Hasil – hasil Tentang Perubahan UUD 1945

Hasil – hasil Tentang Perubahan UUD 1945

Hasil – hasil Tentang Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 – Berbagai Penyimpangan Pada Era Global (Reformasi)

Berbagai penyimpangan telah terjadi selama era Reformasi, antara lain:

a. Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.

b. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.

Perubahan UUD 1945

c. Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.

d. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.

Perubahan UUD 1945

e. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasuskasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama

Pada masa reformasi MPR telah mengeluarkan ketetapannya untuk menyelamatkan negara dari permasalahan yang tinggalkan Orde Baru, antara lain:

Perubahan UUD 1945

a. TAP Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum.

b. TAP Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Perubahan UUD 1945

c. TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

d. TAP Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

e. TAP Nomor XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Perubahan UUD 1945

f. TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

g. TAP Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

h. TAP Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

i. TAP Nomor I/MPR/2000 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Era Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Semangat reformasi di berbagai bidang telah mengobarkan semangat rakyat dalam pemilihan kepemimpinan nasional secara demokratis, yakni dengan berhasilnya pelaksanaan pemilihan umum 2004.

Era Reformasi juga telah menghasilkan perubahan I-IV UUD 1945, yang akan mempertegas prinsip-prinsip konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan masyarakat dan negara yang demokratis. Penyimpangan konstitusional tidak kita harapkan. Kepentingan masyarakat menuntut adanya pelaksanaan yang optimal dari lembaga politik (DPR), lembaga tinggi negara, para menteri dan segenap aparatur negara terhadap berbagai perubahan serta tantangan masa depan.

Setelah menyimak berbagai penyimpangan konstitusional, dapatkah kalian menemukan keberhasilan pembangunan dalam setiap periode pemerintahan? Lakukanlah diskusi dan tanya jawab kepada para pakar atau orang tua kalian untuk mengetahui adanya berbagai keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan:

a. Presiden Soekarno b. Presiden Soeharto c. Presiden B.J. Habibie d. Presiden Abdurachman Wahid e. Presiden Megawati Soekarnoputri f. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Hasil-Hasil Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945

Masa Reformasi memberi harapan besar bagi terciptanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Banyak desakan dan tuntutan dari berbagai komponen bangsa untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan untuk terciptanya kehidupan demokrasi, pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan kemerosotan di berbagai bidang kehidupan nasional. Misalnya membuka peluang penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.

Perubahan UUD 1945 bertujuan menyempurnakan aturan dasar: 1. Tatanan negara. 2. Kedaulatan rakyat. 3. Hak Asasi Manusia. 4. Pembagian kekuasaan. 5. Kesejahteraan sosial. 6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. 7. Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Jadi, UUD 1945 telah mengalami proses pembahasan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, kekuatan sosial politik, dan antarfraksi di MPR. Hal ini ditindaklanjuti dalam forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc, Badan Pekerja MPR, dan sidang-sidang MPR. Mereka melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar hukum tata negara dan pihak perguruan tinggi. Rapat dengar pendapat umum juga dilakukan dengan asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat, serta studi banding ke luar negeri. Berikut ini adalah hasil-hasil perubahan UUD 1945.

1. Perubahan Kesatu (19 Oktober 1999) Perubahan kesatu UUD 1945, antara lain: a. Pembatasan hak prerogatif presiden dan masa jabatan presiden serta wakil presiden sebanyak dua kali. b. Penegasan kekuasaan legislasi DPR dalam mengangkat Duta Besar dan menerima Duta Besar negara lain. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR untuk menciptakan mekanisme checks and balances.

2. Perubahan Kedua (18 Agustus 2000) Perubahan kedua UUD 1945, antara lain: a. Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan RI terdiri dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas dasar penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dengan memperhatikan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerah. b. Berkaitan dengan pasal 22A, perlu adanya tata cara pembentukan undang-undang. c. Pengaturan tentang hak asasi manusia lebih rinci dan luas. d. Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur dan ruang lingkup antara TNI yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

3. Perubahan Ketiga (9 November 2001) Perubahan ketiga UUD 1945, antara lain: a. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. b. MPR memiliki kewenangan terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, hanya melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD. c. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden, pengaturan bila presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya digantikan oleh wakil presiden. Bila terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR selambat-lambatnya dalam 60 hari memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden. d. Menegaskan kedudukan presiden dan DPR sejajar, maka presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

e. Presiden dalam memberikan persetujuan internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi rakyat harus memperoleh persetujuan DPR. f. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang. g. Ada DPD dan tata cara pemilihannya, kewenangan serta pemberhentiannya diatur dalam undang-undang. h. Penetapan APBN yang diajukan oleh presiden, harus dibahas dengan DPR, dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara harus diatur dengan undang-undang. i. Penegasan kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tata cara penetapan anggota BPK dan struktur BPK hingga provinsi diatur dalam undang-undang. j. Penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan Mahkamah Agung, tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan Hakim Agung. Ada Komisi Yudisial, kewenangannya, syarat keanggotaan dan tata cara pengangkatannya; dan Mahkamah Konstitusi, kewenangannya, syarat-syarat keanggotaan dan cara pengangkatannya.

4. Perubahan Keempat (10 Agustus 2002) Perubahan keempat UUD 1945, antara lain: a. MPR terdiri dari anggota DPP dan DPD hasil pemilu, maka fraksi utusan golongan dan TNI/Polri tidak lagi berada di MPR. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan kualitas keterwakilannya lebih jelas dan meningkat karena semua anggota MPR dipilih rakyat, serta ada wakil rakyat yang mewakili aspirasi ruang/wilayah yaitu DPD. b. Penegasan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. c. Mengatur jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan jabatannya. Secara bersamaan pelaksanaan tugas presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dari paket calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya. d. Menghapus lembaga DPA. Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yang diatur dalam undang-undang.

e. Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur undang-undang; penetapan macam dan harga mata uang ditetapkan undang-undang. f. Penegasan bahwa setiap warga memiliki hak pendidikan, khusus untuk pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam upaya mencerdaskan bangsa, 20% dari APBN dan APBD diutamakan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, dan kewajiban pemerintah untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. g. Menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, menghormati dan memelihara bahasa daerah. h. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam undangundang. i. Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah, menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak yang diatur undangundang. j. Untuk mengubah UUD, diusulkan oleh 1/3 anggota MPR secara tertulis dan rinci serta dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR. Khusus bentuk Negara Kesatuan tidak boleh diubah. k. Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. l. MPR ditugaskan meninjau kembali materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusannya pada sidang MPR 2003, yang diatur dalam Aturan Tambahan Pasal 1.

Sikap Positif terhadap Perubahan UUD 1945

Pengesahan terhadap perubahan UUD 1945 telah menuntaskan reformasi konstitusi menuju konstitusi yang demokratis. Perubahan terhadap UUD 1945 sangat penting bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, dan mantapnya sistem pemerintahan. Demikian pula terhadap hak asasi manusia,

konstitusi telah memberi jaminan dan pengakuan sehingga ada upaya untuk menghindari pelanggaran HAM. Perkembangan ke arah mantapnya sistem pemerintahan terkait dengan materi penting dari UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk sikap positif dari pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945, seperti praktik berikut ini:

1. Pembatasan kekuasaan presiden hanya dua kali masa jabatan atau 10 tahun. 2. Ada penegasan peran DPR dalam memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 3. Presiden mengangkat/menerima duta dengan pertimbangan DPR. 4. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan DPR. 5. Desentralisasi pemerintahan melalui pelaksanaan otonomi daerah. 6. Lengkapnya aturan tentang hak asasi manusia. 7. MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. 8. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 9. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. 10. Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah. 11. Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung. 12. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. 13. Komposisi MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui pemilu. Sikap positif dari seluruh komponen bangsa ialah melaksanakan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen.

Di samping itu, berusaha meningkatkan pemahaman serta pemasyarakatan yang menyeluruh terhadap UUD 1945. Berkaitan dengan masuknya rumusan 10 pasal HAM dalam UUD 1945, menunjukkan adanya jaminan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi warga negara Indonesia.

Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan kewajiban dasar manusia. Hak Asasi Manusia memuat sikap saling menghormati hak asasi tiap-tiap pihak. Dengan rumusan HAM diharapkan ada peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan di berbagai sektor. Hal ini juga ada jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Perubahan UUD 1945 sebagai langkah demokratis terhadap penyempurnaan UUD 1945 telah memberi pengaruh besar terhadap perubahan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Perubahan UUD 1945 19 Oktober 1999 – sekarang

Perubahan UUD 1945 19 Oktober 1999 – sekarang

Perubahan UUD 1945 19 Oktober 1999 – sekarang

Perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945  – Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah presiden Soeharto, (21 Mei 1998), maka lahirlah masa reformasi. Masa reformasi (masa era global, menurut Drs. Syahrial Syarbaini, M.A.) telah melampaui empat kali pergantian presiden. Pertama, yaitu Presiden B.J. Habibie dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kedua, Presiden Abdurrahman Wahid dengan nama Kabinet Persatuan Nasional.

Perubahan UUD 1945  – Ketiga, Presiden Megawati Soekarnoputri dengan nama Kabinet Gotong Royong. Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu. Agenda penting yang telah terjadi pada masa reformasi ialah berhasilnya UUD 1945 diamandemen dengan empat kali perubahan.

Perubahan UUD 1945  – Berdasarkan sejarah bahwa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kontituante gagal membentuk UUD baru. Demikian pula pasca G-30 S/PKI era Orde Baru, kedudukan UUD 1945 semakin kuat dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan dengan dikukuhkannya TAP MPR yang mempersulit perubahan UUD 1945. Ketetapan-ketetapan MPR tersebut yaitu TAP MPR No.I/MPR/1983 tentang Ketetapan dan Kehendak untuk Tidak Mengubah UUD 1945 serta Melaksanakannya Secara Murni dan Konsekuen; dan TAP MPR No.IV/MPR/ 1983 tentang Referendum.

Perubahan UUD 1945

a. Tuntutan Reformasi

Perubahan UUD 1945 – Pada awal Reformasi berkembang tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain: 1) Amendemen UUD 1945. 2) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI. 3) Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan KKN. 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah). 5) Mewujudkan kebebasan Pers. 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

b. Latar Belakang Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945  – Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945, antara lain: 1) Struktur ketatanegaraan sebelumnya bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini menimbulkan tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada lembaga-lembaga ketatanegaraan. 2) Kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan yang dilengkapi hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisasi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang berbeda, tapi ternyata berada di satu tangan (presiden).

Hal ini berakibat tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) serta berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan otoriter. 3) Dalam UUD 1945 sebelumnya terdapat pasal-pasal multitafsir (tafsiran beragam), misalnya terhadap pasal 6 dan 7 UUD 1945 sebelum perubahan. 4) Terlalu banyaknya (UUD 1945 sebelum perubahan) memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden dalam mengatur hal-hal penting dengan UU.

Kekuasaan legislatif presiden dapat merumuskan hal-hal penting, misalnya pengaturan tentang BPK, MA, HAM dan Pemda disusun oleh kekuasaan presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR. 5) Rumusan UUD 1945 sebelum perubahan belum cukup mendukung semangat penyelenggaraan negara yang berdasarkan kehidupan demokratis, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang praktik penyelenggaraan negara yang sesuai Pembukaan UUD 1945, misalnya praktek monopoli (pasal 33 UUD 1945), kurangnya kebasan berekspresi parpol dan ormas, dan penyelenggaraan pemilu hanya merupakan persyarakatan demokrasi formal, karena seluruh proses dan tahapannya dikuasai oleh pemerintah.

c. Tujuan Perubahan UUD 1945

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk: 1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. 4) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat serta transparan, dan bentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengokomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 5) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencedaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera. 6) Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. 7) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

d. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Pasca Perubahan)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR, merupakan bentuk tuntutan reformasi. Hal ini juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Beliau menyatakan antara lain, “bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie grondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.” Adapun dasar yuridis perubahan tersebut ialah pasal 37 UUD 1945. Oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan, MPR terlebih dulu mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentan Referendum, yang tidak sesuai dengan cara yang diatur pasal 37.

Terdapat lima kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yaitu: 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945). 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal. 5) Melakukan perubahan dengan cara adendum (artinya perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sesuai dengan yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli). Dengan kesepakatan tersebut, maka bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan bentuk pemerintahannya ialah republik. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) , dan pasal 37 ayat (5) yang berbunyi: 1) Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” 2) Pasal 37 ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan.”

e. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubahan). Ciri-ciri dari sistem pemerintahan ini, antara lain: 1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi (lembaga) penyelenggara kekuasaan eksekutif dibawah Undang-undang Dasar. 2) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat. 3) Presiden dan/atau wakil presiden dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum bila melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. 4) Bila terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, pengisiannya dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR. 5) Para menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

6) Masa jabatan presiden adalah lima tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali sebagai presiden untuk satu kali masa jabatan. 7) Presiden tidak tunduk kepada parlemen. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan/membubarkan. 8) Tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan pada presiden.

Dalam pemerintahan masa Reformasi (era global) telah terjadi perubahan mendasar dari pemerintahan Orde Baru, antara lain: 1) Adanya penguatan fungsi legislatif dan berkurangnya kewenangan presiden. 2) Adanya pemberdayaan DPR secara keseluruhan dengan telah direvisinya UU politik tahun 1985 menjadi UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu dan UU Nomor 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan penguatan kedudukan DPR secara mendasar dalam amandemen pertama dan kedua UUD 1945, serta adanya perubahan secara teknis peraturan tata tertib DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/1999-2000. 3) Pemisahan pimpinan DPR dari pimpinan MPR (pasal 17 ayat 2), menjadikan DPR lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. 4) Dihapusnya lembaga recall, sehingga DPR lebih leluasa dalam memperjuangkan aspirasinya tanpa tekanan (karena dapat diberhentikan sebagai anggota DPR disebabkan alasan politis, misalnya berbeda pendapat dengan fraksi/pimpinan partai atau memojokkan pemerintah). 5) Lembaga legislatif DPR dapat menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, penetapan anggaran dan budget secara optimal. DPR mempunyai hakhak seperti meminta keterangan pada presiden, mengadakan penyelidikan, mengadakan perubahan atas RUU/UU, mengajukan RUU, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu, jika ditentukan oleh suatu perundangan dan menentukan anggaran DPR. 6) Dengan prosedur tata cara penyampaian hak DPR dan hak anggota DPR sebagaimana diatur dalam SK DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/1999-2000 pasal 145 sampai dengan 175, tentang hak meminta keterangan, dengan 10 tanda tangan tanpa harus mempertimbangkan jumlah fraksi (aturan lama harus 20 tanda tangan mewakili lebih dari satu fraksi) DPR berhasil menggunakan hak meminta keterangan kepada presiden atas likuidasi Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, pemecatan dua menteri dan hak mengadakan penyelidikan atas kasus Bulog-gate dan Bruneigate. 7) Hasil sidang tahunan MPR 2000 berupa TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000, menegaskan peran DPR dalam pengangkatan panglima TNI dan KAPOLRI. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan KAPOLRI oleh presiden harus dengan persetujuan DPR (Pasal 3 ayat [3] dan pasal 7 ayat [3]). 8) Kewenangan MPR terbatas menjadi tiga yaitu mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden serta impeachment (pemberhentian presiden dan wakil presiden). 9) Perubahan pertama UUD 1945 telah mengubah pasal 7 menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan”. 10) Menurut pasal 7B perubahan UUD 1945, presiden boleh berhenti bila melanggar hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang terlebih dahulu diusulkan oleh DPR kepada MPR kemudian diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Usul pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri 3/4 dan disetujui 2/3 dari anggota yang hadir. 11) Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002 (Tap ini telah mencabut TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1973). 12) Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945, kedudukan, fungsi dan peranan DPA telah dihapuskan dalam kelembagaan negara. Sebelum DPA dibubarkan ada pendapat yang mengatakan bahwa DPA hanya memiliki hak memberikan saran dan nasihat kepada presiden, tanpa aturan jelas bagaimana bentuk tanggung jawab DPA, sekalipun DPA telah mendapat fasilitas yang sama seperti pejabat negara lainnya. Di samping itu, belum ada catatan sejarah republik yang menyatakan presiden sungguhsungguh memperhatikan saran DPA. 13) Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilu (tidak ada yang diangkat). 14) BPK adalah badan yang bebas dan mandiri, keanggotaannya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Ketuanya dipilih oleh anggotanya. 15) Berdasarkan perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi yaitu kekuasaan kehakiman yang terbagi ke dalam dua cabang yaitu peradilan biasa (MA) dan peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi), yang menguji tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.

Dengan perubahan UUD 1945, maka demokrasi pada masa reformasi menuntut adanya pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap potensi rakyat. Dalam perubahan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 tetap tidak berubah. Ini berarti Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar untuk mengatur kehidupan bernegara dan menjadi sumber pedoman peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan demikian mengacu kepada prinsip dasar demokrasi Pancasila yang mengakui kebebasan bertanggung jawab.

Demokrasi Pancasila juga melahirkan kreatifitas potensi bangsa yang berdasarkan: 1) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 2) Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 3) Sikap menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUDS 1950

Undang-Undang Dasar – Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang dikehendaki UUDS 1950. Pengertian negara kesatuan pada UUDS 1950 sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam UUD 1945. Beberapa landasan dalam UUDS 1950 yang menjelaskan bentuk negara dan pemerintahan adalah: 1) Alinea keempat Mukadimah, yang berbunyi “Maka, demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, . . .” 2) Pasal 1 ayat (1), menyatakan “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.” 3) Pasal 131 ayat (1), menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.”

Pasal ini menunjukkan bentuk republik kesatuan berdasarkan sistem desentralisasi. 4) Alinea keempat Mukadimah dan pasal 1 ayat (1) menunjukkan bentuk pemerintahan yang dianut ialah republik. 5) Pasal 1 ayat (2) menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan absolutisme. Negara memiliki kekuasaan yang dibatasi undangundang atas kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat kepada pemerintah bersamasama dengan DPR. UUDS 1950 telah mencapai harapan rakyat Indonesia untuk menolak bentuk kerajaan (monarki) dan republik serikat (republik federal). Kehendak bangsa Indonesia adalah “Negara hukum republik (unitaris) Indonesia yang demokratis.”

b. Sistem Pemerintahan Menurut UUDS 1950

Indonesia pada masa UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal parlementer). Selanjutnya bagaimanakah ciri-ciri lain pemerintahan parlementer pada masa UUDS 1950? Marilah kita menyimak uraian Drs. Sukarna tentang hal ini dalam “Sistem Politik Indonesia”. Inti uraiannya adalah sebagai berikut: 1) Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif (parlemen/DPR), eksekutif (perdana menteri beserta kabinet), dan yudikatif (Mahkamah Agung) Kedudukan Presiden menurut UUDS 1950 hanya mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu memberikan grasi, amnesti, dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Presiden sebagai kepala negara hanya berfungsi menunjuk formatur yang bertugas membentuk kabinet.

Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Bila terdapat mosi tidak percaya dari parlemen terhadap seorang menteri atau kabinet, maka menteri harus diganti atau kabinet bubar atas persetujuan parlemen. Setelah itu, Perdana Menteri menyerahkan mandat kepada Presiden untuk menunjuk formatur baru. Dalam pemerintahan demokrasi liberal parlementer terdapat partai politik yang terlalu banyak dan sistem pemilu yang proporsional.

Oleh karena itu, dalam parlemen tidak tercapai fraksi mayoritas sebagai hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai mayoritas. Faktor ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program-programnya tidak terselesaikan pada waktunya. Masalah lain adalah Konstituante (badan yang bertugas membuat UUD) tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena munculnya perbedaan pendapat tentang dasar negara. Saat itu partai-partai Islam menghendaki Pancasila dikaitkan dengan ajaran Islam, sedangkan partai-partai PNI, Parindra, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan PKI menghendaki Pancasila saja (yang sebenarnya bagi PKI penerimaan Pancasila hanya bersifat sementara saja).

2) Pemerintahan secara Konstitusional (Konstitusi 1950) Pemerintahan menurut Konstitusional memuat: a) Falsafah Negara Pancasila (dalam Pembukaan UUDS 1950). b) Struktur organisasi negara yaitu Parlemen, Mahkamah Agung, Presiden, Dewas Pengawas Keuangan, dan Konstituante. c) Pasal untuk mengubah UUD. d) Hak-hak asasi manusia. Dalam UUDS 1950, hak-hak asasi manusia yang mendasar dimasukkan lebih rinci, termasuk salah satunya adalah kemerdekaan berserikat. Dampak dari kemerdekaan berserikat ini, jumlah partai tak terbatas dan parpol diperbolehkan membentuk yang baru, sehingga rakyat terbagibagi dalam parpol yang satu sama lain berbeda asas dan tujuan. Sebagian besar parpol tidak mendasarkan pada Pancasila sehingga UUDS yang berdasarkan Pancasila tidak dapat mengikat dasar dan tujuan parpol. UUDS 1950 tidak dapat mengikat seluruh warga negara karena pengaruh demokrasi liberal barat (Belanda dan Perancis), sistem banyak partai dan sistem pemilu proporsional model Revolusi Perancis (dengan semboyan egalite/persamaan, liberate/kemerdekaan, dan freternite/persaudaraan). Kekacauan politik terjadi karena kurang terhayatinya makna semboyan tersebut, sehingga menafsirkan kemerdekaan individu itu tidak mengenal batas.

Hal ini bertentangan dengan slogan “kemerdekaan itu adalah pertanggungjawaban” (liberty is responsibility). Bila saja parpol-parpol melandaskan diri pada Pancasila, tujuannya sama dengan UUDS 1950, jumlah parpol terbatas, pemilu menganut sistem distrik, dan konstituante berhasil menyusun UUD yang tetap, maka kekacauan-kekacauan politik tidak akan terjadi.

3) Pemerintah berdasarkan hukum (Rule of Law) Tiga asas rule of law ialah: a) Supremacy of law (hukum yang tertinggi). b) Equality before the law (persamaan di muka hukum). c) Protection of human rights (perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia). Supremasi hukum UUDS 1950 belum mengikat seluruh warga negara, ormas, dan parpol. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang tentang ormas dan parpol yang mengakibatkan beragamnya ideologi dan menyebabkan pertentangan. Sistem politik secara konstitusional kurang dapat mendukung pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan agama. Demikian pula warga negara menafsirkan persamaan di depan hukum itu menyangkut kepada persamaan kesempatan dalam politik, pengembangan ideologi, ekonomi, budaya, dan sosial. Persamaan kesempatan dalam pengembangan ideologi di Indonesia termasuk berkembangnya PKI yang bertentangan dengan Pancasila setelah pemilu 1955. Dalam hal hak asasi manusia sesuai paham liberalisme yang antara lain menyangkut kemerdekaan perorangan (hak asasi pribadi) diartikan kemerdekaan perorangan yang tanpa batas. Oleh karena itu, banyak sekali pemikiran-pemikiran tokoh politik yang bersifat memecah belah persatuan dan kesatuan.

4) Manajemen terbuka (Open Management) Partisipasi masyarakat dalam pemilu 1955 dilakukan secara tidak langsung dengan memilih orangorang yang tidak dikenalnya. Hal ini mengakibatkan anggota-anggota parlemen kurang menyuarakan aspirasi rakyat. Pertanggungjawaban anggota parlemen ditujukan bagi pimpinan partai politik dan ideologi politik bukan kepada rakyat. Pertanggungjawaban keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dari eksekutif kepada rakyat belum sesuai dengan harapan rakyat. Ini terbukti dengan masih banyak pemberontakan, kekurangan sandang, pangan, papan, dan pertentangan-pertentangan politik.

Dukungan beberapa organisasi politik yang tergabung dalam fraksi mayoritas di DPR terhadap kabinet koalisi tidak selalu mantap karena pecahnya koalisi partai mengakibatkan kabinet koalisi bubar. Kontrol masyarakat dari suprastruktur (DPR) atau dari infrastruktur (Parpol dan ormas) sering bertujuan ganda. Tujuan ganda yang dimaksud yaitu untuk menjaga agar pemerintah sesuai dengan undang-undang dan melindungi hak asasi manusia serta untuk mempercepat pemerintahan koalisi berganti sehingga partai-partai oposisi dapat menggantinya.

5) Partai politik Terdapat lebih dari 20 partai politik dengan bermacam-macam ideologi menimbulkan pertentangan ekstrim. Akibatnya banyak parpol menghendaki perubahan dasar negara, baik secara legal konstitusional maupun inkonstitusional melalui tindakan subversif dan Coup d’atat. Dengan adanya pertentangan parpol, maka program-program pemerintah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Konstituante hasil pemilu 1955 tidak dapat menyelesaikan undang-undang dasar karena tidak ada kesepakatan tentang dasar negara antara golongan komunis dengan golongan agama.

6) Pemilu sistem proporsional dengan banyak partai Pemilihan umum sistem proporsional dengan banyak partai akan berakibat:

a) Hasil pemilu tidak menghasilkan partai mayoritas yang berhak membentuk pemerintah karena tanpa dukungan DPR. b) Koalisi partai-partai tidak bertahan lama sehingga ada kabinet yang berkuasa hanya dua bulan. c) Banyak program pemerintah dan pembangunan di segala bidang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pemerintahan hanya berjalan sebentar. d) Pemerintahan labil, karena terjadi perpecahan antara partai-partai koalisi dan setelah Pemilu 1955 muncul pemberontakanpemberontakan. Misalnya PRRI dan Permesta, DI dan TII (dari tahun 1949), sehingga anggaran belanja untuk pemulihan keamanan dan ketertiban cukup besar. e) Perbedaan ideologi beberapa parpol menimbulkan perpecahan dan pemberontakan. f) Adanya partai oposisi atau penentang pemerintah, karena ada perbedaan kepentingan antara partai koalisi dengan partai yang sedang memerintah. g) Partai-partai oposisi melakukan kritik-kritik yang destruktif untuk menggantikan pemerintah. Orientasi parpol ditujukan kepada politik ideologi yang mengangkat diri tidak terikat oleh undang-undang dasar. h) Melalui mosi tidak percaya, kabinet parlementer dengan sistem koalisi tidak dapat menjalankan administrasi negara secara efektif. i) Tujuan negara dan masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat tidak dapat diwujudkan. j) Kedudukan Presiden hanya sebagai simbol atau sebagai kepala negara saja, bukan kepala pemerintahan. k) Tidak terbentuknya para ahli dalam kabinet karena keanggotaan ditentukan oleh kedekatan dengan pimpinan parpol bukan keahlian atau pendidikannya. l) Dalam pemilu sistem proporsional serta multipartai rakyat kurang mengenal anggota kabinet dan parlemen karena hanya mengenal tanda gambarnya. m) Kabinet koalisi parlementer tidak menjamin kesinambungan pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi negara guna mencapai tujuan negara, dan terdapat labilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.