Janji Kemerdekaan oleh Jepang

Janji Kemerdekaan oleh Jepang

Janji Kemerdekaan oleh Jepang
Janji Kemerdekaan oleh Jepang

Pada tahun 1944, Jepang terdesak, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hedeki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Jiniaki Kaiso sebagai perdana menteri. Angkatan udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan Sekutu.

Sementara itu Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan (September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu suasana kemerdekaan terasa semakin dekat.

Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya Tata Usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah tujuh orang Jepang yang tidak punya suara.

Sidang BPUPKI dilakukan dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chou Shangi In di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda gedung ini digunakan sebagai gedung Volksraad. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia.

Pada pidato sidang BPUPKI, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.

Dalam sidang pertama, Soekarnomendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11.00 WIB, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya. Pada saat itu, Gedung Chuo Shangi In mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup, hanya beberapa wartawan dan orang teertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya Soekarno mengusulkan Panca Dharma. Nama Panca Dharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman, yaitu Muh. Yamin yang merupakan ahli bahasa, selanjutnya dinamakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi.

Pidato Soekarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para wartawan mencatat sambutan yang diucapkan Soekarno itu dengan cermat. Cindy Adam, penulis buku autobiografi Soekarno, menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di Ende, Flores (saat ini menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur) pada tahun 1934-1937, Soekarno sering merenung tentang dasar negara Indonesia Merdeka, di bawah pohon sukun.

Pada kesempatan tersebut Ir. Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang lima dasar negara. Lima dasar itu adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila .

Sementara itu Muh.Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin ada lima azas, yaitu ( 1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusian, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat.

Janji Kemerdekaan oleh Jepang
Janji Kemerdekaan oleh Jepang

Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang. Pembentukan panitia sembilan itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya Negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas, Ir. Soekarno, Drs Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.

PIAGAM JAKARTA

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. (menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia

4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan

5. (serta dengan mewujudkan suatu ) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Janji Kemerdekaan oleh Jepang

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

BPUKPI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, tiga orang wakil dari Sumatera, dan dua orang dari Sulawesi dan masing-masing satu orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah enam orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945.

Janji Kemerdekaan oleh Jepang

SIMPUL SEJARAH

1. Kedatangan Jepang yang dianggap sebagai Saudara Tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Namun, perlakuan yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang.

2. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengasara, serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan azas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang.

3. Mobilisasi massa menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, bahkan korban jiwa, yaitu romusa yang kemudian oleh pemerintah Jepang disebut sebagai prajurit pekerja.

4. Pada masa pendudukan Jepang, pembentukan organisasi massa dilakukan atas mobilisasi pemerintah militer Jepang. Meskipun demikian pergerakan terus dilakukan oleh kaum nasionalis baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah.

5. Program militer pertama Jepang adalah Heiho, yaitu perekrutan serdadu pembantu lapangan, yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam kegiatan militer. Keikutsertaan dalam pendidikan militer itu yang kemudian menjadi bekal pemuda-pemuda Indonesia dalam perang revolusi kemerdekaan.

6. Dasar negara dibentuk melalui Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Janji Kemerdekaan oleh Jepang

 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang banyak tumbuh waktu itu, baik yang bersifat sosial, semi-militer maupun yang bersifat militer murni. Pada kesempatan ini kita akan membahas Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang yang bersifat sosial.

a. Gerakan Tiga A

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (Sedenbu) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh.

Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan Tiga A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut “Persiapan Persatuan Umat Islam”. Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso.

Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal. Mengapa “Gerakan Tiga A” ini dinyatakan gagal oleh Jepang, kira-kira apa alasannya?

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

b. Pusat Tenaga Rakyat

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

“Gerakan Tiga A” telah gagal. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk melakukan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukardjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu.

Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini sangat mungkin juga karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti Lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banzai (selamat datang) dengan bakero (bodoh). Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang.“Saudara tua” tidak seperti yang mereka janjikan.

Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai tidak menggembirakan. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Sukarno dan Moh. Hatta. Karena Sukarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Tanggal 9 Juli 1942 Sukarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Moh. Hatta.

Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.

Menurut struktur organisasinya, Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat syu, ken, dan gun. Putera juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguci, Iciro Yamasaki, dan Akiyama.

Putera pada awal berdirinya, cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia; Perkumpulan Pegawai Pos Menengah; Pegawai Pos Telegraf Telepon, dan Radio; serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfah Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Banteng dan dari pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia juga bergabung ke dalam Putera.

Putera pun berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putera telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putera semakin meluas. Perkembangan Putera akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena, Putera telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang, maka pada tahun 1944 Putera dinyatakan bubar oleh Jepang.

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang … [2]

 

Konflik pada tahun-tahun 1948-1965

Konflik pada tahun-tahun 1948-1965

Konflik pada tahun-tahun 1948-1965

Konflik pada tahun-tahun 1948-1965 – Selain Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak jaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926.

Konflik pada tahun-tahun 1948-1965
Konflik pada tahun-tahun 1948-1965

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012).

Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatankekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Muso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Pernyataan Muso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Sovyet yang komunis. Padahal saat itu AS dan Uni Sovyet tengah mengalami Perang Dingin.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Muso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia .

Presiden Soekarno segera bereaksi dan berpidato di RRI Yogjakarta :

“…Saudara-saudara ! camkan benar apa artinja itu : Negara Republik Indonesia jang kita tjintai, hendak direbut oleh PKI Muso. Kemarin pagi PKI Muso, mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana suatu pemerintahan Sovyet, di bawah pimpinan Muso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh Pemerintahan Republik Indonesia. 

Saudara-saudara, camkanlah benar-benar apa artinja jang telah terdjadi itu. Negara Republik Indonesia hendak direbut oleh PKI Muso !

Rakjat jang kutjinta ! Atas nama perdjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu : “Pada saat jang begini genting, dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan jang sebesar-besarnja dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua : ikut Muso dengan PKInja jang akan membawa bangkrutnja cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, jang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia jang merdeka, tidak didjadjah oleh negeri apa pun djuga.

…Buruh jang djudjur, tani jang djudjur, pemuda jang djudjur, rakyat jang djudjur,djanganlah memberikan bantuan kepada kaum pengatjau itu. Djangan tertarik siulan mereka ! …Dengarlah, betapa djahatnja rentjana mereka itu ! (Daud Sinyal, 1996).

Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Muso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan.

Dari kisah di atas, apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian ?

Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata “liar” berhasil didemobilisasi (dibubarkan). Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati AS sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia, meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global AS dalam menghadapi ancaman komunisme.

Tetapi hal terpenting lain juga perlu dicatat. Bahwasannya konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidak-bersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah, untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948.

Konflik pada tahun-tahun 1948-1965