Tragedi Perjuangan di Volksraad

Tragedi Perjuangan di Volksraad

Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama Fraksi Nasional, pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi itu diketua oleh Muhammad Husni Tramrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Ketidakadilan itu bersumber dari artikel 169 sub, 153 bis, dan 161 bis. Atas usulan Fraksi Nasional itu vollksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi, bukan pengadilan negeri. Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah perbuatan pidana, bukan masalah pelanggaran politik. Jelaslah bahwa gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik. Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah kesengsaraan rakyat karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. Perjuangan di VolksraadSementara pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya bermacam-macam larangan, seperti larangan berkumpul, pembredelan surat kabar, dan propaganda. Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap nonkooperasi. Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan yang bersikap moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya Petisi Sutardjo pada 15 Juli 1936, dalam sidang Volksraad. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Situasi politik dunia saat itu, yaitu sedang berkembangnya naziisme dan fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang mungkin mengancam Indonesia, sehingga perlu mempererat hubungan dengan Pergerakan Nasional Indonesia.

Sutardjo Kartohadikusumo, yang saat itu sebagai ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamong Praja Bumi Putera dan wakil dari organisasi itu di Volksraad, mendapat dukungan dari beberapa wakil golongan dan daerah dari Volksraad mengusulkan diadakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan Kerajaan Belanda untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia yang dapat berdiri sendiri meskipun dalam ruang lingkungan Kerajaan Belanda. Petisi itu melahirkan pro dan kontra, baik di kalangan Indonesia dan Belanda. Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volksraad, selanjutnya disampaikan pada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai Nasional saat itu memperingatkan pada para pendukung petisi, bahwa tindakan yang diambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Volksraad sehingga usaha itu sia-sia belaka. Pendukung petisi itu tidak menghiraukan peringatan itu, bahkan membentuk suatu komite agar petisi itu mendapat dukungan luas di kalangan rakyat. Kondisi itu tidak hanya bergerak di Indonesia saja, bahkan hingga ke negeri Belanda, sehingga menyetujui petisi itu. Petisi itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasan penolakan petisi adalah Indonesia belum siap untuk memikul tanggungjawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga dinilai belum mampu untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Cara penolakan yang tanpa perdebatan di parlemen mengecewakan pihak pergerakan nasional, meskipun pihak yang ditolak sesungguhnya telah menduga sebelumnya. Realitas itu menunjukkan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka di parlemen.

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda – Munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar, memunculkan pahaman baru di kalangan mereka. Kalangan elit baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan. Munculnya elit baru itu memunculkan pemahaman kebangsaan.

Tujuh tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita-cita persatuan.

Maka pada 30 April – 2 Mei 1926, diadakannya rapat besar pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan.

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda
Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Gagasan-gagasan persatuan dibicarakan dalam kongres itu. Soemarto misalnya, tampil sebagai pembicara dengan topik “Gagasan Persatuan Indonesia”. Bahder Djohan tampil dengan topik “Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia”. Nona Adam yang menyampaikan gagasannya tentang “Kedudukan Kaum Wanita”. Djaksodipoero berbicara tentang “Rapak Lumuh”. Paul Pinontoan berbicara tentang “Tugas Agama di dalam Pergerakan Nasional”.

Muhammad Yamin berbicara tentang “Kemungkinan Perkembangan Bahasa-Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Masa Mendatang”. Gagasan yang disampaikan oleh Yamin dalam kongres itu merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam Lustrum I Jong Sumatranen Bond. Saat itu pidato Yamin mendapat komentar dari Prof. Dr. Hooykes, bahwa kelak Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia, dan bahasa Belanda akan terdesak oleh karenanya.

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Keputusan mendasar dari Kongres Pemuda I adalah kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. meskipun belum dinyatakan dengan jelas. Sebagai tindaklanjut dari kongres itu Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batas, Sekar Rukun, Vereeniging voor Ambonsche Studeerenden dan Komite Kongres Pemuda I mengadakan pertemuan, pada 15 Agustus 1926. Pertemuan itu belum membawa hasil yang berarti.

Kemudian dibentuklah anggaran organisasi baru yang bernama Jong Indonesia (Pemuda Indonesia). organisasi baru itu bertujuan untuk menanamkan cita-cita persatuan Indonesia. Sementara itu untuk menghapus penjajahan yang merugikan rakyat Indonesia dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia (PPPI) di Jakarta, September 1926. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Cita-cita hanya dapat tercapai bila paham kedaerahan dihilangkan dan perselisihan pendapat diantara kaum nasionalis harus dihapuskan. Aktivitas PPPI meliputi gerakan pemuda, sosial, dan politik. Ketua perkumpulan itu Soegondo Djojopoepito, tokoh-tokoh lainnya adalah Muh. Yamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, A.K. Gani, Tamzil, Sunarko, Amir Syarifuddin, dan Sumanang.

Perhimpunan itu sering berkumpul di Indonesische Clubgebouw yang terletak di Jl. Kramat No 106, Weltevreden. Mereka mempunyai hubungan antar anggota yang sangat dekat dan tidak formal. Pada 20 Februari 1927, pertemuan dilanjutkan, dalam pertemuan itu membahas tentang fusi antarorganisasi pemuda, akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Persoalan kedaerahan masih muncul pada saat itu. Pada tahun itu pula Jong Java mulai kehilangan peran dominannya dalam gerakan pemuda.

Peran itu kemudian diambil alih oleh PPPI dan Jong Indonesia. Perjuangan pemuda dari tahun 1926-1928 berjalan dengan cepat. Baik dari kalangan muda maupun kalangan tua memandang bahwa sudah waktunya untuk bersatu. Bahkan untuk merapatkan barisan di tanah Hindia, para pelajar yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia kembali ke tanah air. Diantara mereka adalah Sartono, Moh. Nazif, dan Mononutu.

Selama dua tahun itulah para pemuda mengadakan pertemuan secara intensif di Indonesische Clubgebouw. Untuk mempersiapkan rapat tersebut, PPPI mengambil langkah untuk membentuk panitia rapat pemuda dengan acara mengadakan rapat-rapat terbuka yang diisi dengan ceramah yang menganjurkan dan menguatkan perasaan persatuan.

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Pada Juni 1928, panitia kongres dibentuk. Ketua kongres dipilih Soegoendo Djojopoespito dari PPPI, Wakil Ketua Djoko Marsaid dari Jong Java, dan Sekretaris Muh. Yamin dari Sumatranen Bond. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw. Saat itu kongres dihadir sekitar 1000 orang.

Dalam kesempatan itu Muh. Yamin menyampaikan pidatonya dengan judul “Dari Hal Persatoean dan Kebangsaan Indonesia”. Pada hari kedua kongres dibicarakan tentang masalah-masalah pendidikan, pembicara saat itu antara lain Ki Hadjar Dewantara, S. Mangoensarkoro, Djokosarwono, Ramelan, Mr. Soenario, dan Poernomowoelan.

Selanjutnya organisasi-organisasi pemuda itu mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan fusi. Jong Java sebagai organisasi terbesar dan tertua waktu itu, menyetujui ide fusi itu dalam Kongres ke-11, tanggal 25-29 Desember 1928 di Yogyakarta. Sebagai kelanjutan kongres itu Jong Java membubarkan diri dan bergabung dengan Indonesia Muda. Komisi Besar Indonesia Muda kemudian menyelenggarakan kongres untuk mendirikan badan fusi yang bernama Indonesia Muda di Gedung Habiprojo Surakarta yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember hingga 2 Januari 1931.

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda

Saat terbentuknya Indonesia Muda mempunyai 25 cabang di seluruh Indonesia, empat di Sumatera, 21 di Sulawesi. Yong Islamieten Bond dan Pemuda Muslimin karena suatu alasan tidak ikut bergabung dalam organisasi gabungan itu. Dengan berdirinya Indonesia Muda secara otomatis perkumpulan Jong Java, Jong Celebes, Perhimpunan Indonesia, dan Pemuda Sumatera membubarkan diri. Tampuk pimpinan Indonesia Muda kemudian diserahkan kepada Pedoman Besar Indonesia Muda.

Tokoh-tokoh yang menandatangani deklarasi Indonesia Muda itu adalah Kuncara Purbopranoto, Muhammad Yamin, Jusupadi, Sjahrial, Assat, Suwadji Prawirohardjo, Adnan Gani, Tamzil, Sujadi, dan Pantouw. Indonesia Muda bertujuan membangun dan mempertahankan keinsyafan antara anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Untuk mewujudkan tujuan itu dikembangkan sikap saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak Indonesia, dengan mengadakan kursus-kursus untuk memberantas buta huruf, memajukan olah raga, dan lain sebaginya.

Berdirinya Indonesia Muda itu memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh pemuda lain untuk mendirikan perjuangan yang lebih luas. Perjuangan tidak saja menuntut hak-hak sosial, tetapi juga menuntut suatu kemerdekaan bagi Indonesia Merdeka. Di samping itu Volksraad yang sudah didirikan oleh pemerintah Belanda (1918) kemudian digunakan oleh pemuda Indonesia yang tergabung didalamnya untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Diadakannya Kongres Pemuda II yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tersebut nampaknya ikut semakin menyemangati perjuangan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia.

Se-ide dengan pelaksanaan Kongres Pemuda II itu kemudian organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di berbagai daerah di Indonsia itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928, di Pendopo Joyodipuro, Sejarah Indonesia 189 Yogyakarta, yang dipimpin oleh Ny. R.A. Sukanto. Kongres itu diprakarsai oleh Ny. Sukoto, Nyi Hajar Dewantara, dan Nn. Suyatin. Kongres itu bertujuan untuk menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita, dan memajukan wanita. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I itu dihadiri oleh 30 organisasi wanita. Kongres Perempuan Indonesia I itu merupakan bagian penting bagi Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk mengenang sejarah kongres perempuan maka pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya organisasi itu berubah nama sebagai Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPPI). Perjuangan organisasi itu semakin kuat dengan didirikannya Isteri Sedar dan Istri Indonesia. Isteri Sedar didirikan oleh Suwarni Pringgodigdo (1930), di Bandung.

Organisasi itu bertujuan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkokoh cita-cita Indonesia Merdeka. Organisasi ini sejalan dengan PNI, yang menolak poligami. Selanjutnya Istri Indonesia didirikan 1932. Organisasi itu didirikan berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. Tujuan Istri Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh organisasi itu adalah Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan Maria Ulfah Santoso.

Kongres Perempuan I dan juga semakin meningkatnya gerakan organisasi wanita telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan dan kemerdekaan. Sementara itu gerakan organisasi pemuda terus mengalami kemajuan. Pada 31 Desember 1931, diselenggarakan rapat besar Indonesia Muda. Saat itu Indonesia Muda resmi didirikan diiringi dengan upacara.

Selanjutnya setiap cabang secara khusus ditanya kesiapannya untuk mendirikan Indonesia Muda. Tepat pukul 12.00 WIB semua hadirin diminta untuk berdiri dan piagam pendirian Indonesia Muda dibacakan. Pada saat itu Panji-panji Indonesia Muda berkibar untuk selama-lamanya diiringi bunyi gamelan, setelah gamelan berhenti semua pemuda yang hadir menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pada mulanya perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan berpolitik mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain. Pada 1931, orang-orang PNI Baru di Malang mendirikan Suluh Pemuda Indonesia yang bercorak Marhaen. Partindo di Yogyakarta mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (Perpri).

Dari perkumpulan Islam misalnya, berdiri JIB bagian keputrian, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda 190 Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 1 Perserikatan Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Anshor NU. Dari pemuda Kristen misalnya, lahir Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, sementara pemuda Katholik melahirkan Mudo Katholik dari partai politik Suluh Pemuda Indonesia, barisan Pemuda Gerindo, Jajasan Obor Pasundan. Perkumpulan lainnya seperti, Taman Siswa, Persatuan Pemuda Teknik, Persatuan Putri Cirebon, Kebangunan Sulawesi, dan Minangkabau.

Dalam gerakannya para pemuda itu melakukan kepanduan. Kepanduan itu berasal dari kepanduan Jong Java, Pemuda Sumatera, dan organisasi pemuda lainnya. Kepanduan itu mengambil azas dari kepanduan dunia, yang berisi tentang memberikan pelajaran dalam bentuk segala permainan dan kecakapan pandu, untuk meningkatkan kesehatan para pemuda. Disamping itu juga berdiri kepanduan berdasarkan kebangsaan dan keagamaan, seperti Natipy, Hizbul Wathon, Siap, dan Kepanduan Rakyat Indonesia.

Sejarah Menuju Sumpah Pemuda