Hakikat Pengertian dan Prinsip-Prinsip P3K

Hakikat Pengertian dan Prinsip-Prinsip P3K

Hakikat Pengertian dan Prinsip-Prinsip P3K

Prinsip P3K – Manusia sebagai makhluk hidup selalu bergerak setiap hari. Gerakan atau kegiatan dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Setiap kegiatan atau gerakan perlu dilakukan secara cemat karena beresiko mengalami kecelakaan. Meskipun bukan suatu hal yang diharapkan, kecelakaan memerlukan langkah antisipatif yang diantaranya dengan mengetahui atau mendiagnosa penyakit maupun akibat kecelakaan, penanganan terhadap korban dan evakuasi korban bila diperlukan. 

Prinsip P3K
Prinsip P3K

Hal ini memerlukan pengetahuan P3K agar korban tidak mengalami resiko cidera yang lebih besar. Pada bagian ini kamu akan mempelajari pengertian P3K, tujuan P3K, dan prinsip-prinsip P3K. Penjelasan materi akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pengertian P3K

Pertolongan pertama pada kecelakaan ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari dokter. Sifat dari pertolongan pertama ialah memberikan perasaan ketenangan kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, dan mengurangi bahaya yang lebih besar.

2. Tujuan P3K

Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan. Tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Kecelakaan itu berjenis-jenis macamnya dan penanganannyapun memerlukan keterampilan dan pengetahuan sendiri-sendiri. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana, dirumah, diperjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi dan di tempat-tempat lain.

Prinsip P3K – Sebagai akibat kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat dan luka ringan. Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan secepat mungkin, supaya korban terhindar dari bahaya maut. Pada kondisi tersebut terletak fungsi pertolongan pertama sebelum dokter datang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang. Namun demikian, bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat membahayakan jiwa korban. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan P3K serta mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama, antara lain:

a. Panggillah dokter secepat mungkin atau bila dokter tak mungkin segera datang, kirimkanlah penderita segera ke rumah sakit.

b. Hentikan perdarahan.

c. Cegah dan atasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya.

d. Cegahlah infeksi.

Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebagai berikut :

a. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian

   1) Memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban.

   2) Melaksanakan Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) kalau perlu.

   3) Mencari dan mengatasi pendarahan.

b. Mencegah cacat yang lebih berat (mencegah kondisi memburuk)

  1) Mengadakan diagnose.

  2) Menangani korban dengan prioritas yang logis.

  3) Memperhatikan kondisi / keadaan (penyakit) yang tersembunyi.

c. Menunjang penyembuhan

   1) Mengurangi rasa sakit dan rasa takut.

   2) Mencegah infeksi.

  3) Merencanakan pertolongan medis serta transportasi korban dengan tepat.

3. Prinsip-Prinsip P3K

Prinsip-prinsip atau sikap kita ketika melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebagai berikut :

a. Bersikap tenang dan tidak panik.

b. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat.

c. Sebelum mengetahui berat ringannya cidera yang dialami, jangan cepatcepat memindahkan atau menggeser korban.

d. Jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik.

e. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, Puskesmas untuk penanganan selanjutnya.

Peralatan P3K dan Cara Penggunaannya

Peralatan atau perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan minimal yang perlu dipersiapkan dalam usaha memberikan pertolongan, antara lain sebagai berikut :

1. Peralatan P3K

a. Kasa Pembalut (Perban) Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril.

b. Kasa Steril Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka. Kasa steril adalah kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit.

c. Plester Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa penutup, plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah luka.

d. Plester obat Plester obat (plester yang mengandung obat) biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat.

e. Pembalut Segitiga Pembalut segitiga (mitella) biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan, luka di kepala atau cedera pada sendi lutut. Pembalut segitiga terbuat dari kain putih dengan ukuran 90 cm dan 125 cm. Pinggirnya tidak dijahit agar ketika dipakai tidak menekan luka atau cedera.

f. Kapas Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka, setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor.

g. Gunting Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat.

h. Lampu senter Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka.

i. Jepitan (pinset) Jepitan digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas atau kasa steril. Sebelum dipakai sebaiknya pinset dibersihkan dahulu dengaan alkohol 70% atau direbus.

2. Obat-obatan P3K

a. Obat Penghilang Rasa Sakit

1) Jenis Obat

a) Balsem

b) Minyak kayu putih

c) Minyak angin

2) Cara Penggunaannya

Obat diusapkan atau dioleskan pada dada, kening, leher dan perut atau diciumkan.

3) Kegunaannya Memberi rasa segar, menghilangkan rasa sakit, melonggarkan pernapasan atau menghangatkan tubuh.

b. Obat Luka Bakar

1) Jenis Obat Salep minyak ikan

2) Cara penggunaannya Oleskan salep ke permukaan luka bakar.

3) Kegunaannya Pada luka bakar yang kecil dan ringan sangat efektif dan cepat menyembuhkan.

c. Obat Luka Ringan

1) Jenis Obat :

   a) Obat merah

   b) Betadin

2) Cara penggunaannya : Bersihkan luka dengan obat pencuci luka terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka.

3) Kegunaannya: Mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi.

d. Obat Penyadar Orang Pingsan

1) Jenis Obat:

   a) Amoniak cair 25%

  b) Eau de cologne

2) Cara penggunaannya: Basahi kapas dengan Amoniak atau Eau de cologne. Kemudian kapas didekatkan atau diciumkan ke hidung korban sampai korban sadar.

e. Obat Pencuci Luka

1) Jenis Obat:

a) Larutan betadin

b) Alkohol 70%

c) Boorwater (larutan boric)

2) Cara Menggunakannya

Basahi kapas dengan larutan betadine, alkohol atau boorwater. Kemudian luka bersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi dengan larutan tersebut di atas.

Kecelakaan …

Prinsip-Prinsip Asuransi Syari’ah

Prinsip-Prinsip Asuransi Syari’ah

Asuransi berasal dari bahasa
Belanda, assurantie yang artinya
pertanggungan. Dalam bahasa Arab
dikenal dengan at-Ta’m³n yang
berarti pertanggungan, perlindungan,
keamanan, ketenangan atau bebas
dari perasaan takut. Si penanggung
(assuradeur) disebut mu’ammin dan
tertanggung (geasrurrerde) disebut
musta’min. Rupiah-Bank
Dalam Islam, asuransi merupakan
bagian dari mu?malah. Kaitan dengan
dasar hukum asuransi menurut fiqh Islam adalah boleh (jaiz) dengan suatu
ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syar³’ah
dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya.
Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim
yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya
setiap jiwa tidak memiliki daya apa pun ketika menerima musibah dari Allah lain. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk
menghadapinya. Pertama, menanggungnya sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke
pihak lain. Ketiga, mengelolanya bersama-sama.
Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan
masalah kelompok walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu.
Apalagi jika musibah itu mengenai masyarakat luas seperti gempa bumi atau
banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat
ajaran tersebut.
Allah Swt. menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya berikut ini:
Artinya: “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran…” (Q.S. al-M?idah/5: 2)
Banyak pula hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan umat Islam untuk
saling melindungi saudaranya dalam menghadapi kesusahan. Berdasarkan ayat
al-Qur’?n dan riwayat hadis, dapat dipahami bahwa musibah ataupun risiko kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama. Bukan setiap individu
menanggungnya sendiri-sendiri dan tidak pula dialihkan ke pihak lain. Prinsip
menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari
asuransi syar³’ah.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi
secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan
di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Pengertian Demokrasi Pancasila
Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205), mengutarakan
10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seluk beluk
sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas,
konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan
Yang Maha Esa.
b. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan
demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa
semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan
rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, Kekuasaan tertinggi
ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang
kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan
kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
d. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting.
Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung,
melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan
demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice)
bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security)
bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat,
kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum
(legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang
justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan,
permusuhan, dan kerusakan.
e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak
terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan
pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara
yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan
pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem
pengawasan dan perimbangan (check and balances).
f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, Artinya, demokrasi menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui
hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas
tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat
manusia seutuhnya.
g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki
diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang
memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan
untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka
pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut
umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk
mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat
pembuktian, dan petitumnya.

h. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan
pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan
eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan
Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi
dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom
itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
i. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya
soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab,
bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian
kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah
dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata
ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan
untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, Demokrasi menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan
sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok,
satuan, atau organisasi yang jadi
anak emas, yang diberi berbagai
keistimewaan atau hak-hak khusus.
Apa sebenarnya yang menjadi
karakter utama demokrasi Pancasila?
Karakter utama demokrasi
Pancasila adalah sila keempat,
yaitu Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam
p e r m u s y a w a r a t a n / p e r w a k i l a n .
Dengan kata lain, demokrasi Pancasila
mengandung tiga karakter utama, yaitu
kerakyatan, permusyawaratan, dan
hikmat kebijaksanaan.
Tiga karakter tersebut sekaligus
berkedudukan sebagai cita-cita luhur
penerapan demokrasi di Indonesia.
Cita-cita kerakyatan merupakan
bentuk penghormatan kepada
rakyat Indonesia dengan member
kesempatan kepada rakyat Indonesia
untuk berperan atau terlibat dalam
proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh pemerintah. Citacita
permusyawaratan memancarkan
keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham
perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmat kebijaksanaan
merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di
Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan,
perikemanusian, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.
Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal
dari Tuhan dengan pemikiran manusia. Untuk menambah pemahaman kalian