Tentang Surat Perintah Sebelas Maret

Tentang Surat Perintah Sebelas Maret

Tentang Surat Perintah Sebelas Maret

Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke Istana.

Tentang Surat Perintah Sebelas Maret
Tentang Surat Perintah Sebelas Maret

Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir Machmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam III Dr.Chaerul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta ijin kepada atasannya yakni Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku panglima Kopkamtib.

Pada waktu itu Jenderal Soeharto sedang sakit, dan diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Mayjen Basuki Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno, Letjen Soeharto menjawab: “sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti” Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI. Antara Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut.

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J Leimena dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu diantara Tritura telah dilaksanan. Selain itu Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G-30-S PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen. Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik. Dr Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena.

 

Menerapkan Teks Kalimat Perintah dalam Teks Prosedur

Menerapkan Teks Kalimat Perintah dalam Teks Prosedur

Menerapkan Teks Kalimat Perintah dalam Teks Prosedur

Teks Kalimat Perintah
Teks Kalimat Perintah

Teks Kalimat Perintah – Ikutilah petunjuk yang diberikan pada setiap nomor berikut ini!
Teks Kalimat Perintah (1) Setelah kalian cermati, ternyata teks prosedur itu banyak mengandung perintah.
Kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat imperatif. Menurut
fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi kalimat imperatif, kalimat
deklaratif, dan kalimat interogatif.
Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk
melakukan sesuatu. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat imperatif yang
diambil dari teks prosedur itu.

Teks Kalimat Perintah
(a) Kenali si petugas.
(b) Pahami kesalahan Anda.
(c) Pastikan tuduhan pelanggaran.
(d) Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja.
(e) Terima atau tolak tuduhan

Teks Kalimat Perintah

Teks Kalimat Perintah – Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti itu
berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Apabila contohcontoh kalimat imperatif di atas diubah menjadi kalimat deklaratif, kalimat-kalimat
itu dapat disajikan sebagai berikut.

Teks Kalimat Perintah
(a) Pengendara yang terkena tilang mengenali petugas yang memberikan
tilang.
(b) Pengendara memahami kesalahannya.
(c) Pengendara memastikan tuduhan pelanggaran.
(d) Pengendara tidak menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada
petugas.
(e) Pengendara menerima atau menolak tuduhan.
Adapun kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat
interogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contoh-contoh
kalimat interogatif berikut ini diubah dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat
interogatif dapat dibagi menjadi kalimat interogatif yang menuntut jawaban ya atau
tidak dan kalimat interogatif yang menuntut jawaban yang berupa informasi. Kalimat
(a), (b), dan (c) merupakan contoh kalimat interogatif yang menuntut jawaban ya
atau tidak.
(a) Apakah Anda mengenali petugas?
(b) Apakah Anda memahami kesalahan Anda?
(c) Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran?
(d) Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada
petugas?
(e) Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan?