Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said – Raden Mas Said adalah putera dari Raden Mas Riya yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun Raden Mas Said sudah diangkat sebagai gandek kraton (pegawai rendahan di istana) dan diberi gelar R.M.Ng. Suryokusumo. Karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini Mas Said justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikaitkaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangwasan yang bersekutu dengan VOC. Ia diikuti R. Sutawijaya dan Suradiwangsa (yang kemudian dikenal dengan Kiai Kudanawarsa) pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Kemudian Mas Said pergi menuju Nglaroh untuk memulai perlawanan. Oleh para pengikutnya Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Senopati Sudibyaning Prang. Hingga kini sebutan Mas Said yang sangat dikenal masyarakat yakni Pangeran Sambernyawa.

Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said

Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukowati untuk menemui Mas Said. Kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukowati. Sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta terus ke barat dengan pusat di Hutan Beringin dan Desa Pacetokan, dekat Pleret (termasuk daerah Yogyakarta sekarang). Diberitakan pada saat itu Pangeran Mangkubumi membawahi sejumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500  prajurit kavaleri.

Karena perjanjian itu berisi pasal-pasal antara lain: (1). Susuhunan Pakubuwana II  menyerahkan Kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. (2). Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta, dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. (3). Putera mahkota akan segera dinobatkan. Sembilan hari setelah penandatanganan perjanjian itu Pakubuwana II wafat. Tanggal 15 Desember 1749 Baron van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putera mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III.

»

 Bagaimana penilaian kamu tentang isi perjanjian antara Pakubuwana II dengan VOC tahun 1749 itu. Bagaimana perasaan kamu selaku generasi penerus bangsa mengetahui bahwa bangsa kita sering kali menjadi korban kelicikan kaum penjajah? Sebagai pelajar, apa yang sebaiknya harus kamu lakukan sekarang?

Perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi karena Kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung harus menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah kerajaan kepada pihak asing. Hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanannya terhadap kezaliman VOC.

Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi pokok perjanjian itu adalah bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat (daerah Yogyakarta) diberikan

kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa    sebagai                 sultan    dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I, sedang bagian timur (daerah Surakarta) tetap diperintah oleh Pakubuwana III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta.

Sejarah Perlawanan Rakyat kpd Penjajah

Sejarah Perlawanan Rakyat kpd Penjajah

Sejarah Perlawanan Rakyat kpd Penjajah

Menyikapi kedatangan serta dominasi bangsa-bangsa Barat di Indonesia, bangsa Indonesia melakukan reaksi dan perlawanan dalam bentuk yang berbeda-beda. Reaksi dilakukan dengan cara menunjukkan rasa tidak suka, menolak, atau tidak mau berhubungan dengan mereka, baik dalam bidang perdagangan, kebudayaan, ataupun bidang-bidang lainnya.

Sejarah Perlawanan Rakyat kpd Penjajah
Sejarah Perlawanan Rakyat kpd Penjajah

Perlawanan yang dilakukan umumnya melalui peperangan dan gerakan sosial. Peperangan dilakukan secara terorganisir, terutama oleh angkatan bersenjata milik kerajaan di suatu daerah atau pasukan yang dimiliki oleh kelompok bersenjata. Adapun melalui gerakan sosial, perlawanan dilakukan dengan cara protes, perusakan milik penjajah atau penguasa yang bekerja sama dengan penjajah, serta gerakan sosial berupa pemberontakan.

Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kedatangan dan dominasi bangsa Barat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. 1) Gerakan bangsa Barat yang cenderung menguasai dan menjajah sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia. 2) Hasrat untuk hidup tenang sesuai dengan adat istiadat setempat dari rakyat Indonesia, seperti halnya sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat. 3) Hasrat untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian serta tidak ingin dicampuri oleh bangsa asing. 4) Kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu masyarakat Indonesia.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak menghendaki penjajahan. Hal tersebut telah merugikan pemerintah kolonial di Indonesia. Namun, perlawanan tersebut belum mampu mengusir Belanda dari wilayah Indonesia sampai negara tersebut mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rakyat Indonesia gagal mengusir penjajah, di antaranya: 1) kurangnya persatuan di antara rakyat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia; 2) mentalitas sebagian orang Indonesia yang terpedaya oleh jabatan dan kekayaan yang ditawarkan oleh penjajah; 3) kualitas SDM Indonesia cenderung kalah dengan SDM penjajah; 4) kuatnya rasa cinta kedaerahan rakyat Indonesia sehingga menjadi peluang bagi penjajah untuk mengadu domba; 5) terdapatnya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menjadi kerajaan yang paling maju; 6) sarana dan prasarana militer serta alat komunikasi antar daerah di Indonesia yang sangat minim.

1. Perlawanan Terhadap Portugis

Perlawanan Bangsa Indonesia mengusir bangsa Barat dilakukan sejak kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang mengalahkan Kerajaan Malaka tahun 1511. Perlawanan dilakukan oleh rakyat Aceh, Johor, dan rakyat dari kerajaan-kerajaan lain terhadap kedudukan bangsa Portugis di Pelabuhan Malaka. Perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Baabullah (1575). Rakyat Maluku tidak suka dengan kedatangan para pedagang Portugis yang ingin menguasai sumber rempah-rempah dari Maluku. Melihat tanda-tanda bahwa bangsa Portugis ingin memonopoli perdagangan, perlawanan dilakukan sejak 1512.

Oleh karena peralatan perang bangsa Portugis lebih lengkap serta tidak adanya kerja sama di antara kerajaan-kerajaan di Maluku, perlawanan mengalami kegagalan. Kerajaankerajaan, seperti Ternate dan Tidore justru bersaing di antara mereka sehingga tidak ada kata sepakat tentang cara mengusir bangsa Portugis dari wilayah mereka. Perlawanan yang tidak terorganisir pun terjadi di Demak, Jawa Tengah.

Oleh karena tidak adanya dukungan dan kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, serangan ini mengalami kegagalan. Serangan pasukan Dipati Unus terhadap kota Pelabuhan Malaka dilakukan dua kali (1512 dan 1513), tetapi tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari pelabuhan terbesar di Asia itu. Sebaliknya, untuk mempertahankan Malaka, bangsa Portugis berhasil menjalin kerja sama dengan penguasa Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang sedang bersaing dengan Kerajaan Cirebon dan Banten tersebut memanfaatkan bangsa Portugis yang sedang terancam. Keadaan ini menyebabkan gagalnya perlawanan Dipati Unus terhadap kedudukan Portugis di Malaka.

2. Perlawanan Terhadap VOC

Dengan kegagalan-kegagalan tersebut, bangsa Portugis tetap berkuasa di wilayah Nusantara sebelum bangsa ini akhimya kalah bersaing dengan para pedagang Belanda yang telah mendirikan VOC tahun 1602. Perlawanan terhadap bangsa penjajah juga dilakukan terhadap bangsa Belanda. Setelah Belanda mendirikan VOC dan menjadikan Jayakarta (kemudian diganti nama menjadi Batavia) sebagai pusat operasional VOC, timbul reaksi dari kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan akibat didirikannya VOC itu. Salah satu kerajaan yang merasa terancam, yaitu Mataram di bawah Sultan Agung. Bagi Sultan Agung, VOC yang berambisi menguasai Jawa dianggap sebagai saingan bagi Kerajaan Mataram.

Oleh karena itu, Sultan Agung berusaha melakukan penyerangan terhadap pusat VOC itu. Akan tetapi, lemahnya peralatan militer, kurangnya dukungan logistik, serta tidak adanya dukungan dari kerajaan-kerajaan lain, maka serangan ke Batavia (Jayakarta) mengalami kegagalan. Upaya penyerangan ini dilakukannya sebanyak dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Dengan gagalnya serangan tersebut, VOC tetap memiliki kedudukan kuat dalam melakukan perdagangan di kawasan Nusantara. Sebaliknya, dengan kuatnya kedudukan tersebut serta terjadinya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, VOC dengan leluasa dapat memperluas wilayah kekuasaannya.

Misalnya, ketika terjadi konflik internal pada Kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang sangat anti terhadap VOC dan tidak suka dengan kedudukan VOC di Jayakarta segera menarik kembali tahta untuk anaknya.

Tentu saja tindakan tersebut tidak disukai oleh Sultan Haji sehingga dia minta bantuan ke VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya. Berkat kerja sama dengan VOC, Sultan Haji akhirnya memperoleh tahta kembali. Sebagai imbalannya, diserahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. Persaingan dalam tubuh kerajaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi upaya untuk mengusir menjajah dari Indonesia. Sebaliknya, dengan adanya konflik dalam tubuh kerajaan, penjajah dengan leluasa dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Walaupun begitu, Sultan Ageng Tirtayasa harus dihargai dalam sejarah Indonesia sebagai sultan yang berani menentang VOC.

Di Pulau Sulawesi, perlawanan rakyat untuk mengusir VOC dilakukan di Kerajaan Makassar. Kerajaan yang memusatkan kegiatan ekonominya pada sektor perdagangan sangat terganggu dengan kehadiran organisasi dagang Belanda, VOC. Banyak pedagang Makassar yang mengalami kemunduran karena kehadiran VOC. Oleh karena itu, rakyat Makassar berusaha mengusir VOC dari daerah mereka. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Makassar bernama Sultan Hasanuddin. Walaupun melakukan perlawanan dengan gigih, Hasanuddin tidak berhasil mengusir VOC dari wilayah Makassar. Penyebabnya, kelihaian VOC memanfaatkan konflik dan persaingan antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar dan Raja Bone bernama Aru Palaka. Raja Aru Palaka selalu didekati oleh VOC untuk menghadapi pasukan Sultan Hasanuddin.

Melalui pertempuran bertahun-tahun, baik di darat maupun di laut, akhimya pasukan Kerajaan Makassar dapat dikalahkan pasukan VOC. Pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman dapat memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Perlawanan lain terhadap pemerintah kolonial terjadi di Maluku. Perlawanan ini berlangsung lama, dipimpin Sultan Nuku (1780-1805) serta Pattimura (1817). Sultan Nuku merupakan raja dari Kesultanan Tidore. Penyebabnya, Nuku tidak suka dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan-kerajaan di Maluku serta memaksa kerajaankerajaan untuk bekerja sama dengan Belanda. Sultan Nuku memiliki sikap tegas untuk menolak kehadiran pemerintah kolonial di Maluku.

3. Perlawanan Terhadap Pemerintah kolonial Belanda.

Dalam menghadapi Belanda, Nuku menggunakan cara diplomasi, yaitu dengan mendekati Inggris dan mengambil simpati rakyat dari kerajaan-kerajaan yang rajanya telah bergabung dengan Belanda, seperti Ternate. Dengan dukungan tersebut, Nuku dapat memanfaatkan kekuatan militernya untuk menghadapi Belanda. Kerja samanya dengan Inggris hanya merupakan taktik semata. Sultan juga menyadari bahwa kehadiran Inggris di Maluku atau Irian merupakan ancaman bagi pemerintahan pribumi di Maluku. Oleh karena itu, Nuku juga melakukan serangan terhadap Ternate yang mendukung Belanda. Dengan serangan-serangan tersebut, Nuku berhasil mengambil simpati kerajaan-kerajaan Maluku yang merasa telah memiliki kemerdekaan sejak lama. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial tidak hanya dilakukan oleh para sultan dan rakyatnya, tetapi juga oleh para pemuda. Para pemuda Maluku tidak suka dengan kehadiran pemerintah kolonial melakukan pemberontakan antara Juli sampai Desember 1817.

Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Pattimura yang juga dikenal dengan nama Thomas Matulesi. Mereka memberontak karena pemerintah Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib yang pernah dihapuskan pada masa pemerintahan Inggris. Pada 3 Mei 1817, mereka berhasil menghancurkan Benteng Saparua dan membunuh semua penghuninya. Dengan serangan tersebut, rakyat Saparua memberikan dukungan kepada Pattimura dan mengangkatnya sebagai seorang kapiten (kapten). Serangan terus dilakukan, terutama ke kantor residen. Namun, kekuatan Belanda lebih kuat.

Akhirnya, perlawanan Pattimura dapat dipatahkan pada 16 November 1817 dan ia kemudian dihukum mati. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda juga dilandasi oleh semangat mempertahankan ajaran Islam, menghapus nilai-nilai setempat, serta nilai-nilai dari Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perang Paderi yang berlangsung dari 1821-1837 di Sumatra Barat dilatarbelakangi oleh semangat membumikan ajaran Islam sambil menentang adat yang kolot serta nilai-nilai dari Barat. Disebut Perang Paderi karena para pemimpinnya berasal dari kalangan paderi atau tokoh agama Islam yang berkeinginan memurnikan ajaran Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.

Perlawanan gigih terhadap penjajahan Belanda juga dilakukan oleh rakyat Aceh dalam Perang Aceh. Perang ini berlangsung pada 1873-1912. Perang Aceh terjadi karena keinginan pemerintah kolonial untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara dilawan oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh tidak menginginkan daerah mereka diduduki oleh penjajah. Mereka memiliki kebanggaan atas kerajaan mereka yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Terutama, pada zaman kejayaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang tetap berdiri pada abad ke-18 dan 19 sampai abad ke-20. Penyebab terjadinya Perang Aceh, antara lain karena pemerintah kolonial ingin menguasai Aceh sebagai kerajaan yang kuat dan memiliki kemampuan diplomatik tinggi. Pemerintah kolonial melihat bahwa Traktat London tahun 1824 dan Traktat Sumatra tahun 1871 yang ditandatangani antara Belanda dan Inggris telah memberi kedudukan yang kuat pada Aceh. Oleh karena itu, dapat menjadi ancaman bagi kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Kekhawatiran tersebut terbukti setelah Aceh mampu menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara. Hal itu mulai mencemaskan Belanda.

Belanda merasa takut disaingi dan mulai menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda di Nusantara. Penolakan rakyat Aceh terhadap tuntutan Belanda mendorong Belanda untuk mengirimkan pasukannya ke Kutaraja, ibu kota Kerajaan Aceh pada April 1873. Namun, usaha untuk menguasai Aceh mengalami kegagalan. Bahkan Mayor Jenderal Kohler, pemimpin pasukan Belanda tewas di depan Mesjid Raya Aceh. Demikian juga serangan pada Desember 1873 dapat dipatahkan oleh rakyat Aceh. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal van Swieten hanya berhasil merebut istana Kerajaan Aceh dan tidak dapat menguasai seluruh Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung, walaupun istana kesultanan di Kutaraja direbut oleh Belanda. Melihat gigihnya perlawanan rakyat Aceh, Belanda mengubah strategi perang dengan pendekatan sosial budaya.

Caranya dengan mengirimkan Snouck Hurgronje, seorang ahli kajian Islam untuk menyelidiki masyarakat Aceh dan memberi masukan kepada pemerintah kolonial tentang strategi menguasai rakyat Aceh. Hurgronje menyarankan agar pemerintah kolonial memahami karakter masyarakat Aceh sambil melakukan serangan kepada para pemimpin Aceh. Berdasarkan saran tersebut pemerintah kolonial menugaskan van der Heyden untuk memimpin pasukan dalam melakukan serangan ke Aceh Besar, salah satu kota pusat perjuangan rakyat Aceh. Melalui serangan tersebut, pada 1891, salah seorang pemimpin Aceh, Teuku Cik Ditiro gugur.

Selanjutnya pada 1893, Teuku Umar ditawan dan kemudian ia berhasil meloloskan diri pada Maret 1896. Setelah bergabung kembali dengan sisa-sisa pasukannya, ia gugur di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Pemimpin lainnya, seperti Sultan Daudsyah dan Panglima Polim terus melakukan perlawanan sampai akhimya mereka dipaksa menyerah oleh Belanda. Ternyata, gugurnya para pemimpin perjuangan Aceh tidak menyurutkan rakyat Aceh dalam melakukan serangan. Pemimpin Aceh lainnya, seperti Tjut Nyak Dien, istri Teuku Umar terus berjuang dan melakukan perang gerilya. Bersama para pengikutnya, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai akhirnya terpaksa menyerah pada 1905. Demikian juga pejuang wanita lainnya, seperti Tjut Nyak Meutia terus melakukan perlawanan gerilya sampai ia gugur pada 1910. Perang Aceh terus berlangsung sampai tahun 1912 melalui serangan gerilya yang tidak terorganisir.

Namun, Perang Aceh telah menunjukkan kepada Belanda bahwa rakyat Aceh tidak suka dengan penjajahan yang memaksakan nilai-nilai yang bertentangan dengan adat istiadat Aceh. Di Bali, perlawanan rakyat untuk mengusir Belanda dari daerahnya dikenal dengan Perang Puputan. Perang itu ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta daerahnya, baik pengorbanan nyawa maupun materi. Perang Puputan dilakukan olah rakyat Bali demi mempertahankan daerah mereka dari pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Bali tidak ingin Kerajaan Klungkung yang telah berdiri sejak abad ke -9 dan telah mengadakan perjanjian dengan Belanda tahun 1841 di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putra diduduki oleh Belanda. Sikap pantang menyerah rakyat Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali.

Pada 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak, wilayah Kerajaan Buleleng dan terkena Hukum Tawan Karang. Hukum tersebut memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal yang terdampar beserta isinya. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan serangan ke Kerajaan Buleleng pada 1848. Namun, rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi, pada serangan yang kedua pada 1849, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir Kerajaan Buleleng di Jagaraga. Dengan serangan besar-besaran, rakyat Bali membalasnya dengan perang habishabisan guna mempertahankan harga diri sebagai orang Bali.

Pertempuran untuk mempertahankan Buleleng itu dikenal dengan Puputan Jagaraga. Puputan lainnya, yaitu Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan Klungkung (1908). Selain perlawanan yang diuraikan tersebut, perlawanan terhadap pemerintah kolonial berlangsung di berbagai daerah dengan latar belakang dan penyebab yang berbeda-beda, seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menunjukkan perang berkecamuk di tengahtengah persaingan anggota keluarga kerajaan untuk menduduki tahta kerajaan. Banyak anggota keluarga kerajaan yang ingin naik tahta bekerja sama dengan Belanda. Keadaan inilah yang sangat ditentang oleh Pangeran Antasari, salah seorang pangeran dari Banjarmasin. Perang Banjarmasin pada 1859 dipimpin oleh Antasari yang menentang kehadiran Belanda dalam keluarga kerajaan di Banjarmasin. la putra dari Sultan Muhammad yang sangat anti-Belanda. Pangeran Antasari melakukan pertempuran sengit sampai ia gugur pada 1862.

 

Perlawanan di Bali Terhadap Penjajah

Perlawanan di Bali Terhadap Penjajah

Perlawanan di Bali Terhadap Penjajah – Anda tentu sudah tahu tentang Bali. Sekalipun ada di antara kamu yang belum pernah ke Bali, tetapi tentu sudah begitu familier mendengar nama Bali. Bahkan pada abad ke-20 pada saat Indonesia sudah merdeka ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali dari pada nama Indonesia. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor satu di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19 Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang Barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang Barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830- an pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan “Perang Puputan” . Perlawanan di Bali

Mengapa terjadi Perang Puputan di Bali?

Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Menguri dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels mulai terjadi kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali, tidak sekedar urusan dagang tetapi menyangkut sewa menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia BeIanda. Tetapi dalam perkembangannya pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali.

Untuk itu, Belanda mengirim dua utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Granpre Moliere untuk misi ekonomi, kedua, Huskus Koopman mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar. Tetapi misi politik menghadapi berbagai kendala. Huskus Koopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda. Misalnya, dengan Raja Badung (28 November 1842), dengan Raja Karangasem ( 1 Mei 1843), dengan Raja Buleleng ( 8 Mei 1843), dengan Raja Klungkung (24 Mei 1843) dan Tabanan (22 Juni 1843). Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar Hukum Tawan Karang agar dihapuskan.

Karena kelihaian atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan Hukum Tawan Karang. Tetapi sampai tahun 1844 Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjajian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu penduduk melakukan perampasan atas isi dua kapal Belanda yang terdampar di Pantai Sangsit (Buleleng) dan Jembrana (waktu itu juga daerahnya Buleleng). Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya, I Gusti Ktut Jelantik, dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan I Gusti Ktut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian perang tidak dapat dihindarkan.

Patih Ktut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Klungkung. Sementara, pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Di samping itu, masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng, dibantu oleh para pejuang Karangasem, dan Klungkung melawan Belanda.

Selama dua hari para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ktut Jelantik beserta pasukannya, terpaksa mundur sampai ke Desa Jagaraga (sekitar 7 km sebelah timur Singaraja). Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian.

Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain:

(1) Dalam waktu tiga bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru,

(2) Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan raja harus menyerahkan I Gusti Ktut Jelantik kepada pemerintah Belanda,

(3) Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda itu mencoba ditandingi dengan tipu daya.

Raja dan para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu. Tetapi di balik itu Raja dan Patih Ktut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar-supit urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan Hukum Tawan Karang. Pada tahun 1847 saat ada kapal-kapal asing terdampar di Pantai Kusumba Klungkung, tetap dirampas oleh kerajaan. Sudah tentu hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Klungkung dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani.

Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain di Bali, sehingga datang pasukan tambahan dari Klungkung, Karangasem, Mengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ktut Jelantik terus memperkuat pasukannya. Menghadapi hal tersebut Belanda terus meningkatkan kekuatannya.

Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, telah mendarat bala bantuan Belanda di Pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda antara lain: J. van Swieten, Letkol Sutherland Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ktut Jelantik yang dibantu isterinya, Jero Jempiring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar-supit urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Lima orang opsir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan ditambah lagi tujuh opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia.

Oleh karena itu, dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849 semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dalam tempo dua hari, yakni tanggal 16 April sore hari semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Runtuhlah Benteng Jagaraga sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti I Gusti Ktut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ktut Jelantik maka jatuhlah Kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849 Karangasem berhasil ditaklukkan, berikutnya Kusumba (Klungkung) jatuh pula ke tangan Belanda. Tetapi nampaknya tidak mudah Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Badung, pada tahun 1908 terjadi Perang Puputan di Klungkung.