Sanksi Atas Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Sanksi Atas Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Sanksi Atas Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Kasus Pelanggaran HAM
Kasus Pelanggaran HAM

Kasus Pelanggaran HAM – Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

Kasus Pelanggaran HAM – Poses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan HAM internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible (diterima untuk menangani perkaran pelanggaran HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak mampu (unable) untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.

b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari negara untuk melakukan penuntutan.

c. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem.

Kasus Pelanggaran HAM – Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap.

Kasus Pelanggaran HAM – Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya:

1) diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,

2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,

3) pemutusan hubungan diplomatik,

4) pengurangan bantuan ekonomi,

5) pengurangan tingkat kerja sama,

6) pemboikotan produk ekspor,

7) embargo ekonomi.

Refleksi

Kasus Pelanggaran HAM – Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia.

Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya dengan penuh kejujuran.

1. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak dan kewajiban?

2. Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apa yang sering kalian lalaikan?

3. Hal apa yang sudah kalian lakukan, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia?

Rangkuman

1. Kata Kunci Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah Pancasila, nilai ideal, nilai instrumental, nilai praksis, hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Intisari Materi

a. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia.

b. Jaminan hak asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilainya yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.

c. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari .

Itulah yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat !

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM
Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran HAM

Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita terdapat proses peradilan untuk menangani masalah HAM, terutama yang sifatnya berat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut.

Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat.

Pelanggaran HAM – Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi
yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu
peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Apakah kartu merah
yang akan diberikan atau kartu kuning. Keragu-raguan wasit itu merupakan satu
bukti penegakan sanksi tidak tegas.
Peristiwa serupa sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu
penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena
petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak
ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata
lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun
melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti
kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang
menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja.
Hal yang sama bisa juga menimpa kalian. Misalnya jika para siswa yang
melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, maka
esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan
dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun
kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan
selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk
mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka
dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut.
Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi
dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi
tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut
ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1) Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur.
Misalnya, dalam hukum pidana menganai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP.
Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman
yang mencakup:
(1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
a) hukuman mati;
b) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan
hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurangkurangnya
1 tahun).
(2) Hukuman tambahan, yang terdiri:
a) pencabutan hak-hak tertentu;
b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
c) pengumuman keputusan hakim.
2) Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar
hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338
KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun”.
Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga
peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan
menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang
paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.
Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang
dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis.
Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan
sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang
terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum