Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Setelah kalian menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum
dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja
sekarang keyakinan kalian akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum
semakin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan salah satunya dengan
berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari
partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan
ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.
Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep
nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan
sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh
seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum
yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki
kesadaran untuk:
a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
b. mempertahankan tertib hukum yang ada;
c. menegakkan kepastian hukum.
Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang
berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:
a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
c. tidak menyinggung perasaan orang lain;
d. menciptakan keselarasan;
e. mencerminkan sikap sadar hukum;
f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.
Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan
dalam kehidupan sehari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap
hukum yang berlaku.
a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya:
1) mematuhi perintah orang tua;
2) ibadah tepat waktu;
3) menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik
dan sebagainya;
4) melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.
b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya:
1) menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya;
2) memakai pakaian seragam yang telah ditentukan;
3) tidak mencontek ketika sedang ulangan;
4) memperhatikan penjelasan guru;
5) mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.
c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya:
1) melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat;
2) melaksanakan tugas ronda.

3) ikut serta dalam kegiatan kerja bakti;
4) menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah;
5) tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat
seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya;
6) membayar iuran warga.

d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:
1) bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya;
2) memiliki KTP;
3) memili SIM;
4) ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum;
5) membayar pajak;
6) membayar retribusi parkir.

st05

Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Setiap orang akan berbuat seenaknya
atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan,
ketentraman dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan
tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan
penegakan hukum.
Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah sebagaimana
dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan
Hukum (2007), perlindungan hukum
dimaknai sebagai daya upaya yang
dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah,
swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan dan
pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai
dengan hak-hak asasi yang ada. Makna
tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum
itu sendiri, yaitu untuk melindungi
kepentingan manusia. Dengan kata
lain hukum memberikan perlindungan
kepada manusia dalam memenuhi
berbagai macam kepentingannya, dengan
syarat manusia juga harus melindungi
kepentingan orang lain. Cari adil
Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum
tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan
perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya
sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan
dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.
Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak
jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup
populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap
konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan
kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual
meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak
atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.
Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga
memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka
diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai
dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi
kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum
dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan
hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman
dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum.
Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.
Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum.
Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya
dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya,
perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang
perlindungan konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga
akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu
pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan
tenteram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.

Perlindungan dan Pemajuan HAM

Perlindungan dan Pemajuan HAM

Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaanya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM). pelanggaran ham00303
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.
Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.
Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 2012 karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan
tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam
buku Sistem Pemerintahan Indonesia (2012) karangan Trubus Rahardiansyah
yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hakhak
yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat,
atau negara. Dengan demikian, hakikat
penghormatan dan perlindungan
terhadap HAM ialah menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara
utuh melalui aksi keseimbangan.
Keseimbangannya adalah antara hak
dan kewajiban serta keseimbangan
antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu,
pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara. Jadi,
dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang
harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan,
kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan
umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM
harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan
TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
dan bernegara.
Info Kewarganegaraan
Selanjutnya agar lebih mendalami
perlindungan dan pemajuan HAM,
kalian buka dan pelajari makna
tersebut dalam website Komnas
HAM atau sumber lain yang relevan.