Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 – sekarang

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 – sekarang

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde
Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang di awali
dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut
membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah begitu kecil.

Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi
nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan
Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan
Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai
tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional,
terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur
dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang
dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari
jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari
15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan
proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat akhir Presiden
Soeharto ingin menyelematkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan
berbagai langkah, antara lain reshuffle (perombakan) kabinet dan membentuk
Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali
mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat
di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan
menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil
Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung,
karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa.
Saat itu, kepimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini
merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati
diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie
mampu bertahan selama satu tahun kepemimpinan.
Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan
pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie
dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada
rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi
politiknya. hqdefault

Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat
bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang
diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu
saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan
demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan jauh
lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang
memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu,
bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak
hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota)
dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai
pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk
pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara
yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut
tanpa adanya diskrimisi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin
seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.
Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah
kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang.
Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh
aspek kehidupan.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang
singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi
Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru
dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini
adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat
Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari
yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno
menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya.
Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai
sesosok pemimpin yang yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari
keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika
itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliu juga berhasil menciptakan
stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang
relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat
terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak
ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru
dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama-sama otoriter). Dalam perjalanan
politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari
seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol
utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR,
DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik,
dan sebagainya). Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas
yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris
MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.
Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui bahwa pelaksanaan demokrasi
Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni
dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang
terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelas, berikut
ini dipaparkan karkateristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya.
Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah
terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota,
camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan
wakil presiden, sementara
pemerintahan secara esensial
masih tetap sama. soekarno-VS-soeharto-640x360
Kedua, rekruitmen politik
bersifat tertutup. Rekruitmen
politik merupakan proses
pengisian jabatan politik
di dalam penyelenggaraan
pemerintah negara baik itu untuk lembaga eksekutif
(pemerintah pusat maupun
daerah), legislatif (MPR,
DPR, dan DPRD) maupun
lembaga yudikatif
(Mahkamah Agung). Dalam
negara yang menganut
sistem pemerintahan yang
demokratis, semua warga
negara yang mampu
dan memenuhi syarat
mempunyai peluang yang
sama untuk mengisi jabatan
politik tersebut. Akan tetapi,
yang terjadi di Indonesia
pada masa Orde Baru, sistem
rekruitmen politik tersebut
bersifat tertutup, kecuali
anggota DPR yang berjumlah
400 orang dipilih melalui
Pemilihan Umum. Pengisian
jabatan tinggi negara seperti
Mahkamah Agung, Dewan
Pertimbangan Agung dan
jabatan-jabatan lainnya
dalam birokrasi dikontrol
sepenuhnya oleh lembaga
kepresidenan. Demikian
juga dengan anggota badan
legislatif. Anggota DPR
sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan
dengan surat keputusan Presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekruitmen politik lokal (seperti
gubernur dan bupati/walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang
untuk ikut menentukan pemimpin mereka, karena kata akhir tentang siapa yang
akan menjabat diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekruitmen seperti sangat
bertentangan dengan semangat demokrasi.
Ketiga, Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan
Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi yang teratur
setiap lima tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan
umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena Pemilihan Umum
tidak melahirkan persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kecurangankecurangan
yang sudah menjadi rahasia umum.
Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia
umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia
berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan
pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya
campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan orde baru, sejarah
pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti yang terjadi pada
masa orde lama, misalnya beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor
dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka
mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh
pejabat-pejabat negara.
Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah.
Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparat keamanan) memberikan ruang
yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan Undang-
Undang Subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol
dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang
diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal
orang-orang yang mengkritisi kebijakannya.
Keempat indikator di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan dan
menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen
bangsa ini.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam
persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba
tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini
memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah
membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat
membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa
ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno suatu dekrit pada
tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden
5 Juli 1945. dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan
Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden
tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa
dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi
dan pemerintahan Indonesia mulai di masuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang
oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Maksud konsep
terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang
berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi
tidak lain merupakan perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka
menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di
Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi
terpimpin adalah:
Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan
untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah
(karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen
penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan darat
dan Partai Komunis Indonesia.
Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi
sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen
politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini pun
ditentukan oleh Presiden.
Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan
mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan
kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal
dari kalangan Islam dan Sosialis.
Keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti
kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintah
seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI.
Kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang
terbatas.

Dari lima karakter di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin
sudah keluar dari aturan yang benar. Bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan,
akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh
dari niali-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa suram
demokrasi di Indonesia.

Apakah-Demokrasi-Indonesia-Terancam-