilangkan semangat masyarakat Indonesia dan ketangguhannya dalam menyelesaikan segala macam masalah, ujian, dan tantangan. c) Munculnya ketidakrukunan antarumat beragama yang dipicu oleh kesenjangan sosial, sehingga mendukung terciptanya kerukunan nasional dan persatuan kesatuan bangsa.

d) Kefakiran akibat kemiskinan atau pengangguran menjurus kepada aksi kefakiran, yang menimbulkan perpecahan sosial dan mengundang praktek-praktek yang menghalalkan segala cara. Hal ini dapat mengganggu keamanan, ketertiban bahkan stabilitas keamanan nasional. Segala bentuk kerugian baik material maupun moril dirasakan sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah ini harus ada pemecahannya dan tindak lanjut sedini mungkin agar Indonesia tidak terpuruk lagi. Usaha pemberantasan korupsi diawali dengan pentingnya pemerintah menerapkan asas-asas pemerintahan yang bersih.

Beberapa asas pemerintahan yang bersih tersebut yaitu: 1) Asas kepastian hukum yaitu setiap keputusan dan sikap pejabat administrasi negara harus menjamin kepastian hukum. Misalnya pejabat administrasi wajib menentukan masa peralihan untuk menetapkan peraturan baru (yang berbeda dengan peraturan sebelumnya), sehingga tidak merugikan masyarakat dan menghindari krisis kepercayaan terhadap wibawa pejabat/pembuat kebijakan. 2) Asas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara tindakan disiplin yang dijatuhkan pejabat administrasi negara dengan kesalahan yang dibuatnya. Misalnya ada undang-undang kepegawaian yang mengatur cara menjatuhkan putusan terhadap pegawai yang lalai. 3) Asas kesamaan yaitu keputusan yang diambil pejabat administrasi negara tidak diskriminatif (bersifat membeda-bedakan). Misalnya ada keputusan yang sama untuk setiap orang dalam kondisi hukum yang sama. 4) Asas larangan kesewenang-wenangan yaitu pejabat administrasi negara dilarang membuat keputusan yang mengabaikan pertimbangan faktorfaktor yang sesuai dengan akal, lengkap, dan wajar. Misalnya pejabat negara menolak meninjau kembali keputusannya yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Hal ini bisa digugat masyarakat melalui pasal 1365 KUH Perdata sebagai perbuatan penguasa yang melawan hukum. 5) Asas larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan bagi pejabat administrasi negara menggunakan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari undang-undang. 6) Asas bertindak cermat yaitu pejabat administrasi negara bersikap hatihati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. 7) Asas Motivasi yaitu keputusan yang diambil pejabat administrasi negara harus berdasarkan alasan/motivasi yang cukup. Dengan demikian, masyarakat akan memahami isi keputusan dan ditunjukan bagi siapa keputusan tersebut.

8) Asas perlakuan yang jujur yaitu asas yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mencari kebenaran. 9) Asas menanggapi pengharapan yang wajar yaitu asas yang mengharuskan pemerintahan untuk menimbulkan harapan-harapan pada masyarakat. 10) Asas perlindungan atas pandangan hidup yaitu pejabat administrasi negara menghargai hak atas kehidupan pribadi pegawai negeri. 11) Asas kebijakan yaitu asas yang berkaitan dengan tugas administrasi negara pada umumnya. Tugas administrasi negara itu ialah menyelenggarakan kepentingan umum guna pelaksanaan peraturan perundangan. 12) Asas penyelenggaraan kepentingan umum yaitu asas yang mengharuskan pejabat administrasi negara untuk bertindak aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum/kepentingan sosial, bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan kepentingan umum, ada batasan terhadap kepentingan pribadi atau tidak diberikannya hak mutlak pada hak-hak pribadi (tidak berlaku). Terlaksananya asas-asas tersebut dalam pemerintahan dapat menumbuhkan kewibawaan, kepercayaan, dan bersihnya aparatur negara. Selanjutnya adalah perlu adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi. Hal ini harus didukung oleh instrumen anti korupsi di Indonesia. Instrumen itu meliputi hukum dan kelembagaan anti korupsi di Indonesia.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Perundang-undangan
Perundang-undangan

Perundang-undangan – Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1) Kekuasaan legislatif MPR Kekuasaan legislatif MPR adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. Menetapkan UUD bukan berarti dilakukan setiap kali bersidang, melainkan dalam hubungannya dengan UUD 1945. Perubahan ini tidak boleh mengganti asas-asas dalam UUD 1945, bila sampai mengubah asas-asas/prinsipprinsip UUD 1945, bukan lagi mengubah tetapi mengganti UUD 1945.

Perundang-undangan – Perubahan Undang-Undang Dasar ditentukan dalam UUD 1945, antara lain: a) Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, “Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.” b) Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal UndangUndang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

Perundang-undangan

c) Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Untuk mengubah pasal-pasal UndangUndang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.” d) Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.” e) Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi, “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” 2) Fungsi legislatif DPR Sebagai badan legislatif, menurut UUD 1945 pasal 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Perundang-undangan –  Setiap rancangan undangundang dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (pasal 20 ayat 5). Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh presiden (pasal 5 ayat 1) atau DPR. Berkaitan dengan ini DPR mempunyai hak inisiatif yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang (pasal 21 ayat 1).

Perundang-undangan – Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekretaris Negara. Sedangkan tanggal mulai berlakunya undang-undang adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara (lembaran negara ialah tempat pengundangan peraturanperaturan negara supaya sah berlaku).

Perundang-undangan – Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, dikenal beberapa asas peraturan perundangan yaitu: a) Undang-undang tidak berlaku surut, mengikat untuk masa mendatang. b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/menyampaikan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferior). c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali). d) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (lex posteriori derogat legi priori).

e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. f) Undang-undang memiliki syarat keterbukaan, artinya: (1) Diumumkannya sidang di DPR dan eksekutif dalam pembuatan undang-undang. (2) Memberi hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulusul tertulis kepada penguasa, dengan cara mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting menyangkut suatu peraturan. (3) Departemen mengundang organisasi tertentu untuk memberikan usul dan rancangan undang-undang. (4) Diadakan sidang dengar pendapat di DPR. (5) Adanya pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari para tokoh dan ahli terkemuka. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika: a) Jangka waktu berlakunya sudah lampau/lewat. b) Keadaan/hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. c) Undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuatnya atau oleh instansi yang lebih tinggi. d) Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang lama. 3) Kerja sama DPR dan Pemerintah dalam perundang-undangan Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra bagi DPR, artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas legislatif yaitu: a) Membuat undang-undang. b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR menjalankan kekuasaan legislatif. Namun dalam pembahasan RUU untuk menjadi UU harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR. Bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam proses legislatif, antara lain: a) Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat (1)). b) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20 ayat (2)). c) Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (pasal 22 ayat (2)); dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (pasal 22 ayat (3)).

d) Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Bila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (pasal 23 ayat 2 dan 3). 4) Tata cara penyelesaian RUU Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Hal ini sebagai pelaksanaan dari pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10/2004 (UU-P3). Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Hal ini juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR .

Suatu undang-undang yang telah disahkan terdiri atas: a) Konsiderans yaitu alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu undang-undang. Konsiderans dinyatakan dengan kata-kata: Menimbang: bahwa . . . dan seterusnya (alasan pembentukan UU). Mengingat: . . . (disebut nama UU). b) Diktum ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah disebutkan alasan pembentukannya. Diktum dinyatakan dengan katakata: Memutuskan: Menetapkan . . . (disebut nama UU). c) Isi undang-undang, terdiri atas bab, bagian, pasal, dan ayat. Berkaitan dengan pembuatan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu), hak inisiatif sepenuhnya berada di tangan pemerintah, hak ini khusus diberikan UUD 1945 pasal 22 . Contoh Perpu, misalnya dari tanggal 16 Desember 1969 berlaku Perpu tentang Keadaan Bahaya sampai dengan 1 Mei 1963. Dalam konsiderans itu dikatakan: Menimbang: (1) Bahwa berhubung dengan berlakunya kembali UUD 1945 perlu ditetapkan peraturan negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti UU keadaan bahaya 1957. (2) Bahwa karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah pangganti undang-undang (perpu, pen). Mengingat: pasal 12 UUD 1945. Mengingat pula: pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Mendengar: (1) Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 November 1959. (2) Musyawarah kabinet kerja pada tanggal 8 Desember 1959. 5) Tata cara pembuatan peraturan daerah Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam: a) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Keputusan Mendagri) No.21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah. b) Keputusan Mendagri No.22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah. c) Keputusan Mendagri No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah.

d) Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Tata cara pembentukan peraturan daerah (Perda) menurut Keputusan Mendagri tersebut adalah sebagai berikut: a) Persiapan penyusunan raperda (dalam peraturan tata tertib DPRD) Raperda berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan surat pengantar kepada DPRD, sedangkan pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada kepala daerah. Penyebarluasan raperda dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Penyebarluasan raperda dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Bila materi raperda dari DPRD dan presiden sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda dari kepala daerah digunakan sebagai bahan sandingan.

b) Pembahasan rancangan perda Pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. c) Penarikan kembali rancangan perda Raperda dapat ditarik kembali sebelum pembahasan oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali raperda berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepada daerah. d) Penetapan raperda menjadi perda Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, dalam waktu paling lambat 7 hari disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Raperda ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak raperda disetujui bersama, maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.

6) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundangundangan Dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan-masukan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk membuat perundang-undangan tersebut. Partisipasi atau peranan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: a) Mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat yang telah ada, yaitu MPR, DPR, DPRD, Orsospol, Badan Permusyawaratan Desa, dan media massa. Lembaga-lembaga itu melakukan pengembangan dalam bidang politik sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 28 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.” Undangundang tersebut adalah Undang-Undang RI No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. b) Mengawasi berlangsungnya proses pengolahan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik. c) Sebagai motivator percepatan penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. d) Sebagai subjek pendukung ketertiban suasana penyusunan peraturan perundang-undangan. Contoh: Dalam sidang DPR atau MPR yang sedang menyusun RUU atau ketetapan Majelis harus selalu didukung oleh suasana yang aman, tertib, dan teratur dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang tanpa membuat gaduh suasana sidang, baik di dalam maupun di luar sidang.

Apabila di dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada dan disahkan oleh pihak berwenang seperti yang dikemukakan di atas  terdapat undang-undang yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia, maka undang-undang tersebut tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena dalam pelaksanaan undang-undang tersebut harus terdapat keinginan, harapan dan kenyataan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah atau pihak yang berwenang harus dapat menerima aspirasi rakyatnya karena pemerintah tanpa rakyat tidak akan berarti apa-apa. Begitu pula sebaliknya rakyat tanpa ada pemerintah yang berdaulat tidak berarti apa-apa. Pihak yang satu membutuhkan pihak yang lain sebagai subjek maupun objek pelaksana undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memperhatikan, menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakatnya dengan bertanggung jawab.

 

Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Perundang – Undangan Nasional 

Peraturan Perundang - Undangan
Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Perundang – Undangan

(b) Mufakat dan atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, keputusan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945.

Peraturan Perundang – Undangan

(c) Musyawarah menunjuk ke arah persatuan dengan mengutamakan keikutsertaan semua fraksi dalam majelis, serta berpangkal tolak pada sikap saling menghargai setiap pendirian para peserta. (d) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi tata cara pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, rapat badan pekerja majelis, rapat komisi majelis, dan rapat panitia Ad Hoc majelis.

Peraturan Perundang – Undangan

(e) Putusan dalam rapat pimpinan majelis, rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan komisi majelis dan atau panitia Ad Hoc majelis, serta rapat panitia Ad Hoc badan pekerja majelis dan rapat-rapat subkomisi majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Peraturan Perundang – Undangan

d) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat mengikuti ketentuan, sebagai berikut: (1) Hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat.

Peraturan Perundang – Undangan

Dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain adalah pikiran yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan musyawarah yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, pertimbanganpertimbangan dari semua wakil atau utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat untuk mencapai mufakat, serta diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Peraturan Perundang – Undangan

(2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi. (3) Jika yang dimaksud dalam point (2) tidak dapat segera terlaksana pemimpin rapat dapat mengusahakan atau berusaha agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat.

Peraturan Perundang – Undangan

(4) Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang daftar hadir anggota telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), kecuali untuk menetapkan GBHN sekurangnya dua pertiga jumlah anggota yang harus hadir. e) Ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak Ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dilakukan apabila: (1) Putusan berdasarkan mufakat sudah tidak memungkinkan diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.

(2) Sebelum rapat para anggota diberi kesempatan untuk terlebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan. (3) Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain dengan lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat, pemanggilan nama atau cara lain yang disetujui oleh rapat. (4) Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dianggap sah, jika:

(a) Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota rapat (kuorum). (b) Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum. (5) Mengadakan perhitungan suara secara langsung dari anggota. f) Proses pembuatan putusan majelis Pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut: (1) Tingkat I Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap badan-badan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pembicaraan tingkat II.

(2) Tingkat II Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pemimpin dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. (3) Tingkat III Pembahasan oleh komisi atau panitia Ad Hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis. (4) Tingkat IV Pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pemimpin komisi atau panitia Ad Hoc majelis dan jika perlu melalui kata terakhir dari fraksi-fraksi (fraksifraksi disini adalah hasil pemilihan umum yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum). 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat adalah pembentuk undang-undang utama bersama presiden (pembentuk undang-undang serta). Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang utama terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, berikut ini: a) UUD 1945 pasal 20 ayat: (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. b) UUD 1945 pasal 20A ayat (1), “Dewan Perwakilan Rakyat mewakili fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” c) UUD 1945 pasal 21 ayat (1), “Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang.”

d) UUD 1945 pasal 22 ayat (2), “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Adapun alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a) Pimpinan DPR Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada. b) Badan musyawarah DPR Badan ini bertugas menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang, satu kali sidang serta memberikan pendapat kepada pimpinan DPR. Alat kelengkapan ini bersifat tetap. c) Komisi dan subkomisi Komisi ini bertugas mengadakan pembahasan di bidang perundangundangan dan anggaran dasar sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing. Komisi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN. Alat kelengkapan ini bersifat tetap. d) Badan legislasi (Baleg) Badan ini bertugas merencanakan, menyusun program dan menentukan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Badan legislasi juga menyiapkan usul RUU dan usul inisiatif dari DPR, komisi serta gabungan komisi. Badan ini bersifat tetap. e) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Badan ini bertugas membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR dan mengawasi tugas Sekretariat Jendral. Badan ini juga bertugas membantu pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan anggaran DPR. Badan ini bersifat tetap.

f) Badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP) Badan ini bertugas membina dan mengembangkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain. Alat kelengkapan ini juga bersifat tetap. g) Panitia anggaran Panitia ini bersifat tetap yang dibentuk oleh DPR untuk melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. h) Dewan kehormatan Badan ini bersifat sementara. Tugasnya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Badan ini juga memberi laporan akhir kepada pimpinan DPR tentang pertimbangan menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. i) Panitia khusus Panitia ini bersifat sementara, dibentuk oleh DPR untuk melaksanakan tugas tertentu dalam waktu tertentu yang ditetapkan Rapat Paripurna. 3) Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pembentuk undang-undang serta mini, untuk materi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dewan ini mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama sebelum oleh DPR dibahas bersama presiden. Landasan konstitusional bagi DPD ialah pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945, pasal 42 dan 43 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 32 UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 134 ayat (8) Peraturan Tata Tertib DPR 2005-2006. 4) Presiden Dalam proses peraturan perundang-undangan presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Landasan konstitusionalnya ialah UUD 1945 pasal 5, pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5), dan pasal 22 ayat (1) dan (2). Setiap rancangan

undang-undang dibahas oleh presiden bersama DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Menurut UUD 1945 Pasal 22, dalam kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang yang harus disetujui DPR pada persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Di samping kekuasaan membentuk Perpu, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah (Pusat) memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah pusat kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan-peraturan daerah, baik di tingkat I, tingkat II, dan daerahdaerah lainnya. Jika peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, maka dengan sendirinya peraturan pemerintah daerah itu tidak berlaku lagi. Presiden berhak juga mengeluarkan keputusan presiden yaitu keputusan yang bersifat khusus (mengatur hal tertentu saja) untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah. 5) Lembaga/badan negara lain (BPK, KPU, BI, MK, MA) Selain MPR, DPR, DPD, Presiden, dan DPRD terdapat lembaga-lembaga lain yang menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu: a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bila mendapat kewenangan dari UUD atau UU yang membentuknya. b) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang membuat peraturan KPU terkait penyelenggaraan pemilu, misalnya UU No.12/2003. c) Bank Indonesia (BI), sebagai lembaga mandiri dan bank sentral dapat membuat peraturan Bank Indonesia, misalnya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia.

d) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini selama berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan (misalnya hukum acara), dan diberikan kewenangan oleh UUD atau UU yang membentuknya, maka dapat mengeluarkan peraturan perundangundangan. Misalnya berupa peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi. 6) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Di daerah tingkat I disebut DPRD I dan di daerah tingkat II disebut DPRD II. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hak DPRD meliputi interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan sebagai berikut: a) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. b) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari: (1) Pimpinan (2) Komisi (3) Panitia musyawarah (4) Panitia anggaran (5) Badan kehormatan (6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan c) Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut: (1) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepada daerah. (3) Mengadakan/melaksanakan pengawasan terhadap: (a) Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan daerah lainnya.

(b) Pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan gubernur, bupati, serta walikota. (c) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (d) Kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan program pembangunan daerah. (e) Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah. (f) KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. (4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi. Mendagri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota. (5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. (6) Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. (7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah. (10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. d) Hak yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut: (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Mengajukan pertanyaan. (3) Menyampaikan usul dan pendapat. (4) Memilih dan dipilih. (5) Membela diri. (6) Imunitas (7) Protokoler (8) Keuangan dan administratif e) Kewajiban yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut: (1) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan. (2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. (5) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. (7) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. (8) Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD. (9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Sedangkan yang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.