Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Perundang – Undangan Nasional 

Peraturan Perundang - Undangan
Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Perundang – Undangan

(b) Mufakat dan atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, keputusan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945.

Peraturan Perundang – Undangan

(c) Musyawarah menunjuk ke arah persatuan dengan mengutamakan keikutsertaan semua fraksi dalam majelis, serta berpangkal tolak pada sikap saling menghargai setiap pendirian para peserta. (d) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi tata cara pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, rapat badan pekerja majelis, rapat komisi majelis, dan rapat panitia Ad Hoc majelis.

Peraturan Perundang – Undangan

(e) Putusan dalam rapat pimpinan majelis, rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan komisi majelis dan atau panitia Ad Hoc majelis, serta rapat panitia Ad Hoc badan pekerja majelis dan rapat-rapat subkomisi majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Peraturan Perundang – Undangan

d) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat mengikuti ketentuan, sebagai berikut: (1) Hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat.

Peraturan Perundang – Undangan

Dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain adalah pikiran yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan musyawarah yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, pertimbanganpertimbangan dari semua wakil atau utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat untuk mencapai mufakat, serta diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Peraturan Perundang – Undangan

(2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi. (3) Jika yang dimaksud dalam point (2) tidak dapat segera terlaksana pemimpin rapat dapat mengusahakan atau berusaha agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat.

Peraturan Perundang – Undangan

(4) Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang daftar hadir anggota telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), kecuali untuk menetapkan GBHN sekurangnya dua pertiga jumlah anggota yang harus hadir. e) Ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak Ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dilakukan apabila: (1) Putusan berdasarkan mufakat sudah tidak memungkinkan diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.

(2) Sebelum rapat para anggota diberi kesempatan untuk terlebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan. (3) Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain dengan lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat, pemanggilan nama atau cara lain yang disetujui oleh rapat. (4) Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dianggap sah, jika:

(a) Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota rapat (kuorum). (b) Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum. (5) Mengadakan perhitungan suara secara langsung dari anggota. f) Proses pembuatan putusan majelis Pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut: (1) Tingkat I Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap badan-badan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pembicaraan tingkat II.

(2) Tingkat II Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pemimpin dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. (3) Tingkat III Pembahasan oleh komisi atau panitia Ad Hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis. (4) Tingkat IV Pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pemimpin komisi atau panitia Ad Hoc majelis dan jika perlu melalui kata terakhir dari fraksi-fraksi (fraksifraksi disini adalah hasil pemilihan umum yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum). 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat adalah pembentuk undang-undang utama bersama presiden (pembentuk undang-undang serta). Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang utama terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, berikut ini: a) UUD 1945 pasal 20 ayat: (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. b) UUD 1945 pasal 20A ayat (1), “Dewan Perwakilan Rakyat mewakili fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” c) UUD 1945 pasal 21 ayat (1), “Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang.”

d) UUD 1945 pasal 22 ayat (2), “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.” Adapun alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a) Pimpinan DPR Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada. b) Badan musyawarah DPR Badan ini bertugas menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang, satu kali sidang serta memberikan pendapat kepada pimpinan DPR. Alat kelengkapan ini bersifat tetap. c) Komisi dan subkomisi Komisi ini bertugas mengadakan pembahasan di bidang perundangundangan dan anggaran dasar sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing. Komisi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN. Alat kelengkapan ini bersifat tetap. d) Badan legislasi (Baleg) Badan ini bertugas merencanakan, menyusun program dan menentukan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Badan legislasi juga menyiapkan usul RUU dan usul inisiatif dari DPR, komisi serta gabungan komisi. Badan ini bersifat tetap. e) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Badan ini bertugas membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR dan mengawasi tugas Sekretariat Jendral. Badan ini juga bertugas membantu pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan anggaran DPR. Badan ini bersifat tetap.

f) Badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP) Badan ini bertugas membina dan mengembangkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain. Alat kelengkapan ini juga bersifat tetap. g) Panitia anggaran Panitia ini bersifat tetap yang dibentuk oleh DPR untuk melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. h) Dewan kehormatan Badan ini bersifat sementara. Tugasnya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Badan ini juga memberi laporan akhir kepada pimpinan DPR tentang pertimbangan menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. i) Panitia khusus Panitia ini bersifat sementara, dibentuk oleh DPR untuk melaksanakan tugas tertentu dalam waktu tertentu yang ditetapkan Rapat Paripurna. 3) Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pembentuk undang-undang serta mini, untuk materi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dewan ini mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama sebelum oleh DPR dibahas bersama presiden. Landasan konstitusional bagi DPD ialah pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945, pasal 42 dan 43 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 32 UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 134 ayat (8) Peraturan Tata Tertib DPR 2005-2006. 4) Presiden Dalam proses peraturan perundang-undangan presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Landasan konstitusionalnya ialah UUD 1945 pasal 5, pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5), dan pasal 22 ayat (1) dan (2). Setiap rancangan

undang-undang dibahas oleh presiden bersama DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Menurut UUD 1945 Pasal 22, dalam kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang yang harus disetujui DPR pada persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Di samping kekuasaan membentuk Perpu, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah (Pusat) memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah pusat kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan-peraturan daerah, baik di tingkat I, tingkat II, dan daerahdaerah lainnya. Jika peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, maka dengan sendirinya peraturan pemerintah daerah itu tidak berlaku lagi. Presiden berhak juga mengeluarkan keputusan presiden yaitu keputusan yang bersifat khusus (mengatur hal tertentu saja) untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah. 5) Lembaga/badan negara lain (BPK, KPU, BI, MK, MA) Selain MPR, DPR, DPD, Presiden, dan DPRD terdapat lembaga-lembaga lain yang menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu: a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bila mendapat kewenangan dari UUD atau UU yang membentuknya. b) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang membuat peraturan KPU terkait penyelenggaraan pemilu, misalnya UU No.12/2003. c) Bank Indonesia (BI), sebagai lembaga mandiri dan bank sentral dapat membuat peraturan Bank Indonesia, misalnya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia.

d) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini selama berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan (misalnya hukum acara), dan diberikan kewenangan oleh UUD atau UU yang membentuknya, maka dapat mengeluarkan peraturan perundangundangan. Misalnya berupa peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi. 6) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Di daerah tingkat I disebut DPRD I dan di daerah tingkat II disebut DPRD II. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hak DPRD meliputi interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan sebagai berikut: a) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. b) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari: (1) Pimpinan (2) Komisi (3) Panitia musyawarah (4) Panitia anggaran (5) Badan kehormatan (6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan c) Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut: (1) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. (2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepada daerah. (3) Mengadakan/melaksanakan pengawasan terhadap: (a) Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan daerah lainnya.

(b) Pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan gubernur, bupati, serta walikota. (c) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (d) Kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan program pembangunan daerah. (e) Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah. (f) KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. (4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi. Mendagri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota. (5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. (6) Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. (7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah. (10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. d) Hak yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut: (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Mengajukan pertanyaan. (3) Menyampaikan usul dan pendapat. (4) Memilih dan dipilih. (5) Membela diri. (6) Imunitas (7) Protokoler (8) Keuangan dan administratif e) Kewajiban yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut: (1) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan. (2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. (5) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. (7) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. (8) Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD. (9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Sedangkan yang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Peraturan Perundang – Undangan Nasional

Peraturan Peraturan
Peraturan Peraturan

Peraturan Peraturan – Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga negara lain, dalam melaksanakan tugas dan tindakannya harus selalu dilandasi oleh hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud antara lain berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan Peraturan

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Nasional

Peraturan Peraturan – Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundangan itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Peraturan Peraturan

Peraturan Peraturan – Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Adapun pejabat atau instansi manakah yang akan merancang, membahas, mengesahkan, menetapkan dan mengundangkan tergantung kepada jenis dan tingkat peraturan yang bersangkutan. Dalam pasal 20 UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentuk Undang-undang.

Peraturan Peraturan – Akan tetapi, setiap rancangan undang-undang harus di bahas oleh DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh presiden. Akhirnya diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretariat Negara.

1. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No.10 Tahun 2004 Dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. c. Peraturan pemerintah. d. Peraturan presiden. e. Peraturan daerah.

Peraturan yang tertinggi dalam perundang-undangan itu merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum yang ada di bawahnya. Dasar yuridis yang berlaku dalam tata urutan perundang-undangan telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori Piramida Hukum (stufenbau theory). Dalam Stufenbau Theory ini Hans Kelsen menjelaskan bahwa: a. Norma-norma hukum tersusun dari yang paling rendah derajatnya sampai pada norma yang tertinggi. b. Setiap norma berdasarkan atas norma yang lebih tinggi yaitu norma dasar (grundnorms). c. Norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan norma yang lebih tinggi derajatnya. d. Norma yang lebih tinggi bersifat mendasar dan umum serta norma yang lebih rendah bersifat aktual dan khusus sehingga lebih besar jumlahnya. e. Suatu norma hukum hanya dapat dicabut oleh instansi yang menetapkannya atau oleh instansi lain yang lebih tinggi derajatnya. f. Norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat membatalkan berlakunya norma hukum yang lebih tinggi.

Tata urutan Perudang-undangan di Indonesia disamping UU No. 10 Tahun 2004, sebelum terdapat ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan), dan Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 (tentang Memorandum DPR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI). 

Berikut ini adalah UU No. 10/2004 dikaitkan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan Indonesia. Juga dikaitkan dengan UU No. 32/2004, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan berbagai UU lainnya.

Bentuk perundang-undangan nasional Indonesia mengikuti hirarki yang dikemukakan Hans Kelsen. Hal ini tampak dalam UU RI No.10 Tahun 2004 yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang sekaligus sebagai peraturan yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan pedoman bagi peraturan lainnya. b. Undang-undang adalah produk DPR. Pembahasannya dilakukan bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dan akan disahkan presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya (pasal 22 ayat 2). Jika tidak disetujui peraturan itu harus dicabut. c. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat (2)). d. Peraturan presiden ialah peraturan yang dibuat presiden untuk melaksanakan pemerintahan negara atau peraturan pemerintah. e. Peraturan daerah ialah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan perundangan tersebut tidak boleh diubah urutannya. Hal ini di karenakan aturan perundangan sudah disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun peraturan perundangan, dan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kedudukan/derajat masing-masing peraturan negara tersebut.

2. Proses Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Nasional

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundangan berarti peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Peraturan negara meliputi segala peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terbatas pada undang-undang saja. a. Para Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Nasional Perundang-undangan dapat terjadi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif serta dapat terjadi pada pihak eksekutif saja. Untuk tingkat pemerintah pusat kita mengenal undang-undang yang merupakan hasil kompromi antara DPR dan Presiden. Pada tingkat pemerintah daerah kita mengenal peraturan daerah, sebagai hasil kerja sama antara kepala daerah dan DPRD. Demikian pula untuk mengeluarkan surat keputusan atau instruksi, peraturan pemerintah atau Perpu, maka yang berwenang mengeluarkan adalah Presiden, mungkin pula menteri, gubernur, bupati, walikota, dekan fakultas, rektor universitas, dan sebagainya. Pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia pada tiap jenis dan tingkat, apakah itu undang-undang, Perpu, Perda, SK, Instruksi dan sebagainya, berdasarkan pada tiga landasan yaitu: 1) Landasan filosofis (ideal, atau cita-cita ketika menuangkan rencana peraturan negara) yaitu Pancasila. Artinya suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 2) Landasan yuridis (ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu aturan) yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 3) Landasan politis (kebijakan politik yang mendasari pelaksanaan pemerintahan negara) yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pihak-pihak yang berperan dalam perundang-undangan nasional ialah pada pemerintah pusat terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, dan para pembentunya, serta lembaga negara lain (BPK, KPU, Bank Indonesia, MK, MA). Pada pemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah (Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. Sistem Peraturan Perundangan. hlm. 44. 2006) 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2) hasil perubahan 2002 kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Secara kelembagaan tinggi negara, terjadi perubahan kekuasaan tertinggi. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, meskipun pada intinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 1945 pasal 3, UUD 1945 hasil amandemen hanya memiliki kekuasaan: a) Melakukan perubahan dan menetapkan UUD. b) Melantik presiden dan atau wakil presiden. c) Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Selanjutnya dalam pasal 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut menurut aturan yang ditetapkan dengan undangundang.” a) Tata cara musyawarah di MPR (1) Badan pekerja majelis bertugas:

(a) Mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusanputusan sidang umum, sidang tahunan atau sidang istimewa. (b) Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan majelis menjelang sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istimewa. (c) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) dan (b). (d) Membantu pimpinan majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pimpinan majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (2) Persidangan majelis terdiri atas: (a) Rapat-rapat paripurna majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk sidang umum, sidang tahunan maupun sidang istimewa. (b) Majelis mengadakan sidang tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan ketetapan majelis dan atau membuat putusan majelis. Adapun yang dimaksud dengan: (a) Sidang umum majelis adalah sidang yang keanggotaannya majelis. (b) Sidang tahunan majelis adalah sidang yang diadakan setiap tahun. (c) Sidang istimewa majelis adalah sidang yang diadakan di luar sidang umum dan sidang tahunan. b) Jenis rapat majelis (1) Majelis mengenal tujuh jenis rapat yaitu: (a) Rapat paripurna majelis. (b) Rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis. (c) Rapat pimpinan majelis. (d) Rapat badan pekerja majelis. (e) Rapat komisi majelis. (f) Rapat panitia Ad Hoc majelis. (g) Rapat fraksi majelis. (2) Badan pekerja majelis mengenal rapat panitia Ad Hoc. (3) Komisi majelis mengenal rapat subkomisi majelis. c) Dasar-dasar pengambilan putusan (1) Dasar-dasar pengambilan putusan majelis adalah sebagai berikut: (a) Pengambilan putusan pada awalnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika hal ini tidak mungkin tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.