Hukum Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

Hukum Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

Hukum Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

1. Memahami Konsekuensi Hukum Pengguna Narkoba dan Psikotropika

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

a. Peredaran narkoba psikotropika

BAB VI PEREDARAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 36 (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hukum Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika
Hukum Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

(3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 37 Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38 Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bagian Kedua Penyaluran Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40 (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. Pedagang besar farmasi tertentu; b. Apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. Rumah sakit. (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. Pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. Apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah d. Tertentu; e. Rumah sakit; dan f. Lembaga ilmu pengetahuan; (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyerahan Pasal 43 (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotek; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter. (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: a. Rumah sakit; b. Pusat kesehatan masyarakat; c. Apotek lainnya; d. Balai pengobatan; e. Dokter; dan f. Pasien. (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

Memahami PP Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Memahami PP Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Memahami PP Pengedar Narkoba dan Psikotropika

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan sangat merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara pemerintah telah menerbitkan undangundang narkotika. Yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kandungan isi dari Undang-undang tersebut antara lain terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Memahami PP Pengedar Narkoba dan Psikotropika
Memahami PP Pengedar Narkoba dan Psikotropika

a. Pembinaan dan pengawasan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: (a) Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) Mencegah penyalahgunaan Narkotika; (c) Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas; (d) Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan (e) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pasal 61 (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; (c) Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan; (d) Produksi; (e) Impor dan ekspor; (f) Peredaran; (g) Pelabelan; (h) Informasi; dan (i) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 63 Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

b. Pengobatan dan rehabilitasi

BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengobatan Pasal 53 (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Pasal 58 Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pasal 59 (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

c. Pencegahan dan pemberantasan

BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tempat Kedudukan Pasal 64 (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 65 (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pasal 66 BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal. Pasal 67 (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan: (a) bidang pencegahan; (b) bidang pemberantasan; (c) bidang rehabilitasi; (d) bidang hukum dan kerja sama; dan (e) bidang pemberdayaan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 68 (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 69 Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat: a. Warga negara Republik Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Berijazah paling rendah strata 1 (satu); e. Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;

f. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; i. Tidak menjadi pengurus partai politik; dan j. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN. Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 70 BNN mempunyai tugas: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 72 (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

d. Peran serta masyarakat

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104 Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 105 Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 106 Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk: (1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; (4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

(5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Pasal 107 Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 108 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA

HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA

HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA

Memahami Peraturan Perundangan Penyalahguna Narkoba dan Psikotropika

1. Memahami Peraturan Perundangan Pengguna Narkoba dan Psikotropika

Katakan tidak pada narkoba atau “Say No To Drugs” adalah katakata yang sangat bijak dan mempunyai makna yang sangat dalam. Bagaimana tidak, dengan mengatakan tidak pada narkoba, kamu berjanji kepada dirimu sendiri untuk menjauhi barang haram ini dan tidak pula terjerat oleh bujuk rayu orang-orang disekitar kamu yang mengajak untuk menjadi pecandu narkoba. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Jenis-jenis narkoba yang populer di masyarakat saat ini seperti; Ganja, Shabu-shabu, Ekstasi, dan Putaw (heroin).Dengan tidak mengikuti ajakan tersebut, ini berarti kamu bisa bebas dari pengaruh setan narkoba yang berarti pula kamu bisa menjalani hidup di dunia ini dengan pikiran dan tubuh yang sehat. Ada banyak cara untuk menjauhkan dirimu dari pengaruh setan narkoba.

HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA
HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA

Beberapa tips ampuh guna menjauhkan dirimu dari pengaruh dan bahaya narkoba, diantaranya sebagai berikut:

a. Dekatkan diri dengan Tuhan Perbanyaklah beribadah (sesuai dengan agama masing-masing). Niatkan dalam hati, bahwa dirimu tidak akan mendekati, menyentuh, apalagi memakai narkoba walau apapun yang terjadi. Saling berbagi dengan anggota keluarga, dalam arti kamu harus memperbanyak komunikasi dengan anggota keluarga, terutama dengan kedua orang tua.

Bila kamu mempunyai masalah yang rumit dan tidak bisa kamu atasi sendiri, sebisa mungkin ceritakan dengan anggota keluargmu, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sedapat mungkin kamu berteman dengan orang-orang yang berpikiran positif dan maju. Aura serta pengaruh orang-orang seperti ini sangat bagus untuk perkembangan diri dan pola pikir kita.

Bagi yang sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba maka berhentilah sekarang, obat yang paling mujarab selain menjalani terapi detoksifikasi dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif yang dipakai atau dengan penurunan dosis obat pengganti adalah niat serta kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri bahwa kita ingin berhenti dan sembuh dari ketergantungan narkoba. Detoksifikasi =proses menghilangkan racun (zat narkotika atau adiktif lain).

b. Mempererat hubungan dengan keluarga Yang menjadi salah satu faktor penyebab terjerumus kedalam pemakaian narkoba yaitu adanya broken home atau permasalahan keluarga. Untuk itu ada baiknya jika hubungan keharmonisan keluarga ditingkatkan lagi. Bila ada masalah segera curhat atau bercerita kepada orang tua atau orang yang kalian anggap mampu membantu atau memberi jalan keluar atas permasalahan kalian. Dengan demikian kalian akan lebih lega.

c. Pandai-pandailah memilih teman Sering kali seseorang terjerumus kedalam narkoba karena memilih teman yang salah, masuk ke dalam pergaulan yang salah. Jangan takut dianggap engga keren, dianggap penakut atau ledekledekan semacamnya karena justru yang memakai narkoba itulah yang engga keren, hanya akan membuat kulit kusam, dan halhal negatif lainnya. Jika ada seorang teman yang menawarkannya padamu, katakan tidak dan jauhilah orang seperti itu. Teman yang baik tidak akan merusak masa depan temannya sendiri. Bukan berarti kita berteman pilih-pilih, tetapi ibarat kata orang bijak, “Kalau ada jalan yang bagus, mengapa harus kita pilih jalan yang rusak dan penuh lubang ?”.

d. Pendidikan atau penyuluhan tentang narkoba Jika tidak ingin terjerumus ke narkoba kamu harus mengetahui tentang apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, bentuk narkoba dan akibat yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba. Untuk mengetahuinya dapat melalui baca buku atau majalah, mencari di internet dan ikut penyuluhan tentang narkoba.

e. Kenali ancaman hukuman bagi pemakai, pembuat maupun pengedar Pikirkanlah akibat yang akan ditimbulkan sebelum memakai narkoba. Akibat itu berupa akibat secara fisik bagi tubuh dan ancaman hukuman perundang-undangan bagi pemakai, pembuat dan pengedar.

f. Jangan pernah mencobanya, walaupun hanya sedikit kecuali atas perintah dokter atau demi pengobatan. Hindari coba-coba. Jangan berfikir jika mencobanya dengan dosis yang sedikit maka tidak akan menimbulkan masalah. Justru dengan itu akan menjadi awal terjadinya masalah. Coba-coba akan menimbulkan kebiasaan dan lama-lama akan menjadi ketagihan dan ketergantungan.

g. Jangan menghindari masalah, selesaikanlah Ada beberapa orang yang menjadikan narkoba sebagai pelarian dari masalahnya. Itu salah, amat sangat salah karena hanya akan menambah masalah bukan menyelesaikannya. Hadapilah masalah itu dan selesaikanlah, hidup itu memang selalu ada masalah jangan pernah menganggap bahwa masalah kita paling berat karena masih banyak orang-orang yang mempunyai hidup lebih menderita daripada kita tetapi dia masih bisa tersenyum.

h. Pilihlah kegiatan yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri. Sibukan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti Pramuka, Kelompok Pecinta Alam, Palang Merah, Remaja Masjid, mengembangkan hobi positif, ikut organisasi sosial, dan lain-lain yang bermanfaat.

i. Hindari pintu masuk narkoba yaitu rokok Perlu diketahui bahwa kebanyakan orang memakai narkoba itu berawal dari merokok. Perokok memiliki kecenderungan untuk kumpul-kumpul atau nongkrong bersama teman sesama perokok, gank atau komunitas. Diantara mereka kemungkinan sudah ada yang memakai narkoba dan dapat mempengaruhi yang lain untuk memakai narkoba. Misalnya dengan berbagai ledekan jika orang yang tidak mau ngedrag atau makai narkoba tidaklah jantan dsb.

j. Selalu katakan TIDAK untuk narkoba  Narkoba hanya akan membuat kamu rugi, masuk neraka, membuat kita cepat mati, dan ingat terdapat hukuman untuk penyalahgunaan narkoba apalagi pengedar narkoba. Lebih baik menghindarkan daripada mengobati. Jadi katakan tidak pada narkoba adalah kata-kata yang sangat inspiratif dan selalu mengingatkan kamu agar tetap waspada, dan menjaga diri dan keluarga kamu dari bahaya narkoba. Secara tidak langsung apabila hal-hal tersebut dilakukan, kamu juga sudah memahami dan melaksanakan sebagian peraturan tentang undang-undang narkoba. Menggalakkan sosisalisasi UU Narkoba yang baru yaitu UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama – sama Polri serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesian terutama ditingkat sekolah. Penyalahgunaan obat artinya memakai obat tanpa indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter karena penyakit atau hal lain yang dianjurkan dokter.